Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang pelayanannya bersifat khusus dengan biaya khusus dan dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus.

2. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.

3. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

4. Asosiasi PIHK adalah perkumpulan yang mengkordinasikan PIHK.

5. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.

6. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.

7. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.

8. Kuota haji khusus adalah jumlah Jemaah Haji Khusus yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.

9. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji Khusus yang mendaftar.

10. Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji Khusus yang telah mendaftar dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.

11. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk melakukan pembayaran BPIH.

12. Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di INDONESIA maupun di Arab Saudi.

13. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang agama.

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

15. Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

(1) Menteri MENETAPKAN izin PIHK. (2) Izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada biro perjalanan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Izin sebagai PPIU yang masih berlaku; b. memiliki izin usaha;

c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. memiliki akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; f. memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata; g. memiliki susunan Pengurus dan Komisaris Perseroan Terbatas; h. memiliki laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit; i. menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum milik negara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun; j. telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sekurang- kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang; dan k. tidak memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan ibadah umrah. (3) Kementerian Agama melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK dengan baik.

(1) PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan Personal Identification Number (PIN). (2) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendaftaran, identitas jemaah, dan akses informasi SISKOHAT.

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhak mendapatkan: a. pembinaan dari Menteri; b. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan haji khusus; c. informasi tentang Jemaah Haji Khusus yang memilih PIHK dan masuk dalam alokasi kuota tahun berjalan; d. surat rekomendasi untuk pengurusan barcode; e. visa haji, DAPIH, gelang identitas, dan buku manasik;

f. menerima dana BPIH Khusus sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang akan berangkat melalui PIHK pada tahun berjalan; dan g. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

(1) Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: a. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku; dan b. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku. (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada PIHK yang memenuhi persyaratan: a. memiliki izin PPIU yang masih berlaku; b. telah memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang selama 3 (tiga) tahun; c. memiliki kinerja yang baik; dan d. tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) PIHK dapat membuka cabang PIHK di luar domisili perusahaan. (2) Pimpinan PIHK melaporkan pembukaan cabang PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Agama.

PIHK yang telah habis masa berlaku izinnya atau dicabut izinnya wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Jemaah Haji Khusus dan/atau pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

(1) Pendaftaran haji khusus dibuka sepanjang tahun setiap hari kerja. (2) Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan oleh Jemaah Haji yang bersangkutan. (3) Dalam hal Jemaah Haji tidak dapat melakukan pendaftaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mewakilkan kepada PIHK.

(1) Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (2) Dalam hal pendaftaran haji khusus belum/tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal.

(1) Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. beragama Islam; b. memiliki kemampuan finansial untuk membayar setoran BPIH khusus yang ditetapkan oleh Menteri; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; e. memiliki Kartu Keluarga; f. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan g. surat keterangan dari PIHK pilihan calon Jemaah Haji. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Jemaah Haji Khusus harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3X4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan: a. pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih; b. warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi calon Jemaah Haji wanita menggunakan busana muslimah; c. tidak menggunakan kaca mata; dan d. tampak wajah minimal 80 persen.

(3) Dalam hal calon Jemaah Haji Khusus berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diganti dengan kartu identitas lain yang sah.

Prosedur Pendaftaran Jemaah Haji Khusus sebagai berikut: a. menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) kepada petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Direktorat Jenderal; b. membayar setoran BPIH Khusus ke rekening Menteri pada BPS BPIH sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan c. menyerahkan bukti setoran BPIH Khusus kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Direktorat Jenderal.

BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menerbitkan bukti pembayaran BPIH Khusus sebanyak 5 (lima) lembar yang masing- masing diberi pas foto ukuran 3x4 cm, dengan rincian sebagai berikut: a. lembar pertama bermaterai Rp. 6.000,- untuk Jemaah Haji; b. lembar kedua untuk BPS BPIH; c. lembar ketiga untuk PIHK; d. lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan e. lembar kelima untuk Direktorat Jenderal.

Jemaah haji yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 memperoleh nomor porsi dari SISKOHAT Kementerian Agama sesuai dengan urutan pendaftaran.

(1) Jemaah Haji Khusus yang dirugikan oleh PIHK dan mengakibatkan nomor porsi yang bersangkutan terlambat/tidak sesuai dengan urutan yang seharusnya pada saat pendaftaran ke PIHK, Direktur Jenderal dapat melakukan penyesuaian nomor urut porsi. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi dan terdapat bukti terjadinya pelanggaran oleh PIHK.

(1) Dalam hal Jemaah Haji Khusus memiliki hak untuk keberangkatan tahun tertentu dan PIHK pilihan Jemaah Haji Khusus dimaksud telah melebihi batas maksimal alokasi, Jemaah Haji Khusus dapat dialihkan ke PIHK lain atas pilihan Jemaah Haji Khusus.

(2) PIHK pilihan Jemaah Haji Khusus semula wajib memfasilitasi Jemaah Haji Khusus dalam memilih PIHK lain. (3) Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak memilih PIHK lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jemaah Haji Khusus menjadi daftar tunggu pada PIHK semula untuk keberangkatan tahun berikutnya.

(1) Dalam hal Jemaah Haji Khusus karena sesuatu hal tidak dapat berangkat, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu pada tahun berikutnya. (2) Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) kali musim haji. (3) Dalam hal daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melewati 2 (dua) kali musim haji, pendaftaran yang bersangkutan dibatalkan.

Pedoman mengenai pendaftaran Jemaah Haji Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Menteri MENETAPKAN kuota Jemaah Haji Khusus dan kuota petugas PIHK untuk setiap musim haji.

(1) PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Haji Khusus yang terdaftar di Kementerian Agama. (2) PIHK wajib memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah dan paling banyak 225 (dua ratus dua puluh lima) jemaah. (3) Dalam hal PIHK memperoleh kurang dari 45 (empat puluh lima) jemaah, PIHK wajib menggabungkan jemaahnya pada PIHK lain. (4) Dalam hal PIHK memperoleh lebih dari 225 (dua ratus dua puluh lima) jemaah, PIHK wajib melimpahkan kelebihan jemaahnya kepada PIHK lain. (5) Penggabungan atau pelimpahan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan atas persetujuan jemaah yang dibuktikan dengan surat persetujuan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(6) Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujui penggabungan atau pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.

(1) Jemaah Haji Khusus yang terdaftar pada PIHK tertentu dan membatalkan atau menunda keberangkatannya, porsi yang bersangkutan menjadi kuota nasional dan pengisiannya sesuai dengan nomor urut porsi secara nasional. (2) Porsi yang bersangkutan dapat dikembalikan kepada PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. diisi dengan Jemaah Haji Khusus sesuai urutan nomor porsi pada PIHK tersebut; dan b. PIHK dapat membuktikan telah melakukan kontrak pelayanan di Arab Saudi.

Ketentuan tentang penggabungan, pelimpahan, dan pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ayat (4), dan Pasal 22 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Menteri MENETAPKAN besaran minimal BPIH Khusus. (2) BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Menteri melalui BPS BPIH.

BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diserahkan oleh Menteri kepada PIHK sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus dikurangi biaya pelayanan umum (general service fee).

Penyerahan BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan setelah PIHK menyampaikan kepada Direktur Jenderal dokumen yang meliputi: a. daftar Jemaah Haji Khusus yang akan berangkat tahun berjalan; b. bukti asli lembar setoran BPIH Khusus; c. bukti transfer setoran BPIH Khusus asli dari BPS BPIH ke rekening Menteri; dan d. surat pernyataan tanggung jawab PIHK tentang penggunaan BPIH Khusus yang diketahui oleh pihak Asosiasi PIHK.

Penyerahan BPIH Khusus kepada PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan 5 (lima) hari setelah pelunasan.

(1) Dalam hal Jemaah Haji Khusus menunda keberangkatannya PIHK wajib mengembalikan BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Menteri. (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pernyataan penundaan keberangkatan diterima oleh Direktorat Jenderal.

Jemaah Haji Khusus yang membatalkan kepada PIHK atau dibatalkan keberangkatannya, Menteri mengembalikan BPIH Khusus secara penuh kepada Jemaah Haji Khusus.

(1) PIHK wajib menyediakan petugas pembimbing ibadah, 1 (satu) orang petugas kesehatan, dan petugas pengelola perjalanan. (2) Petugas pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang. (3) Petugas pengelola perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang untuk 45 (empat puluh lima) sampai dengan 135 (seratus tiga puluh lima) Jemaah Haji Khusus atau 2 (dua) orang untuk 136 (seratus tiga puluh enam) sampai dengan 225 (dua ratus dua puluh lima) Jemaah Haji Khusus. (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus.

Petugas pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. sehat jasmani dan rohani; b. mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang agama dan manasik haji; c. memiliki kemampuan membimbing Jemaah Haji; dan d. pernah menunaikan ibadah haji.

(1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus didaftarkan kepada Direktur Jenderal. (2) Pendaftaran petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prosedur sebagai berikut: a. PIHK menyerahkan daftar nama petugas PIHK yang ditanda tangani oleh Pimpinan PIHK kepada Direktur Jenderal; b. menyetorkan biaya General Service Fee bagi setiap petugas PIHK melalui rekening Menteri pada BPS BPIH; dan c. menyerahkan bukti setor biaya General Service Fee dari BPS BPIH kepada Direktur Jenderal. (3) Besaran biaya General Service Fee sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi. (4) Petugas PIHK yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh nomor porsi dari SISKOHAT Kementerian Agama.

Petugas pengelola perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada PPIH Arab Saudi.

(1) PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji kepada Jemaah Haji Khusus sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

PIHK wajib memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kepada Jemaah Haji Khusus.

Setiap Jemaah Haji Khusus yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memiliki paspor yang telah memperoleh visa haji, DAPIH, stiker barcode, gelang identitas, dan kartu tanda pengenal.

(1) Pengurusan penerbitan paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus. (2) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Direktorat Jenderal untuk pengurusan visa haji.

(1) DAPIH dan Gelang identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh Kementerian Agama. (2) Gelang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan oleh Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan, selama di Arab Saudi sampai dengan kembali ke INDONESIA.

(1) Pengurusan stiker barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh PIHK setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PIHK setelah menyerahkan: a. fotokopi kontrak awal hotel, transportasi dan katering di Makkah, Madinah, Jeddah, dan Arafah Mina; b. surat jaminan konfirmasi (letter of intent) keberangkatan dan kepulangan dari maskapai penerbangan yang ditandatangani oleh pihak penerbangan; c. daftar nama Jemaah Haji Khusus; dan d. surat penunjukan petugas pengurus stiker barcode dari PIHK. (3) Dalam pengurusan stiker barcode di Arab Saudi, PIHK wajib melapor kepada Kantor Misi Haji INDONESIA di Arab Saudi. (4) Stiker barcode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Direktorat Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum keberangkatan Jemaah Haji Khusus ke Arab Saudi untuk dilekatkan pada paspor.

Paspor, DAPIH, dan gelang identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diserahkan kepada PIHK setelah memenuhi persyaratan: a. menyerahkan surat perjanjian antara PIHK dengan Jemaah Haji Khusus; b. rekomendasi dari Asosiasi PIHK.

(1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib disediakan oleh PIHK. (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama jemaah, nama PIHK, nomor kontak petugas PIHK di Arab Saudi, nama dan alamat hotel, serta identitas lain yang dianggap perlu.

(1) PIHK wajib menyediakan transportasi bagi Jemaah Haji Khusus dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. (2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi udara ke dan dari Arab Saudi dan transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi. (3) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PIHK wajib memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah Haji Khusus. (2) Akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Arafah Mina. (3) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji Khusus sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. (2) Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) PIHK wajib memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji Khusus dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. (2) Besaran pertanggungan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar minimal BPIH Khusus. (3) Masa pertanggungan asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sejak keberangkatan ke Arab Saudi sampai kembali ke INDONESIA.

(1) PIHK wajib melaporkan pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. paket program penyelenggaraan ibadah haji khusus; b. jadual keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Khusus; c. daftar nama Jemaah Haji Khusus dan petugas PIHK; dan d. daftar jemaah haji khusus batal berangkat. (3) Pedoman pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Asosiasi PIHK. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tanah air dan di Arab Saudi. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

(1) Direktur Jenderal melakukan akreditasi terhadap PIHK. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PIHK. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain komponen finansial, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen, serta sumber daya manusia. (4) Akreditasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.

(1) Hasil Akreditasi dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam MENETAPKAN perpanjangan izin PIHK. (2) Hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat.

Pedoman akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka semua ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan ketentuan lain yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2012 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN