Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2015 tentang PERIZINAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API NONORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN BELA DIRI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3. Senjata Api Nonorganik Polri/Tentara Nasional INDONESIA (TNI) adalah Senjata Api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang cara kerjanya manual atau semi otomatis.
4. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.
5. Kaliber adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang saling berhadapan.
6. Benda yang Menyerupai Senjata Api adalah suatu benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai Senjata Api.
7. Surat Izin adalah dokumen yang berisi persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang

atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum. 8. Pengawasan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut Senjata Api Nonorganik Polri/TNI. 9. Pengendalian adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam rangka mengendalikan terhadap peredaran Senjata Api dan/atau Amunisi yang telah diterbitkan perizinannya. 10. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan sebagai persyaratan permohonan izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api dan/atau Amunisi. 11. Pemindahtanganan/Hibah Senjata Api adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab kepemilikan Senjata Api dari pemilik kepada orang lain. 12. Buku Pemilikan Senjata Api adalah legalitas dokumen pemilikan Senjata Api yang mencantumkan identitas pemilik dan Senjata Api. 13. Penggantian Buku Pemilikan Senjata Api adalah mengganti Buku Pemilikan Senjata Api karena habis masa berlakunya, rusak atau hilang. 14. Pemindahan atau Mutasi adalah proses pemindahan domisili atau alamat tempat tinggal seseorang yang memiliki izin Senjata Api. 15. Penggudangan Senjata Api dan Amunisi adalah penarikan dan penyimpanan Senjata Api dan Amunisi pada tempat tertentu yang dilakukan dalam rangka pengamanan dan penertiban. 16. Pemusnahan Senjata Api dan Amunisi adalah tindakan atau kegiatan penghancuran Senjata Api/Amunisi yang telah rusak/tidak bisa digunakan.

Tujuan pengaturan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri meliputi:

a. sebagai pedoman dalam memberikan Perizinan, melakukan pengawasan dan pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri; dan b. terwujudnya tertib administrasi Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri.

Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri dilaksanakan dengan prinsip: a. legalitas, yaitu pemberian izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. transparansi, yaitu proses pemberian izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI harus dilakukan secara terbuka; c. non diskriminatif, yaitu pemberian izin pemilikan dan Penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI harus dilakukan secara adil tanpa membedakan pelayanan antara satu dengan yang lain; dan d. akuntabilitas, yaitu pemberian izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI harus dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Jenis Senjata Api Nonorganik Polri/TNI meliputi: a. Senjata Api Peluru tajam; b. Senjata Api Peluru karet; dan c. Senjata Api Peluru gas. (2) Selain jenis Senjata Api Nonorganik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Benda yang menyerupai Senjata Api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela diri berupa:

a. semprotan gas air mata; dan b. alat kejut listrik. (3) Senjata Api Peluru tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki Kaliber: a. 12 GA untuk jenis senapan; dan b. 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver. (4) Senjata Api Peluru karet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm. (5) Senjata Api Peluru gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.

Jenis Senjata Api sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) diperoleh melalui: a. pemasukan dari luar negeri (Impor); b. pembelian dari dalam negeri; atau c. Hibah.

(1) Pemasukan dari luar negeri (Impor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh melalui badan usaha selaku importir yang memenuhi persyaratan dan mendapat Rekomendasi atau surat keterangan sebagai importir Senjata Api dari Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri. (2) Pembelian dari dalam negeri Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh melalui pembelian di dalam negeri dari produsen atau badan usaha yang telah mendapat Rekomendasi atau surat keterangan dari Kabaintelkam Polri. (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diperoleh melalui pemberi Hibah dengan melampirkan surat Hibah dan Buku Kepemilikan Senjata Api.

(1) Dalam hal pemilik meninggal dunia dan belum sempat menghibahkan kepada orang lain, status Senjata Api:

a. dimiliki oleh salah satu ahli waris yang sah dan memenuhi persyaratan kepemilikan Senjata Api setelah ada pernyataan tertulis dari seluruh ahli waris yang berhak; b. dihibahkan oleh ahli waris yang sah kepada orang lain yang memenuhi persyaratan kepemilikan Senjata Api; atau c. diserahkan kepada negara oleh ahli waris untuk dimusnahkan. (2) Ahli waris yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan: a. sudah dewasa; atau b. belum dewasa tetapi telah mendapat penetapan sebagai ahli waris dari pengadilan.

(1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); b. berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri; d. memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;

e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili; f. memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri; g. lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri; h. memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api; i. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha; j. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah- rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang; k. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah- rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

l. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah- rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang; m. bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan; n. memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi; o. tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara; p. tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan q. surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI. (2) Format dan bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Benda yang Menyerupai Senjata Api untuk kepentingan bela diri sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA yang dibuktikan dengan KTP dan KK; b. berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;

c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri; d. memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri; e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian setempat sesuai domisili; f. memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api; g. memiliki SIUP atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha; h. memiliki Kep jabatan atau Sket pengangkatan jabatan bagi anggota Polri/TNI/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai BUMN; i. memiliki keputusan/surat pengangkatan sebagai anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah; j. memiliki keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang dibidang profesi; k. tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara; dan l. tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan.

(1) Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda yang Menyerupai Senjata Api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. (2) Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda yang Menyerupai Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang

nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya.

(1) Jumlah Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang dapat dimiliki dan digunakan oleh setiap warga negara untuk kepentingan bela diri paling banyak 2 (dua) pucuk. (2) Jumlah 2 (dua) pucuk Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang dimiliki dan digunakan oleh setiap warga negara dapat berupa jenis dan Kaliber yang sama atau jenis dan Kaliber yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Setiap Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang telah memperoleh izin kepemilikan dan penggunaan dilengkapi dengan Peluru paling banyak 50 (lima puluh) butir.

(1) Jenis perizinan yang diterbitkan oleh Polri untuk Senjata Api Nonorganik Polri/TNI, meliputi: a. pemasukan Dari Luar Negeri (Impor); b. pembelian Dari Dalam Negeri; c. pemilikan dan Penggunaan; d. pemindahan atau Mutasi; e. pemindahtanganan/Hibah; dan f. pemusnahan.

(2) Jenis perizinan yang diterbitkan oleh Polri untuk Benda yang Menyerupai Senjata Api, meliputi: a. pemasukan Dari Luar Negeri (Impor);

b. pembelian Dari Dalam Negeri; c. pemilikan dan Penggunaan; d. pemindahan atau Mutasi; e. pemindahtanganan/Hibah; dan f. pemusnahan. (3) Format dan bentuk izin tercantum dalam lampiran “B” dan “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b dan perpanjangan izin ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f ditandatangani oleh Kabidyanmas atas nama Kabaintelkam Polri. (3) Izin penggantian Buku Pemilikan Senjata Api ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri. (4) Pengesahan daftar ulang Buku Pemilikan Senjata Api ditandatangani oleh Direktur Intelkam Polda atas nama Kapolda, yang dilaksanakan setiap tahun. (5) Surat Izin perpanjangan penggunaan Senjata Api bagi Polda yang telah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Kapolri, ditandatangani oleh Dirintelkam Polda atas nama Kapolda.

(1) Izin Pemasukan Dari Luar Negeri (Impor) dan Izin Pembelian Dari Dalam Negeri berlaku selama 6 (enam) bulan. (2) Izin Pemilikan berlaku selama 5 (lima) tahun. (3) Izin Penggunaan berlaku selama 1 (satu) tahun. (4) Izin Pemindahan atau Mutasi, Izin Pemusnahan dan Izin Pemindahtanganan/Hibah berlaku selama 3 (tiga) bulan.

(1) Permohonan izin pemasukan dari luar negeri (Impor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) melalui Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda menerima permohonan rekomendasi dari pelaksana impor dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) setempat yang dilengkapi dengan:

1. mencantumkan jenis dan merek Senjata Api dan/atau Benda yang Menyerupai Senjata Api;

2. mencantumkan Kaliber dan Peluru;

3. jumlah Senjata Api dan/atau Benda Yang Menyerupai Senjata Api yang dibutuhkan oleh pengguna;

4. mencantumkan asal negara impor;

5. surat rekomendasi sebagai importir; dan

6. data pemohon/pengguna yang telah memenuhi persyaratan; b. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan impor dari pemohon dilengkapi dengan:

7. rekomendasi Kapolda; dan

8. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Format dan bentuk rekomendasi Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, tercantum dalam lampiran ”D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Permohonan izin pembelian dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Kapolda melalui Dirintelkam Polda menerima permohonan Rekomendasi pembelian senjata api dari pemohon/badan usaha setelah mendapat rekomendasi sebagai pembeli/distributor dari Kabaintelkam Polri, dilengkapi dengan:

1. mencantumkan jenis dan merek Senjata Api dan/atau Benda yang Menyerupai Senjata Api;
2. mencantumkan Kaliber dan Peluru;
3. jumlah Senjata Api dan/atau Benda yang Menyerupai Senjata Api; dan
4. data pemohon/pengguna yang telah memenuhi persyaratan. b. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan izin pembelian senjata api dari pemohon yang dilengkapi dengan:
5. rekomendasi Kapolda; dan
6. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(1) Permohonan izin pemilikan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c , dan ayat (2) huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Kapolda melalui Dirintelkam Polda menerima permohonan rekomendasi dari pemohon, yang dilengkapi dengan:

1. fotokopi surat izin impor/pembelian /hibah yang merupakan asal Senjata Api Nonorganik Polri/TNI atau Benda yang Menyerupai Senjata Api;
2. identitas Senjata Api Nonorganik Polri/TNI atau Benda yang Menyerupai Senjata Api;
3. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar; dan
4. persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9; b. atas permohonan izin pemilikan dan penggunaan, Dirintelkam Polda memerintahkan Kapolres untuk:
5. melakukan pengecekan di lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik Polri/TNI sehubungan dengan adanya permohonan Rekomendasi yang diajukan;
6. meneliti tentang kebenaran alasan pemohon; dan
7. membuat saran secara tertulis kepada Kapolda atas dasar hasil pengecekan di lapangan;

c. berdasarkan saran Kapolres, Kapolda mengeluarkan rekomendasi untuk diajukan kepada Kabaintelkam Polri; d. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan izin pemilikan dan penggunaan senjata api dari pemohon yang dilengkapi dengan:

1. rekomendasi Kapolda; dan
2. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Izin pemilikan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI diterbitkan dalam bentuk Buku Pemilikan Senjata Api. (3) Izin penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI diterbitkan dalam bentuk kartu: a. Surat Izin Khusus Senjata Api (IKSA); b. Surat Izin Penggunaan Senjata Api Peluru karet (SIPSPK); dan/atau; dan c. Surat Izin Penggunaan Senjata Api Peluru gas (SIPSPG). (4) Izin Pemilikan dan Penggunaan Benda yang Menyerupai Senjata Api diterbitkan dalam bentuk kartu: a. Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan Semprotan Gas (SIPPSG); dan b. Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan Alat Kejut Listrik (SIPPAKL).

Permohonan izin pemindahan atau mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Kapolda melalui Dirintelkam Polda tujuan menerima permohonan Rekomendasi pemindahan atau mutasi dari pemohon dengan tembusan Polda asal, yang dilengkapi dengan:

1. identitas Senjata Api Nonorganik Polri/TNI atau Benda yang Menyerupai Senjata Api yang akan dimutasikan;

2. fotokopi kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI atau Benda yang Menyerupai Senjata Api;

3. fotokopi Buku Pemilikan Senjata Api;

4. fotokopi KTP dan KK domisili yang baru;

5. Skep jabatan atau SK pengangkatan jabatan; dan

6. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar; b. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan izin Pemindahan atau Mutasi senjata api dari pemohon yang dilengkapi dengan:

7. rekomendasi Kapolda; dan

8. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Permohonan izin pemindahtanganan/hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Kapolda melalui Dirintelkam Polda menerima permohonan rekomendasi pemindahtanganan /Hibah dari pemohon, yang dilengkapi dengan:

1. identitas lengkap penerima dan pemberi Hibah;
2. identitas Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang dihibahkan;
3. hasil cek fisik dan foto Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang akan dihibahkan;
4. fotokopi Buku Pemilikan Senjata Api;
5. surat pernyataan Hibah dari pemilik lama kepada pemilik baru atau dari ahli waris yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
6. daftar riwayat hidup dan hasil wawancara;
7. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar; dan
8. persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9.

b. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan pemindahtanganan/Hibah dari pemohon dilengkapi dengan:

1. rekomendasi Kapolda; dan
2. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Permohonan izin pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Kapolda melalui Dirintelkam Polda menerima permohonan rekomendasi pemusnahan dari pemohon, yang dilengkapi dengan:

1. jumlah dan identitas Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang akan dimusnahkan;
2. alasan pemusnahan;
3. Buku Pemilikan Senjata Api dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api;
4. hasil cek fisik dan foto Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang akan dimusnahkan; dan
5. surat pernyataan dari pemilik Senjata Api; b. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan pemusnahan dari pemohon dilengkapi dengan:
6. Rekomendasi Kapolda; dan
7. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(1) Izin Pemasukan Dari Luar Negeri (Impor) dan Izin Pembelian Dari Dalam Negeri dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk yang belum terealisasi, dan diajukan paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum habis masa berlakunya izin.

(2) Izin Pemilikan yang habis masa berlakunya, wajib diganti dengan pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya. (3) Izin Penggunaan yang habis masa berlakunya, wajib diperpanjang dengan pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

(1) Permohonan perpanjangan izin penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diterbitkan oleh Polda yang telah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Kapolri dan telah memiliki sarana serta prasarana. (2) Surat Izin perpanjangan Penggunaan Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kapolri melalui Kabaintelkam Polri secara periodik. (3) Dalam hal Polda belum mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Kapolri, penerbitan izin perpanjangan Penggunaan Senjata Api dilaksanakan oleh Baintelkam Polri.

Prosedur perpanjangan perizinan pemasukan dari luar negeri (Impor), pembelian dalam negeri dan penggunaan dilaksanakan sebagai berikut: a. untuk perpanjangan izin pemasukan dari luar negeri (Impor), Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan izin perpanjangan dari pelaksana impor, yang dilengkapi dengan:

1. Surat Izin yang lama;

2. laporan realisasi impor;

3. mencantumkan jenis dan merek, Kaliber Senjata Api dan Peluru atau Benda yang Menyerupai Senjata Api;

4. data jumlah Senjata Api dan atau Benda yang Menyerupai Senjata Api yang belum terealisasi; dan

5. mencantumkan asal negara impor; b. untuk perpanjangan izin Pembelian Dari Dalam Negeri, Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan dari pemohon/badan usaha, yang dilengkapi dengan:

6. Surat Izin yang lama; dan

7. laporan realisasi pembelian;

8. mencantumkan jenis dan merek Senjata Api dan Peluru atau Benda yang Menyerupai Senjata Api; dan

9. data jumlah Senjata Api dan atau Benda yang Menyerupai Senjata Api yang belum terealisasi pembeliannya; c. untuk perpanjangan izin penggunaan dilaksanakan sebagai berikut:

10. Kapolda melalui Dirintelkam Polda menerima permohonan Rekomendasi perpanjangan izin penggunaan dari pemohon, yang dilengkapi dengan: a) fotokopi kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api dan/atau Benda Yang Menyerupai Senjata Api yang lama; b) fotokopi Buku Pemilikan Senjata Api khusus untuk Senjata Api; c) cek fisik khusus untuk Senjata Api; d) pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar; dan e) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9;

11. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan perpanjangan izin penggunaan dari pemohon dilengkapi dengan: a) Rekomendasi Kapolda; dan

b) kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Prosedur penggantian Buku Pemilikan Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut: a. Kapolda melalui Dirintelkam Polda menerima permohonan Rekomendasi penggantian Buku Pemilikan Senjata Api, yang dilengkapi dengan:

1. Buku Pemilikan Senjata Api yang lama;
2. cek fisik Senjata Api; dan
3. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar; b. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan penggantian buku pemilikan senjata api dari pemohon dilengkapi dengan:
4. rekomendasi Kapolda; dan
5. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang izin, kepemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri dilakukan oleh: a. Polsek; b. Polres; c. Polda; dan d. Mabes Polri.

Pengawasan dan pengendalian terhadap izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda Yang Menyerupai Senjata Api sebagai berikut: a. tingkat Polsek:

1. menerima dan mencatat pemberitahuan dari Kapolres tentang telah diterbitkannya Surat Izin kepada pemohon;
2. mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
3. mengambil tindakan penegakan hukum bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin; dan
4. melaporkan kepada Kapolres tentang pelaksanaan tugas pengamanan

maupun pengawasan terhadap Senjata Api yang digunakan; b. tingkat Polres:

1. menerima dan mencatat tembusan Surat Izin yang telah diterbitkan oleh Kabaintelkam Polri;

2. mengadakan pengecekan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan

3. mengadakan penyelidikan dan penyidikan bila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan izin dan melaporkan hasilnya kepada Kapolda; c. tingkat Polda:

4. menerima dan mencatat tembusan Surat Izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Kabaintelkam Polri;

5. memerintahkan kepada Kapolres untuk mengadakan pengawasan atas Surat Izin yang telah diberikan kepada pemilik dan pengguna Senjata Api;

6. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan izin, pemilik terlibat tindak pidana, Surat Izin habis masa berlakunya yang tidak diperpanjang, serta melaporkan kepada Kapolri melalui Kabaintelkam Polri;

7. menerima penyerahan Senjata Api dari pemilik untuk disimpan di gudang Polda; dan

8. dalam hal akan dilakukan Pemusnahan Senjata Api, Polda membentuk Tim Pemusnahan dengan surat keputusan Kapolda yang keanggotaannya terdiri dari: a) Dirintelkam Polda selaku Ketua Tim; b) pemilik Senjata Api; dan c) tenaga ahli Pemusnahan Senjata Api; d. tingkat Mabes Polri:

9. menyampaikan Surat Izin atau surat penolakan kepada pemohon;

10. mencatat dan membukukan Surat Izin yang telah dikeluarkan;

11. memberikan petunjuk arahan kepada kesatuan kewilayahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda Yang Menyerupai Senjata Api serta Amunisi yang telah mendapat izin; dan

12. mencabut Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api serta menerima penyerahan Senjata Api dari pemilik untuk disimpan di gudang Polri.

(1) Bagi perorangan yang telah memiliki Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri melebihi 2 (dua) pucuk, kelebihan Senjata Api tersebut wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada orang lain yang memenuhi persyaratan. (2) Dalam hal pemilik tidak menyerahkan kelebihan Senjata Api untuk disimpan di gudang Polri atau tidak menghibahkan kepada orang lain, Surat Izin tidak dapat

diterbitkan dan kepemilikan Senjata Api dinyatakan tidak sah. (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Senjata Api yang diserahkan untuk disimpan di gudang Polri belum dihibahkan, Senjata Api tersebut dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik.

(1) Bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan di gudang Polri dan Surat Izin Pemilikan dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api-nya dicabut. (2) Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (3) Bagi pemilik yang pernah terlibat tindak pidana dan/atau penyalahgunaan Senjata Api, tidak dapat diberikan penggantian Surat Izin Pemilikan dan Perpanjangan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api.

(1) Bagi pemegang Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang pindah alamat (domisili) wajib mengurus Surat Izin Mutasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari di tempat yang baru. (2) Bagi pemegang Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri apabila menembakkan senjata dalam rangka melindungi diri dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya segera melaporkan kepada Kepolisian setempat.

(1) Bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang senjatanya hilang, wajib segera melaporkan kepada Kepolisian setempat dan menyerahkan Surat Izin Pemilikan dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api kepada Polda yang memberikan Rekomendasi izin Senjata Api. (2) Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang hilang, Surat Izin Pemilikan dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api dicabut oleh Kabaintelkam Polri.

Biaya administrasi penerbitan izin Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri, dari masing-masing jenis dan merek sebelum digunakan wajib dilakukan uji kelayakan oleh Puslitbang Polri untuk mendapatkan sertifikasi yang proses pelaksanaannya diajukan oleh importir Senjata Api.

Senjata Api Nonorganik Polri/TNI Peluru tajam untuk kepentingan bela diri sebelum diserahkan kepada pemilik dilakukan uji balistik oleh Puslabfor Polri untuk mengetahui karakteristik/sidik jari Senjata Api.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Surat Izin Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda yang Menyerupai Senjata Api untuk kepentingan bela diri yang diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku, dinyatakan tetap sah sampai habis masa berlakunya.

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri khusus yang mengatur Senjata Api perorangan untuk Kepentingan Bela Diri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Paraf:

1. Kabaintelkam Polri: ......
2. Kadivkum Polri : ......
3. Kasetum Polri : ......
4. Wakapolri : ......