Pasal 54

(1) Badan Usaha Milik Negara dapat meminta Bantuan Hukum kepada Kepala Biro Advokasi Kementerian sepanjang Masalah Hukum yang dihadapi terkait dengan bidang tugas pokok dan fungsi Kementerian. (2) Pihak lain selain Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai dapat diberikan Bantuan Hukum sepanjang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.