Pasal 10

(1) Setelah menerima usulan kebutuhan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau mengakses usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (4), kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian pembina sektor komoditas dapat melakukan verifikasi berdasarkan manajemen risiko.

(2) Hasil dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat rincian data dan informasi

mengenai:

• profil perusahaan;
• data produksi untuk Pelaku Usaha manufaktur;
• data Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong;
• data distribusi;
• data dokumen syarat/ data khusus; dan/ atau
• kesimpulan hasil verifikasi.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) harus memenuhi standar SNANK.

(4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) dapat dilakukan oleh:

• unit kerja pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
• dinas daerah yang menangani komoditas terkait; atau
• lem baga pelaksana verifikasi independen.

(5) Pelaksana ...

SK No 133807 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(5) Pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga pemerintah

nonkementerian pembina sektor komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a clan huruf b dibiayai dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
• Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(7) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c dibiayai oleh Pelaku Usaha yang dibayarkan kepada lembaga pelaksana verifikasi independen.

(8) Biaya verifikasi yang dibebankan kepada Pelaku Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang dibayarkan kepada unit kerja pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas merupakan penerimaan negara bukan pajak yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.

(9) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan usulan

kebutuhan untuk 2 (dua) atau lebih komoditas, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana verifikasi.