Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2020 tentang TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN

pasal.id

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
2. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
3. Naskah Dinas Arahan adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam

penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. 4. Penandatangan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. 5. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. 6. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 8. Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan dan/atau instansi yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan. 9. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara. 10. Pedoman adalah Naskah Dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan lembaga yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional/teknis dan pemberlakuannya dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran peraturan tersebut. 11. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah Naskah Dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. 12. Instruksi adalah Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu.

14. Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

15. Surat Perintah/Surat Tugas adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah/diberi tugas, yang memuat apa yang harus dilakukan.

16. Nota Dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan lembaga.

17. Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar Disposisi, tidak pada suratnya.

18. Surat Dinas adalah Naskah Dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar lembaga yang bersangkutan.

19. Surat Undangan Intern adalah Surat Dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai di dalam lembaga tersebut untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu.

20. Surat Undangan Ekstern adalah Surat Dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu.

21. Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi.

22. Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi informasi mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk kepentingan kedinasan.

23. Surat Pengantar adalah Naskah Dinas yang digunakan untuk mengantar/menyampaikan barang atau naskah.

24. Pengumuman adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat, pegawai, perseorangan, atau lembaga baik di dalam maupun di luar lembaga.

25. Laporan adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.

26. Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan.

27. Sertifikat adalah surat keterangan tertulis yang tercetak dari pejabat yang berwenang yang diberikan kepada seseorang atau lembaga karena keikutsertaanya/perannya dalam suatu kegiatan dan digunakan sebagai alat bukti yang sah.

28. Piagam Penghargaan adalah surat atau tulisan resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau peneguhan sesuatu hal yang bersifat penghormatan.

29. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

30. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.

31. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

32. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan. 33. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal. 34. Pengguna (user) adalah pegawai Kementerian Pertanian yang menggunakan Aplikasi TNDE. 35. Jaringan Komputer adalah suatu sistem Jaringan berbasis Local Area Network (LAN) atau jejaring nirkabel (wireless network) yang terkoneksi dan dapat mengakses aplikasi yang terdapat pada server. 36. Komputer Induk adalah perangkat keras yang menjalankan aplikasi jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam satu jaringan. 37. Komputer Klien adalah perangkat keras yang terhubung dengan jaringan sehingga dapat mengakses aplikasi pada komputer induk. 38. Pemindai Dokumen (scanner) adalah perangkat untuk melakukan pemindaian dokumen pada komputer klien yang dibutuhkan pada unit pengolah. 39. Pencetak Dokumen (printer) adalah perangkat untuk melakukan pencetakkan dokumen dari komputer klien. 40. Sistem Keamanan adalah sistem yang menjamin infrastruktur aman dari kerusakan, serangan virus, dan penyalahgunaan sistem. 41. Pengelola/Administrator Pusat adalah Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang persuratan pada Sekretariat Jenderal. 42. Administrator Unit adalah Unit Kerja Eselon I, Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas di bidang persuratan. 43. File Digital (softcopy) adalah dokumen yang dibuat menggunakan komputer dan disimpan pada suatu media penyimpanan antara lain hard disk, flash disk, atau compact disk dalam bentuk file.

44. Alih Media (scanning) adalah proses pemindaian yang memindahkan informasi dari rekaman berbasis kertas (dokumen fisik) menjadi dokumen digital.
45. Template adalah format Naskah Dinas baku yang disusun secara elektronik.
46. Panitera/Sekretaris adalah staf yang membantu administrasi pimpinan di Kementerian Pertanian.
47. Registrator/Petugas Pencatat Surat adalah staf yang berada di unit ketatausahaan yang menangani surat masuk dan surat keluar di Kementerian Pertanian.

pasal.id

(1) Naskah Dinas terdiri atas: a. Naskah Dinas Arahan; b. Naskah Dinas Korespondensi; c. Naskah Dinas Khusus; d. Laporan; e. Telaahan Staf; f. Sertifikat; dan g. Piagam Penghargaan. (2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik.

pasal.id

Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Naskah Dinas Pengaturan; b. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan); dan

c. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas)

pasal.id

Naskah Dinas Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. Peraturan; b. Pedoman; c. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis; d. Instruksi; e. SOP; dan f. Surat Edaran.

pasal.id

Peraturan, Pedoman, dan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c disusun dengan teknik dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan.

pasal.id

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri. (2) Penetapan dan penandatanganan Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. (3) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman. (4) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk: a. menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk; b. memudahkan pekerjaan; c. memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan d. meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana. (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan SOP.

pasal.id

(1) Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri. (2) Penetapan dan penandatanganan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran. (3) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman. (4) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk: a. MENETAPKAN atau mengubah status kepegawaian, personel, keanggotaan, material, atau peristiwa; b. MENETAPKAN, mengubah, atau membubarkan suatu kepanitiaan atau tim; dan c. MENETAPKAN pelimpahan wewenang. (2) Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

(1) Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab. (2) Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Naskah Dinas Korespondensi Intern; dan b. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern.

pasal.id

Naskah Dinas Korespondensi Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas: a. Nota Dinas; b. Disposisi; dan c. Surat Undangan Intern.

pasal.id

(1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. (2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. tidak dibubuhi cap dinas; b. tembusan berlaku di lingkungan intern Kementerian Pertanian; dan c. penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor Nota Dinas, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan,bulan, dan tahun. (3) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kesatuan dengan surat masuk. (3) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Surat Undangan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. (2) Surat Undangan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas: a. Surat Dinas; dan b. Surat Undangan Ekstern.

pasal.id

(1) Surat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. (2) Surat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman.

(3) Surat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Surat Undangan Ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. (2) Surat Undangan Ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu. (3) Surat Undangan Ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Surat Perjanjian; b. Surat Kuasa; c. Berita Acara; d. Surat Keterangan; e. Surat Pengantar; dan f. Pengumuman.

pasal.id

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi perjanjian dalam negeri dan perjanjian internasional. (2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pedoman penyusunan naskah perjanjian.

pasal.id

(1) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi Surat Kuasa biasa dan Surat Kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full powers). (2) Surat Kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full powers) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PRESIDEN atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa. (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dapat disertai lampiran. (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dokumen tambahan dapat berisi: a. laporan; b. notulensi; c. memori; dan/atau d. daftar aset/Arsip terkait. (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. (2) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim dalam dua rangkap meliputi lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim. (3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dibuat oleh pejabat/staf yang diberi tugas. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat/staf yang diserahi tugas. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dibuat oleh pejabat/staf. (2) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat/staf yang membuat. (4) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. (2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Setiap Naskah Dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Naskah Dinas yang disusun secara sistematis. (2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. mencerminkan ketelitian dan kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa maupun penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan; b. memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang dimuat; c. menggunakan bahasa INDONESIA yang formal, logis secara efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima; dan d. mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga dapat menjamin terciptanya Arsip yang autentik dan dapat diandalkan (reliable). (3) Penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memperhatikan ketentuan mengenai pemakaian: a. kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa baku bahasa INDONESIA dan Kamus Besar Bahasa INDONESIA; dan b. Ejaan Bahasa INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum Ejaan Bahasa INDONESIA.

pasal.id

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Naskah Dinas dalam: a. penomoran; b. penggunaan kertas, amplop, dan tinta; c. ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung; d. penentuan batas/ruang tepi; e. nomor halaman; f. tembusan; g. lampiran; h. penggunaan Lambang Negara, Logo lembaga, atau instansi; i. pengaturan paraf dan penggunaan cap; dan j. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat, sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Naskah Dinas memiliki klasifikasi keamanan yang meliputi: a. sangat rahasia; b. rahasia; c. terbatas; dan d. biasa/terbuka.

pasal.id

Klasifikasi keamanan sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan

kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan keselamatan negara.

pasal.id

Klasifikasi keamanan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b jika: a. fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, dan ekonomi makro; dan/atau b. informasinya bersifat sensitif baik bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap pribadi (privacy), keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

pasal.id

Klasifikasi keamanan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga.

pasal.id

Klasifikasi keamanan biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d jika fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

pasal.id

(1) Naskah Dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas, hak akses diberikan kepada: a. Menteri; b. pejabat setingkat dibawahnya jika telah diberikan izin;

c. pengawas internal/eksternal; dan/atau d. aparat penegak hukum. (2) Naskah Dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

pasal.id

(1) Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas Naskah Dinas. (2) Selain diberikan kode derajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Naskah Dinas berklasifikasi sangat rahasia dan rahasia menggunakan amplop rangkap dua. (3) Kode derajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode SR dengan menggunakan tinta warna merah; b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode R dengan menggunakan tinta warna merah; c. Naskah Dinas terbatas diberikan kode T dengan menggunakan tinta hitam; dan d. Naskah Dinas biasa/terbuka diberikan kode B dengan menggunakan tinta hitam.

pasal.id

(1) Kewenangan melaksanakan dan menandatangani Naskah Dinas antarlembaga yang bersifat kebijakan, keputusan, atau arahan berada pada Menteri.

(2) Kewenangan melaksanakan dan menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan, keputusan, atau arahan dapat dilimpahkan kepada pejabat tinggi madya atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatangani. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Garis kewenangan digunakan jika Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang. (2) Penandatanganan Surat Dinas yang menggunakan garis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan: a. Atas Nama (a.n.); b. Untuk Beliau (u.b.); c. Pelaksana Tugas (Plt.); atau d. Pelaksana Harian (Plh.). (3) Penggunaan Atas Nama (a.n.), Untuk Beliau (u.b.), Pelaksana Tugas (Plt.), atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Naskah Dinas masuk diterima dari orang, lembaga, atau instansi lain.

(2) Penerimaan Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipusatkan di Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan. (3) Penerimaan Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah jika diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan. (4) Naskah Dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau staf Unit Pengolah harus diregistrasikan di Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan.

pasal.id

Pengendalian Naskah Dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan: a. penerimaan; b. pencatatan; c. pengarahan; dan d. penyampaian.

pasal.id

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, untuk Naskah Dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa (B).

pasal.id

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan dengan melakukan registrasi Naskah Dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas masuk. (2) Registrasi Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. nomor urut; b. tanggal penerimaan; c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; d. asal Naskah Dinas; e. isi ringkas Naskah Dinas; f. unit kerja yang dituju; dan g. keterangan. (3) Sarana pengendalian Naskah Dinas Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. buku agenda; b. kartu kendali; dan/atau c. agenda elektronik.

pasal.id

Pengarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan untuk: a. kategori sangat rahasia, rahasia, dan terbatas, disampaikan langsung kepada Unit Pengolah yang dituju; dan/atau b. kategori biasa/terbuka, dengan membuka, membaca, dan memahami keseluruhan isi dan maksud Naskah Dinas untuk mengetahui Unit Pengolah yang akan menindaklanjuti.

pasal.id

(1) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dilakukan kepada Unit Pengolah sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian Naskah Dinas. (2) Bukti penyampaian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai: a. nomor urut pencatatan; b. tanggal dan nomor Naskah Dinas; c. asal naskah dinas; d. isi ringkas Naskah Dinas; e. unit kerja yang dituju; f. waktu penerimaan; dan g. tanda tangan, dan nama penerima di unit pengolah. (3) Bukti penyampaian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa buku ekspedisi atau lembar tanda terima penyampaian.

pasal.id

(1) Naskah Dinas keluar dikirim ke orang, instansi, atau lembaga lain. (2) Pengiriman Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipusatkan dan diregistrasi di Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan termasuk Naskah Dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau staf Unit Pengolah. (3) Sebelum dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan pemeriksaan kelengkapan Naskah Dinas yang meliputi: a. nomor Naskah Dinas; b. cap dinas; c. tanda tangan;

d. alamat yang dituju; dan e. lampiran (jika ada).

pasal.id

Pengendalian Naskah Dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan: a. pencatatan; b. penggandaan; c. pengiriman; dan d. penyimpanan.

pasal.id

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan dengan melakukan registrasi Naskah Dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas Keluar. (2) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi: a. nomor urut; b. tanggal pengiriman; c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; d. tujuan Naskah Dinas; e. isi ringkas Naskah Dinas; dan f. keterangan. (3) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. buku agenda; b. kartu kendali; dan/atau c. agenda elektronik.

pasal.id

(1) Penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan memperbanyak Naskah Dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. (2) Penggandaan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Naskah Dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak. (3) Penggandaan Naskah Dinas keluar dengan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus diawasi secara ketat.

pasal.id

(1) Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan oleh Unit Pengolah dengan memasukan Naskah Dinas keluar ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa (B). (2) Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap dinas. (3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah Dinas juga dapat dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda u.p (untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti di bawah nama jabatan yang dituju.

(4) Pengiriman Naskah Dinas menggunakan kategori kecepatan penyampaian yang meliputi: a. sangat segera/kilat, harus diselesaikan, dikirim, atau disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) jam; b. segera, harus diselesaikan, dikirim, atau disampaikan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam; dan/atau c. biasa, harus diselesaikan, dikirim, atau disampaikan menurut urutan yang diterima oleh bagian pengiriman sesuai dengan jadwal perjalanan caraka/kurir.

pasal.id

(1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dilakukan oleh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan dengan mendokumentasikan berupa sarana pengendalian Naskah Dinas dan pertinggal Naskah Dinas keluar. (2) Pertinggal Naskah Dinas keluar yang disimpan merupakan Naskah Dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya. (3) Penyimpanan pertinggal Naskah Dinas keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan Naskah Dinas masuk yang memiliki informasi atau subyek yang sama.

pasal.id

(1) Aplikasi TNDE Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui Lokator Sumber Seragam (LSS): tnde.pertanian.go.id. (2) Aplikasi TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh: a. Menteri; b. pejabat pimpinan tinggi madya; c. pejabat pimpinan tinggi pratama; d. pejabat administrator; e. pejabat pengawas; f. pejabat fungsional tertentu; g. Panitera/Sekretaris; dan h. Registrator/Petugas Pencatat Surat.

pasal.id

(1) Setiap Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) memiliki akun yang terdiri atas nama Pengguna (username) dan kata sandi (password) untuk mengoperasikan aplikasi TNDE. (2) Akun Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan dan perubahan oleh Pengelola/Administrator Pusat dan Administrator Unit sesuai dengan lingkup kewenangannya.

pasal.id

Aplikasi TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memiliki desain sistem meliputi:

a. alur aplikasi; b. cakupan sistem; c. alur kerja; dan d. sarana.

pasal.id

(1) Alur aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan sistem yang terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua Pengguna di Kementerian Pertanian. (2) Alur aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bagan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Cakupan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi surat masuk, surat keluar, serta monitoring dan evaluasi.

pasal.id

Alur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi alur kerja surat masuk dan surat keluar.

pasal.id

(1) Alur kerja surat masuk terdiri atas: a. penerimaan surat masuk; b. pencatatan agenda surat masuk pada Aplikasi TNDE; c. Alih Media hanya untuk surat masuk dalam bentuk hardcopy dan bukan bersifat rahasia; d. mengunggah ke dalam aplikasi TNDE; e. mengirimkan ke Panitera/Sekretaris. (2) Alur kerja surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Registrator/Petugas Pencatat Surat. (3) Alur kerja surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bagan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Alur kerja surat keluar terdiri atas: a. pembuatan konsep surat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas; b. autentikasi kesesuaian surat dalam bentuk dokumen fisik dengan File Digital berupa paraf paling rendah pejabat pengawas atau cap dinas unit kerja eselon II; c. Alih Media surat yang telah dibubuhi tanda tangan dan cap; dan d. mengunggah ke dalam Aplikasi TNDE. (2) Alur kerja surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bagan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Aplikasi TNDE Kementerian Pertanian ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

pasal.id

(1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d harus disediakan oleh setiap unit kerja. (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Jaringan Komputer; b. Komputer Induk; c. Komputer Klien; d. Pemindai Dokumen; e. Pencetak Dokumen; dan f. Sistem Keamanan.

pasal.id

Penerapan Aplikasi TNDE Kementerian Pertanian harus memenuhi spesifikasi fungsional dan nonfungsional.

pasal.id

Spesifikasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi: a. manajemen Pengguna; b. penanganan surat masuk; c. penanganan surat keluar; dan d. manajemen Template.

pasal.id

Manajemen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi: a. data induk Pengguna (user database) memfasilitasi manajemen data Pengguna berupa penambahan data dan/atau penonaktifan Pengguna yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; b. pemberian kewenangan (user right) mengatur kewenangan setiap Pengguna antara lain berupa masukan (input) agenda surat, pemindaian dokumen, pembuatan disposisi, dan pembuatan surat keluar; dan c. Pengguna dapat memperoleh beberapa kewenangan sekaligus dalam suatu waktu yang diatur oleh Administrator Unit sesuai dengan penugasan yang diberikan.

pasal.id

Penanganan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi: d. fasilitas data masukan (input); e. penyimpanan dokumen; f. menu detail agenda; dan g. pencarian dokumen.

pasal.id

Fasilitas data masukan (input) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a paling sedikit memuat: a. tanggal registrasi surat; b. tanggal surat;

c. nomor surat; d. nomor agenda surat; e. hal surat; f. asal surat; g. tingkat urgensi; h. pemberkasan; i. tujuan surat; j. jumlah surat; dan k. unggah dokumen.

pasal.id

Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. data surat masuk yang telah direkam di dalam aplikasi tercatat dalam agenda surat masuk yang dilakukan secara otomatis ke dalam database melalui Komputer Induk. b. surat dalam bentuk hardcopy maupun Naskah Dinas Elektronik lainnya diatur sebagai berikut:

1. Alih Media dokumen merupakan sistem yang memfasilitasi pemindaian jika dokumen yang diterima dalam bentuk naskah asli elektronik (hardcopy); dan 2) File upload dilakukan jika surat telah diterima dalam bentuk salinan naskah elektronik (softcopy). c. retensi arsip merupakan penentuan masa simpan arsip dan klasifikasi arsip musnah atau permanen sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang berlaku di Kementerian Pertanian.

pasal.id

Menu detail agenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c diperlukan agar data yang telah tersimpan kedalam agenda surat masuk maupun file terkait dapat dilihat secara mudah dan lengkap.

pasal.id

Pencarian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d diperlukan agar pencarian dokumen dapat dilakukan berdasarkan tingkat urgensi, asal/pengirim, nomor, hal, tanggal registrasi, dan tanggal surat.

pasal.id

Penanganan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilakukan dengan ketentuan: a. surat keluar dapat dibuat berdasarkan laporan disposisi ataupun konsep surat atas inisiatif sendiri; b. pembuatan konsep surat keluar dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Template; dan 2) Tanpa Template; c. melakukan input data surat keluar setelah konsep surat telah ditandatangani, diberi nomor, dan cap instansi; d. fasilitas data masukan (input) meliputi:
2. tanggal registrasi surat;
3. tanggal surat ;
4. nomor surat;
5. nomor agenda surat;
6. hal surat;
7. asal surat;
8. tujuan surat;
9. tingkat urgensi;
10. pemberkasan;
11. jumlah surat;
12. unggah dokumen; dan e. Alih Media surat yang telah ditandatangani, diberi nomor, dan cap instansi.

pasal.id

(1) Manajemen Template sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian. (2) Fitur unduh Template dokumen tersedia dalam Menu Registrasi Surat pada akun pengguna Registrator dan Panitera.

pasal.id

Spesifikasi Nonfungsional sebagimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi: a. keamanan aplikasi; b. pencatatan log aktivitas Pengguna; c. fitur penghapusan dan pembatalan; dan d. keamanan penyimpanan dokumen aplikasi sistem;

pasal.id

Keamanan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a memiliki ketentuan: a. Aplikasi TNDE hanya dapat diakses oleh Pengguna yang terautentikasi; b. Pengguna hanya dapat mengakses menu yang menjadi kewenangannya; dan c. nama Pengguna yang sama tidak dapat digunakan secara pararel.

pasal.id

Pencatatan log aktivitas Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b memiliki ketentuan: a. Aplikasi TNDE mencatat setiap aktivitas Pengguna yang berkaitan terhadap sistem; dan b. log aktivasi dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap segala proses persuratan yang

memanfaatkan Aplikasi TNDE.

pasal.id

Fitur penghapusan dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c memiliki ketentuan: a. Aplikasi TNDE tidak melakukan penghapusan secara langsung (purge delete) terhadap penomoran naskah dinas yang telah dibuat, tetapi digunakan mekanisme flag untuk menandakan status validasi suatu nomor naskah dinas; b. pembatalan terhadap suatu aksi harus melalui suatu mekanisme otorisasi yang diatur sesuai kebijakan yang telah ditentukan; dan c. penghapusan harus memperhatikan tentang retensi sehingga data akan terhapus sesuai dengan masa retensinya sebagaimana yang diatur dalam Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pertanian.

pasal.id

Keamanan penyimpanan dokumen aplikasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d memiliki ketentuan: a. Aplikasi TNDE memberikan kepastian bahwa dokumen yang tersimpan tidak tumpang tindih dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya, sehingga setiap Pengguna dapat mengakses file dokumen yang benar; dan b. penyimpanan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan pemeliharaan untuk mencegah kerusakan file.

pasal.id

(1) Pembinaan sistem Aplikasi TNDE lingkup Kementerian Pertanian dilakukan oleh biro yang melaksanakan tugas di bidang persuratan pada Sekretariat Jenderal.

(2) Pembinaan sistem Aplikasi TNDE lingkup Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dapat dilakukan oleh Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang persuratan pada Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis.

pasal.id

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan terhadap pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2). (2) Selain terhadap pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dilakukan terhadap Administrator Unit.

pasal.id

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan melalui: a. sosialisasi; b. bimbingan teknis; dan/atau c. monitoring dan evaluasi.

pasal.id

Sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

pasal.id

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/TU.120/05/2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 655); dan b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/PERMENTAN/TU.120/10/2018 tentang Sistem Tata

Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2020

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA