Peraturan Menteri Nomor 233-pmk-01-2022 Tahun 2022 tentang BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian Keuangan dalam menangani masalah hukum.
2. Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan, maupun setelah adanya putusan pengadilan.
3. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Mantan Pegawai adalah orang yang pernah menjadi Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang diberhentikan tanpa hak pensiun.
5. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan.
7. Unit adalah satuan organisasi kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
8. Biro Advokasi adalah Unit yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
9. Menteri/Mantan Menteri adalah Menteri Keuangan/Mantan Menteri Keuangan.
10. Wakil Menteri/Mantan Wakil Menteri yang selanjutnya disingkat Wamen/Mantan Wamen adalah Wakil Menteri Keuangan/Mantan Wakil Menteri.
11. Kementerian adalah Kementerian Keuangan.

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, efisiensi, dan efektivitas.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai dalam mendapatkan bantuan penanganan Masalah Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian diberikan kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Unit, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai di lingkungan Kementerian yang mendapatkan Masalah Hukum.

Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Advokasi.

Penanganan Bantuan Hukum terdiri atas: a. penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan; b. penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan c. penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan.

(1) Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang diminta keterangan atau kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan atau penyidikan dalam perkara tindak pidana oleh penyelidik atau penyidik dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan atau kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Menteri, Wamen, Pejabat, atau Pegawai.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Biro Advokasi dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit advokasi.

(1) Sekretaris Jenderal menugaskan Biro Advokasi untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Menteri/Mantan Menteri, dan Wamen/Mantan Wamen. (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pimpinan Unit, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada: a. Kepala Biro Advokasi; dan/atau b. Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi dalam hal terdapat Unit yang berkenaan pada Unit Eselon I yang bersangkutan, yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum. (3) Dalam hal pemberian layanan Bantuan Hukum diperlukan untuk waktu yang mendesak, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau secara lisan, yang selanjutnya disampaikan dengan permohonan tertulis. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut ditembuskan kepada Kepala Biro Advokasi.

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik atau penyidik; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka; d. pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyelidik atau penyidik; e. mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan atau kesaksian; dan/atau f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

(1) Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka dapat memperoleh Bantuan Hukum dari Kementerian dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan: a. dalam hal terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian; dan b. tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat eselon I, atau pimpinan unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka, pemberian bantuan hukumnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal; b. Pejabat atau Pegawai yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka menyampaikan permohonan Bantuan Hukum kepada pimpinan Unit eselon I atau pimpinan Unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; atau c. Pensiunan atau Mantan Pegawai yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka pada saat yang bersangkutan menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, menyampaikan permohonan Bantuan Hukum kepada pimpinan Unit eselon I atau pimpinan Unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri terkait. (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, disampaikan secara tertulis, yang berisi paling sedikit uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum. (4) Dalam hal pemberian layanan Bantuan Hukum diperlukan untuk waktu yang mendesak, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau secara lisan, yang selanjutnya disampaikan dengan permohonan tertulis. (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal, pimpinan Unit eselon I, atau pimpinan Unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, menugaskan: a. Unit kepatuhan internal; dan b. Unit yang mempunyai tugas dan fungsi advokasi pada Sekretariat Jenderal, Unit eselon I, atau Unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, untuk secara bersama-sama melakukan penelitian atas permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, pimpinan Unit eselon I, atau pimpinan Unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan persetujuan atas permohonan Bantuan Hukum.

(7) Dalam hal Sekretaris Jenderal, pimpinan Unit eselon I, atau pimpinan Unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri memberikan persetujuan atas permohonan Bantuan Hukum: a. Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Advokasi untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Menteri/Mantan Menteri dan Mantan Menteri/Mantan Wamen, Pejabat eselon I, dan pimpinan Unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; atau b. Sekretaris Unit eselon I atau Sekretaris Unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri menyampaikan permohonan Bantuan Hukum kepada Kepala Biro Advokasi, untuk Bantuan Hukum kepada Pejabat, Pegawai, Pensiunan, dan/atau Mantan Pegawai.

Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang mendapatkan masalah bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, agama atau perpajakan yang patut diduga akan menimbulkan gugatan melalui badan peradilan, dapat memperoleh Bantuan Hukum.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Biro Advokasi dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit advokasi.

(1) Sekretaris Jenderal menugaskan Biro Advokasi untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Menteri/Mantan Menteri, dan Wamen/Mantan Wamen. (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pimpinan Unit, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada: a. Kepala Biro Advokasi; dan/atau b. Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi dalam hal terdapat Unit yang berkenaan pada Unit Eselon I yang bersangkutan, yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum. (3) Dalam hal pemberian layanan Bantuan Hukum diperlukan untuk waktu yang mendesak, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau

secara lisan, yang selanjutnya disampaikan dengan permohonan tertulis. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut ditembuskan kepada Kepala Biro Advokasi.

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, kajian, nasihat, dan saran di bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, agama atau perpajakan yang berpotensi menimbulkan gugatan; dan/atau b. mengoordinasikan dan menyelesaikan melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

(1) Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang dimintai keterangan atau kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan dalam perkara tindak pidana oleh badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan atau kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh Biro Advokasi dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit advokasi.

(1) Sekretaris Jenderal menugaskan Biro Advokasi untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen. (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada: a. Kepala Biro Advokasi; dan/atau b. Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit

advokasi dalam hal terdapat Unit yang berkenaan pada Unit Eselon I yang bersangkutan, yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum. (3) Dalam hal pemberian layanan Bantuan Hukum diperlukan untuk waktu yang mendesak, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau secara lisan, yang selanjutnya disampaikan dengan permohonan tertulis. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut ditembuskan kepada Kepala Biro Advokasi.

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di badan peradilan; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli; d. pendampingan saksi atau ahli di badan peradilan; e. mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian; dan/atau f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

(1) Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, dan/atau Mantan Pegawai yang ditetapkan statusnya sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan dalam perkara tindak pidana oleh badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum dari Kementerian: a. dalam hal terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian; dan b. tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang. (2) Ketentuan permohonan dan pemrosesan permohonan Bantuan Hukum terhadap Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sampai dengan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan dan pemrosesan permohonan Bantuan Hukum atas Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai,

Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang ditetapkan statusnya sebagai terdakwa.

(1) Bantuan Hukum dalam proses pra peradilan diberikan kepada Unit atau Pegawai yang menghadapi permohonan pra peradilan sebagai termohon. (2) Kementerian tidak memberikan Bantuan Hukum pra peradilan kepada Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang mengajukan permohonan pra peradilan terhadap Unit.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Biro Advokasi dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit advokasi.

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pimpinan Unit mengajukan permohonan kepada: a. Kepala Biro Advokasi; dan/atau b. Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi dalam hal terdapat Unit yang berkenaan pada Unit Eselon I yang bersangkutan, yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum. (2) Dalam hal pemberian layanan Bantuan Hukum diperlukan untuk waktu yang mendesak, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau secara lisan, yang selanjutnya disampaikan dengan permohonan tertulis. (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan tersebut ditembuskan kepada Kepala Biro Advokasi.

Bantuan Hukum penyelesaian permohonan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban termohon; b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. menyiapkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh termohon dan surat tugas yang ditandatangani oleh

Kepala Biro Advokasi untuk keperluan beracara di pengadilan; e. menyiapkan dan menyusun jawaban, duplik, bukti, saksi dan/atau ahli dan kesimpulan yang diperlukan dalam beracara di pengadilan; dan/atau f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

(1) Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang mendapatkan Masalah Hukum bidang hukum perdata, niaga, atau agama yang telah terdaftar dan diproses melalui badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum baik sebagai penggugat maupun tergugat. (2) Bantuan Hukum penyelesaian perkara perdata, niaga, atau agama yang diberikan kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Unit, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh Biro Advokasi dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit advokasi.

(1) Sekretaris Jenderal menugaskan Biro Advokasi untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen. (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pimpinan Unit, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada: a. Kepala Biro Advokasi; dan/atau b. Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi dalam hal terdapat Unit yang berkenaan pada Unit Eselon I yang bersangkutan, yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum. (3) Dalam hal pemberian layanan Bantuan Hukum diperlukan untuk waktu yang mendesak, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau secara lisan, yang selanjutnya disampaikan dengan permohonan tertulis. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut ditembuskan kepada Kepala Biro

Advokasi.

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat maupun tergugat dan masalah yang menjadi obyek perkara; b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan; e. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama; f. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian; dan/atau g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

(1) Kementerian memberikan Bantuan Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara kepada: a. Menteri, pimpinan Unit atau Pejabat yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat; b. Menteri, pimpinan Unit atau Pejabat sebagai penggugat dalam kedudukannya sebagai badan hukum perdata; atau c. Menteri, pimpinan Unit atau Pejabat sebagai pemohon intervensi. (2) Bantuan Hukum tidak diberikan kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Kementerian. (3) Bantuan Hukum penyelesaian perkara tata usaha negara yang diberikan kepada Menteri, pimpinan Unit atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan tugas kedinasan Kementerian.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Biro Advokasi dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit advokasi.

(1) Sekretaris Jenderal menugaskan Biro Advokasi untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Menteri dan/atau

Wamen. (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pimpinan Unit atau Pejabat mengajukan permohonan tertulis kepada: a. Kepala Biro Advokasi; dan/atau b. Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi dalam hal terdapat Unit yang berkenaan pada Unit Eselon I yang bersangkutan, yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum. (3) Dalam hal pemberian layanan Bantuan Hukum diperlukan untuk waktu yang mendesak, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau secara lisan, yang selanjutnya disampaikan dengan permohonan tertulis. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut ditembuskan kepada Kepala Biro Advokasi.

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat, tergugat atau pemohon intervensi atas masalah yang menjadi obyek perkara; b. melakukan koordinasi dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan; e. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama; f. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian; dan/atau g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

(1) Sekretaris Jenderal c.q. Biro Advokasi mengoordinasikan pemberian Bantuan Hukum atas permohonan pengujian UNDANG-UNDANG di Mahkamah Konstitusi dan permohonan pengujian perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung.

(2) Bantuan Hukum penyelesaian permohonan pengujian UNDANG-UNDANG dan peraturan perundang-undangan dibawah UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap permohonan yang terkait bidang tugas Kementerian. (3) Kementerian tidak memberikan Bantuan Hukum permohonan pengujian UNDANG-UNDANG dan peraturan perundang-undangan dibawah UNDANG-UNDANG kepada Pejabat atau Pegawai yang berkedudukan sebagai pemohon.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh Biro Advokasi dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit advokasi.

Sekretaris Jenderal menugaskan Biro Advokasi untuk pemberian Bantuan Hukum permohonan pengujian UNDANG-UNDANG dan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG.

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi obyek permohonan pengujian UNDANG-UNDANG dan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG; b. melakukan koordinasi dengan Unit di Kementerian dan instansi di luar Kementerian dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan pengujian UNDANG-UNDANG dan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti, saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di badan peradilan; d. menyiapkan surat kuasa, yaitu:

1. surat kuasa substitusi Menteri kepada Sekretaris Jenderal dan pimpinan Unit eselon I terkait, dalam hal pengujian UNDANG-UNDANG di Mahkamah Konstitusi;
2. surat kuasa substitusi Menteri kepada Sekretaris Jenderal dan pimpinan Unit eselon I terkait, dalam hal permohonan pengujian PERATURAN PEMERINTAH guna proses beracara di Mahkamah Agung;
3. surat kuasa khusus Menteri dalam hal permohonan pengujian Peraturan Menteri guna proses beracara di Mahkamah Agung; dan/atau
4. surat kuasa khusus pimpinan Unit eselon I dalam hal permohonan pengujian peraturan pimpinan Unit eselon I guna proses beracara di Mahkamah Agung; e. menyiapkan penyusunan keterangan pemerintah atau jawaban permohonan; dan/atau f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Unit yang menghadapi sengketa perpajakan dapat memperoleh Bantuan Hukum.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Biro Advokasi dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit advokasi.

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pimpinan Unit mengajukan permohonan tertulis kepada: a. Kepala Biro Advokasi; dan/atau b. Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi dalam hal terdapat Unit yang berkenaan pada Unit Eselon I yang bersangkutan, yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum. (2) Dalam hal pemberian layanan Bantuan Hukum diperlukan untuk waktu yang mendesak, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau secara lisan, yang selanjutnya disampaikan dengan permohonan tertulis. (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut ditembuskan kepada Kepala Biro Advokasi.

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi obyek sengketa perpajakan; b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di Pengadilan Pajak; d. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di Pengadilan Pajak; e. menyiapkan jawaban, duplik, bukti, saksi dan/atau ahli dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak; f. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian; dan/atau

g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

(1) Kementerian memberikan Bantuan Hukum penanganan perkara lain yang terdapat pada lembaga peradilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Advokasi.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pelaksanaan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Unit di Kementerian yang menimbulkan beban dan/atau kewajiban keuangan negara hanya dapat diproses lebih lanjut oleh Kementerian setelah mendapat surat teguran (aanmaning) dari suatu lembaga peradilan dan mendapat persetujuan pelaksanaan putusan serta sudah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

(1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan oleh Kementerian (non-executable), Kepala Biro Advokasi dan/atau pimpinan Unit menyampaikan alasan kepada pengadilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud. (2) Penyampaian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

(1) Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen,

Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib direhabilitasi berupa pemulihan hak dan/atau martabat yang bersangkutan. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan Biro Advokasi.

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, termasuk pemberian bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana. (2) Kementerian memberikan bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum kepada Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang menggunakan jasa advokat dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak terbukti sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik; b. tidak diajukan penuntutannya berdasarkan surat penetapan penghentian penuntutan atau surat penetapan penghentian perkara oleh penuntut umum; atau c. tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (3) Pemberian bantuan biaya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara persyaratan dan besaran pemberian bantuan biaya penyelesaian masalah hukum dalam perkara pidana di lingkungan Kementerian Keuangan.

(1) Kementerian dapat menggunakan Jaksa Pengacara Negara dan/atau advokat untuk Masalah Hukum bidang perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa perpajakan dan/atau permohonan uji pengujian peraturan perundang-undangan, sepanjang mendapatkan izin tertulis dari Menteri. (2) Permohonan izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Advokasi. (3) Tata cara dan prosedur pengadaan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberian Bantuan Hukum untuk Masalah Hukum bidang pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 20 dapat menggunakan advokat. (2) Penggunaan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara bersama-sama oleh Biro Advokasi dan unit terkait di lingkungan Unit eselon I atau Unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. (3) Tata cara dan prosedur pengadaan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pegawai, Pejabat, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan/atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 20 telah mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan bantuan biaya. (5) Dalam hal Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pegawai, Pejabat, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan/atau terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 20, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pemberian bantuan biaya. (6) Pemberian bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara persyaratan dan besaran pemberian bantuan biaya penyelesaian masalah hukum dalam perkara pidana di lingkungan Kementerian Keuangan.

(1) Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Unit eselon I harus dikoordinasikan dan diberitahukan kepada Kepala Biro Advokasi. (2) Unit eselon I yang memberikan Bantuan Hukum harus menyampaikan laporan kegiatan penanganan Bantuan Hukum kepada Kepala Biro Advokasi secara berkala yang disampaikan setiap semester. (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Biro Advokasi dapat meminta laporan pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Unit eselon I secara sewaktu-waktu.

Dalam melaksanakan penanganan Bantuan Hukum, Biro Advokasi dapat bekerja sama dengan advokat, akademisi, dan praktisi baik di bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya.

(1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum perlu dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Advokasi dan/atau Unit eselon I yang memiliki Unit advokasi. (4) Dalam rangka pembinaan hukum, Biro Advokasi dan/atau Unit eselon I yang mempunyai Unit advokasi dapat mengundang narasumber dari kalangan akademisi, birokrasi, pejabat maupun perseorangan, yang berkompeten di bidangnya yang berasal dari lingkungan Kementerian dan/atau luar Kementerian.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian.

(1) Setiap pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Biro Advokasi harus dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Biro Advokasi. (2) Terhadap Bantuan Hukum yang diberikan oleh Unit eselon I yang memiliki Unit advokasi harus dilengkapi surat tugas dari pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi.

(1) Badan Usaha Milik Negara dapat meminta Bantuan Hukum kepada Kepala Biro Advokasi Kementerian sepanjang Masalah Hukum yang dihadapi terkait dengan bidang tugas pokok dan fungsi Kementerian. (2) Pihak lain selain Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai dapat diberikan Bantuan Hukum sepanjang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Dalam hal diperlukan, Unit eselon I yang mempunyai Unit advokasi dapat menyusun ketentuan teknis pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1023), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY