Pasal 9

(1) Usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pelaku Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diteruskan dari SNANK ke:

• sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; atau
• sistem elektronik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(2) Dalam hal usulan kebutuhan yang diajukan Pelaku

Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan usulan kebutuhan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong untuk keperluan industri, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan juga dari SNANK ke:

• sistem informasi industri nasional yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
• sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar dan terintegrasi dengan SNANK.

(4) Dalam ...

SK No 133787 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(4) Dalam hal sistem elektronik kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) belum terintegrasi, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengakses data usulan kebutuhan pada SNANK sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.