TELEKOMUNIKASI

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
5. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
6. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
7. Penyelenggaraan jasa telekomunasi adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
8. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perseorangan, atau badan hukum untuk keperluan khusus atau untuk keperluan sendiri;
9. Jasa telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi; 10. Badan penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
10. Badan lain adalah badan hukum di luar badan penyelenggara berbentuk koperasi, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta nasional, yang berusaha dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi; 12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi.

www.djpp.depkumham.go.id

Penyelenggaraan telekomunikasi bertujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan dengan berlandaskan asas manfaat, asas adil dan merata, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.

(1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh

Pemerintah.

(2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan di bidang telekomunikasi secara

menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Kebijaksanaan di bidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi kegiatan pengaturan, pengarahan, dan pembinaan berbagai sarana, prasarana, dan jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang saling menunjang untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sehingga tercapai satu keterpaduan.

Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.

Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan

gelombang elektromagnetik lainnya dilakukan berdasarkan prinsip tidak saling mengganggu dan sesuai dengan peruntukannya.

(2) Dalam rangka pengendalian penggunaan gelombang radio dan gelombang

www.djpp.depkumham.go.id

elektromagnetik lainnya, perangkat telekomunikasi harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dan dimasukkan ke

dalam wilayah Indonesia harus memperhatikan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat-syarat, dan perizinan tentang

penggunaan perangkat telekomunikasi termasuk pengusahaan, pemilikan, dan pemasangan yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik.

(1) Kapal atau kendaraan air berbendera asing yang berada di wilayah perairan

Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri bagi perangkat telekomunikasi yang digunakannya, kecuali apabila kapal atau kendaraan air tersebut diusahakan di wilayah perairan Indonesia, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberlakukan.

(2) Kapal atau kendaraan air berbendera nasional dan yang berbendera asing yang

ada di daerah perairan pelabuhan dilarang menggunakan pemancar radio atau gelombang elektromagnetik lainnya, kecuali bila pemancar tersebut :

• digunakan untuk kepentingan dan keselamatan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau
• disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh badan penyelenggara; atau
• merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalain penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan gelombang radio dan gelombang

elektromagnetik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pesawat udara asing yang berada di wilayah Indonesia tidak diwajibkan mengikuti

persyaratan teknis yang ditetapkan Menteri untuk perangkat telekomunikasi yang digunakannya.

(2) Pesawat udara sipil Indonesia dan pesawat udara asing selama berada di wilayah

Indonesia dilarang menggunakan pemancar radio atau gelombang elektromagnetik lainnya, kecuali bila pemancar tersebut :

• digunakan untuk navigasi dan pengamanan lalu lintas udara; atau
• disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh badan penyelenggara; atau

www.djpp.depkumham.go.id

• merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan gelombang radio dan gelombang

elektromagnetik lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh pemerintah, yang selanjutnya

untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara.

(2) Badan lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas dasar kerja sama dengan badan penyelenggara, sedangkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakannya tanpa kerja sama dengan badan penyelenggara,

(3) Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus dapat dilakukan oleh

instansi pemerintah tertentu, perseorangan, atau badan hukum selain badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

(1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh badan lain selain badan penyelenggara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan izin.

(2) Persyaratan dan tata cara permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan persetujuan Menteri, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengadakan perjanjian baik dengan organisasi internasional maupun dengan penyelenggara telekomunikasi negara lain.

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi bagi keperluan pertahanan keamanan negara

dapat menggunakan dan memanfaatkan jasa telekomunikasi yang disediakan badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) dan ayat (2).

(2) Alokasi frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi bagi

pertahanan keamanan negara ditetapkan oleh Menteri.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi dan

www.djpp.depkumham.go.id

penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan oleh badan

penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum dapat menjangkau wilayah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan izin Menteri dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk kepentingan umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan jasa telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Susunan tarif jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Badan penyelenggara dan badan lain, instansi pemerintah tertentu, perseorangan,

dan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memberikan prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian berita yang menyangkut :

• kepentingan dan keselamatan negara;
• keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
• bencana alam;
• marabahaya,
• wabah.

(2) Penetapan lebih lanjut prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian berita

selain berita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(1) Untuk kepentingan umum, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi diberi kewenangan memasang jaringan telekomunikasi dengan :

• melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
• melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
• melintasi jalan umum, tempat umum, dan jalan kereta api.

(2) Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dalam melaksanakan usaha untuk kepentingan umum, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) dan ayat (2) diberi kewenangan untuk :

• masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
• menggunakan tanah, melintas di atas atau di dalam tanah;

www.djpp.depkumham.go.id

• melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di dalam tanah;
• menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.

(3) Dalam melaksanakan usaha penyediaan dan peningkatan pelayanan jasa

telekomunikasi, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diberi kewenangan untuk memasukkan, menguasai, dan memiliki alat telekomunikasi untuk dipakai dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

(1) Untuk kepentingan umum, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh-

tumbuhan wajib mengizinkan badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan mendapatkan pembayaran ganti rugi yang layak apabila hal tersebut mengakibatkan pemindahan bangunan dan pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada diatasnya.

(2) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk

tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada badan

penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

(4) Badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) dan ayat (2) tidak diperkenankan melakukan pekerjaannya sebelum ganti rugi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan.

Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan sesuai dengan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain dengan tujuan untuk memperoleh ganti rugi di atas tanah yang sudah dibebaskan untuk usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dilarang.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Sarana dan prasarana telekomunikasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi

mendapat perlindungan dan pengamanan.

(2) Bentuk dan tata cara perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah

pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

(2) Badan lain di luar badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (2) dan perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah mitra usaha badan penyelenggara.

Badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) wajib menjamin kelancaran penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan menyediakan fasilitas telekomunikasi yang baik dan dapat diandalkan, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi wajib memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada setiap pemakai dan calon pemakai jasa telekomunikasi.

Setiap orang, badan negara, dan instansi pemerintah atau pun swasta pada dasarnya mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan pemakai jasa telekomunikasi yang bersangkutan wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pemakai jasa telekomunikasi, dan dapat melakukan perekaman berita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

www.djpp.depkumham.go.id

(1)Pemakai jasa telekomunikasi berhak mengajukan tuntutan ganti rugi yang layak

atas kerugian dari penggunaan jasa telekomunikasi sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap kerugian

yang timbul karena sebab di luar kemampuan badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

(3) Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) wajib menjamin kerahasiaan berita yang dikirim dan diterima dengan menggunakan jasa telekomunikasi.

Penyampaian rekaman berita oleh badan penyelenggara dan badan lain kepada pemakai jasa telekomunikasi untuk keperluan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 31.

(1) Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini dan sejalan dengan perkembangan

teknologi di bidang telekomunikasi serta dinamika masyarakat, dengan Keputusan Presiden dibentuk Badan Pertimbangan Telekomunikasi.

(2) Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

merupakan forum koordinasi yang bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat untuk merumuskan kebijaksanaan di bidang telekomunikasi serta membahas masalah telekomunikasi yang sifatnya strategis.

Susunan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Badan Pertimbangan Telekomunikasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

www.djpp.depkumham.go.id

Setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan dengan sengaja untuk mengubah jaringan telekomunikasi dan/atau memanipulasi penyelenggaraan telekomunikasi sehingga menimbulkan kerugian pada penyelenggara atau pun pemakai jasa telekomunikasi merupakan tindak pidana.

(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai penggunaan

perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana penjara selamalamanya 4 (empat) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan

penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sctinggi- tingginya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaitnana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

mengakibatkan matinya seseorang, diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 7 (tujuh) tahun.

(4) Barangsiapa karena kelalaiannya mengakibatkan gangguan penyelenggaraan

telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 23 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(5) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mengakibatkan matinya

seseorang, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

(3) Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai pengusahaan, pemilikan, atau

pemasangan pemancar radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah).

(3) Barangsiapa memasukkan pemancar radio ke dalam wilayah Indonesia,

memperdagangkan, membuat, atau merakit pemancar radio yang akan digunakan di dalam negeri tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (3) diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun

atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

dan Pasal 11 ayat (2) diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan

Pasal 38 dilakukan oleh atau atas tanggung jawab suatu badan hukum, penuntutan

dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau penanggung jawab kecuali apabila pengurus atau penanggung jawab tersebut dapat membuktikan bahwa hal tersebut tidak karena kesalahannya.

(2) Semua alat telekomunikasi dan barang-barang lainnya yang digunakan untuk

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 dapat disita dan dirampas untuk negara dan diserahkan kepada Departemen yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi untuk keperluan negara atau segera dimusnahkan.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan

Pasal 38 adalah kejahatan.

PENYIDIKAN

(1) Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,

penyidikan atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil berwenang

antara lain :

• menghentikan penggunaan peralatan telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
• memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
• melakukan pemeriksaan prasarana telekomunikasi;
• menggeledah tempat yang diduga digunakan melakukan tindak pidana;
• menyegel dan/atau menyita alat-alat telekomunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

(3) Pelaksanaan kewenangan dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala peraturan pelaksanaan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 66) menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657) dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini disebut Undang-undang Telekomunikasi dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1989

INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1989

MOERDIONO

www.djpp.depkumham.go.id