Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Rumah Sakit Polri yang selanjutnya disebut Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan/atau masyarakat serta pelayanan kedokteran kepolisian.

3. Poliklinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan/atau masyarakat dan mendukung tugas operasional kepolisian sesuai lingkup dan kewenangannya.

4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

5. Rumkit Bhayangkara BLU adalah Rumkit yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU.

6. Rumkit Bhayangkara non BLU adalah Rumkit yang belum mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU namun dapat melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

7. Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan Rumkit.

8. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntan INDONESIA dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

9. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban entitas berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta Laporan Perubahan Ekuitas.

11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. www.djpp.kemenkumham.go.id

12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan yaitu aset, hutang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.

16. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan.

17. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

18. Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali.

19. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

20. Dewan Pengawas adalah unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

21. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi.

22. Audit adalah suatu proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tujuan dari peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntasi Rumkit Polri; dan b. terwujudnya penataan pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntasi Rumkit Polri yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: a. legalitas, yaitu pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntasi Rumkit Bhayangkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. transparan, yaitu pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntasi Rumkit Bhayangkara dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntasi Rumkit Bhayangkara dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Rumkit Bhayangkara terdiri dari: a. Rumkit Bhayangkara pada tingkat Mabes Polri; dan b. Rumkit Bhayangkara pada tingkat kewilayahan/Polda. (2) Rumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Rumkit Bhayangkara BLU; b. Rumkit Bhayangkara non BLU yaitu:

1. berbentuk Satker;
2. berbentuk Subsatker; dan
3. Poliklinik.

Pendapatan Rumkit Bhayangkara dapat bersumber dari: a. jasa layanan; b. hibah; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan d. lain-lain pendapatan Rumkit Bhayangkara yang sah.

(1) Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa hibah uang, barang dan jasa (3) APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah. (4) Lain-lain Pendapatan Rumkit Bhayangkara yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain: a. hasil penjualan aset yang diperoleh dari sumber dana pendapatan BLU; b. hasil pemanfaatan kekayaan; c. jasa giro; d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan e. hasil kerja sama dengan pihak lain. (5) Hibah dan lain-lain pendapatan Rumkit Bhayangkara yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf d pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Biaya operasional Rumkit Bhayangkara dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan. (2) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

(1) Biaya operasional Rumkit Bhayangkara terdiri dari: a. biaya layanan; b. biaya umum dan administrasi; dan c. biaya lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan layanan. (4) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh biaya yang tidak termasuk biaya layanan serta biaya umum dan administrasi.

(1) Rumkit Bhayangkara dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. (2) Imbalan atas barang/jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana. (3) Tarif layanan Rumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek-aspek: a. kontinuitas dan pengembangan layanan; b. daya beli masyarakat; c. asas keadilan dan kepatutan; dan d. kompetisi yang sehat.

(1) Tarif layanan Rumkit Bhayangkara BLU diusulkan oleh Karumkit kepada Kapolri melalui Kapusdokkes Polri. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Kapolri.

(1) Tarif layanan Rumkit Bhayangkara non BLU diusulkan oleh Karumkit kepada Kapusdokkes Polri melalui Kabiddokes untuk rumah sakit yang berada di Polda dan Karumkit untuk rumah sakit yang berada di Mabes Polri. (2) Tarif layanan Rumkit Bhayangkara non BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kapusdokkes Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tahapan pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara BLU terdiri dari: a. Penyusunan RBA dan Rincian Anggaran Biaya (RAB); b. Penatausahaan dan perbendaharaan; c. Pengesahan penerimaan dan pengeluaran; dan d. Pelaporan dan pertanggungjawaban. (2) Tahapan pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara non BLU terdiri dari: a. Penyusunan RAB; b. Penatausahaan dan perbendaharaan; dan c. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

(1) Pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara dilaksanakan oleh: a. Rumkit; b. Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri; c. Staf Perencanaan dan Anggaran (Srena) Polri; dan d. Pusat Keuangan (Puskeu) Polri. (2) Dalam pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara, pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Rumkit Bhayangkara, antara lain menyusun:

1. Renstra Rumkit Bhayangkara BLU dan Rumkit Bhayangkara non BLU berbentuk Satker;
2. Renstra Bisnis Rumkit Bhayangkara BLU;
3. Standard Pelayanan Minimum (SPM);
4. RBA;
5. RAB;
6. analisis perhitungan unit Cost;
7. tarif; dan
8. laporan keuangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pusdokkes Polri:

1. menyusun arah kebijakan pelayanan Rumkit Bhayangkara;
2. menganalisis pelaksanaan pelayanan Rumkit Bhayangkara;
3. menyusun arah kebijakan RBA Rumkit Bhayangkara; dan
4. mengoordinasikan target pencapaian Rumkit Bhayangkara yang telah menjadi BLU untuk diajukan kepada Srena Polri; c. Srena Polri:
5. menganalisis pencapaian target anggaran BLU pada Rumkit Bhayangkara yang telah menjadi BLU;
6. mengajukan usulan target anggaran BLU pada Rumkit Bhayangkara yang telah menjadi BLU kepada Menteri Keuangan;
7. membahas target anggaran BLU pada Rumkit Bhayangkara yang telah menjadi BLU di Kementerian Keuangan dan DPR RI; dan
8. mengoordinasikan target anggaran BLU pada Rumkit Bhayangkara yang telah menjadi BLU ke dalam RKA-K/L Satker; d. Puskeu Polri:
9. menghimpun dan mengonsolidasikan laporan keuangan Rumkit Bhayangkara;
10. menganalisis dan mengevaluasi (anev) pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara; dan
11. menyampaikan hasil anev keuangan Rumkit Bhayangkara per triwulan kepada Kapolri dengan tembusan kepada Irwasum Polri, Asrena Kapolri dan Kapusdokkes Polri.

(1) RBA disusun oleh Karumkit Bhayangkara BLU sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan Rumkit Bhayangkara dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran yang berasal dari pengelolaan Rumkit Bhayangkara. (2) RBA disahkan oleh Dewan Pengawas dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA-K/L dan DIPA. (3) Dewan Pengawas terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Kapusdokkes Polri; b. Pejabat Kementerian Keuangan; dan c. Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU. (4) Apabila Rumkit BLU belum memiliki Dewan Pengawas, pengesahan RBA dilakukan oleh Kapusdokkes Polri atas nama Kapolri. (5) Dalam hal terdapat perubahan atas RBA dapat dilakukan revisi yang disahkan oleh pejabat sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(1) RAB disusun oleh Karumkit Bhayangkara non BLU berdasarkan perkiraan pendapatan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran yang berasal dari pengelolaan Rumkit Bhayangkara. (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari pendapatan Rumkit Bhayangkara. (3) Pengawasan Rumkit Bhayangkara non BLU dilakukan: a. tingkat Mabes Polri oleh:

1. Irwasum Polri; dan
2. Kapusdokkes Polri; b. tingkat kewilayahan/Polda oleh:
3. Irwasda Polda; dan
4. Kabiddokkes Polda.

(1) Untuk menatausahakan pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara diangkat Bendahara. (2) Bendahara untuk Rumkit Bhayangkara yang berbentuk Satker, pengangkatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Untuk Rumkit Bhayangkara yang berbentuk Subsatker, diangkat Bendahara Pembantu. (2) Bendahara Pembantu pada Rumkit Bhayangkara yang berbentuk Subsatker diangkat oleh Kasatker. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bendahara membuka rekening pada bank persepsi untuk menampung penerimaan dan melakukan transaksi pembayaran secara tunai. (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat izin pembukaan dan penggunaannya dari Menteri Keuangan yang diajukan secara berjenjang melalui Bidkeu Polda/Mabes untuk diteruskan ke Puskeu Polri. (3) Rekening yang sudah tidak digunakan sesuai peruntukannya atau ditutup, harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang melalui Bidkeu Polda/Mabes untuk diteruskan ke Puskeu Polri. (4) Tata cara penggunaan rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan perbendaharaan pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara dilaksanakan oleh: a. Puskeu Polri; b. Bidkeu Mabes Polri; dan c. Bidkeu Polda.

Penatausahaan pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara meliputi: a. penerimaan kas; b. pengeluaran kas; dan c. transaksi non kas.

(1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi: a. penerimaan yang berasal dari pelayanan kesehatan; dan b. penerimaan yang berasal bukan dari pelayanan kesehatan dan pemanfaatan aset barang milik negara. (2) Penerimaan kas dicatat dengan menggunakan asas bruto.

(1) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pengeluaran sebagai biaya untuk mendapatkan penerimaan Rumkit Bhayangkara; dan b. pengeluaran sebagai biaya yang dikeluarkan bukan untuk mendapatkan penerimaan Rumkit Bhayangkara. (2) Pengeluaran kas Rumkit Bhayangkara harus didukung dengan dokumen pertanggung jawaban keuangan yang sah dan akuntabel serta mengikuti tata cara administrasi pertanggungjawaban keuangan yang berlaku di lingkungan Polri.

Transaksi non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c untuk: a. Rumkit Bhayangkara BLU, meliputi:

1. pendapatan Rumkit Bhayangkara yang belum diterima secara tunai;
2. pengeluaran Rumkit Bhayangkara yang belum dibayar secara tunai; dan
3. biaya penyusutan aset dan biaya penyisihan piutang tidak tertagih. b. Rumkit Bhayangkara non BLU, meliputi:
4. pendapatan Rumkit Bhayangkara yang belum diterima secara tunai;
5. pengeluaran Rumkit Bhayangkara yang belum dibayar secara tunai; dan
6. penerimaan hibah barang dari pihak ketiga.

(1) Pencatatan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan transaksi non kas dicatat dalam buku jurnal umum dan buku pembantu lainnya. (2) Buku jurnal umum dan buku pembantu lainnya sekurang-kurangnya berisi: a. tanggal kejadian transaksi; b. uraian ayat jurnal; dan c. debet dan kredit.

(1) Setiap penerimaan dan pengeluaran Rumkit Bhayangkara BLU dilakukan pengesahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan. (3) Dokumen sumber pengesahan penerimaan dan pengeluaran berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU). (4) SPM Pengesahan dan SP3B-BLU disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk mendapatkan pengesahan. (5) SPM Pengesahan dab SP3B-BLU yang telah disahkan menjadi dokumen sumber integrasi Laporan Keuangan BLU dimasukkan ke dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

(1) Penerimaan dan pengeluaran Rumkit Bhayangkara non BLU dicatat dalam format buku kas dan tidak dilakukan pengesahan. (2) Format buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kegiatan Rumkit Bhayangkara. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Laporan Keuangan; dan b. Laporan Kinerja.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. LRA dan/atau Laporan Aktifitas; b. Neraca; c. LAK; dan d. CaLK.

(1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun anggaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Bentuk laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. tingkat Mabes Polri:

1. Rumkit Bhayangkara menyampaikan laporan keuangan kepada Bidkeu Mabes Polri; dan
2. Bidkeu Mabes Polri mengonsolidasikan laporan Rumkit Bhayangkara dan menyampaikan kepada Puskeu Polri; b. tingkat kewilayahan/Polda:
3. Rumkit Bhayangkara menyampaikan laporan keuangan kepada Bidkeu Polda; dan
4. Bidkeu Polda mengonsolidasikan laporan Rumkit Bhayangkara pada tingkat kewilayahan/Polda dan menyampaikan kepada Puskeu Polri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan bulanan; b. laporan triwulan, khusus Rumkit Bhayangkara BLU; c. laporan semester; dan d. laporan tahunan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada: a. Irwasum Polri, Asrena Kapolri, dan Kapusdokkes Polri untuk Rumkit Bhayangkara pada tingkat Mabes Polri; dan b. Irwasda, Karorena Polda, dan Kabiddokkes Polda untuk Rumkit Bhayangkara pada tingkat Satuan Kewilayahan/Polda.

(1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. LAK dan LRA untuk Rumkit Bhayangkara berbentuk Satker; b. LAK untuk Rumkit Bhayangkara berbentuk Subsatker/Poliklinik; c. Buku Kas; d. Buku Bank; e. Berita acara pemeriksaan Kas; dan f. Berita acara rekonsiliasi Bank. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Laporan bulanan disampaikan oleh: a. Rumkit Bhayangkara kepada Bidkeu Polda/Mabes paling lambat T+5 bulan berikutnya; dan b. Bidkeu Polda/Mabes kepada Puskeu Polri paling lambat T+10 bulan berikutnya.

(1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri dari: a. LAK; b. LRA; c. Neraca; dan d. lampiran Laporan Keuangan lainnya antara lain SPM Pengesahan, rekening koran, dan berita acara pemeriksaan kas. (2) Laporan triwulan untuk Rumkit Bhayangkara BLU disampaikan oleh: a. Rumkit Bhayangkara kepada Bidkeu Polda/Mabes paling lambat tanggal 15 (lima belas) April untuk triwulan pertama, 15 (lima belas) Oktober untuk triwulan ketiga; dan b. Bidkeu Polda/Mabes kepada Puskeu Polri paling lambat tanggal 21 (dua puluh satu) April dan Oktober untuk triwulan pertama dan ketiga.

(1) Laporan semester dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dan huruf d terdiri dari: a. LAK untuk Rumkit Bhayangkara berbentuk Subsatker/Poliklinik; b. LRA; c. Neraca; d. CaLK; dan e. lampiran Laporan Keuangan lainnya antara lain SPM Pengesahan, rekening koran, dan berita acara pemeriksaan kas. (2) Laporan semester dan tahunan untuk Rumkit Bhayangkara non BLU disampaikan oleh: a. Rumkit Bhayangkara kepada Bidkeu Polda/Mabes paling lambat tanggal 5 (lima) Juli untuk semester pertama dan tanggal 10 (sepuluh) Januari untuk laporan tahunan; dan b. Bidkeu Polda/Mabes kepada Puskeu Polri bersamaan dengan laporan tutup buku. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Laporan semester dan tahunan untuk Rumkit Bhayangkara BLU disampaikan kepada Puskeu Polri melalui Bidkeu Polda/Mabes bersamaan dengan penyusunan Laporan Keuangan Polri.

(1) Penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b sebagai berikut: a. Rumkit Bhayangkara pada tingkat Mabes Polri menyampaikan laporan kinerja kepada Srena Polri, dan ditembuskan kepada Irwasum Polri dan Kapusdokkes Polri; b. tingkat kewilayahan:

1. Rumkit Bhayangkara pada tingkat kewilayahan/Polda menyampaikan laporan kinerja kepada Rorena Polda; dan
2. Rorena Polda menyampaikan laporan kinerja kepada Srena Polri, dan ditembuskan kepada Irwasda dan Kabiddokkes Polda. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada: a. Kapolri melalui Asrena Kapolri paling lambat tanggal 24 Februari Tahun Anggaran Berjalan + 1, untuk Rumkit Bhayangkara pada tingkat Mabes Polri dan Rumkit Bhayangkara pada tingkat kewilayahan/Polda; dan b. Kapolda melalui Rorena Polda paling lambat tanggal 10 Februari Tahun Anggaran Berjalan + 1, untuk Rumkit Bhayangkara pada tingkat kewilayahan/Polda.

(1) Sistem Akuntansi Rumkit Bhayangkara, terdiri dari: a. Sistem Akuntansi Keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi; b. Sistem Akuntansi Aset Tetap, yang menghasilkan Laporan Aset Tetap untuk keperluan manajemen paling sedikit mampu menghasilkan informasi mengenai jenis, kuantitas, nilai dan kondisi aset tetap; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Sistem Akuntansi Biaya, yang menghasilkan informasi mengenai biaya satuan (unit cost) per unit layanan, harga pokok produksi dan analisis fariant (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya). (2) Sistem Akuntansi Rumkit Bhayangkara dibuat berdasarkan sistematika sebagai berikut: a. Pendahuluan; b. Bagan Akun Standar; c. Kebijakan Akuntansi; d. Siklus, Proses Akuntansi, dan Format Laporan Keuangan; dan e. Jurnal Standar. (3) Ketentuan mengenai Siklus, Proses Akuntansi, dan format laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. (4) Sistem akuntasi dan format laporan keuangan Rumkit Bhayangkara tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Proses pengintegrasian laporan keuangan berdasarkan SAK ke dalam laporan keuangan berdasarkan SAP, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Reviu laporan keuangan dan laporan kinerja Rumkit Bhayangkara dilakukan oleh Itwasum Polri untuk Rumkit Bhayangkara pada tingkat Mabes Polri, dan Itwasda untuk Rumkit Bhayangkara pada tingkat kewilayahan/Polda. (2) Reviu dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja Rumkit Bhayangkara. (3) Reviu dilaksanakan dengan tujuan memberi keyakinan tentang akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan laporan kinerja Rumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Laporan keuangan tahunan Rumkit Bhayangkara BLU, apabila diperlukan dapat diaudit oleh auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP). (2) Biaya pelaksanaaan audit oleh KAP dibebankan pada Rumkit Bhayangkara BLU dan masuk dalam RBA sumber dana BLU. (3) Audit laporan keuangan tahunan Rumkit Bhayangkara dilaksanakan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Rumkit Bhayangkara.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit di Lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUTARMAN

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id