Peraturan Menteri Nomor p-74-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang PROGRAM KEDARURATAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN/ATAU LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup.
2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
3. Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 adalah suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan yang lebih parah.
4. Pengelolaan B3 adalah upaya untuk mencegah terjadinya risiko akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat B3.
5. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
6. Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 adalah dokumen perencanaan sistem tanggap darurat yang memiliki komponen infrastruktur dan fungsi penanggulangan.
7. Risiko Kecelakaan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 adalah potensi kejadian kecelakaan yang berkaitan dengan bahaya B3 dan karakteristik Limbah B3, jumlah

keberadaan, dan kondisi pelaksanaan persyaratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3. 8. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup. 9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. 11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; b. pelatihan dan geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; c. penanggulangan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3; d. pembentukan Pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3; dan e. pembinaan.

(1) Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 wajib disusun oleh: a. Setiap Orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3; dan/atau b. Setiap Orang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3. (2) Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan identifikasi Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. (3) Identifikasi Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi: a. jenis kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; b. jenis industri; c. klasifikasi B3 dan/atau kategori dan karakteristik Limbah B3; d. jumlah B3 dan/atau Limbah B3; e. sumber Limbah B3; f. potensi ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan g. potensi ancaman terhadap fungsi lingkungan hidup. (4) Potensi ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diidentifikasi melalui:

a. potensi jumlah manusia yang terpapar B3 dan/atau Limbah B3; dan b. potensi tingkat paparan B3 dan/atau Limbah B3. (5) Tingkat paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari: a. sangat ringan, jika merasakan paparan dampak namun tidak berpengaruh terhadap kesehatan; b. ringan, jika menyebabkan luka ringan, iritasi ringan pada kulit dan mata, dan/atau luka bakar tingkat 1 (satu); c. sedang, jika menyebabkan gangguan pernapasan, sakit kepala, mual, muntah, radang dingin sedang dan/atau luka bakar tingkat 2 (dua); dan d. berat, jika menyebabkan luka parah, radang dingin parah, kerusakan permanen pada fungsi organ tubuh, luka bakar tingkat 3 (tiga) dan/atau kematian. (6) Potensi ancaman terhadap fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diidentifikasi melalui sebaran dampak pada media lingkungan hidup yang terpapar.

Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: a. infrastruktur; dan b. fungsi penanggulangan.

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi : a. organisasi; b. koordinasi; c. fasilitas dan peralatan termasuk peringatan dini dan alarm; d. prosedur penanggulangan; dan e. pelatihan dan geladi kedaruratan.

(1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibentuk oleh pimpinan tertinggi usaha dan/atau kegiatannya. (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. menyusun Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; b. melaksanakan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; c. melakukan evaluasi internal Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; dan d. melakukan revisi Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dalam hal terdapat perubahan. (3) Revisi Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan jika terdapat perubahan: a. nama dan karakteristik B3 dan/atau Limbah B3 dalam proses produksi; dan/atau b. desain teknologi, metode, proses dan kapasitas produksi. (4) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. koordinator; b. wakil koordinator; c. sekretaris; d. tim kaji cepat; e. tim tanggap darurat; f. tim pelayanan kesehatan; g. tim logistik; h. tim evakuasi; dan/atau i. tim keamanan. (5) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan jenis kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. alur komunikasi kedaruratan; b. sistem hubungan antar tim; dan c. prosedur koordinasi dengan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(1) Fasilitas dan peralatan termasuk peringatan dini dan alarm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa ruang dan peralatan yang diperlukan untuk mengendalikan keadaan darurat. (2) Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa: a. pusat pengaduan dan layanan informasi; b. tempat layanan kesehatan; c. jalur evakuasi; dan d. tempat evakuasi. (3) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria antara lain: a. dapat diakses dengan mudah; dan b. sesuai dengan kapasitas kebutuhan. (4) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan: a. jenis, karakteristik dan jumlah B3 dan/atau Limbah B3; dan b. risiko kecelakaan B3 dan/atau Limbah B3 yang dikelola. (5) Peringatan dini dan alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. denah evakuasi; b. alat untuk mengumumkan keadaan darurat; dan/atau c. bentuk lain yang mudah dipahami oleh pekerja dan masyarakat.

(1) Prosedur penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibuat secara tertulis yang berisi informasi mengenai: a. identifikasi kejadian; b. pelaporan kejadian; c. pengaktifan atau penugasan tim kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; d. penentuan perkiraan sebaran dampak dan/atau penetapan daerah berbahaya; e. tindakan mitigasi; f. tindakan perlindungan segera; g. penghentian sumber kedaruratan; h. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup; dan/atau i. pemberian informasi mengenai peringatan adanya kedaruratan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Dokumen mengenai prosedur penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penanggulangan kedaruratan oleh tim Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

(1) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui: a. penyediaan fasilitas; dan b. penyusunan jadwal pelaksanaan pelatihan dan geladi. (2) Fasilitas pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa: a. ruang kelas atau ruang geladi kedaruratan; b. modul pelatihan dan geladi kedaruratan; c. instruktur yang berkompeten; dan d. peralatan pelatihan dan geladi kedaruratan.

(1) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. identifikasi, pelaporan dan pengaktifan; b. tindakan mitigasi; c. tindakan perlindungan segera; d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan e. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat. (2) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis, klasifikasi/ karakteristik, dan jumlah B3 dan/atau Limbah B3 yang mencemari dan/atau merusak media lingkungan hidup.

Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala BNPB, Kepala BPBD provinsi, dan Kepala BPBD kabupaten/kota wajib menyusun Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sesuai kewenangannya. (2) Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana kontigensi penanggulangan bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

(3) Rencana kontigensi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Dalam menyusun Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala nasional, Kepala BNPB berkoordinasi dengan: a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (2) Dalam menyusun Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala provinsi, Kepala BPBD provinsi berkoordinasi dengan: a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b ; b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait; c. instansi lingkungan hidup provinsi; dan d. instansi terkait lainnya di provinsi. (3) Dalam menyusun Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala kabupaten/kota, Kepala BPBD kabupaten/kota berkoordinasi dengan: a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b; b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait; c. instansi lingkungan hidup provinsi; dan c. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 oleh BNPB dan BPBD.

Program Kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 digunakan sebagai dasar: a. pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan; dan b. Penanggulangan kedaruratan.

(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. (2) Penyelenggaraan pelatihan dan geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Pelatihan dan geladi kedaruratan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan melibatkan: a. seluruh pekerja; dan/atau b. masyarakat di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan. (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (kali) dalam 1 (satu) tahun.

Kepala BNPB, Kepala BPBD provinsi, dan Kepala BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

(1) Pelatihan dan geladi kedaruratan oleh Kepala BNPB dilakukan dengan melibatkan: a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan b. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun

(1) Pelatihan dan geladi kedaruratan oleh Kepala BPBD provinsi dilakukan dengan melibatkan: a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); b. instansi lingkungan hidup provinsi; dan c. instansi terkait lainnya di provinsi. (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(1) Pelatihan dan geladi kedaruratan oleh Kepala BPBD kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan:

a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); b. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan c. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota. (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(1) Suatu keadaan dinyatakan menjadi kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dalam hal: a. sumber/bahan penyebab terjadinya kedaruratan merupakan B3 dan/atau Limbah B3; b. memerlukan penanganan segera dan memadai agar dampaknya tidak meluas; c. mengancam keselamatan jiwa manusia; dan d. terdapat potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup jika tidak segera ditanggulangi. (2) Penentuan skala kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 didasarkan atas: a. cakupan wilayah dampak; b. dampak terhadap manusia; c. kerusakan sarana dan prasarana; dan/atau d. kerugian harta benda dan dampak ekonomi. (3) Skala kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 meliputi: a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; b. keadaan darurat skala kabupaten/kota; c. keadaan darurat skala provinsi; dan d. keadaan darurat skala nasional.

(1) Setiap Orang yang melakukan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 wajib melaksanakan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang dilakukannya. (2) Keadaaan darurat Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cakupan wilayah dampak berada dalam area usaha dan/atau kegiatan; b. mengancam keselamatan jiwa karyawan/pekerja dan/atau masyarakat di sekitarnya; c. menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana milik usaha dan/atau kegiatan; dan/atau d. menimbulkan kerugian aset perusahaan. (3) Pelaksanaan penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sampai dengan penanggulangan selesai dilakukan.

(1) Kepala BPBD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan skala kabupaten/kota. (2) Keadaaan darurat skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. cakupan dampak berada dalam wilayah kabupaten/kota; b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran tidak mampu menanggulangi kedaruratan; c. mengancam keselamatan jiwa manusia di wilayah kabupaten/kota; d. menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana di wilayah kabupaten/kota; dan/atau e. menimbulkan kerugian aset di wilayah kabupaten/kota. (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan. (4) Biaya yang timbul dalam melakukan penanggulangan kedaruratan oleh BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Kepala BPBD provinsi sesuai dengan kewenangannya menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan skala provinsi. (2) Keadaaan darurat skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cakupan dampak berada dalam lebih dari satu wilayah kabupaten/kota; b. kedaruratan skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak mampu ditanggulangi; c. mengancam keselamatan jiwa manusia di wilayah provinsi; d. menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana di wilayah provinsi; dan/atau e. menimbulkan kerugian aset di wilayah provinsi. (3) Dalam hal kedaruratan skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan. (4) Biaya yang timbul dalam melakukan penanggulangan kedaruratan oleh BPBD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Kepala BNPB menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan skala nasional. (2) Keadaaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cakupan dampak berada dalam lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; b. kedaruratan skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak mampu ditanggulangi; c. mengancam keselamatan jiwa manusia di wilayah nasional; d. menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana di wilayah nasional; dan/atau e. menimbulkan kerugian aset di wilayah nasional. (3) Dalam hal kedaruratan skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan. (4) Biaya yang timbul dalam melakukan penanggulangan kedaruratan oleh BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 paling sedikit meliputi kegiatan:

a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan B3 dan Limbah B3; b. penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. (2) Identifikasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi: a. jenis kedaruratan; b. jenis dan karakteristik B3 dan/atau limbah B3 di lokasi kedaruratan; c. lokasi kedaruratan; d. waktu kejadian kedaruratan; dan e. luasan kejadian kedaruratan. (3) Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/atau d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan mengenai tata cara penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Dalam menyelenggarakan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota membentuk pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3. (2) Pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat nasional; b. pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat provinsi; dan c. pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat kabupaten/kota. (3) Pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat nasional dikoordinasikan oleh eselon I yang membidangi urusan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. (4) Pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kepala instansi lingkungan hidup provinsi. (5) Pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

(1) Pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) memiliki fungsi:

a. menerima laporan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terkait B3 dan/atau Limbah B3 dari masyarakat; b. menjalankan kaji cepat; dan c. jejaring penyebaran informasi kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 antar pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui kegiatan: a. asistensi penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; b. asistensi pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; dan c. bimbingan teknis Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

Menteri melakukan penanggulangan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 dalam hal berpotensi memberikan dampak luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA