Pasal 40

(1) Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,

penyidikan atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil berwenang

antara lain :

• menghentikan penggunaan peralatan telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
• memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
• melakukan pemeriksaan prasarana telekomunikasi;
• menggeledah tempat yang diduga digunakan melakukan tindak pidana;
• menyegel dan/atau menyita alat-alat telekomunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

(3) Pelaksanaan kewenangan dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.