Pasal 26
(1) Untuk integrasi data, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyampaikan data realisasi Ekspor dan Impor kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui SNANK. l2l Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menyampaikan data Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui SNANK. Bagian Kedua Hak Akses Pasal2T (1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait mendapatkan hak akses Neraca Komoditas pada SNANK. (2) Hak. . . SK No 133808A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
