NERACA KOMODITAS

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

4. Rencana Kebutuhan adalah rincian data dan informasi terkait kebutuhan dari suatu komoditas sebagai Bahan Baku clan/ atau Bahan Penolong untuk keperluan industri, Barang Konsumsi, dan komoditas selain digunakan sebagai Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong untuk keperluan industri.

5. Rencana ...

SK No 133780 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

1. Rencana Pasokan adalah rincian data dan informasi terkait pasokan dari suatu komoditas yang berasal dari ketersediaan/stok dan/atau hasil produksi.
2. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Ekspor.
3. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
4. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
5. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempuma sesuai parameter produk yang diharapkan.
6. Barang Konsumsi adalah barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi penduduk.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan inforrnasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistern elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen penzman, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/ atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
10. Sistem ...

SK No 133806 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

1. Sistem Nasional Neraca Komoditas yang selanjutnya disebut SNANK adalah subsistem dari SINSW untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasa12

(1) Neraca Komoditas bertujuan untuk:

• mendukung penyederhanaan dan transparansi perizinan di bidang Ekspor dan di bidang Impor;
• menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan Ekspor dan Impor;
• memberikan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja;
• menjamin ketersediaan Barang Konsumsi bagi penduduk dan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong untuk kepentingan industri; dan
• mendorong penyerapan kornoditas yang memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pernbudidaya ikan, petambak gararn, dan pelaku usaha mikro dan kecil penghasil komoditas lainnya.

(2) Neraca Kornoditas sebagaimana dimaksud pada ayat

( l) berfungsi sebagai:

• dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
• acuan data dan inforrnasi situasi konsumsi dan produksi suatu kornoditas berskala nasional;
• acuan data dan inforrnasi kondisi serta proyeksi pengernbangan industri nasional; dan
• acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor dari kernenterian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

BAB II ...

SK No 133 782 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

Bagian Kesatu Umum

Menteri melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas.

Pasal4

(1) Neraca Komoditas paling sedikit memuat data dan

informasi yang lengkap, detail, dan akurat mengenai:

• kebutuhan; dan
• pasokan.

(2) Data dan informasi kebutuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

• kebutuhan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong untuk keperluan industri;
• kebutuhan Barang Konsurnsi; dan
• kebutuhan kornoditas selain yang digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri.

(3) Data dan informasi pasokan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

• persediaan/stok komoditas; dan
• hasil produksi komoditas termasuk hasil produk samping dan hasil daur ulang.

(1) Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 disediakan dalam SNANK.

(2) SNANK ...

SK No 133783 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(2) SNANK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola

oleh lembaga yang melakukan pengelolaan INSW dan penyelenggaraan SINSW.

Pasal6

(1) Penyusunan Neraca Komoditas meliputi:

• penyusunan Rencana Kebutuhan;
• penetapan Rencana Kebutuhan;
• penyusunan Rencana Pasokan;
• penetapan Rencana Pasokan; dan
• penetapan Neraca Komoditas.

(2) Penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang

kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor dilaksanakan berdasarkan Neraca Komoditas.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Kebutuhan

(1) Rencana Kebutuhan disusun berdasarkan usulan

kebutuhan dari Pelaku Usaha.

(2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) diajukan oleh Pelaku U saha melalui SNANK.

(3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya

setelah penetapan Neraca Komoditas.

(1) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) memuat rincian data dan informasi

mengena1:

• nomor induk berusaha;

• perizinan berusaha;

• kapasitas terpakai;

• rencana ...

SK No 133784 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• rencana produksi;
• realisasi produksi sebelumnya;
• rencana Impor;
• realisasi Impor sebelumnya;
• rencana penjualan domestik;

1. realisasi penjualan domestik sebelumnya; J. rencana Ekspor;

• realisasi Ekspor sebelumnya; dan/ atau I. pemenuhan kewajiban/komitmen.

(2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku U saha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) huruf b merupakan legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kapasitas terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} huruf c memuat keterangan mengenai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan kapasitas.

(5) Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d dan realisasi produksi sebelurnnya

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf e rnemuat keterangan mengenai:

• pos tarif/kode Harmonized System;
• jenis/ spesifikasi teknis;
• uraian barang; .
• standar rnutu; dan
• jurnlah/volume.

(6) Rencana ...

SK No 133785 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(6) Rencana Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f dan realisasi Impor sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat keterangan mengena1:

• pas tarif/kode Harmonized System;
• jenis/ spesifikasi teknis;
• uraian barang;
• standar mutu;
• jumlah/volume;
• negara asal dan pelabuhan muat;
• pelabuhan tujuan; dan/ atau
• waktu pemasukan.

(7) Rencana penjualan domestik sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) huruf h dan realisasi penjualan domestik sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memuat keterangan mengenai:

• jenis produk;
• jenis/ spesifikasi teknis;
• uraian barang;
• jumlah produkjadi; dan/atau
• pembeli.

(8) Rencana Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j dan realisasi Ekspor sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat keterangan mengena1:

• pos tarif/kode Harmonized System;
• jenis/ spesifikasi teknis;
• uraian barang;
• standar mutu; dan
• jumlah/volume.

(9) Pemenuhan kewajiban/komitmen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf 1 merupakan kewajiban/komitmen yang harus dipenuhi Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan penzman berusaha berbasis risiko.

(10) Keterangan ...

SK No 133786 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(10) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan

ayat (8) dicantumkan dalam Persetujuan Ekspor, Persetujuan Impor, pemberitahuan pabean Ekspor, dan pemberitahuan pabean Impor.

(11) Pengajuan permohonan usulan kebutuhan dilakukan

paling lambat bulan September pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

(1) Usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pelaku Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diteruskan dari SNANK ke:

• sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; atau
• sistem elektronik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(2) Dalam hal usulan kebutuhan yang diajukan Pelaku

Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan usulan kebutuhan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong untuk keperluan industri, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan juga dari SNANK ke:

• sistem informasi industri nasional yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
• sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar dan terintegrasi dengan SNANK.

(4) Dalam ...

SK No 133787 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(4) Dalam hal sistem elektronik kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) belum terintegrasi, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengakses data usulan kebutuhan pada SNANK sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(1) Setelah menerima usulan kebutuhan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau mengakses usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (4), kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian pembina sektor komoditas dapat melakukan verifikasi berdasarkan manajemen risiko.

(2) Hasil dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat rincian data dan informasi

mengenai:

• profil perusahaan;
• data produksi untuk Pelaku Usaha manufaktur;
• data Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong;
• data distribusi;
• data dokumen syarat/ data khusus; dan/ atau
• kesimpulan hasil verifikasi.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) harus memenuhi standar SNANK.

(4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) dapat dilakukan oleh:

• unit kerja pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
• dinas daerah yang menangani komoditas terkait; atau
• lem baga pelaksana verifikasi independen.

(5) Pelaksana ...

SK No 133807 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(5) Pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga pemerintah

nonkementerian pembina sektor komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a clan huruf b dibiayai dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
• Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(7) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c dibiayai oleh Pelaku Usaha yang dibayarkan kepada lembaga pelaksana verifikasi independen.

(8) Biaya verifikasi yang dibebankan kepada Pelaku Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang dibayarkan kepada unit kerja pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas merupakan penerimaan negara bukan pajak yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.

(9) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan usulan

kebutuhan untuk 2 (dua) atau lebih komoditas, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana verifikasi.

(1) Rencana Kebutuhan dapat disusun berdasarkan

usulan kebutuhan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas untuk:

• komoditas strategis tertentu yang merupakan barang kebutuhan pokok; dan
• komoditas strategis tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

(2) Dalam ...

SK No 133789 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(2) Dalam penyusunan Rencana Kebutuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan statistik nasional untuk mendapatkan data referensi.

(3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya

setelah penetapan Neraca Komoditas.

(1) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) rnemuat rincian data dan inforrnasi

mengenai:

• rencana produksi;
• realisasi produksi sebelumnya;
• kebutuhan rumah tangga; dan/ atau
• kebutuhan Pelaku Usaha nonindustri.

