PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan

terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga

penyediaannya diprioritaskan.

1. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk

membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas,

kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas dan/atau pemeliharaan

Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau

layanan Infrastruktur Prioritas.

1. Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

adalah Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang didanai oleh badan

usaha melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan

usaha.

1. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal atau non fiskal yang

diberikan oleh menteri, kepala lembaga, dan/atau kepala daerah sesuai

kewenangannya masing-masing, berdasarkan peraturan perundang­

undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan

Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta.

1. Jaminan ...

PRESIDEN

1. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan kepada badan

usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah

dan Swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang­

undangan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja

sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

1. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya

disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat

Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

1. Prastudi Kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan

infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (outline business case) dan

kajian akhir (final business case).

1. Penanggung Jawab Program adalah menteri, kepala lembaga, kepala

daerah, pimpinan badan usaha milik negara, atau pimpinan badan

usaha milik daerah yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam

Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Penyediaan Infrastruktur

Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta.

1. Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah bagian dari kegiatan

Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang terdiri dari perencanaan dan

pelaksanaan pelelangan umum badan usaha, penetapan pemenang

lelang, sampai dengan penandatanganan perJanJian Penyediaan

Infrastruktur Prioritas.

Pengaturan Peraturan Presiden ini bertujuan untuk:

• percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas secara efektif, efisien,

tepat sasaran, dan tepat waktu;

• penyelesaian hambatan-hambatan yang timbul dalam Penyediaan

Infrastruktur Prioritas; dan

• pencapaian target Penyediaan Infrastruktur Prioritas melalui persiapan

yang cermat dan koordinasi yang efektif antar para pemangku

kepen tingan.

Pasal 3 ...

PRESIDEN

Penyediaan Infrastruktur Prioritas dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

• kemanfaatan;

• terpadu;

• efisien; dan

• efektif.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

• kriteria dan jenis Infrastruktur Prioritas;

• pendanaan Infrastruktur Prioritas;

• Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

• Penyiapan Infrastruktur Prioritas;

• Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

• Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

• pemantauan dan pengendalian;

• laporan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan

1. daftar Infrastruktur Prioritas.

Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi

kriteria sebagai berikut:

• memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah

nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;

• memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;

• memiliki ...

PRESIDEN

• memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;

• memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial,

pertahanan dan keamanan nasional; dan/ atau

• membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/ atau Jaminan Pemerintah,

dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan

Swasta.

(1) Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup:

• infrastruktur transportasi;

• infrastruktur jalan;

• infrastruktur pengairan;

• infrastruktur air minum;

• infrastruktur air limbah;

• sarana persampahan;

• infrastruktur telekomunikasi dan informatika;

• infrastruktur ketenagalistrikan; dan

1. infrastruktur minyak dan gas bumi.

(2) Infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a

meliputi:

• sarana dan prasarana perkeretaapian;

• sarana dan prasarana pelabuhan;

• sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;

• sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan

• sarana dan prasarana perhubungan darat.

(3) Infrastruktur ...

PRESIDEN

(3) Infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

• jalan umum;

• jalan tol;

• jembatan; dan

• jembatan tol.

c,(4) Infrastruktur pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:

• waduk;

• bendung;

• saluran pembawa air baku; dan

• bangunan pengairan lainnya.

(5) Infrastruktur air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi:

• bangunan pengambilan air baku;

• jaringan transmisi;

• jaringan distribusi; dan

• instalasi pengolahan air minum.

(6) Infrastruktur air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

meliputi:

• instalasi pengolahan air limbah;

• jaringan pengumpul; dan

• jaringan utama.

(7) Sarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

meliputi:

• pengangkut;

• tempat pembuangan; dan

• pengolahan sampah.

(8) Infrastruktur ...

PRESIDEN

(8) Infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h meliputi:

• pembangkit;

• transmisi;

• gardu;

• jaringan atau distribusi tenaga listrik;dan

• sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi.

(9) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf i meliputi:

• kilang;

• depo;dan

• transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.

Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

• badan usaha melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan

usaha;

• badan usaha milik negara;

• badan usaha milik daerah;dan/atau

• sumber dana lain yang sah.

BAB IV ...

PRESIDEN

(1) Berdasarkan Peraturan Presiden ini dibentuk KPPIP.

(2) KPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada

Presiden.

Susunan KPPIP terdiri atas:

Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota 1. Menteri Keuangan;

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;dan

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KPPIP mempunyai tugas:

• menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan

Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

• memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan

dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

• memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait

dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

• menetapkan ...

PRESIDEN

• menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara

evaluasinya;

• memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan

• melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari

pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPPIP:

• melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha,

dan pihak lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan

upaya percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan

• dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi dan/atau badan

usaha dan membentuk panel konsultan.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPIP dibantu oleh Tim Pelaksana dan

Tim Kerja.

(2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana dan Tim Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua KPPIP.

Pasal 13 ...

