SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SERTA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

2. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

3. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.

4. Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, digunakan dalam proses pengolahan Hasil Perikanan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.

5. Ikan …

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

2. Kemasan Eceran adalah kemasan akhir Produk Pengolahan Ikan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan.

3. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.

4. Kelayakan Pengolahan adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, higiene, seleksi Bahan Baku dan teknik pengolahan.

5. Ketersediaan Bahan Baku adalah tersedianya Bahan Baku dari hasil produksi Perikanan dalam negeri dan/atau sumber lain.

6. Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan adalah pertambahan nilai produk Hasil Perikanan sebagai akibat dari kegiatan penanganan, pengolahan, dan distribusi dalam suatu proses produksi.

7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

8. Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

9. Pengawasan Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

10. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

11. Produk Pengolahan Ikan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa Ikan utuh atau produk yang mengandung bagian Ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama Ikan.

12. Sertifikasi …

1. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk, sarana dan prasarana, proses dan personil serta sistem mutu.

2. Industri Pengolahan Ikan adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan unit Pengolahan Ikan sebagai tempat untuk mengolah Ikan dengan menggunakan peralatan penanganan dan Pengolahan Ikan, sehingga menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan.

3. Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan adalah Setiap Orang dan pengumpul atau pemasok Ikan yang melakukan kegiatan usaha penanganan dan/atau pengolahan Hasil Perikanan dan/atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha penanganan dan/atau pengolahan Hasil Perikanan.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.

6. Inspektur Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pengendalian Mutu.

7. Pengawas Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pengawasan Mutu.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

• Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

• peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan; dan

• jaminan …

• jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan.

Bagian Kesatu Umum

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan meliputi kegiatan:

• pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar Bahan Baku;
• pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar higienis, teknik penanganan, dan teknik pengolahan;
• pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar mutu produk;
• pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar sarana dan prasarana;
• pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar metode pengujian;
• Pengendalian Mutu;
• Pengawasan Mutu; dan
• Sertifikasi.

Bagian Kedua Pengembangan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Bahan Baku

(1) Persyaratan atau standar Bahan Baku sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit meliputi:

• Bahan …

• Bahan Baku diperoleh dari cara pembudidayaan Ikan yang baik dan cara penanganan Ikan yang baik;
• Bahan Baku bermutu segar;
• tidak berasal dari perairan yang tercemar; dan
• memenuhi batas maksimum cemaran kimia, biologis, fisik, dan racun hayati, sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam Bahan Baku tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

(2) Persyaratan atau standar Bahan Baku sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepentingan perlindungan konsumen.

(3) Persyaratan atau standar Bahan Baku sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada setiap proses Pengolahan Ikan dan Produk Pengolahan Ikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

persyaratan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(5) Ketentuan pengembangan standar Bahan Baku

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang standardisasi.

Bagian Ketiga Pengembangan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Higienis, Teknik Penanganan, dan Teknik Pengolahan

Persyaratan atau standar higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit meliputi:

• menggunakan peralatan yang bebas dari kontaminasi bakteri atau jasad renik patogen dan bahaya fisik dan kimia;

• pengolahan dilakukan pada lingkungan termasuk ruangan pengolahan yang higienis;

• sumber …

• sumber daya manusia yang melakukan proses pengolahan tidak sedang mengidap penyakit yang dapat mengontaminasi Produk Pengolahan Ikan; dan
• panduan penerapan higienis.

Persyaratan atau standar teknik penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit meliputi:

• mencegah terjadinya kontaminasi;
• menggunakan Bahan Penolong yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas Ikan;
• mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan;
• sumber daya manusia yang melakukan penanganan tidak sedang mengidap penyakit yang dapat mengontaminasi Hasil Perikanan; dan
• panduan penerapan teknik penanganan.

Persyaratan atau standar teknik pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus menerapkan cara pengolahan yang baik paling sedikit meliputi:

• mencegah terjadinya kontaminasi;
• menggunakan Bahan Penolong yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas Ikan;
• menggunakan bahan tambahan makanan yang diizinkan sesuai dengan tujuan penggunaan dan tidak melebihi batas maksimum penggunaan yang diizinkan;
• mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Produk Pengolahan Ikan;
• sumber daya manusia yang melakukan pengolahan tidak sedang mengidap penyakit yang dapat mengontaminasi Produk Pengolahan Ikan; dan
• panduan penerapan teknik pengolahan.

Pasal 8 …

(1) Persyaratan atau standar higienis, teknik penanganan,

dan teknik pengolahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diterapkan pada setiap

proses Pengolahan Ikan dan Produk Pengolahan Ikan.

(2) Persyaratan atau standar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepentingan perlindungan konsumen.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

persyaratan atau standar higienis dan teknik penanganan serta teknik pengolahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengembangan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Mutu Produk

(1) Persyaratan atau standar mutu produk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit meliputi:

• harus memenuhi kriteria keamanan Hasil Perikanan;
• memiliki kandungan gizi yang baik untuk Produk Pengolahan Ikan;
• memenuhi standar perdagangan nasional untuk Produk Pengolahan Ikan yang beredar di dalam negeri; dan
• memenuhi standar negara tujuan ekspor atau standar internasional untuk Produk Pengolahan Ikan yang akan diekspor.

(2) Dalam hal tidak tersedia standar perdagangan nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menggunakan persyaratan atau standar mutu produk internasional.

(3) Persyaratan …

(3) Persyaratan atau standar mutu produk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepentingan perlindungan konsumen.

(4) Persyaratan atau standar mutu produk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada semua Produk Pengolahan Ikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

persyaratan mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(6) Ketentuan pengembangan standar mutu produk

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang standardisasi.

Bagian Kelima Pengembangan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Sarana dan Prasarana

(1) Persyaratan atau standar sarana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit meliputi:

• menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan anti karat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan, dan tidak menyebabkan kontaminasi; dan
• menggunakan peralatan yang higienis.

(2) Persyaratan atau standar sarana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku pula untuk penanganan Ikan di atas kapal.

(3) Persyaratan atau standar prasarana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit meliputi:

• lokasi bangunan berada di lingkungan yang tidak tercemar;

• bangunan harus dirancang dan ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan higienis; dan

• bangunan …

• bangunan harus dibersihkan dan dipelihara secara higienis.

(4) Persyaratan atau standar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepentingan perlindungan konsumen.

(5) Persyaratan atau standar sarana dan prasarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) diterapkan pada setiap proses penanganan dan

Pengolahan Ikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

(7) Ketentuan pengembangan standar sarana dan prasarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang standardisasi.

Bagian Keenam Pengembangan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Metode Pengujian

(1) Persyaratan atau standar metode pengujian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf e paling sedikit meliputi:

• jenis alat, bahan atau media, dan reagensia yang akan digunakan;
• teknik dan prosedur pelaksanaan pengujian; dan
• analisis data dan penyajian hasil pengujian.

(2) Persyaratan atau standar metode pengujian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepentingan perlindungan konsumen.

(3) Persyaratan …

(3) Persyaratan atau standar metode pengujian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada semua pengujian Hasil Perikanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

persyaratan metode pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(5) Ketentuan pengembangan standar metode pengujian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang standardisasi.

Bagian Ketujuh Pengendalian Mutu

(1) Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf f dilakukan pada kegiatan pembudidayaan, penangkapan, penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian Hasil Perikanan.

(2) Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Inspektur Mutu.

(1) Pengendalian mutu pada kegiatan pembudidayaan Ikan

paling sedikit dilakukan melalui:

• inspeksi;
• audit;
• surveilan;
• verifikasi; dan
• pengambilan dan pengujian contoh.

(2) Terhadap hasil pengendalian mutu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan sertifikat cara pembudidayaan Ikan yang baik.

(3) Sertifikat …

(3) Sertifikat cara pembudidayaan Ikan yang baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri.

(4) Penerbitan sertifikat cara pembudidayaan Ikan yang baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika hasil Pengendalian Mutu memenuhi persyaratan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara penerbitan sertifikat cara pembudidayaan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan Ikan

paling sedikit dilakukan melalui:

• inspeksi pembongkaran Ikan;
• inspeksi penerapan standar fasilitas penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan; dan
• inspeksi penerapan standar prosedur penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan.

(2) Terhadap hasil Pengendalian Mutu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan sertifikat cara penanganan Ikan yang baik.

(3) Sertifikat cara penanganan Ikan yang baik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri.

(4) Penerbitan sertifikat cara penanganan Ikan yang baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika hasil Pengendalian Mutu memenuhi persyaratan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara penerbitan sertifikat cara penanganan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengendalian Mutu pada kegiatan penanganan,

pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian paling sedikit dilakukan melalui:

• inspeksi …

• inspeksi;
• verifikasi;
• surveilan;
• audit; dan
• pengambilan contoh.

(2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:

• unit produksi, pengolahan, distribusi, dan manajemennya; dan
• sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input atau output, dalam rangka melakukan verifikasi.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan melalui pemeriksaan terhadap penerapan hazard analysis critical control point dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

(4) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan melalui penilaian kesesuaian secara sistematis dan berulang.

(5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dilakukan melalui proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan rekaman, fakta atau informasi yang relevan, dan kajian yang obyektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan telah terpenuhi.

(6) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e dilakukan dengan mengambil contoh untuk

dilakukan pengujian sesuai dengan parameter uji yang diperlukan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian …

Bagian Kedelapan Pengawasan Mutu

(1) Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf g dilakukan pada kegiatan pembudidayaan atau penangkapan, penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian Hasil Perikanan.

(2) Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

• bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan pembudidayaan atau penangkapan, penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian;
• bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasi, dan penerapan sistem mutu; dan
• pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan produk untuk dikonsumsi.

(3) Hasil Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berupa rekomendasi penerbitan sertifikat Kelayakan Pengolahan.

(4) Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh Pengawas Mutu.

Bagian Kesembilan Sertifikasi

Paragraf 1 Umum

(1) Terhadap Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan dapat

diberikan sertifikat yang meliputi:

• sertifikat Kelayakan Pengolahan;
• sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu; dan
• sertifikat kesehatan produk Pengolahan Ikan.

(2) sertifikat …

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

secara bertahap.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di

informasikan kepada konsumen melalui pencantumannya secara singkat, jelas, dan mudah dipahami pada Produk Pengolahan Ikan.

Paragraf 2 Sertifikat Kelayakan Pengolahan

(1) Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan terhadap setiap unit Pengolahan Ikan yang telah memenuhi dan menerapkan cara pengolahan Ikan yang baik (good manufacturing practices) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (standard sanitation operating procedure).

(2) Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(3) Untuk memperoleh sertifikat Kelayakan Pengolahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Permohonan sertifikat Kelayakan Pengolahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan kelengkapan dokumen paling sedikit berupa:

• identitas pemohon;
• akte pendirian Industri Pengolahan Ikan bagi perusahaan; dan
• rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pengawas Mutu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

dan tata cara penerbitan sertifikat Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19 …

(1) Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) bagi produk perikanan yang dipasarkan di dalam negeri diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Paragraf 3 Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu

(1) Sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan yang telah memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

(2) Sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(3) Untuk memperoleh sertifikat penerapan program

manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Permohonan sertifikat penerapan program manajemen

mutu terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan kelengkapan dokumen paling sedikit berupa:

• identitas pemohon;

• panduan …

• panduan manajemen mutu berdasarkan konsepsi hazard analysis critical control point; dan
• fotokopi sertifikat Kelayakan Pengolahan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara penerbitan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bagi produk perikanan yang dipasarkan di dalam negeri diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimanan dimaksud

pada ayat (1) harus mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Paragraf 4 Sertifikat Kesehatan Produk Pengolahan Ikan

(1) Sertifikat kesehatan Produk Pengolahan Ikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan yang telah memperoleh sertifikat Kelayakan Pengolahan dan sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu.

(2) Sertifikat kesehatan produk Pengolahan Ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali ekspor.

(3) Untuk …

(3) Untuk memperoleh sertifikat kesehatan Produk

Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Permohonan sertifikat kesehatan Produk Pengolahan

Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan kelengkapan dokumen paling sedikit berupa:

• identitas pemohon;
• fotokopi sertifikat Kelayakan Pengolahan;
• fotokopi sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu; dan
• rekomendasi dari Inspektur Mutu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara penerbitan sertifikat kesehatan Produk Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal Produk Pengolahan Ikan merupakan pangan olahan Kemasan Eceran untuk diekspor, pemberian sertifikat kesehatan Produk Pengolahan Ikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap Produk Pengolahan Ikan yang diimpor atau masuk

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai dengan sertifikat kesehatan Produk Pengolahan Ikan dari negara asal dan sesuai dengan standar keamanan konsumsi dalam negeri.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara impor

Produk Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III …

Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dilakukan pada kegiatan:

• penanganan Bahan Baku;
• pengolahan Hasil Perikanan; dan
• distribusi Hasil Perikanan.

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan penanganan

Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a harus menerapkan sistem rantai dingin.

(2) Kegiatan penanganan Bahan Baku sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penangkapan atau pemanenan, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.

Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan pada kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui proses penyiangan, reduksi atau ekstraksi, pembekuan, pemanasan, penggaraman, pengeringan, dan/atau pengasapan.

Setiap Orang yang melakukan distribusi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c harus menggunakan sarana yang mampu:

• mempertahankan …

• mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan; dan
• melindungi Hasil Perikanan dari risiko penurunan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

(1) Pemerintah Pusat mendorong peningkatan Nilai Tambah

Produk Hasil Perikanan melalui:

• penetapan pedoman dan prosedur operasional standar pelaksanaan peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;
• pengembangan produk Nilai Tambah Hasil Perikanan;
• pengembangan sentra Hasil Perikanan;
• pendampingan, supervisi, dan konsultasi;
• penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
• penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
• pengembangan skema permodalan.

(2) Dalam melaksanakan peningkatan Nilai Tambah Produk

Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan Nilai

Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan

Ikan dilakukan:

• melalui …

• melalui optimalisasi produksi Perikanan tangkap dan budidaya berdasarkan pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan; dan

• dengan memastikan bahan baku Industri Pengolahan Ikan tidak berasal dari kegiatan Perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

(2) Optimalisasi produksi Perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

• pengembangan produksi Perikanan yang bertumpu pada kearifan lokal;

• pengembangan sistem usaha Perikanan yang efisien;

• pengembangan teknologi produksi Perikanan;

• pengembangan sarana dan prasarana produksi; dan

• pengawasan sumber daya Perikanan.

(1) Untuk menjamin Ketersediaan Bahan Baku Industri

Pengolahan Ikan, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengendalian ekspor Hasil Perikanan.

(2) Pengendalian ekspor Hasil Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembatasan jenis Ikan.

(3) Jenis Ikan yang dibatasi untuk diekspor sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Ketersediaan Bahan Baku diutamakan berasal dari

produksi Perikanan dalam negeri.

(2) Dalam …

(2) Dalam hal produksi Perikanan dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi kebutuhan Industri Pengolahan Ikan dan konsumsi di dalam negeri, dapat dilakukan pemasukan Bahan Baku.

(3) Dalam rangka pemasukan Bahan Baku sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

(4) Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

• Bahan Baku yang masuk wajib memenuhi persyaratan kesehatan Ikan, mutu dan keamanan Hasil Perikanan, dan diberi label;
• Bahan Baku yang masuk tidak berasal dari kegiatan Perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur; dan
• Bahan Baku yang masuk harus dari eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Mutu dan

keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam rangka Ketersediaan Bahan Baku Industri

Pengolahan Ikan dalam negeri, Pemerintah Pusat mengembangkan sistem logistik Ikan nasional.

(2) Sistem logistik Ikan nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• pengembangan jaringan distribusi Ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;

• pengelolaan sistem distribusi Ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;

• pengembangan sarana dan prasarana distribusi Ikan;

• pengembangan kelembagaan distribusi Ikan;

• pengelolaan pasokan Ikan dan permintaan Ikan;

• pengembangan …

• pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan; dan
• peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Baku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem logistik Ikan

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

PEMBINAAN

(1) Menteri, menteri terkait, gubernur, dan bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat Perikanan dalam menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2015

,

ttd.