(2) Rencana produksi sebagairnana dirnaksud pada ayat

(1) huruf a dan realisasi produksi sebelumnya

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b rnemuat keterangan mengenai:

• pos tarif/kode Hannonized System;
• jenis / spesifikasi teknis;
• uraian barang;
• standar mutu; dan/ atau
• jumlah/volume.

(3) Kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dan kebutuhan Pelaku Usaha nonindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat keterangan mengenai:

• pas tarif/kode Hannonized System;
• jenis/ spesifikasi teknis; dan/ atau
• jumlah/volume.

Bagian ...

SK No 133790 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

Bagian Ketiga Penetapan Rencana Kebutuhan

(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian

pembina sektor komoditas atau pejabat yang ditunjuk melakukan penetapan Rencana Kebutuhan.

(2) Penetapan Rencana Kebutuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Oktober pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

(3) Penetapan Rencana Kebutuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui SNANK.

Bagian Keempat Penyusunan Rencana Pasokan

(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

pembina sektor komoditas menyusun Rencana Pasokan.

(2) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) terdiri dari data dan informasi produksi pada tahun berikutnya setelah penetapan Neraca Komoditas dan ketersediaan/ stok pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

(3) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan hasil verifikasi kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan memenuhi standar SNANK.

(4) Dalam penyusunan Rencana Pasokan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan statistik nasional untuk mendapatkan data referensi.

(5) Dalam ...

SK No 133791 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(5) Dalam hal Rencana Pasokan merupakan data dan

informasi dari Pelaku Usaha pada:

• kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, data dan informasi disediakan oleh badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
• kawasan ekonomi khusus, data dan informasi disediakan oleh administrator kawasan ekonomi khusus; atau
• tempat penimbunan berikat dan/ atau atas perusahaan yang melakukan importasi barang dan/ atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan Ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan Ekspor, data dan informasi disediakan oleh unit organisasi yang membidangi kepabeanan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memuat rincian data dan informasi mengenai:

• identitas Pelaku Usaha;
• lokasi produksi;
• luas lahan;
• waktu ketersediaan;
• rencana produksi;
• jenis hasil produksi;
• standar mutu hasil produksi;
• jumlah/volume hasil produksi;

1. pos tarif/kode Hannonized System; J. jenis satuan;

• uraian barang; dan/ atau

1. jumlah pemasukan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong berfasilitas.

(7) Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf a meliputi:

• nama perusahaan;
• nomor induk berusaha;
• perizinan berusaha;
• alamat perusahan; dan/atau

SK No 133792 A e. nomor ... jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• nomor pokok wajib pajak.

Bagian Kelima Penetapan Rencana Pasokan

(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian

pembina sektor komoditas melakukan penetapan Rencana Pasokan.

(2) Penetapan Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Oktober pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

(3) Penetapan Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) disampaikan kepada Menteri melalui SNANK.

Bagian Keenam Penetapan Neraca Komoditas

(1) Pengelola SNANK melakukan kompilasi data dan

informasi penetapan Rencana Kebutuhan dan penetapan Rencana Pasokan yang akan ditetapkan sebagai Neraca Komoditas.

(2) Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan:

• berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri; atau
• secara otomatis berdasarkan data dan informasi pada SNANK.

(3) Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dilakukan atas:

• komoditas yang termasuk dalam kelompok barang kebutuhan pokok;

• Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong untuk keperluan industri yang diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan/ atau

• barang ... SK No 133793 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• barang strategis dan barang lainnya yang diusulkan oleh menteri/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

(4) Dalam rangka ketersediaan pasokan dan stabilisasi

harga, penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa penugasan kepada badan usaha milik negara.

(5) Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk komoditas selain komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Rapat koordinasi tingkat menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait atau diwakili oleh pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(7) Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Desember pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

(8) Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

takwim.

Bagian Ketujuh Penerbitan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Ekspor dan di Bidang Impor berdasarkan Neraca Komoditas

Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Imper kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui SNANK.

Pasal 18 ...

SK No 133794 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(1) Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang

kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 yang berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(2) Pengajuan permohonan Persetujuan Ekspor dan

Persetujuan Impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Neraca Komoditas ditetapkan.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang perdagangan menerbitkan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Neraca Komoditas melalui SNANK.

(4) Masa berlaku Persetujuan Ekspor dan Persetujuan

Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.

(5) Penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mempertimbangkan persyaratan lain yang tertuang dalam norma, standar, persyaratan, dan kriteria perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Apabila permohonan Persetujuan Ekspor atau

Persetujuan lmpor telah lengkap, namun Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penerbitan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan lmpor secara otomatis melalui SNANK.

Permohonan penz1nan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor clan di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 selain Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diajukan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ...

SK No 133795 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(1) Dalam hal barang lmpor diperkirakan tiba di Indonesia

melewati masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pelaku Usaha mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Impor sebelum masa berlaku berakhir dengan melampirkan bukti barang dimuat pada alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember pada saat masa berlaku Neraca Komoditas.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling

sedikit meliputi Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB).

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang perdagangan menerbitkan perpanjangan Persetujuan Impor berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlaku Neraca Komoditas berakhir.

(1) Dalam kondisi tertentu yang secara langsung atau

tidak langsung mempengaruhi perhitungan data kebutuhan dan pasokan nasional, Neraca Komoditas dapat dilakukan perubahan.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• bencana alam;
• bencana nonalam;
• investasi baru;
• program prioritas pemerintah; clan/ atau
• kondisi lainnya.

(3) Penetapan bencana alam dan bencana nonalam

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Investasi ...

SK No 133796 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(4) Investasi baru, program prioritas pemerintah,

dan/ atau kondisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diusulkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Menteri.

Pasal22

(1) Dalam hal akan dilakukan perubahan Neraca

Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas menyampaikan usulan perubahan Neraca Komoditas melalui SNANK.

(2) Perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan:

• rapat koordinasi tingkat menteri, untuk komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); atau
• rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, untuk komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).

(3) Rapat koordinasi tingkat menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan/ atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait atau diwakili oleh pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal23

(1) Dalam hal terdapat perubahan Neraca Komoditas yang

mencakup data:

• pelabuhan tujuan;
• negara asal;
• pelabuhan ... SK No 133797 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• pelabuhan muat; dan/ atau
• waktu pemasukan, perubahan dapat dilakukan pada saat pemberian Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor.

(2) Perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c yang terkait dengan kelengkapan dokumen kekarantinaan untuk komoditas tertentu, dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melalui SNANK.

Penetapan perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 berlaku sesuai masa berlaku Neraca Komoditas tahun berjalan.

(1) Dalam hal terdapat perubahan Neraca Komoditas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui SNANK.

(2) Pengajuan permohonan perubahan Persetujuan

Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan Neraca Komoditas ditetapkan.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang perdagangan menerbitkan perubahan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan lmpor atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Neraca Komoditas melalui SNANK.

(4) Penerbitan perubahan Persetujuan Ekspor dan

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), selain berdasarkan Neraca Komoditas juga

mempertimbangkan persyaratan lain yang tertuang dalam norma, standar, persyaratan, dan kriteria perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Masa ...

SK No 133811 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(5) Masa berlaku perubahan Persetujuan Ekspor dan

Persetujuan lmpor sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.

(6) Pengajuan permohonan perubahan Persetujuan

Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu lntegrasi Data

Pasal26

(1) Untuk integrasi data, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan menyampaikan data realisasi Ekspor dan Impor kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui SNANK.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang perdagangan menyampaikan data Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui SNANK.

Bagian Kedua Hak Akses

Pasal27

(1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait mendapatkan hak akses Neraca Komoditas pada SNANK.

(2) Hak ...

SK No 133808 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, men teri / kepala lem baga pemerin tah nonkemen terian pembina sektor komoditas, atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Pemberian dan pendelegasian hak akses sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) mempertimbangkan prinsip kerahasiaan dan keamanan dokumen negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap

penggunaan hak akses sesuai prinsip kerahasiaan dan keamanan dokumen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BABV

(1) Dalam hal SNANK dan/atau sistem elektronik

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tidak berfungsi paling lama lx24 (satu kali dua puluh empat) jam, penyusunan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik lainnya yang dikembangkan oleh pengelola SNANK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pemberitahuan dari pengelola SNANK.

(3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pelaku Usaha:

• menyampaikan usulan kebutuhan kepada kemen terian / lem baga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; dan/atau
• mengajukan ...

SK No 133800 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• mengajukan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkemen terian terkai t, melalui sistem elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berakhir, pengelola SNANK:

• menyampaikan pemberitahuan berlakunya kembali SNANK kepada Pelaku Usaha; dan
• melaksanakan kembali Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara elektronik melalui SNANK.

Bagian Kesatu Penahapan Penetapan Neraca Komoditas

( 1) Penetapan komoditas yang penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impornya dilaksanakan berdasarkan Neraca Komoditas dilakukan secara bertahap.

(2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

dilakukan pada tahun 2021 terdiri atas komoditas:

• beras;
• gula;
• daging lembu;
• pergaraman; dan
• perikanan.

(3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

dilakukan pada tahun 2022 terdiri atas komoditas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian ... SK No 133809 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

Bagian Kedua Pembina Sektor Komoditas

(1) Penetapan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan

oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan penzman berusaha berbasis risiko.

(2) Dalam hal ketentuan perizinan berusaha untuk

menunjang kegiatan usaha suatu komoditas berada pada lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, penetapan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan dilakukan oleh 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas yang ditunjuk.

(3) Penunjukan kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian pembina sektor komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

( 1) Menteri bersama dengan menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penyusunan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Pasal 32 ...

SK No 133802 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

Pasal32

Dalam hal diperlukan untuk menunjang penyempurnaan Neraca Komoditas, Menteri dapat mengurangi atau menambah elemen data yang dibutuhkan pada rincian data dan informasi Neraca Komeditas berdasarkan usulan kementerian/lembaga atau Pelaku Usaha.

( 1) Pelaksanaan penerbitan Persetujuan Eksper dan Persetujuan Imper berdasarkan Neraca Kemeditas dikecualikan bagi kemeditas yang belum tersedia Neraca Komoditasnya.

(2) Terhadap kemeditas yang belum tersedia Neraca

Kemoditasnya, penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa rekomendasi Eksper dan Impor dilakukan melalui SNANK dalam hal:

• sistem pelayanan penzman berusaha untuk menunjang kegiatan usaha kementerian/lembaga pemerintah nenkementerian pembina sektor komoditas telah terintegrasi dengan atau disediakan oleh SNANK; dan
• kementerian/lembaga pemerintah nenkementerian pembina sektor komoditas menyediakan data referensi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang mencakup norma, standar, persyaratan, dan kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penzman berusaha berbasis risiko dalam SNANK.

(3) Penerbitan rekemendasi Ekspor dan Imper

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan dari Pelaku Usaha yang meliputi data dan informasi mengenai:

• barang yang Neraca Komeditasnya belum tersedia; dan

• persyaratan ... SK No 133810 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• persyaratan atas barang yang Neraca Komoditasnya belum tersedia yang tertuang dalam norma, standar, persyaratan, dan kriteria perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa rekomendasi Ekspor dan Impor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan penz1nan berusaha berbasis risiko.

(4) Dalam hal Neraca Komoditas belum tersedia,

penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang tersedia melalui SNANK.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

• dalam hal suatu komoditas telah ditetapkan Neraca Komoditasnya, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa rekomendasi Ekspor dan Impor yang diatur di masing-masing sektor dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dinyatakan tidak berlaku; dan
• perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa rekomendasi Ekspor dan Impor, Persetujuan Ekspor, dan Persetujuan Impor untuk komoditas tertentu yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

Pasal35

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Neraca Komoditas yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat dilaksanakan dan dinyatakan berlaku.

Peraturan Presiden 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... SK No 133804 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2022

INDONESIA,

ttd.

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2022

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

..--!:I=~ Perundang-undangan dan istrasi Hukum, .,, ~ Si vanna Djaman

SK No 133805 A

jdih.kemenkeu.go.id