Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Penatausahaan, Serta Pencatatan Aset dan Kewajiban dari Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Restrukturisasi Perbankan adalah program yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

2. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan dan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah.

4. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

5. Bank selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

6. Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang berada dalam penanganan Program Restrukturisasi Perbankan.

7. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

8. Pengurus adalah direksi dan/atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.

9. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

10. Bank INDONESIA adalah bank sentral Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan menerima penyerahan Bank dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penanganan dalam Program Restrukturisasi Perbankan setelah diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (2) Penyerahan Bank dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyerahan seluruh informasi dan dokumen terkait Bank yang dibutuhkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Dalam penanganan Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan aset dan kewajiban dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.

(1) Dalam penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham Bank; b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Pengurus; c. menangguhkan pembayaran kewajiban tertentu dari Bank; d. menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan Bank di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum; e. menjual, melelang atau mengalihkan tagihan Bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur; f. mengalihkan pengelolaan seluruh atau sebagian kekayaan, kegiatan, dan/atau manajemen Bank kepada pihak lain; g. melakukan penyertaan modal sementara pada Bank secara langsung atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham Bank; h. melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal; i. menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa; j. melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang; k. meneliti dan memeriksa untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank, dan pihak manapun yang terlibat atau patut

diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank; l. menghitung dan MENETAPKAN kerugian yang dialami Bank dan membebankan kerugian tersebut kepada modal Bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus Bank, dan/atau pemegang saham Bank, kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan; m. mewajibkan pemegang saham Bank untuk menambah modal sesuai dengan jumlah tambahan modal yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; n. membekukan aset milik Pengurus Bank, pemegang saham Bank, dan/atau pihak terafiliasinya yang terindikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri; o. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Penerima atau Bank Perantara; p. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; q. menjamin pinjaman tertentu dari Bank; r. memberi pinjaman kepada Bank; dan s. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan seluruh wewenang terkait dengan penanganan Bank sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Aset Lembaga Penjamin Simpanan yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi

Perbankan berupa benda berwujud dan tidak berwujud: a. milik atau yang menjadi hak Bank; b. milik atau yang menjadi hak Lembaga Penjamin Simpanan atau yang akan dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan; c. milik atau yang menjadi hak nasabah debitur; dan/atau d. milik atau menjadi hak Pengurus dan/atau pemegang saham untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengurus dan/atau pemegang saham. (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. aset yang diperoleh dari Bank; b. piutang kepada Bank; c. saham yang berasal dari konversi kewajiban; d. pembayaran kewajiban Bank dalam likuidasi; e. penyertaan modal sementara kepada Bank atau Bank Perantara; f. aset agunan; g. aset yang diperoleh dari Pengurus dan/atau pemegang saham yang turut menyebabkan kerugian Bank; dan/atau h. aset operasional lainnya.

Kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, terdiri atas: a. pinjaman yang diperoleh dari pihak lain, yaitu pinjaman yang berasal dari orang perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya; b. kewajiban atas selisih kurang kepada Bank Penerima dalam pelaksanaan transaksi pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank; c. kewajiban atas selisih kurang kepada Bank Perantara dalam pelaksanaan transaksi pengalihan sebagian atau

seluruh aset dan kewajiban Bank; d. kewajiban yang berasal dari penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas pinjaman Bank; dan e. kewajiban operasional lainnya.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban dalam penyelengaraan yang diperoleh atau berasal dari Program Restrukturisasi Perbankan. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengelolaan aset; dan b. pengelolaan kewajiban.

(1) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan secara langsung dan/atau menunjuk pihak lain. (2) Dalam hal pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak lain, Lembaga Penjamin Simpanan menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi

kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan pengelolaan aset.

(1) Aset yang diperoleh dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. aset produktif dengan kualitas rendah; b. aset yang apabila dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan berdampak positif terhadap kesehatan atau kinerja Bank; dan/atau c. aset yang apabila dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan pengelolaannya akan lebih optimal. (2) Dalam hal aset yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan merupakan aset kredit, Lembaga Penjamin Simpanan dapat sekaligus mengambil alih agunan atas kredit tersebut.

(1) Pengelolaan aset yang diperoleh dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara: a. penagihan; b. penjualan; c. sekuritisasi; d. litigasi; e. perjumpaan utang antara tagihan dan kewajiban; dan/atau

f. restrukturisasi. (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan setelah debitur Bank melakukan pembayaran sejumlah kewajiban tertentu dari

pinjamannya. (3) Dalam melaksanakan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan kewenangannya: a. menurunkan suku bunga; b. menunda pembayaran; c. memperpanjang jangka waktu; d. mengonversikan piutang menjadi penyertaan modal; e. menghapus sebagian atau seluruh tunggakan denda; f. menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga; dan/atau g. menghapus sebagian atau seluruh tunggakan pokok pinjaman. (4) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penagihan kepada debitur Bank atau penjualan kepada Bank atau pihak lain atas aset yang telah dilakukan restrukturisasi. (5) Hasil pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kepada Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan. (6) Hasil pengelolaan aset yang menjadi hak Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan: a. sebagai pengurang nilai penyertaan modal sementara atau pembayaran kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Bank menerima penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan; atau b. sebagai pembayaran kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Bank tidak menerima penyertaan modal sementara. (7) Dalam hal masih terdapat sisa hasil pengelolaan aset yang menjadi hak Bank setelah digunakan untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin Simpanan menyerahkan sisa hasil pengelolaan aset tersebut kepada Bank.

Piutang kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari: a. kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan berupa pemberian pinjaman; b. kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan akibat pemberian penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atas pinjaman Bank dari pihak lain; c. kewajiban Bank dalam likuidasi atas pemberian dana talangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan d. kewajiban lainnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dikenakan bunga atau imbalan. (2) Lembaga Penjamin Simpanan menatausahakan rekening koran atas tagihan kewajiban Bank. (3) Lembaga Penjamin Simpanan menagih pokok dan bunga atau pokok dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pinjaman atau pembiayaan yang sudah jatuh tempo kepada Bank. (4) Pokok dan bunga atau pokok dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Lembaga Penjamin Simpanan.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselesaikan oleh Bank dengan membayar seluruh kewajiban secara tunai.

(1) Dalam hal Bank tidak dapat menyelesaikan pembayaran seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b secara tunai, Bank

menyelesaikan pembayaran seluruh kewajiban dengan cara: a. membayar dari hasil penjualan aset agunan yang diberikan oleh Bank; dan/atau b. membayar dari hasil penjualan aset Bank. (2) Dalam hal Bank tidak menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengonversikan seluruh kewajiban pembayaran Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan menjadi saham Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank.

Kewajiban Bank dalam likuidasi atas pemberian dana talangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, penyelesaian pembayaran kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai likuidasi Bank.

(1) Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berasal dari: a. konversi kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan menjadi saham Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank; dan/atau b. konversi kewajiban nasabah debitur Bank kepada Bank menjadi saham Lembaga Penjamin Simpanan pada nasabah debitur Bank.

(2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan restrukturisasi perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam rangka restrukturisasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan dapat mendirikan perusahaan induk. (4) Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengikutsertakan investor dalam penambahan modal perusahaan dan dalam melakukan restrukturisasi perusahaan. (5) Pelepasan saham Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank dan/atau nasabah debitur Bank, dilakukan dengan cara: a. dijual kepada Bank, atau pihak lain; dan/atau b. yang diperkirakan memberikan hasil optimal bagi Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembayaran kewajiban Bank dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai likuidasi Bank.

(1) Aset berupa penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e pada Bank atau Bank Perantara yang menerima penambahan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Pelepasan aset penyertaan modal sementara pada Bank atau Bank Perantara dilakukan dengan cara: a. penjualan; dan/atau b. yang diperkirakan memberikan hasil optimal bagi

Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Aset agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dikelola dengan cara: a. penagihan; b. penjualan; c. sekuritisasi; d. litigasi; dan/atau e. restrukturisasi. (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penagihan kepada debitur Bank atau penjualan kepada Bank atau pihak lain atas aset yang telah dilakukan restrukturisasi.

(1) Aset yang diperoleh dari Pengurus dan/atau pemegang saham yang menyebabkan kerugian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dikelola oleh: a. perusahaan induk yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan; b. Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau c. pihak lain. (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan cara: a. penjualan; dan/atau b. restrukturisasi.

(1) Pada pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang menerbitkan surat paksa sebagai bentuk peningkatan upaya penagihan piutang Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Untuk penagihan piutang Bank dengan penerbitan surat paksa, Lembaga Penjamin Simpanan terlebih dahulu menentukan piutang Bank dimaksud yang jumlah dan alas haknya sudah pasti.

(1) Selain penerbitan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain. (2) Pengosongan atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang. (3) Pengosongan dilakukan berdasarkan surat perintah pengosongan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Surat perintah pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat Lembaga Penjamin Simpanan. (5) Surat perintah pengosongan paling sedikit mencantumkan: a. obyek pengosongan; b. pemegang hak; c. perintah dan batas waktu pengosongan; dan d. pertimbangan hukum.

(1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselesaikan dengan cara pembayaran tunai atau non tunai. (2) Pembayaran dengan cara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan surat berharga yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan, surat berharga yang diterbitkan Lembaga Penjamin Simpanan, dan/atau alat pembayaran non tunai lainnya.

Penatausahaan dan pencatatan aset dan kewajiban dalam penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan meliputi pedoman: a. pembukuan dan pelaporan keuangan; b. pengadaan barang dan jasa; c. standar biaya; d. penempatan dana; dan e. penghapusan aset.

(1) Biaya penanganan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan meliputi: a. dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank dengan cara pengalihan sebagian

atau seluruh aset dan kewajiban Bank kepada Bank Penerima, selisih kurang kepada Bank Penerima merupakan biaya penanganan Bank; b. dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank kepada Bank Perantara:

1. selisih kurang kepada Bank Perantara merupakan biaya penanganan; dan
2. penyetoran modal untuk memenuhi tingkat kesehatan Bank Perantara yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan merupakan penyertaan modal sementara; dan c. dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank dengan cara penyertaan modal sementara, selisih antara setoran modal dengan nilai wajar penyertaan modal sementara merupakan biaya penanganan. (2) Hasil pengelolaan atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperhitungkan sebagai pengembalian atas biaya penanganan Bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Pencatatan terhadap pengelolaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan dilakukan secara terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Pencatatan terhadap aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit mempertimbangkan: a. penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan bersifat ad-hoc; b. pencatatan berbasis akrual;

c. selisih antara aset dan kewajiban yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan; dan d. aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan tidak dikonsolidasi dengan aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Apabila terdapat selisih lebih antara aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selisih lebih tersebut dicatat sebagai kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Apabila terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selisih kurang tersebut tidak diperhitungkan dalam modal Lembaga Penjamin Simpanan, tetapi diperhitungkan sebagai pengurang dana Program Restrukturisasi Perbankan yang akan ditutup dari kontribusi industri perbankan.

Pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. prinsip pengadaan dilakukan dengan cepat, transparan, dan akuntabel; b. pengadaan jasa untuk tahun jamak dapat dilakukan; c. batasan nilai pengadaan untuk setiap metode dapat lebih tinggi dari kebijakan pengadaan untuk menjalankan pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan; dan d. pengadaan dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pendek rekanan penyedia barang dan jasa yang

ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Dalam pengelolaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat MENETAPKAN standar biaya yang lebih tinggi dari standar biaya yang berlaku di Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya terkait personil. (2) Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan keahlian khusus, tingkat kompleksitas pekerjaan, risiko pekerjaan, dan jenis pekerjaan yang bersifat ad-hoc.

(1) Sumber pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan berasal dari: a. pemegang saham Bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan kewajiban tertentu menjadi modal; b. hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban Bank yang ditangani; c. kontribusi industri perbankan; dan/atau d. pinjaman yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pihak lain. (2) Dana yang diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dikelola secara terpisah dari dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan untuk pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Dana Program Restrukturisasi Perbankan yang berbentuk investasi dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah INDONESIA dan/atau Bank INDONESIA. (2) Sesaat sebelum dan selama penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menempatkan dana Program Restrukturisasi Perbankan pada rekening giro di Bank INDONESIA dan/atau Bank milik pemerintah. (3) Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat menempatkan dana Program Restrukturisasi Perbankan pada Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan dalam Program Restrukturisasi Perbankan dengan syarat-syarat tertentu. (4) Dana Program Restrukturisasi Perbankan digunakan untuk penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, termasuk untuk operasionalisasi Program Restrukturisasi Perbankan dan dalam rangka membangun kesiapan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penghapusan aset selama penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan. (2) Penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah upaya penagihan dan/atau penjualan dilakukan secara maksimal dan memenuhi kriteria: a. berdasarkan kajian Lembaga Penjamin Simpanan, hasil yang akan diperoleh dari pengelolaan aset lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan; atau

b. memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melaporkan pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan kepada PRESIDEN melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebanyak 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Selain melaporkan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan juga melaporkan kegiatan pengelolaan aset dan kewajiban selama penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan menyusun laporan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan yang di dalamnya termasuk laporan pengelolaan aset dan kewajiban. (2) Laporan pengelolaan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar aset dan kewajiban yang tersisa di akhir Program Restrukturisasi Perbankan, selisih kurang atau lebih antara aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, dan catatan mengenai kondisi aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan mengakhiri penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan setelah PRESIDEN MEMUTUSKAN untuk mengakhiri Program Restrukturisasi Perbankan. (2) Pengelolaan aset dan kewajiban yang tersisa setelah pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan dilakukan secara terpisah dari pengelolaan aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Pengelolaan aset yang tersisa setelah pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan dapat dilakukan oleh pihak lain. (4) Dalam hal terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan pada saat pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan, selisih tersebut ditutup dengan kontribusi industri perbankan. (5) Dalam hal terdapat selisih lebih antara aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan pada saat pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan, selisih tersebut dicatat sebagai kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan yang terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

HALIM ALAMSYAH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA