Peraturan Menteri Nomor pm-33 Tahun 2021 tentang KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

4. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga Pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa pelayanan Kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial.

5. Badan Usaha Bandar Udara adalah Badan Hukum INDONESIA berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau perseroan terbatas, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara yang diusahakan secara komersial untuk pelayanan umum.

6. Badan Usaha Angkutan Udara adalah Badan Hukum INDONESIA berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau perseroan terbatas yang kegiatan utamanya mengoperasikan Pesawat Udara untuk digunakan mengangkut penumpang. Kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

7. Badan Hukum INDONESIA adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik INDONESIA dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau perseroan terbatas atau koperasi.

8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secaralangsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnyadisingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

10. Konsesi adalah keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan denganselain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

11. Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnyadisingkat BMN/D adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. KerjaSama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

13. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMN/D berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

14. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMN/D berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

15. Kerjasama Pemerintah denganBadan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

16. Hak Pengelolaan Terbatas atasAsetInfrastrukturadalah optimalisasiBarang Milik Negara dan/atauaset Badan Usaha Mlik Negara untuk meningkatkan fungsi

perasional Barang Milik Negara dan/atau aset Badan Usaha Milk Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur. 17. Penyertaan ModalNegara/Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMN/D yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil

dan menterisebagaimanadimaksuddalamUndang-Undang Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 19. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalm sistem dan prinsip Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penerbangan. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 22. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Kegiatan pengusahaan di Bandar Udara terdiri atas: a. pelayanan jasa Kebandarudaraan; dan b. pelayanan jasa terkait Bandar Udara.

(1) Pelayanan jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi jasa pelayanan Pesawat Udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan: a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan Pesawat Udara; b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos; c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan d. lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. (2) Pelayanan jasa terkait Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi: a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi Pesawat Udara di Bandar Udara, terdiriatas:

1. penyediaan hanggar pesawat udara;

2. perbengkelan pesawat udara;

3. pergudangan;

4. katering pesawat udara;

5. pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling);

6. pelayanan penumpang dan bagasi; serta 7) penanganan kargo dan pos. b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, terdiriatas:

7. penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;

8. penyediaan toko dan restoran;

9. penyimpanan kendaraan bermotor;

10. pelayanan kesehatan;

11. perbankan dan/atau penukaran uang; dan 6) transportasi darat. c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan Bandar Udara, terdiriatas:

12. penyediaan tempat bermain dan rekreasi;

13. penyediaan fasilitas perkantoran;

14. penyediaan fasilitas olah raga;

15. penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;

16. pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan 6) periklanan.

PelayananjasaKebandarudaraansebagaimanadimaksuddalamP asal 3 ayat (1) dapatdiselenggarakan oleh: a. Badan Usaha Bandar Udara untukBandar Udara yang diusahakansecarakomersialsetelahmemenuhiPerizinanBe rusaha yang diterbitkan oleh Menteri; atau b. Unit Penyelenggara Bandar Udara untukBandar Udara yang belumdiusahakansecarakomersial yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.

Badan Usaha Bandar Udara yang menyelenggarakanBandar Udara secara komersial sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 hurufa,dapat dilakukan oleh: a. BUMN atau BUMD; atau b. Badan Hukum INDONESIA.

(1) BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan BUMN atauBUMD yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kebandarudaraan, sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan Bandar Udara secara komersial merupakan penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara/Daerah yang ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Negara/Daerah. (4) Pelaksanaan penugasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penugasan Pemerintah kepada BUMN atau BUMD.

(1) Badan Hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf b menyelenggarakan Bandar Udara secara komersial melalui proses seleksi yang dilakukan melalui skemaKerja Sama Pemanfaatan BMN/D. (2) Badan Hukum INDONESIA pemenang proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian konsesi dan/atau bentuk lainnya.

(1) Setelah ditetapkan sebagai penyelenggara pelayanan jasa Kebandarudaraan secara komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasa l7ayat (2), BUMN BUMD atau Badan Hukum INDONESIA wajib memiliki perizinan berusaha Bandar Udara berupa sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara. (2) Sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan melalui system onlinesingle submission/OSS. (3) Untuk mendapatkan sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:

a. Penetapan sebagai penyelenggara pelayanan jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara yang diusahakan secara komersial; b. kemampuan finansial perusahaan untuk membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan Bandar Udara yang dibuktikan dengan laporan keuangan dari Badan Hukum INDONESIA tersebut dan/atau pemegang saham Badan Hukum INDONESIA tersebut, yang telah diaudit oleh kantor kuntan publik; c. komposisi kepemilikan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal; d. besaran modal dasar perusahaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) daribelanja modal selama masa Konsesi, ditambah besaran biaya operasional untuk 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam rencana bisnis; e. jumlah modal disetor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perseroanterbatas; f. organisasi dan personil pengoperasian Bandar Udara sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan penerbangan sipil, serta standar pelayanan jasa Kebandarudaraan; dan g. menyusun rencana usaha (business plan) untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan rencana induk Bandar Udara, paling sedikit memuat:

1. profil perusahaan, termasuk di dalamnya memuat latar belakang perusahaan, visi, misi, strategi dan pola bisnis yang telah dilakukan;

2. pelayanan yang akandiberikan;

3. analisis pasar yang termasuk didalamnya target, pertumbuhan dan tren pasar;

4. organisasi pengusahaan Bandar Udara berdasarkan tingkat pelayanan; dan

5. rencana keuangan termasuk didalamnya besaran modal dan sumber pemodalan; dananalisa resiko.

Pasa 9 (1) Sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh DirekturJenderal. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. Pemeriksaan dokumen; dan/atau b. Autentikasi melalui layanan perizinan secara elektronik.

(1) Sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama Badan Usaha Bandar Udara menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa Kebandarudaraan. (2) Badan Usaha Bandar Udara yang telah mendapatkan sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau lebih Bandar Udara yang diusahakan secara komersial. (3) Sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan. (4) Berdasarkan Sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal MENETAPKAN Bandar Udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara.

Terhadap personil pengoperasian Bandar Udara sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf, untuk direksi dan personel manajemen yang bertanggung jawab terhadap

keamanan dan keselamatan penerbangan, harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

(1) Unit Penyelenggara Bandar Udara yang menyelenggarakan Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,terdiriatas: a. Unit Penyelenggara Bandar Udara; dan b. Unit Penyelenggara Bandar Udara daerah. (2) Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan lembaga atau unit kerja di lingkungan pemerintahan. (3) Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. struktur organisasi; b. daftar personel; c. daftar fasilitas dan peralatan; dan d. standar prosedur operasi dan perawatan dalam pengoperasian Bandar Udara.

(1) Kepala Bandar Udara merupakan penanggungjawab tunggal (single accountable) operasional di Bandar Udara yang menjadi tempat penugasan. (2) Penanggungjawab tunggal (single accountable) operasional berkewajiban untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan pelayanan di Bandar Udara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta berkoordinasi dengan semua pihak terkait.

Penanggungjawab tunggal (single accountable) operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas untuk: a. Mengkoordinasikan dengan seluruh pihak terkait di Bandar Udara terhadap pemenuhan peraturan keselamatan, keamanan, dan pelayanan di Bandar Udara; dan b. memberirespon yang cepat dan bertanggungjawab penuh erhadap semua kejadian di Bandar Udara.

(1) Dalam melaksanakan pelayanan jasa Kebandarudaraan, Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara dapat melakukan kerjasama untuk sebagian kegiatan pelayanan jasa Kebandarudaraan dengan Badan Hukum INDONESIA lainnya. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilaksanakandalambentuk: a. Kerjasama operasional (KSO); atau b. Kerjasama manajemen (KSM). (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengalihkan tanggung jawab penyelenggara Bandar Udara sebagai penanggung jawab tunggal, dan Badan Hukum yang ditunjuk sebagai mitra kerjasama hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh penyelenggaraBandar Udara. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibdilaporkankepadaDirekturJenderal.

(1) Dalam melaksanakan pelayanan jasa Kebandarudaraan, Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 wajib: a. Memiliki sertifikat BandarUdara atau register Bandar Udara; b. Menyediakan fasilitas Bandar Udara yang laikoperasi, serta memelihara kelayakan fasilitas Bandar Udara; c. Menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasi anfasilitas Bandar Udara; d. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitasBandar Udara; e. menyediakan dan memperbarui setiap prosedur mengoperasian dan perawatanfasilitasBandar Udara; f. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Bandar Udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri; g. menyediakan fasilitas kelancaran lalulintas personel Pesawat Udara dan petugas operasional; h. menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di Bandar Udara; i. menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban Bandar Udara; j. memelihara kelestarian lingkungan; k. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; l. melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikanfasilitas Bandar Udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperas

ianfasilitas Bandar Udara, serta kompetensi personel Bandar Udara; m. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan public terdaftar yang paling sedikit memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal untuk Badan Usaha Bandar Udara; n. mempertahankan kinerja keuangan paling sedikit pada kondisi keuangan pada saat pertama kali Sertifikat Standar Badan Usaha Bandar Udara diterbitkan; o. melaporkan dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik Badan Usaha Bandar Udara, domisili Badan Usaha Bandar Udara dan kerjasamadengan badan hukum lain dalam pelayanan jasa Kebandarudaraan kepada Direktur Jenderal untuk Badan Usaha Bandar Udara; p. mempublikasikan peluang usaha di bandar udara setiap 1 (satu) tahun; dan q. memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q,meliputi: a. Laporan kondisi fasilitas pelayanan jasa Kebandar udaraan; b. Laporan kegiatan pengusahaan di Bandar Udara; dan c. Laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen untuk Badan Usaha Bandar Udara atau oleh pengawas internal untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara.

(1) Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa Bandar Udara dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian Bandar Udara. (2) Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kematian atau luka fisik orang; b. musnah, hilang, rusak peralatan dari pengguna jasa Bandar Udara dan/atau pihak ketiga; dan/atau c. dampak lingkungan di sekitar Bandar Udara akibat pengoperasian Bandar Udara.

(1) Orang perseoranganwarga negara INDONESIA dan/atau badan usaha yang melaksanakankegiatan di Bandar Udara bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas Bandar Udara udara yang diakibatkan oleh kegiatannya. (2) Jumlah ganti kerugian terhadap penyelenggara Bandar Udara berikan ganti kerugian sebesar kerugian nyata yang dialami.

(1) Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib diasuransikan. (2) Badan Usaha Bandar Udara wajib melaporkan dengan menyerahkan satu salinan polis asuransi atau perjanjian asuransi kepada DirekturJenderal. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektif yang tertera pada polis atau perjanjian asuransi.

Badan Usaha Bandar Udara tidak dapat dituntut tanggung jawab untuk membayar ganti rugi, dalam hal Badan Usaha Bandar Udara dapat membuktikan bahwa: a. Kejadian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian Badan Usaha Bandar Udara atau orang-orang yang dipekerjakannya; atau b. Kejadian tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna jasa Bandar Udara dan/atau pihak ketiga.

Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D dalam rangka seleksi Badan Usaha Bandar Udara penyelenggara pelayanan jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal7, dapat dilakukan untuk kegiatan: a. pembangunan dan pengelolaan Bandar Udara baru(greenfield); atau b. pengelolaan dan/atau pengembangan fasilitas untuk Bandar Udara yang telah dibangun atau dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting).

Pembangunan Bandar Udarabaru (greenfield) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a hanya dapat dilakukan berdasarkan tatanan kebandarudaraan nasional dan rencana induk nasional Bandar Udara.

Pengelolaan dan/atau pengembangan fasilitas Bandar Udara yang telah dibangun atau dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat dilakukan pada: a. Bandar Udara yang telah dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara; atau b. Bandar Udara yang telah dikelola oleh Badan Usaha Bandar Udara.

Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diprakarsai oleh: a. Pemerintah; atau b. Badan Hukum INDONESIA.

(1) Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D yang diprakarsai oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan berdasarkan identifikasi proyek kegiatan pelayanan jasa Kebandarudaraan untuk dikerjasamakan. (2) Identifikasi dan penetapan kegiatan pelayanan jasa Kebandarudaraan untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyediaan infrastruktur.

(1) Kerjasama yang diprakarsai oleh Badan Hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasa 124 huruf b dapat diajukan terhadap kegiatan pelayanan jasa Kebandarudaraan yang tidak termasuk dalam daftar identifikasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasa 125 ayat (1) atau belum tercantum dalam tatanan kebandarudaraan nasional. (2) Proses pengajuan prakarsa proyek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pemanfaatanBMN/D.

(1) Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D dalam rangka seleksi Badan Usaha Bandar Udara penyelenggara pelayanan jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dilakukan dalam bentuk: a. KerjaSama Pemanfaatan(KSP); b. Kerjasama penyediaan infrastruktur melalui KPBU; atau c. Kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas atas Aset Infrastruktur. (2) KerjaSama Pemanfaatan BMN/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui skema: a. Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT): dan b. Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO). (3) KPBUsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,dapat diselenggarakan oleh: a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau b. BUMN atau BUMD.

Kerja Sama Pemanfaatan BMN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan BMN/D.

Perjanjian Konsesisebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2),paling sedikit memuat: a. para pihak yang melakukan perjanjian;

b. lingkup perjanjian; c. besaran penerimaan Negara; d. waktu mulai pembayaran penerimaan Negara; e. tata cara pembayaran besaran penerimaan Negara; f. jangka waktu pemberian Konsesi; g. hak dan kewajiban; h. kerjasama dengan pihak lain; i. pengawasan dan pengendalian; j. keadaan kahar (force majeur); k. sanksi; l. penyelesaiansengketa; m. korespondensi; n. addendum; dan o. berakhirnya Perjanjian Konsesi.

(1) Penerimaan Negara dari Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan pembagian pendapatan mitra kerjasama dalam menyelenggarakan pelayanan jasa Kebandarudaraan. (2) Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denganketentuan: a. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan BMN/D; b. KPBU dikenakan sesuai dengan besaran penawaran pada proses seleksi; dan c. Kerjasama Hak Pengelolaan Terbatas atas Aset Infrastruktur, dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan BMN/D. (3) Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Perjanjian Konsesi dibahas dan disepakati bersama oleh Direktur Jenderal dengan Badan Usaha Bandar Udara, dan diajukan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan. (2) Setelah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Konsesike pada Direktur Jenderal.

(1) Perjanjian Konsesi berakhir sesuai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jangka waktu Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 80 (delapan puluh) tahun, dalam hall ahan yang digunakan sebagai Bandar Udara diberikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak atas tanah. (3) Dalam hal Perjanjian Konsesiakan berakhir, Pemerintah memberitahukan secara tertulis kepada Badan Usaha Bandar Udara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir. (4) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Konsesi berakhir dan tidak diperpanjang, lahan dan asset Bandar Udara menjadi milik Pemerintah.

(1) Tata cara penyerahan lahan dan asset Bandar Udara kepada Pemerintah setelah jangka waktu Konsesi berakhir dan tidak diperpanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengaturan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan dan asset Bandar Udara yang telah diserahkan pada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan melalui lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),pemegang hak atas lahan dan asset sebelum perjanjian berakhir memiliki hak prioritas untuk mendapatkan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan dan asset Bandar Udara.

(1) Pemutusan atau pengakhiran Perjanjian Konsesi dilakukan dalam hal Badan Usaha Bandar Udara: a. Tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian Konsesi; dan b. Tidak memenuhi standar kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Konsesi. (2) Pemutusan atau pengakhiran Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan isi Perjanjian Konsesi yang disepakati.

(1) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi Pesawat Udara di Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi: a. Penyediaan hangar Pesawat Udara; b. Perbengkelan Pesawat Udara; c. pergudangan; d. Pelayanan penanganan catering Pesawat Udara; e. Pelayanan teknis penanganan Pesawat Udara di darat (ground handling); f. Pelayanan penumpang dan bagasi; g. Penanganan kargo dan pos; dan

h. Pelayanan pengisian bahan bakar Pesawat Udara. (2) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiriatas: a. Penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel b. Penyediaan toko dan restoran; c. Penyimpanan kendaraan bermotor; d. Pelayanan kesehatan; e. perbankan dan/atau penukaran uang; dan f. transportasi darat. (3) Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Penyediaan tempat bermain dan rekreasi; b. Penyediaan fasilitas perkantoran; c. penyediaanfasiltaspendidikan dan pelatihan; d. penyediaanfasilitasolah raga; e. penyediaanfasilitaspengelolaanlimbah; f. pengisianbahanbakarkendaraanbermotor; dan g. periklanan.

(1) Pelayanan jasa terkait Bandar Udara sebagaimana imaksud dalam Pasa 135 ayat (1)huruf e, huruf f, dan huruf g diselenggarakan oleh Badan Hukum INDONESIA setelah mendapatkan perizinan berusaha untuk pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling) pelayanan penumpang dan bagasi dan penanganan kargo dan pos. (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling) pelayanan penumpang dan bagasi dan penanganan kargo dan pos, yang merupakan

pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan. (3) Pengajuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluisistem Online Single Submission (OSS). (4) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perizinanberusaha. (5) Sertifikat standar pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling) pelayanan penumpang dan bagasi dan penanganan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Badan Hukum INDONESIA menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara secara nyata.

(1) Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf h, ayat (2), dan ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara INDONESIA dan/atau Badan Hukum INDONESIA, dan tidak diterbitkan perizinan berusaha Jasa Terkait Bandar Udara dari Menteri. (2) Penyelenggara Bandar Udara wajib melibatkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari peluang usaha Pelayanan Jasa Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Badan Hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) melaksanakan kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara berdasarkan perjanjian kerjasama dan perjanjian tingkat layanan dengan Badan Usaha Angkutan Udara dan penyelenggaraBandar Udara.

Orang perseorangan warga negara INDONESIA dan/atau Badan Hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), melaksanakan kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara berdasarkan Perjanjian Bisnis dengan Penyelenggara Bandar Udara.

Penyelenggara Bandar Udara wajib melaporkan kegiatan pelayanan jasa terkait setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri.

(1) Setiap penyelenggara Bandar Udara wajib menyusun peluang usaha dan prospek kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara yang dipublikasikan kepada masyarakat. (2) Dalam menyusun informasipeluang usaha dan prospek kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan: a. Tersedianya ruang usaha kegiatan tersebut tanpa mengganggu kenyamanan pengguna jasa bandar udara; dan b. Terpenuhinya keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan. (3) Peluang usaha dan prospek kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara serta publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun kepada DirekturJenderal.

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. audit; b. inspeksi; c. pengamatan (surveillance); dan d. pemantauan (monitoring).

Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,disusun dan ditetapkan oleh DirekturJenderal.

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Penyelenggara Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Penyelenggara Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara dapat diberikan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Peringatan tertulis; b. pembekuan; c. pencabutan; dan/atau d. denda administratif.

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat diberikan:

a. Secara langsung, dalam hal pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; atau b. terhadap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara,dan Penyelenggara Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. (2) Tata cara pengenaan sanksi administrative dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Badan Hukum INDONESIA yang telah memiliki zin Badan Usaha Bandar Udara, Badan Hukum INDONESIA yang telah memiliki Izin Operasi Jasa Terkait Bandar Udara,dan Perjanjian Konsesi yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal iundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA