Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN, DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertangggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Kepolisian yang telah menerima pemberitahuan tertulis secara lengkap tentang rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
5. Pawai adalah arak-arakan di jalan umum dengan tujuan tertentu.
6. Rapat umum adalah pertemuan terbuka secara umum yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
7. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
8. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.

Tujuan peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum;

b. terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum secara legal, aman, tertib dan lancar; dan c. terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.

Prinsip dalam peraturan ini meliputi: a. legalitas, yaitu pelayanan atas pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan b. perlindungan HAM, yaitu pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi HAM; c. kepastian hukum, yaitu pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum guna menjamin kelancaran dan ketertiban kegiatan serta terwujudkanya kepastian hukum; d. keadilan, kegiatan/penindakan dilakukan secara objektif, tidak membeda-bedakan dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak; e. kepentingan umum, pelayanan diberikan dengan mengutamakan kepentingan umum; f. keterpaduan, yaitu pelayanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan melalui kerja sama, koordinasi, dan sinergitas antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setiap kegiatan; g. akuntabilitas, yaitu pemberian pelayanan penerbitan STTP dan pengamanan dapat dipertanggungjawabkan; h. transparan, yaitu pemberian pelayanan penerbitan STTP dan pengamanan dilakukan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak yang berkepentingan; i. proporsional, yaitu pelayanan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum diberikan dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah peserta, bobot ancaman dengan petugas pengamanan; j. keseimbangan, yaitu kegiatan/penindakan diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara penerapan perlindungan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara maupun petugas; k. musyawarah dan mufakat, yaitu penerbitan pemberitahuan dilaksanakan dengan memperhatikan kesepakatan antara pihak- pihak yang terkait.

Bentuk kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum meliputi: a. unjuk rasa atau demonstrasi; b. pawai; c. rapat umum; d. mimbar bebas; e. penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal, dan isyarat; f. penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk; dan g. kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.

(1) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: a. berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan atau tulisan; b. mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum; c. mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa; d. mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggung jawab.

(2) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk: a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis; c. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; dan d. berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum; b. melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum; dan c. melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak menggangu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

(1) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, pada tempat dan waktu sebagai berikut: a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00, waktu setempat; dan b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 22.00, waktu setempat. (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu: a. hari besar nasional; b. hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah; dan c. di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di: a. tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat;

b. objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar; c. instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar; d. di lingkungan istana kepresidenan (PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan e. tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara: a. tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat; b. melanggar peraturan lalu lintas; c. menodai bendera kebangsaan Republik INDONESIA dan lambang Negara Republik INDONESIA; d. menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat INDONESIA; e. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di INDONESIA; f. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan- golongan rakyat INDONESIA; g. lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan UNDANG-UNDANG maupun perintah jabatan; h. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan; i. lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana; j. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana; k. berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan;

l. memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/ mengancam/menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang; m. memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang; n. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; o. sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak- teriakan atau tanda bahaya palsu; p. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan; q. sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh; r. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah; s. sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh; t. menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan; u. sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang; v. mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang; w. menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang; x. sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik; y. menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tidak dapat dipakai; z. sengaja menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangi jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan;

aa. menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak atau menyebabkan jalan umum air atau darat dirintangi atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan digagalkan; bb. sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem; cc. menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem; dd. sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran atau menggagalkan bekerjanya atau memasang tanda yang keliru; ee. menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan, dirusak, diambil atau dipindahkan atau menyebabkan dipasang tanda yang keliru; ff. sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak kapal; gg. menyebabkan kapal tenggelam atau terdampar, dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak; hh. sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan; ii. menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak; jj. lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di INDONESIA; kk. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di INDONESIA; ll. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah; mm. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah; nn. sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UNDANG-UNDANG oleh pejabat atau menghalang-halangi atau menggalkan tindakan guna menjalankan ketentuan UNDANG-UNDANG yang dilakukan oleh pejabat tersebut; oo. menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum;

pp. melawan hukum merobek, membuat tidak dapat di baca atau merusak maklumat yang diumumkan oleh pemerintah; qq. sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang; rr. sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang; ss. membuat keriuhan atau kegaduhan sehingga mengganggu ketenteraman malam atau membikin gaduh di dekat bangunan untuk ibadah atau untuk sidang pengadilan; tt. tidak menaati perintah atau petunjuk yang diberikan oleh polisi guna mencegah kecelakaan dan kemacetan lalu lintas; uu. membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, pejabat Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. memberikan pelayanan secara profesional;

b. menjunjung tinggi HAM; c. menghargai asas legalitas; d. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan e. menyelenggarakan pengamanan.

Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya, sebagai berikut: a. Mabes Polri, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi; b. Polda, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat; c. Polres, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat; dan

d. Polsek, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat.

(1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat secara tertulis oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok dan disampaikan secara langsung kepada pejabat Polri sesuai tingkat kewenangannya. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat telah diterima oleh Polri setempat dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat keterangan mengenai: a. maksud dan tujuan; b. tempat, lokasi, dan rute; c. waktu dan lama; d. bentuk; e. penanggung jawab; f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; g. alat peraga yang dipergunakan; dan/atau h. jumlah peserta.

Kegiatan yang bersifat ilmiah diselenggarakan di dalam kampus dan kegiatan keagamaan di lingkungan sendiri tidak perlu memberitahukan secara tertulis kepada pejabat Polri setempat.

(1) Surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang disampaikan kepada Mabes Polri, diterima oleh Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan (Bidyanmas Baintelkam Polri), melalui Subbidang Kegiatan Masyarakat. (2) Surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang disampaikan kepada Polda, diterima oleh Direktorat Intelkam Polda melalui Seksi Pelayanan Administrasi (Siyanmin) Ditintelkam Polda. (3) Surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang disampaikan kepada Polres, diterima oleh Bagian/Satuan Intelkam Polres.

(4) Surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang disampaikan kepada Polsek, diterima oleh unit pelayanan Polsek.

(1) Petugas Polri pada bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setelah menerima surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, melakukan kegiatan sebagai berikut: a. meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan serta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan b. meneliti identitas penanggung jawab yang disertai dengan dengan fotokopi KTP/SIM. (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Polri melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. menerbitkan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi yang terkait, dan pemilik/lokasi tempat objek/sasaran penyampaian pendapat di muka umum; b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat; c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum; dan d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. (3) Dalam hal terdapat rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang bersamaan tempat, rute dan/atau waktu yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, petugas Polri tetap mengeluarkan STTP dengan mencantumkan catatan dan saran untuk tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud atau mengalihkan tempat, rute dan/atau waktu berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan mengenai tempat, waktu dan rute, maka peserta wajib memberitahukan kepada petugas Polri yang bertugas pada bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sebelum pelaksanaan guna penyesuaian rencana pengamanan.

STTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh:

a. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas) atas nama Kabaintelkam Polri, pada tingkat pusat; b. Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) atau Wadirintelkam, pada tingkat provinsi; c. Kapolres atau Wakapolres, pada tingkat kabupaten/kota, atau pada tingkat provinsi yang belum terdapat Polda; dan d. Kapolsek atau Wakapolsek, pada tingkat kecamatan.

(1) Kesatuan Polri yang mengeluarkan STTP wajib melakukan pendokumentasian terhadap: a. identitas pimpinan, pengurus, tokoh suatu organisasi/kelompok dan jumlah peserta; b. akte pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bila ada; dan c. kegiatan dan aspirasi yang akan disampaikan oleh organisasi/kelompok/perorangan. (2) Penerimaan pemberitahuan dan penerbitan STTP penyampaikan pendapat di muka umum, dilengkapi dengan sebagai berikut: a. formulir tanda terima berkas pemberitahuan; b. buku agenda surat pemberitahuan; c. buku agenda STTP; d. buku ekspedisi STTP; dan e. formulir STTP dan lampirannya. (3) Administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Penyelenggaraan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum; b. menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; dan c. menjaga keamanan dan ketertiban umum.

(1) Pengamanan dalam rangka perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a. melakukan survei lokasi kegiatan; b. menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel, peralatan dan metode/pola operasi; c. melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab kegiatan; d. memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan di lingkungannya; dan e. memberikan fasilitas pengamanan berupa peralatan ataupun pengaturan demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. (2) Pengamanan dalam rangka menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a. mencegah terjadinya gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh pihak lain; b. mencegah terjadinya bentrokan massa; dan c. mencegah pihak lain melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. (3) Pengamanan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a. melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli; b. mencegah peserta melakukan tindakan yang melanggar hukum; c. melakukan penindakan terhadap kejadian yang mengganggu kamtibmas secara proporsional; d. melakukan koordinasi dengan unsur-unsur aparat lainnya dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban umum; dan e. melakukan tindakan lain demi tertibnya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

(1) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum; b. memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban; c. memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; e. membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum; f. melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis; g. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan h. melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan atas perintah penanggung jawab komando dan pengendalian pengamanan di lapangan.

Guna mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan eskalasi situasi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, petugas Polri melakukan kegiatan sebagai berikut: a. pengamanan tertutup oleh unsur intelijen dalam rangka mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan dan mendokumentasi jalannya kegiatan unjuk rasa; b. pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pengamanan oleh satuan Samapta dan lalu lintas bersama-sama dengan panitia penyelenggara; c. penyiapan unsur-unsur pendukung teknis pengamanan antara lain negosiator, public address; dan d. penyiapan unsur dukungan taktis pengamanan dari satuan fungsi terkait, seperti Brimob Polri, Sabhara Polri, Poludara Polri, dan Humas Polri.

(1) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh pejabat Polri dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila: a. dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; b. dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan; c. mengganggu keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas; d. mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum; dan f. menimbulkan kerusuhan massa.

(1) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa pemberitahuan atau tidak sesuai dengan pemberitahuan, dilakukan tindakan sebagai berikut: a. memberi peringatan kepada penyelenggara untuk mematuhi sesuai STTP yang dikeluarkan; b. menghentikan pelaku yang melakukan tindakan menyimpang; c. menghentikan kegiatan seluruhnya; d. membubarkan massa; dan e. melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

(2) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas, dilakukan tindakan sebagai berikut: a. memberi peringatan kepada pelanggar lalu lintas (pengemudi dan/atau penumpang) dan menghentikan kendaraan yang melanggar; b. menindak dan memberlakukan pelanggaran tilang seketika untuk pelanggaran lalu lintas serius, dan apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan di kemudian hari; dan c. memberikan peringatan untuk membuka jalur lalu lintas terhadap pelaku penyampaian pendapat di muka umum yang duduk-duduk, tidur-tiduran memblokir jalan dengan badan ataupun barang lainnya, dan apabila tidak mematuhi dapat dilakukan upaya pemindahan dengan cara yang persuasif dan edukatif, dan bila masih tidak menaati dapat dilakukan pemindahan paksa dengan cara yang manusiawi. (3) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban umum dilakukan tindakan secara persuasif untuk menghentikan kegiatan dan apabila gagal dilanjutkan dengan upaya paksa secara proporsional untuk menghentikan gangguan ketertiban yang terjadi. (4) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung anarkis dilakukan tindakan sebagai berikut: a. menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif; b. menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan; c. menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi; d. dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan e. melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi. (5) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang menimbulkan kerusuhan massa, tindakan dilakukan dengan ikatan kesatuan yang ketat di bawah kendali pejabat yang berwenang dengan menerapkan pola: a. sistem back up satuan secara hierarkis; dan b. sistem back up rayonisasi (satuan Polri terdekat).

Dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, dengan pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan yang lebih luas, atau dapat memicu kerusuhan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi kondisi memungkinkan dilakukan penindakan.

(1) Terhadap peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum. (2) Terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional. (3) Terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

(1) Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak dilakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. (2) Upaya penangkapan pelaku pelanggaran dapat dilakukan seketika pada saat peristiwa terjadi, namun bila tidak memungkinkan dengan pertimbangan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, maka penangkapan dapat dilakukan di kemudian hari. (3) Proses penanganan terhadap pelaku pelanggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal- hal yang kontra produktif, antara lain: a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat; b. keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; c. tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya; d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan f. melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan prosedur: a. penindakan tilang; b. tindak pidana ringan; c. penyidikan perkara cepat; dan d. penyidikan perkara biasa. (2) Prosedur penyidikan perkara biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terdapat barang bukti yang terkait dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, prosedur penyitaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dilaporkan secara berjenjang kepada kesatuan atas. (2) Biaya administrasi, operasional dan logistik yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dibebankan pada DIPA Polri.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, dilakukan pembinaan terhadap: a. hubungan dengan masyarakat; dan b. kemampuan bertindak.

(1) Pembinaan hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan sebagai upaya pendekatan yang harmonis kepada masyarakat selain upaya pendekatan preventif dan represif. (2) Pembinaan hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan: a. sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum di kalangan masyarakat agar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku;

b. pemberian pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional; c. penggalangan dan menjalin hubungan baik dengan segenap potensi masyarakat terutama kelompok masyarakat yang aktif melakukan penyampaian pendapat di muka umum; d. koordinasi dengan instansi terkait dan potensi masyarakat lainnya dalam rangka mewujudkan daya tangkal terhadap timbulnya tindakan anarkis; e. memfasilitasi atau menjadi mediator antara pihak yang menyampaikan pendapat di muka umum dan pihak yang menjadi sasaran penyampaian pendapat di muka umum; dan f. penggalangan kepada instansi atau pejabat yang sering menjadi sasaran penyampaian pendapat di muka umum untuk bersifat terbuka/transparan dalam rangka menampung inspirasi aktivis pengunjuk rasa sehingga tindakan anarkis dapat diminimalisasi.

Pembinaan terhadap kemampuan bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan melalui kegiatan: a. pelatihan rutin pengendalian emosional petugas agar mempunyai ketangguhan mental dalam menghadapi tekanan fisik ataupun psikis khususnya dalam menghadapi massa yang memancing anarkis; b. pelatihan unit pengendalian massa secara berkesinambungan; c. peningkatan kelengkapan pengendalian massa dan inovasi peralatan-peralatan untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, yang memenuhi standar HAM; d. peningkatan kemampuan deteksi dini intelijen melalui peningkatan profesionalisme dan kemampuan intelijen; dan e. peningkatan kemampuan penyidikan dalam penyelesaian perkara yang terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga mampu memenuhi target; dan f. peningkatan koordinasi unsur Criminal Justice Sistem (CJS) guna menunjang kelancaran penyelesaian pemberkasan dan pelimpahan ke pengadilan.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2012 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2012 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN