Pasal 26

( 1) Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang pendanaannya bersumber

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh menteri, kepala

lembaga, atau kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

keuangan dapat memberikan tambahan alokasi anggaran terhadap dana

Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang dianggarkan oleh menteri,

kepala lembaga, atau kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berdasarkan usulan dari KPPIP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan alokasi anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

BAB VIII ...

PRESIDEN