PRESIDEN

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KPPIP dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal ini Anggaran

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Kesatu

Penyiapan Infrastruktur Prioritas

Penyiapan Infrastruktur Prioritas meliputi:

• penetapan Infrastruktur Prioritas;

• penetapan rencana aksi Penyediaan Infrastuktur Prioritas;

• pengalokasian dana penyiapan Infrastruktur Prioritas;

• penyiapan Prastudi Kelayakan;

• penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan;

• pengadaan tanah Infrastruktur Prioritas;dan

• perizinan Infrastruktur Prioritas.

Bagian Kedua

Penetapan Infrastruktur Prioritas

(1) KPPIP menetapkan Infrastruktur Prioritas berdasarkan:

• hasil identifikasi KPPIP terhadap Infrastruktur Prioritas;dan/atau

• usulan Infrastruktur Prioritas oleh menteri, kepala lembaga, kepala

daerah, pimpinan badan usaha milik negara, atau pimpinan badan

usaha milik daerah.

(2) Identifikasi ...

PRESIDEN

(2) Identifikasi dan usulan Infrastruktur Prioritas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria lnfrastruktur

Prioritas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara identifikasi dan penyampaian

usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan

Ketua KPPIP.

KPPIP menetapkan Penanggung Jawab Program dari setiap Infrastruktur

Prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Ketiga

Penetapan Rencana Aksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas

(1) KPPIP menetapkan rencana aksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

(2) Rencana aksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas paling sedikit memuat:

• program dan kegiatan pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur

Prioritas secara terperinci;

• penanggung jawab kegiatan pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur

Prioritas;

• target waktu kegiatan pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur

Prioritas;

• rencana pendanaan dan penganggaran Penyediaan Infrastruktur

Prioritas; dan

• insentif dan disinsentif pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur

Prioritas.

(3) Rencana ...

PRESIDEN

(3) Rencana aksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas merupakan pedoman

bagi Penanggung Jawab Program, menteri, kepala lembaga, dan kepala

daerah terkait, dalam menyusun rencana kerja pemerintah, rencana

kerja pemerintah daerah, serta rencana kerja dan rencana anggaran

kementerian, lembaga, dan satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Penyiapan Infrastruktur Prioritas

(1) Penanggung Jawab Program menganggarkan dana penyiapan

Infrastruktur Prioritas sebagaimana ditetapkan dalam rencana aksi

Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan dapat memberikan tambahan alokasi anggaran terhadap dana

penyiapan Infrastruktur Prioritas yang dianggarkan Penanggung Jawab

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan dari

KPPIP.

Bagian Kelima

Penyiapan Prastudi Kelayakan

Penyiapan Prastudi Kelayakan Infrastruktur Prioritas dilakukan oleh

Penanggung Jawab Program dan KPPIP.

Pasal 20 ...

PRESIDEN

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

perencanaan pembangunan nasional menganggarkan dana untuk

bantuan teknis berupa penyiapan kajian awal (outline business case)

Prastudi Kelayakan Infrastruktur Prioritas berdasarkan usulan

Penanggung Jawab Program.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas pendanaan untuk

bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan menyediakan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project

development fund) berupa penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan

(final business case) terhadap Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja

sama Pemerintah dan Swasta

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas pendanaan untuk

bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Keenam

Penetapan Sumber Pendanaan dan Skema Pembiayaan

KPPIP menetapkan sumber dana dan skema pembiayaan Penyediaan

Infrastruktur Prioritas.

Bagian ...

PRESIDEN

Bagian Ketujuh

Pengadaan Tanah Infrastruktur Prioritas

Penanggung Jawab Program melaksanakan pengadaan tanah sesuai rencana

aksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Bagian Kedelapan

Perizinan Infrastruktur Prioritas

Menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya

memberikan prioritas penerbitan perizinan untuk Penyediaan Infrastruktur

Prioritas.

( 1) Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas dilaksanakan oleh

Penanggung Jawab Program sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi Penyediaan

Infrastruktur Prioritas.

(3) Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan melalui konsultasi dan koordinasi intensif

dengan KPPIP.

(4) Untuk ...

PRE SI DEN

(4) Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Transaksi Penyediaan

Infrastruktur Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan menyediakan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis

(project development fund) berupa pendampingan transaksi terhadap

Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas pendanaan untuk

bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

( 1) Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang pendanaannya bersumber

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh menteri, kepala

lembaga, atau kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan dapat memberikan tambahan alokasi anggaran terhadap dana

Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang dianggarkan oleh menteri,

kepala lembaga, atau kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berdasarkan usulan dari KPPIP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan alokasi anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

BAB VIII ...

PRESIDEN

(1) KPPIP melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Penyediaan

Infastruktur Prioritas.

(2) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan sesuai dengan rencana aksi rencana aksi Penyediaan

Infrastruktur Prioritas yang telah ditetapkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan pengendalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua

KPPIP.

Penanggung Jawab Program menyampaikan laporan perkembangan

pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas kepada KPPIP sesuai dengan

jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam rencana aksi.

KPPIP menyampaikan laporan pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BABX ...

PRESIDEN

BABX

( 1) KPPIP menerbitkan daftar Infrastruktur Prioritas setiap tahun yang

memuat sumber pendanaan dan skema pembiayaan Infrastruktur

Prioritas.

(2) Daftar Infrastruktur Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

untuk pertama kali diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 6

(enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 42

Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang

Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2014

,

ttd.