Pasal 1
BAB 1 — KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:
Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id
Rumah Sakit Polri yang selanjutnya disebut Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan/atau masyarakat serta pelayanan kedokteran kepolisian.
Poliklinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan/atau masyarakat dan mendukung tugas operasional kepolisian sesuai lingkup dan kewenangannya.
Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
Rumkit Bhayangkara BLU adalah Rumkit yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU.
Rumkit Bhayangkara non BLU adalah Rumkit yang belum mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU namun dapat melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan Rumkit.
Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntan INDONESIA dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban entitas berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta Laporan Perubahan Ekuitas.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. www.djpp.kemenkumham.go.id
Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan yaitu aset, hutang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan.
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Dewan Pengawas adalah unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi.
Audit adalah suatu proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id