Pasal 14

(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

pembina sektor komoditas menyusun Rencana Pasokan.

(2) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) terdiri dari data dan informasi produksi pada tahun berikutnya setelah penetapan Neraca Komoditas dan ketersediaan/ stok pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

(3) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan hasil verifikasi kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan memenuhi standar SNANK.

(4) Dalam penyusunan Rencana Pasokan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan statistik nasional untuk mendapatkan data referensi.

(5) Dalam ...

SK No 133791 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(5) Dalam hal Rencana Pasokan merupakan data dan

informasi dari Pelaku Usaha pada:

• kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, data dan informasi disediakan oleh badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
• kawasan ekonomi khusus, data dan informasi disediakan oleh administrator kawasan ekonomi khusus; atau
• tempat penimbunan berikat dan/ atau atas perusahaan yang melakukan importasi barang dan/ atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan Ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan Ekspor, data dan informasi disediakan oleh unit organisasi yang membidangi kepabeanan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memuat rincian data dan informasi mengenai:

• identitas Pelaku Usaha;
• lokasi produksi;
• luas lahan;
• waktu ketersediaan;
• rencana produksi;
• jenis hasil produksi;
• standar mutu hasil produksi;
• jumlah/volume hasil produksi;

1. pos tarif/kode Hannonized System; J. jenis satuan;

• uraian barang; dan/ atau

1. jumlah pemasukan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong berfasilitas.

(7) Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf a meliputi:

• nama perusahaan;
• nomor induk berusaha;
• perizinan berusaha;
• alamat perusahan; dan/atau

SK No 133792 A e. nomor ... jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• nomor pokok wajib pajak.

Bagian Kelima Penetapan Rencana Pasokan