Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Hewan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas/ Unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati. (4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Nama Retribusi ini adalah Retribusi Pasar Hewan.

(1) Objek Retribusi meliputi : a. Penyediaan fasilitas/ Jasa pelayanan pasar hewan,merupakan tempat (petak, kandang penjualan, pelataran, lods, kios, kandang penampungan, tempat pemotongan unggas dan kandang isolasi) pada pasar hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan atas permintaan pemilik hewan.

(2) Hewan ternak yang masuk pasar hewan tidak wajib diperiksa kesehatannya . Dalam hal terdapat pemeriksaan , maka atas pelayanan tersebut dapat dipungut retribusi.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar Hewan.

Retribusi Pasar Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jasa pelayanan pemeriksaan/ kesehatan hewan serta jangka waktu penggunaan/ pemakaian fasilitas pasar hewan untuk kepentingan berjualan.

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, berdasarkan atas tujuan untuk memberikan jasa pelayanan fasilitas pasar hewan dalam rangka kemanfaatan umum untuk menunjang perekonomian daerah serta memenuhi keamanan kesehatan hewan masyarakat veteriner, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi biaya pengadaan fasilitas, biaya operasional pemeliharaan, kebersihan, keamanan, kesehatan hewan dan biaya administrasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jenis pelayanan yang terdiri atas Petak kandang penjualan ternak, pelataran, lods, kios, tempat pemotongan ternak, kandang penampungan dan kandang isolasi seusai luas, jumlah/jenis ternak dan pengawasan/pemeriksaan kesehatan hewan serta jangka waktu penggunaan/ pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Fasilitas Pasar Hewan

No. Fasilitas/ Jasa Jenis Pungutan Tarif Retribusi (Rp)

1. Petak Kandang Ternak, pelataran, pelataran, lods, kios, tempat pemotongan dan kandang panampungan.

Biaya Retribusi Pengguna Petak kandang penjualan, pelataran, lods, kios tempat pemotongan dan kandang penampungan. 5.000/m2/bulan

b. Pengawasan / Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Hewan

No. Fasilitas/ Jasa Jenis Pungutan Tarif Retribusi (Rp)

1. Pemeriksaan Ternak masuk Pasaran Hewan tidak wajib diperiksa kesehatannya dalam hal terdapat pemeriksaan, maka atas pelayanan tersebut dapat dipungut retribusinya

Biaya Retribusi pemeriksaan pengawasan ternak di Pasar Hewan, untuk ternak :

• Kambing - Sapi, kerbau dan kuda - Unggas Biaya Retribusi pelayanan / pemeriksaan kesehatan hewan :
• Kambing - Sapi, kerbau,dan kuda - Unggas

500/ ekor 10.000/ ekor

100/ ekor

500 / ekor 10.000 / ekor

100 / ekor

c. Biaya balik nama pemakaian tempat (petak kandang, pemotongan, pelataran, kandang penampungan dan kandang isolasi) dikenakan 2,5 % (dua koma lima persen) dari harga/ biaya tempat (petak kandang ternak, tempat pemotongan, pelataran, lods, kios, kandang penampungan) per meter bujur sangkar dibebankan bagi pemakai baru.

Pengelolaan Pasar Hewan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pemakaian petak kandang penjualan ternak, pelataran, lods, kios, tempat pemotongan, kandang isolasi dan kandang penampungan, dalam lingkungan pasar hewan, hanya diperuntukkan bagi orang dan atau badan usaha yang telah memiliki izin, yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Permohonan izin pemakaian fasilitas pasar hewan antara lain (petak kandang penjualan ternak, pelataran, lods, kios, tempat pemotongan, kandang penampungan dan kandang isolasi) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Bentuk surat permohonan izin ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Permohonan yang telah memenuhi syarat yang berlaku diberikan izin. (4) Jangka waktu berlakunya pemberian izin dimaksud ayat (3) dalam pasal ini, ditetapkan selama satu tahun, dan wajib memperbaharui kembali bila masih diperlukan.

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh hari) setelah izin diberikan, pemegang izin harus melakukan usaha penjualan di tempat yang telah ditentukan. (2) Pemegang izin tidak diperbolehkan memindahkan haknya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena hal-hal sebagai berikut : a. Permohonann dari Pemegang izin. b. Pemegang izin meninggal dunia c. Tidak menempati atau melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam izin pemakaian fasilitas Pasar Hewan (petak kandang penjualan, pelataran, kandang penampungan, tempat pemotongan dan kandang Isolasi). d. Dipindah tangankan kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. e. Pemegang izin tidak melakukan aktifitas/ usaha berjualan dan tidak menggunakan tempat yang telah dimohonkan, setelah jangka waktu yang telah ditentukan, menurut pasal 12 peraturan daerah ini. f. Pemegang izin tidak dapat melanjutkan usaha selama 30 hari (tiga puluh hari), setelah izin berlaku. g. Pemegang izin melanggar peraturan tata tertib yang berlaku dipasar hewan. h. Izin usahanya tidak berlaku lagi dan atau tidak melakukan perpanjangan izin baru.

(1) Setiap hari pasar hewan dimulai pukul 04.00 wita sampai 18.00 wita. (2) Setelah pasar ditutup, siapapun selain petugas pasar hewan, tidak diperbolehkan berada dalam pasar hewan, tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak diperbolehkan merombak, menambah, mengubah bangunan pasar hewan dan atau membuat bangunan pasar hewan dan atau membuat bangunan yang bersifat tetap maupun sementara didalam pasar hewan. (2) Siapa pun dilarang untuk : a. Merusak bangunan pasar hewan. a. Menempatkan kendaraan atau hewan penarik kendaraan ditempat selain tempat pemberhentian yang telah ditentukan. b. Memperjual belikan atau menyimpan barang-barang yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Memasuki pasar hewan bagi orang-orang yang menderita penyakit menular dan atau penyakit yang membahayakan.

22. Pelataran adalah bagian pasar hewan yang telah ditetapkan untuk berjualan yang beratap bersatu dengan kandang tempat penjualan ternak dan atau tidak beratap dan tersendiri.
23. Lods adalah bangunan di pasar yang beratap, tetapi dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit.
24. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang berpengaruh untuk usaha berjualan.
25. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayaran Retribusi sesuai SKRD dan STRD ke kas Daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan.
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang- undangan Retribusi Daerah.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Peraturan Perundang-undangan tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan hewan.

(1) Setiap pemakai tempat dipasar hewan, diwajibkan : a. Menempatkan ternak dan atau produk hasil ternak jualannya secara teratur dan rapi dalam batas-batas ukuran tempat yang telah ditentukan, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang. b. Memelihara ketertiban dan kebersihan pasar hewan. c. Menyelesaikan kewajiban pembayaran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, tepat pada waktunya. d. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran serta menyediakan alat pemadam kebakaran. e. Memelihara sopan santun pada saat menjual ternak dan hasil produk ternak.

Pengendalian dan Pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPORD. (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.

(2) Apabila pemegang izin meninggal dunia seperti tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini, izin dapat diteruskan oleh suami atau istri, anak atau ahli warisnya, dengan mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pemegang izin meninggal dunia.

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas diberikan.

Masa Retribusi fasilitas Pasar Hewan (Petak kandang, pelataran, lods, kios, tempat pemotongan, kandang penampungan, kandang isolasi) dan pelayanan kesehatan hewan/ ternak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1) Pemungutan/pembayaran Retribusi di bayar tunai dan tidak dapat diborongkan;

4. Sekretaris Daerah disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone;

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bone.

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Bone.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone.

9. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana, Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.

10. Pasar Hewan atau pasar ialah suatu areal/ lokasi tertentu yang disediakan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat jual beli ternak dan atau bahan hasil ikutan ternak/ produk hasil ternak (ternak hidup, daging, kulit dan limbah peternakan), secara langsung dan teratur, terdiri atas bangunan kandang tempat penjualan ternak, kandang isolasi, tempat penampungan ternak, tempat pemotongan ternak, pelataran, lods, kios dan bentuk bangunan lainnya.

11. Petak Kandang Ternak adalah tempat penjualan ternak dan atau bangunan di pasar yang beratap dan berpetak-petak dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai batas tertentu, yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

12. Kandang Isolasi adalah bangunann tersendiri di lokasi pasar hewan yang telah ditetapkan untuk menampung ternak yang akan dijual dan memerlukan pelayanan kesehatan hewan sampai ternak tersebut dinyatakan sembuh dari penyakit hewan dan layak untuk dijual.

13. Produk Hewan adalah semua bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan baik diperuntukkan bagi konsumsi manusia, pakan ternak, atau kegunaan farmasetikal, pertanian dan industri.

14. Zoonoses adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia dan sebaliknya.

15. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

16. Pelayanan Kesehatan hewan adalah pembelian jasa medik veteriner oleh tenaga kesehatan hewan/ petugas peternakan yang kompeten dan jasa laboratorium kesehatan hewan.

17. Kesehatan hewan/ ternak adalah segala urusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hewan/ ternak dan perlindungan dari perlakuan orang atau badan hukum yang tidak manusiawi terhadap hewan peliharaan dan ternak selama dalam pemeliharaan, pengangkutan, penyembelihan, penggunaan dan pemanfaatan serta perdagangannya.

18. Tempat/ rumah pemotongan merupakan tempat pemotongan ternak unggas.

19. Tempat penampungan ternak ialah bangunan terdiri dari lokasi pasar hewan yang telah ditetapkan untuk menampung ternak- ternak yang baru masuk didalam pasar hewan untuk dijual.

20. Bahan hasil ikutan ternak/ produk hasil ternak ialah ternak hidup yang akan dijual (sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam, bebek/angsa, burung), dan hasil pemotongan ternak berupa daging, sisa/ limbah ternak berupa kulit, tulang, usus, dan kotoran ternak berupa daging, sisa/limbah ternak berupa kulit, tulang, usus, dan kotoran ternak.

21. Pemeriksaan Produk hewan ialah melakukan pemeriksaan terhadap produk ternak yang akan dijual baik ternak hidup maupun bahan hasil ikutannya.

e. Menjual barang dagangan selain ditempat yang telah ditentukan, kecuali bagi penjaga/ petugas.

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan. (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Pembayaran/ pelunasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

(3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

6. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4844);

7. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3253);

8. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4139);

9. Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- undangan dan Bentuk Rancangan UNDANG-UNDANG , Rancangan Peraturan Pemeritah dan Rancangan Keputusan PRESIDEN (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 70);

10. Instruktur bersama Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA dan Menteri Pertanian Republik INDONESIA Nomor 18 Tahun 1979, Nomor 05 / Ins / UM / 3 / 1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betinan Bibit;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Bone;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupatrn Bone Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PENGELOLAAN PASAR HEWAN

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta) Rupiah. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

Ketentunan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan untuk lebih meningkatkan pelayanan pengawasan / kesehatan hewan, khususnya hewan ternak yang akan di jual di pasar hewan, maka perlu diatur Pengelolaan Pasar Hewan;

b. bahwa pasar hewan sebagai fasilitas pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan pangan produk hasil ternak yang akan di pasarkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Hewan.

Mengingat :

1. UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 1822).

2. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 2824);

3. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3209);

4. UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4048);

5. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4389 );

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Retribusi Daerah. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan Penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.