PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

(1) WIUP terdiri atas:

• WIUP Mineral radioaktif;
• WIUP Mineral logam;
• WIUP Batubara;
• WIUP Mineral bukan logam;
• WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
• WIUP batuan. (21 WIUP Mineral radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) WIUP Mineral logam seb"gaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c diperoleh dengan cara:

• lelang; atau
• pemberian prioritas.

(4) Pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara

dengan cara pemberian prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

• pemberian prioritas kepada Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah, atau Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan;
• pemberian . . . SK No254168A

FRESIDEN

• pemberian prioritas kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat serta meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi; dan
• pemberian prioritas kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi.

(5) Menteri menetapkan rencana pemberian WIUP

Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas paling sedikit memuat:

• lokasi WIUP;
• luas WIUP; dan
• jenis komoditas.

(6) WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan

logam jenis tertentu, dan WIUP batuan sebagaig1611s dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diperoleh dengan cara mengajukan wilayah. 3 Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengusahaan dan Pemanfaatan Mineral radioaktif

dilaksanakan terhadap Mineral radioaktif yang diperoleh dari:

• WIUP Mineral radioaktif; atau
• Mineral ikutan radioaktif dari produk Pengolahan dan/atau Pemurnian.

(2) Mineral radioaktif yang berasal dari Mineral ikutan

radioaktif dari produk Pengolahan dan/atau' Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digu.nakan sebagai sumber energi baru.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna€m Mineral

radioaktif sebagai sumber energi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

1. Di antara . . .

SK No254159A

• 1l - 4 Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengusahaan dan Pemanfaatan komoditas logam

tanah jarang diperoleh dari:

• WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (l) huruf b; atau
• Mineral ikutan produk Pengolahan dan/ atau Pemurnian Mineral logam. (21 Komoditas logam tanah jarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pengembangan industri prioritas di dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan

komoditas logam tanah jarang untuk industri prioritas di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. 5 Di antara Paragral 2 dan Paragraf 3 Bagian Kedua BAB IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral togam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara dengan Cara Prioritas 6 Di antara Pasal26 dan Pasal 27 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 268, Pasal 26C, Pasal 26D,

Pasal 26E, Pasal 26F, dan Pasal 26G, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1) Pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara

dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (4) dilakukan melalui:

• permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
• verifikasi kriteria dan persyaratan administratif, teknis, dan/ atau pernyataan komitmen; dan
• persehrjuan pemberian prioritas dari Menteri.

(2) Pemberian . . .

SK No254170A

FRESIDEN

t2

(2) Pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara

dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dipenuhinya persyaratan dan kriteria secara lengkap dan benar.

Pasal 26El

Permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat ( 1) huruf a dilakukan melalui Sistem oss.

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan Koperasi bagi pemberian prioritas kepada Koperasi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusa.n pemerintahan di bidang Koperasi terhadap Koperasi;
• verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria Badan Usaha bagi pemberian prioritas kepada Badan Usaha kecil dan menengah dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap Badan Usaha kecil dan menengah;
• verifikasi kriteria teknis dan pernyataan komitmen bagi pemberian prioritas kepada Koperasi dan Badan Usaha kecil dan menengah dilakukan oleh Menteri;
• verifikasi kriteria administratif, kriteria teknis, dan pernyataan komitmen bagi pemberian WIUP dengan cara prioritas untuk:

1. Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan kea ga m6sn;
2. BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi Masyarakat serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguman tinggi; dan
3. BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi, dilakukan oleh Menteri.

Pasal 26D...

SK No254l7tA

FR,ESIDEN

Kriteria, persyaratan administratif, teknis, dan/ atau pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26A ayat (l) huruf b meliputi:

• untuk Koperasi meliputi:

1. memiliki wilayah keanggotaan dan kedudukan yang berada dalam I (satu) kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
2. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan
3. merupakan Koperasi yang telah terverilikasi status badan hukumnya dalam database Koperasi.

• untuk Badan Usaha kecil dan menengah meliputi:

1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas;
2. berada dalam I (satu) kabupaten/ kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
3. pemegang saham Badan Usaha merupakan warga negara Indonesia yang berada dalam 1 (satu) kabupaten / kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
4. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan
5. merupakan Badan Usaha kecil dan menengah yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam database Badan Usaha kecil dan menengah.

• untuk Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan meliputi:
• Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal;

1. saham Badan Usaha dimiliki paling sedikit 67% (enam puluh tujuh) persen oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang terdaftar dalam sistem informasi Organisasi keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
2. dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang lingkup kegiatannya secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Organisasi Kemasyaralatan;
3. dimiliki SK No254172A

FRESIDEN

1. dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara nonna, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam Masyarakat;
2. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan
3. merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam database Badan Usaha.

• untuk BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi Masyarakat serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi meliputi:

1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal;
2. memiliki pengalaman di bidang Mineral atau Batubara atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan dan memiliki pengalaman di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara; dan
3. bersedia memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi melalui perjanjian kerja sama, yang paling sedikit memuat:

• ruang lingkup kerja sama;
• ketentuan mengenai pemberian sebagian keuntungan untuk kepentingan perguruan tinggi paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari keuntungan bersih pemegang IUP yang diberikan secara prioritas sejak berproduksi dan telah diaudit oleh akuntan publik;
• hak dan kewajiban para pihak;
• jangka waktu perjanjian berdasarkan masa berlaku IUP; dan
• mekanisme penyelesaian sengketa.
• untuk BUMD yang bekerja sama dengan perguruan tinggi meliputi:

1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal;

2. memiliki . . . SK No254173A

FRESIDEN

1. memiliki modal awal yang mencukupi untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan;
2. memiliki komitmen untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikat kompetensi;
3. memiliki pengalaman di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan dan memiliki pengalaman di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara; dan
4. bersedia memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi melalui perjanjian kerja sama, yang paling sedikit memuat:

• ruang tingkup kerja sama;
• ketentuan mengenai pemberian sebagian keuntungan untuk kepentingan perguruan tinggi paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari keuntungan bersih pemegang IUP yang diberikan dengan cara prioritas sejak dan telah diaudit oleh akuntan publik;
• hak dan kewajiban para pihak;
• jangka waktu perjanjian berdasarka.n masa berlaku IUP; dan
• mekanisme penyelesaian sengketa.
• untuk BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi paling sedikit meliputi:

1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal;
2. harus melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah/hilirisasi yang mendukung ketersediaan bahan baku industri;
3. memiliki rencana pengembangan ekosistem peningkatan nilai tambah/hilirisasi;
4. menyerap tenaga kerja di dalam negeri;
5. mengembangkan teknologi; dan
6. memiliki permodalan yang cukup untuk melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah/hilirisasi.

• perguruan . . .

SK No254174A

PRESIDEN

• perguruan tinggi yang melakukan kerja sama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e, harus memenuhi kriteria:

1. perguruan tinggi atau beberapa perguruan tinggi yang berada dalam 1 (satu) provinsi dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dalam rangka untuk peningkatan kemandirian dan keunggulan; atau
2. perguruan tinggi lainnya yang berada di luar provinsi lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sepanjang telah terpenuhinya seluruh kerja sama perguruan tinggi dalam suatu provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

• ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna€rn keuntungan bersih oleh perguru.rn tinggi dalam rangka peningkatan kemandirian dan keunggulan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupalan lingkup urusan di bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C, Menteri menerbitkan persetqiuan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas melalui Sistem OSS.

(1) Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara untuk

Koperasi dan Badan Usaha kecil dan menengah diberikan:

• paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau
• paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Batubara.

(2) Luas . . .

SK No254175A

-L7- (21 Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara untuk Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan, diberikan:

• paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau
• paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batubara.

(3) Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara untuk

BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, diberikan:

• paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau
• paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batubara.

(4) Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara untuk

BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi, diberikan:

• paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau
• paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batubara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A sampai dengan

Pasal 26F diatur dalam Peraturan Menteri.

7 Di antara Pasal 3O dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3OA dan Pasal 3OB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BUMN, BUMD, Koperasi, atau Badan Usaha penerima WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara secara prioritas mengajukan permohonan IUP kepada Menteri melalui Sistem OSS.

Pasal 3OB . . .

SK No254176A

PRESIDEN

Pasal 3OB

(1) Atas WIUP yang diberikan secara prioritas, BUMN,

BUMD, atau Badan Usaha penerima WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara secara prioritas wajib mengajukan permohonan penerbitan IUP dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Atas WIUP yang diberikan secara prioritas, Koperasi l2l wajib mensajukan penerbitan IUP dengan memenuhi persyaratan :

• administratif meliputi:

1. surat permohonan
2. NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara;
3. susunan pengurus Koperasi; dan
4. daftar anggota Koperasi.

• teknis meliputi:

1. daftar tenaga ke{a di bidang Pertambangan; dan
2. surat pernyataan dari pengurus Koperasi mengenai kepemilikan ahli Pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman.

• lingkungan meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
• finansial meliputi:

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;

2. bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi; dan

3. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Ketentuan . . .

SK No254177A

FRESIDEN

8 Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:

• untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun;
• untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 1O (sepuluh) tahun;
• untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun;
• untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun;
• untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun;
• untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun;
• untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
• untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu yang terintegrasi dengan kegiatan Pengolahan industri di dalam negeri paling lama 2O (dua puluh) tahun. 9 Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Pemegang IUP dapat diberikan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan oleh Menteri. (21 Perpanjangan waktu kegiatan Esplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan dengan disertai pemenuhan persyaratan.

(3) Persyaratan . . .

SK No254178A

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

• laporan kegiatan Eksplorasi yang telah dilakukan termasuk kendala teknis atau sosial selama pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
• dilakukan dalam rangka penyelesaian perizinan lain yang diperlukan;
• telah mempersiapkan mobilisasi sarana atau prasarana yang diperlukan;
• rencana kegiatan dan anggaran biaya Eksplorasi di seluruh WIUP; dan
• menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah.

(4) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan

Eksplorasi diajukan kepada Menteri paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berakhir.

(5) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan

jangka waktu kegiatan Eksplorasi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

harus disampaikan kepada pemegang IUP paling lambat sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir. mengenai pemberian jangka l7l Ketentuan lebih lanjut waltu perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi diatur dalam Peraturan Menteri.

1O. Ketentuan . . .

SK No254179A

FRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan:

• untuk Pertambangan Mineral logam sebanyak 2 (dua) kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
• untuk Pertambangan Mineral bukan logam sebanyak 2 (dua) kali perpanjangan masing-masing 5 (lima) tahun;
• untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu sebanyak 2 (dua) kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
• untuk Pertambangan batuan sebanyak 2 (dua) kali perpanjangan masing-masing 5 (lima) tahun; dan
• untuk Pertambangan Batubara sebanyak 2 (dua) kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(2) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi yang

terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f atau terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dapat diberikan perpanjangan selama 1O (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.

(3) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi yang

terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan industri di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan. (41 Dalam hal IUP dimiliki oleh BUMN atau anak perusahaan BUMN, jangka waktu kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.

1 1. Di antara . . .

SK No254180A

1. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk menjamin kepastian berusaha di bidang

Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri dapat memberikan persetujuan perpanjangan setelah berakhirnya jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi apabila permohonan perpanjangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan dilengkapinya persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4). (21 Pemberian persetqiuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUP Mineral dan Batubara memerlukan waktu dalam rangka:

• penyelesaian perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban;
• pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara di bidang Mineral dan Batubara;
• pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Usaha Pertambangan; dan/ atau
• penyelesaian kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/ atau pascatambang.

(3) Persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya IUP tahap kegiatan Operasi Produksi.

1. Ketentuan ayat (21 Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan pengajuan:

• orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
• Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

(2) Permohonan . . .

SK No 254181 A

(21 Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR dan telah memiliki dokumen pengelolaan WPR yang ditetapkan Menteri.

(3) Dalam I (satu) WPR dapat diberikan I (satu) atau

beberapa IPR.

(4) Pemohon IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR.

1. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan

Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.

(2) Sebelum melakukan kegiatan Penambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR wajib menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR.

(3) Dokumen pengelolaan WPR sebagaimana dimaksud

pada ayat (2):

• dapat diusulkan dan/ atau disusun oleh Pemerintah Daerah provinsi; dan
• menjadi acuan b"8r Pemerintah Daerah provinsi setelah ditetapkan.

(4) Rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 paling sedikit memuat:

• metode Penambangan;
• peralatan dan perlengkapan yang digunakan;
• jadwal kerja;
• kebutuhan personil; dan
• biaya atau permodalan.

(5) Pemerintah Daerah provinsi melakukan:

• pembinaan kepada pemegang IPR dalam pen1rusunan rencana penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
• pembinaan dan pengawasan atas IPR yang telah diterbitlan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan . . .

SK No254t82A

FRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) WIUPK terdiri atas WIUPK Mineral logam atau WIUPK

Batubara. pada l2l Pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud ayat (l) dilakukan oleh Menteri dengan cara prioritas melalui penawaran kepada:

• BUMN;
• BUMD;
• Koperasi;
• Badan Usaha kecil dan menengah;
• BUMN, BUMD dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan akses Pendidikan tinggi bagi Masyarakat serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi; atau
• Badan Usaha yang dimiliki Organisasi Kemasyarakatan keagamaan.

(3) Penawaran kepada BUMN dan BUMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan secara bersamaan dengan dikoordinasikan oleh Menteri. (41 Pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan cara lelang kepada Badan Usaha swasta.

1. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 75A, Pasal 75B, Pasal 75C, Pasal 75D,

Pasal 75E, Pasal 75F, dan Pasal 75G sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1) Menteri menetapkan WIUPK Mineral logam atau

WIUPK Batubara untuk diberikan dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (21. (21 Pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

• perrnohonan . . . SK No 254183 A

PRESIDEN

• pernohonan pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara;
• verifikasi kriteria dan persyaratan administratif, teknis, dan/ atau pernyataan komitmen; dan
• persetqiuan pemberian prioritas dari Menteri.

(3) Pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK

Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan setelah dipenuhinya persyaratan dan kriteria secara lengkap dan benar.

Pasal 75El

Permohonan pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75A ayat (2) huruf a dilakukan melalui Sistem oss.

Verifikasi kriteria administratif, kriteria teknis, dan pernyataan komitmen bagi pemberian WIUPK dengan cara prioritas untuk:

• Koperasi;
• Badan Usaha kecil dan menengah;
• Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan; dan
• BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bag' Masyarakat serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, dilakukan oleh Menteri.

Kriteria, persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75A ayat (1) huruf b meliputi:

• untuk Koperasi meliputi:

1. memiliki wilayah keanggotaan dan kedudukan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten / kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
2. memiliki . . . SK No254184A

PRESIDEN

26

1. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan
2. merupakan Koperasi yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam database Koperasi.

• untuk Badan Usaha kecil dan menengah meliputi: 1 Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas;

1. berada dalam 1 (satu) kabupaten/ kota yang sama dengan lokasi WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara;
2. pemegang saham Badan Usaha merupakan warga negara Indonesia yang berada dalam 1 (satu) kabupaten / kota yang sama dengan lokasi WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara;
3. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan
4. merupakan Badan Usaha kecil dan menengah yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam database Badan Usaha kecil dan menengah.

• untuk Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan meliputi:

1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal;
2. saham Badan Usaha dimiliki paling sedikit 67% (enam puluh tujuh persen) oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang terdaftar dalam sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
3. dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang lingkup kegiatannya secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Organisasi Kemasyarakatan;
4. dimiliki oleh Organisasi keagamaan yang mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup, serta memelihara norrna, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam Masyarakat; dan
5. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan
6. merupakan . . .

SK No254185A

1. merupakan Badan Usaha yar:;g dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam database Badan Usaha.

• untuk BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi Masyarakat serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi meliputi:

1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal;
2. memiliki pengalaman di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan dan memiliki pengalaman di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara; dan
3. bersedia memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi melalui perjanjian kerja sama, yang paling sedikit memuat:

• ruang lingkup kerja sama;
• ketentuan mengenai pemberian sebagian keuntungan untuk kepentingan perguruan tinggi paling sedikit sebesar 6O% (enam puluh persen) dari keuntungan bersih pemegang IUPK yang diberikan secara prioritas sejak berproduksi dan telah diaudit oleh akuntan publik;
• hak dan kewajiban para pihak;
• jangka waktu perjanjian berdasarkan masa berlaku IUPK; dan
• mekanisme penyelesaian sengketa.
• untuk BUMD yang bekerja sama dengan perguruan tinggi meliputi:

1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal;

2. memiliki modal awal yang mencukupi untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan;

3. memiliki komitmen untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikat kompetensi;

4. memiliki . . .

SK No254186A

PRESIDEN

1. memiliki pengalaman di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan dan memiliki penqalaman di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara; dan
2. bersedia memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi melalui perjanjian kerja sama, yErng paling sedikit memuat:

• ruang lingkup kerja sama;
• ketentuan mengenai pemberian sebagian keuntungan untuk kepentingan perguruan tinggi paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari keuntungan bersih pemegang IUPK yang diberikan dengan cara prioritas sejak berproduksi dan telah diaudit oleh akuntan publik;
• hak dan kewajiban para pihak;
• jangka waktu perjanjian berdasarkan masa berlaku IUP; dan
• mekanisme penyelesaian sengketa.
• perguruan tinggi yang melakukan kerja sama dengan BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e, harus memenuhi kriteria:

1. perguruan tinggi atau beberapa perguruan tinggi yang berada dalam 1 (satu) provinsi dengan lokasi WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dalam rangka untuk peningkatan kemandirian dan keunggulan; atau
2. perguruan tinggi lainnya yang berada di luar provinsi lokasi WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara sepanjang telah terpenuhinya seluruh kerja sama perguruan tinggi dalam suatu provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

• ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan keuntungan bersih oleh perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kemandirian dan keunggulan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan menteri yang sub urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan di bidang pendidikan.

Pasal 75E. . .

SK No254187A

FRESIDEN

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75C, Menteri menerbitkan persetujuan pemberian WIUPK Mineral logam dan WIUPK Mineral Batubara dengan cara prioritas melalui Sistem OSS.

(1) Luas WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara

untuk Koperasi dan Badan Usaha kecil dan menengah diberikan:

• paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUPK Mineral logam; atau
• paling luas sebesar 2.5O0 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUPK Batubara. (21 Luas WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara untuk Badan Usaha yang dimiliki Organisasi Kemasyarakatan keagamaan, diberikan:
• paling luas 25.0O0 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUPK Mineral logam; atau
• paling luas 15.O00 (lima belas ribu) hektare untuk WIUPK Batubara.

(3) Luas WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara

untuk BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta yang bekerjasama dengan pergunran tinggi, diberikan:

• paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUPK Mineral logam; atau
• paling luas 15.0O0 (lima belas ribu) hektare untuk WIUPK Batubara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan

Pasal 75F diatur dalam Peraturan Menteri.

1. Ketentuan . . .

SK No254188A

FRESIDEN

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 di.ubal: sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Sebelum dilakukan lelang WIUPK Mineral logam atau

WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (1), Menteri

mengumumkan secara terbuka WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender atau paling cepat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. (21 Pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan paling sedikit:

• dimuat dalam I (satu) media cetak lokal dan/ atau 1 (satu) media cetak nasional; dan/ atau
• di kantor atau melalui laman resmi kementerian yang urusan pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara.

1. Ketentuan Pasal 83A dihapus.
2. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yalni Pasal 91A dan Pasal 9lEl sehingga berbunyi sebagai berikut:

BUMN, BUMD, Koperasi, atau Badan Usaha penerima WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 ayal (2) menqajukan permohonan IUPK kepada

Menteri melalui Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91B...

SK No254189A

PRESIDEN

Pasal 9lB

Permohonan IUPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9lA untuk:

• BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara secara prioritas wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
• Koperasi wajib mengajukan permohonan penerbitan IUPK dengan memenuhi persyaratan:

1. administratif rneliputi:

• surat permohonan
• NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara;
• susunzrn pengurus Koperasi; dan
• daftar anggota Koperasi;

1. teknis meliputi:

• daftar tenaga kerja di bidang Pertambangan; dan
• surat pernyataan dari pengurus Koperasi mengenai kepemilikan ahli Pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman

1. lingkungan meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. finansial meliputi:

• bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
• bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi; dan
• surat keterangan fiska1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
• Badan Usaha kecil dan menengah wajib mengajukan permohonan penerbitan IUPK dengan memenuhi persyaratan:

1. administratif meliputi:

• surat permohonan; b)NrB. . .

SK No254190A

PRESIDEN

• NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara;
• susunan pengurus; dan
• daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha.

1. teknis meliputi:

• daftar .tenaga kerja di bidang Pertambangan; dan
• surat pernyataan dari pengurus mengenai kepemilikan ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman.

1. lingkungan meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. frnansial meliputi:

• bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
• bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi; dan
• surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi dapat

melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Menteri.

(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan setelah pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan:

• administratif;
• teknis;
• lingkungan; dan
• finansial.

(3) Pemegang . . .

SK No254l9l A

PRESIDEN

(3) Pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi sebelum

mengajukan peningkatan tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan rencana pengembangan seluruh wilayah untuk mendapatkan persetqiuan Menteri. (41 Rencana pengembangan seluruh wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:

• jumlah dan lokasi sumber daya dan/ atau cadangan yang diperuntukkan untuk kegiatan Penambangan sampai dengan masa perpanjangan;
• rencana kegiatan Operasi Produksi;
• rencana pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang;
• rencana investasi dan pembiayaan; dan
• rencana pemanfaatan wilayah di dalam WIUPK yang digunakan untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan dan/atau menjamin terpenuhinya aspek lingkungan dan keselamatan Pertambangan.

1. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (21 huruf b meliputi:

• rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui oleh Menteri yang memuat paling sedikit peta dan koordinat batas wilayah;
• laporan lengkap Eksplorasi; dan
• laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri.

2 1. Di antara . . .

SK No254192A

PRESIDEN

1. Di antara Pasal lO9 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal l09A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk menjamin kepastian berusaha di bidang

Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri dapat memberikan persetujuan perpanjangan setelah berakhirnya jangka waktu IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi apabila permohonan perpanjangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (41 dan dilengkapinya persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (6). (21 Pemberian persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan apabila pemegang IUPK memerlukan waktu dalam rangka:

• penyelesaian per2inan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban;
• pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara di bidang Mineral dan Batubara;
• pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Usaha Pertambangan; dan/ atau
• penyelesaian kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/ atau pascatambang.

(3) Persetqjuan perpanjangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.

1. Ketentuan ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) Pasal 119 diubah dan di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (9a) sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

(1) Permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/Perjanjian perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 harus memenuhi persyaratan:

• administratif;
• teknis;
• lingkungan; dan
• finansial.

(2) Persyaratan . . .

SK No 254193 A

FRESIDEN

(21 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• surat permohonan;
• NIB; dan
• susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat Badan Usaha dari pemegang KK atau PKP2B.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem OSS.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf b meliputi:

• rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetqiui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah;
• rencana Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara yang telah disetujui bagi pemegang PKP2B;
• neraca sumber daya dan cadangan; dan
• rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK. (s) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
• persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

(6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d meliputi:

• laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
• bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; dan
• surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(7) Menteri...

SK No254194A

PRESIDEN

(71 Menteri melakukan evaluasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh pemegang KK dan PKP2B dalam permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Pe{anjian.

(8) Selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (7), Menteri melakukan evaluasi terhadap kinerja pengusahaan Pertambangan pemegang KK dan PKP2B.

(9) Evaluasi kinerja pengusahaan Pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan terhadap:

• aspek pengusahaan yang terdiri atas:

1. kinerja produksi;
2. kinerja keuangan;
3. kinerja pelaporan;
4. kinerja pemasaran;
5. kinerja pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat; dan
6. kinerja tingkat komponen dalam negeri dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

• aspek teknis dan lingkungan yang terdiri atas:

1. pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang;
2. penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
3. konservasi Mineral dan Batubara;
4. keselamatan Pertambangan;
5. pengelolaan teknis Pertambangan; dan
6. standardisasi dan usaha Jasa Pertambangan.

• aspek keuangan yang terdiri atas: f . iuran tetap;

1. iuran produksi;
2. Penjualan hasil tambang; dan
3. pajak.

(9a) Selain . . .

SK No254195A

PRES!DEN

(9a) Selain pemenuhan persyaratan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9), permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 harus dilengkapi hasil audit lingkungan oleh pihak lain yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan mekanisme Sistem OSS.

(10) Menteri memberikan persetujuan permohonan IUPK

sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan evaluasi terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya tahap kegiatan Operasi Produksi KK dan PKP2B,

(11) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai

Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan evaluasi terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(12) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

harus disampaikan kepada pemegang KK dan PKP2B disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya tahap kegiatan Operasi Produksi KK dan PKP2B.

1. Di antara Pasal 12O dan Pasal 121 disisipkan 1 (satu) pasal, yalni Pasal 12OA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12OA

(1) Untuk menjamin kepastian berusaha di bidang

Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri dapat memberikan persetqjuan perpanjangan setelah berakhirnya jangka waktu IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tahap kegiatan Operasi Produksi apabila perrnohonan perpanjangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2O ayat (3) dan dilengkapinya persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 120 ayat (4).

(2) Pemberian . . .

SK No254196A

(21 Pemberian persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian memerlukan waktu dalam rangka:

• penyelesaian perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban;
• pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara di bidang Mineral dan Batubara;
• pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Usaha Pertambangan; dan/ atau
• penyelesaian kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/ atau pascatambang.

(3) Persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) diberikan paling lama I (satu) tahun setelah berakhirnya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tahap kegiatan Operasi Produksi.

1. Di antara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 126A dan Pasal 126E! sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan perrnohonan perubahan rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui paling banyak 1 (satu) kali dengan ketentuan:

• menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan lebih ramah lingkungan dari kegiatan Pengolahan dan/ atau Permurnian dan/ atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebelumnya;
• jangka waktu penyelesaian fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam dan/atau Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara yang ditetapkan oleh Menteri; dan
• sumber bahan baku untuk kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara dari hasil penambangan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian Batubara.

(2) Permohonan...

SK No254197A

(21 Permohonan perubahan rencana pengembangan seluruh wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

• surat permohonan; dan
• kajian perubahan rencana pengembErngan seluruh wilayah.

(3) Permohonan perubahan rencana pengembangan

seluruh wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perluasan dan penciutan WIUPK yang dimohonkan oleh pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian.

(U Pemegang SIPB wajib men5rusun dan menyampaikan rencana Penambangan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri. (21 Rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek teknis paling sedikit:

• informasi cadangan;
• rencana Penambangan selama jangka waktu SIPB;
• rencana pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang; dan
• rencana pengelolaan keselamatan Pertambangan.

(3) Pemegang SIPB dilarang melakukan kegiatan

Penambangan sebelum mendapatkan persetu-juan:

• rencana Penambangan dari Menteri; dan
• lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Dalam hal Pemegang IUP atau IUPK menggunakan IUJP wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/ atau nasional. Pertambangan sebagaimana l2l Perusahaan Jasa dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pertambangan dengan jenis usaha di bidang:

• Penyelidikan Umum;
• Eksplorasi;
• Studi Kelayakan;
• Konstruksi Pertambangan;
• Pengangkutan;
• lingkungan Pertambangan;
• reklamasi dan pascatambang;
• keselamatan Pertambangan
• Penambangan; dan/atau
• Pengolahan.

(3) Kegiatan. . .

SK No2542464

SIDEN INDONESIA

-4t-

(3) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

• konsultasi;
• perencanaan; dan
• pelaksanaan. (41 Kegiatan konsultasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha dalam bentuk sertifikat standar (21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf b.

(5) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf h.

(6) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal

danlata:u nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

• kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan Jasa Pertambangan pada wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan provinsi sekitar; dan
• status perusahaan Jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.

(7) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi

Produksi hanya dapat menyerahkan kegiatan Penambangan pada penggalian endapan Mineral aluvia-l kepada pemegang IUJP dengan status perusahaan penanaman modal dalam negeri yang diterbitkan oleh gubernur setempat.

(8) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa

Pertambangan lokal dan/ atau nasional seba ga is1s114 dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.

(9) Penggunaan . . .

SK No254200A

FRESIDEN

(9) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan yang

berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila tidak ada perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/ atau nasional yang mampu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemegang IUP atau IUPK.

(10) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan oleh

pemegang IUP atau IUPK wajib dilakukan berdasarkan kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparansi, dan kewajaran.

(11) Penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang berkontrak.

(12) Dalam melaksanalan kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara, pemegang IUJP wajib mendasarkan pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

1. Di antara Pasal 137 dan Pasal 138 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 137A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l37A

(1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak

perusahaan dan/ atau afiliasinya dalam bidang usaha Jasa Pertambangan di Wilayah Usaha Pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada l2l ayat (1) dilakukan apabila:

• tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan sejenis di wilayah tersebut;
• tidak ada perusahaan Jasa Pertambangan yErng mampu; atau
• tidak ada perusahaan Jasa Pertambangan yang berminat.

(3) Penggunaan anak perusahaan dan/ atau afiliasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi asas kepatutan, transparansi, dan kewajaran.

(4) Ketentuan . . .

SK No254201A

FRESIDEN

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permohonan persetqjuan penggunaan anak perusahaan dan/ atau afiliasi diatur dalam Peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/ atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dapat memberikan sebagian pekerjaan usaha Jasa Pertambangan yang didapatkan kepada perusahaan Jasa Pertambangan lain berdasarkan persetujuan pemegang IUP atau IUPK. berbadan l2l Perusahaan Jasa Pertambangan yang hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing yang telah pekerjaan dari pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (8), wajib memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkan kepada perusahaan Jasa Pertambangan lokal/ nasional.

(3) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/ atau nasional sebagai kontraktor serta tenaga kerja lokal/ nasional. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembagian sebagran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

1. Di antara Pasal 138 dan Pasal 139 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal l38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam ha1 pemegang IUP atau IUPK menggunakan

perusahaan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

(2) Tanggung. . .

SK No 254202 A

PRESIDEN

(21 Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• pemilihan perusahaan Jasa Pertambangan;
• penyusunan kontrak kerja;
• pelaksanaan pekerjaan; dan
• risiko yang ditimbulkan dari perusahaan Jasa Pertambangan yang tidak berkontral secara langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.

(3) Pemegang IUP atau IUPK wajib melakukan

pembinaan dan pengawasan untuk menjamin pemenuhan kewajiban perusahaan Jasa Pertambangan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Di antara Pasal 146 dan Pasal 147 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 146A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1464.

(1) Dalam hal eks WIUP dan eks WIUPK telah memenuhi

kriteria untuk diusahakan kembali wilayahnya melalui mekanisme:

• lelang WIUP dan WIUPK Mineral logam dan Batubara;
• pemberian prioritas WIUP dan WIUPK Mineral logam dan Batubara;
• permohonan WIUP Mineral bukan logam dan batuan; atau
• perluasan WIUP atau WIUPK Mineral logam dan Batubara, eks Pemegang WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dokumen rencana reklamasi dan/ atau pascatambang yang telah disetujui sampai dengan IUP, IUPK, atau penyesuaian perluasan WIUP atau WIUPK dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan reklamasi. (21 Pelaksanaan reklamasi dan/ atau pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) pada eks WIUP dan eks WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pihak yang mengusahakan kembali.

1. Ketentuan . . . SK No 254203 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi

Produksi wajib memenuhi kebutuhan Mineral dan/ atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. (21 Sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.b. penyediaan energi;

• pupuk; dan
• industri strategis nasional.

(3) Kewajiban pengutamaan pemenuhan kebutuhan

BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan Batubara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ ekspor. (41 Menteri menetapkan jumlah kebutuhan Mineral dan Batubara di dalam negeri berdasarkan kebutuhan BUMN pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Untuk menjamin pasokan bahan baku Mineral bagi

industri strategis di dalam negeri dan meningkatkan perekonomian, pertahanan dan keamanan nasional, serta dalam rangka optimalisasi hilirisasi Mineral di dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pengaturan khusus terkait tata kelola Mineral kritis dan Mineral strategis.

1. Ketenhran . . .

SK No254204A

I'RESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

1. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi

Produksi dapat melakukan Penjualan Mineral dan Batubara yang meliputi:

• penjualan di dalam negeri dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (21 dan ayat (3); dan
• penjualan ke luar negeri. (21 Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Penjualan ke luar negeri komoditas Mineral yang diproduksi setelah:
• memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/ atau Pemurnian; dan
• terpenuhinya kebutuhan bahan baku Pengolahan danlatau Pemurnian Mineral dalam negeri dan industri strategis lainnya bagi komoditas Mineral logam.

(3) Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi

Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan Penjualan ke luar negeri komoditas Batubara yang diproduksi setelah adanya konfirmasi atas terpenuhinya kebutuhan Batubara dalam negeri terutama kebutuhan BUMN pada sektor sebasaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dan ayat (3) serta dengan mempertimbangkan ketahanan energi nasional. (41 Menteri melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

1. Di antara . . .

SK No254205A

1. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 178A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam pengelolaan Usaha

Pertambangan oleh pemegang IUP dan pemegang IUPK, gubernur harus menyusun dan menetapkan cetak biru (blue prinq pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan bupati/wali kota. (21 Gubernur dalam menyusun cetak biru (blue prinfl pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(3) Cetak biru (blue prinq pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

• indeks pembangunan manusia provinsi dan/ atau kabupaten/kota setempat;
• kondisi ekonomi Masyarakat sekitar tambang;
• kondisi sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat sekitar tambang;
• kondisi kelembagaan komunitas Masyarakat sekitar tambang; dan
• kondisi infrastruktur sekitar tambang.

1. Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Pemegang IUP dan IUPK wajib menJ^rsun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada cetak biru (blue pint) yang ditetapkan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana...

SK No2542064

FRESIDEN

(21 Rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menjadi acuan pemegang IUP dan IUPK dalam penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat tahunan dalam dokumen RKAB.

(3) Dalam hal gubernur belum menetapkan cetak biru

(blue printl sslagaim4ns dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dan IUPK tetap wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan dengan mengacu:

• rencana pembangunan jangka menengah daerah;
• hasil pemetaan sosial; dan
• hasil konsultasi publik.

(4) Rencana induk program pengembangan dan

pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan:

• Menteri;
• Pemerintah Daerah; dan
• Masyarakat, yang terdiri atas:

1. Masyarakat lokal; dan/ atau
2. Masyarakat adat.

(5) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan d€rna

untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.

1. Ketentuan Pasal l8O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal l8O

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib men5rusun program

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2lyarrg terdiri atas:

• program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
• pelibatan Masyarakat lokal dan/ atau Masyarakat adat yang berada di sekitar WIUP dan WIUPK dalam kegiatan Pertambangan; dan
• program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

(2) Alokasi...

SK No2542074

(21 Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikelola langsung oleh pemegang IUP dan IUPK.

1. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Apabila pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang

telah berakhir jangka waktunya atau dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (l):

• tidak mengajukan permohonan Penjualan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 183 ayat (6); atau

• telah mengajukan permohonan Penjualan namun tidak disetujui oleh Menteri, Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara oleh Menteri. (21 Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (l) dapat disetqjui namun terdapat perbedaan antara penghitungan jumlah produksi dalam laporan produksi dan Penjualan dengan hasil evaluasi pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 183 ayat (4), selisih Mineral atau Batubara yang

berada pada fasilitas penimbunan ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara oleh Menteri.

(3) Penyelesaian Mineral atau Batubara yang telah

ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilakukan penjualan melalui le1ang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan lelang Mineral logam atau Batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:

• lelang diqjukan oleh Menteri kepada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang; b.hasil ... SK No254208A

FRESIDEN

• hasil lelang dicatatkan sebagai penerimaan bukan pajak sektor energi dan sumber daya mineral; dan
• hasil lelang termasuk memperhitungkan pembayaran iuran produksi yang akan dilakukan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Mineral yang dilelang merupakan Mineral

bukan logam atau batuan, pemenuhan pajak daerah atau penerimaan lainnya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Mineral

atau Batubara menjadi barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelesaian Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 185 diubah sehingga Pasal 185 berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 185

(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk

Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO ayat (l), Pasal 13 ayat (l) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (21, Pasa1 51 ayat (21, Pasal 65 ayat (1) dan ayat(21, Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasa772 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3),

Pasal 1O5 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 1O7

ayat (21, Pasal 118 ayat (2) dan ayat (41, Pasal 124,

Pasal 132 ayat (1), Pasal 137 ayat (1), ayat (1O), dan

ayat (12), Pasal 37A ayat (3), Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 138A ayat (3), Pasal 145 ayat (3),

Pasal 146 ayat (3), Pasal 146A ayat (1), Pasal 147

ayat (l) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (l), Pasal 159 ayat (1),

Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan

ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1),

Pasal 173. . .

SK No254209A

Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175

ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat l2l,

Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1), ayat (3),

ayat (41, dan ayat (5), Pasal l8O ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• peringatantertulis;
• penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
• pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5l ayat (2) huruf b dan Pasal lO7 ayat (2) huruf b dikenai denda. (41 Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

1. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (21 huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

• pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

• hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;

• kegiatan . . . SK No254210A

PRESIDEN

• kegiatan penambangan oleh pemegang SIPB tanpa memiliki rencana penambangan yang telah disetujui oleh Menteri; atau
• pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Di antara BAB XXI dan BAB XXII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XXIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIA

1. Di antara Pasal 188 dan Pasal 189 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yalni Pasal 188A, Pasal 1888, Pasal 188C,

Pasal 188D, Pasal 188E, Pasal 188F, dan Pasal 188G

sehinega berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP, IUPK, SIPB atau IPR wajib

menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada negara apabila IUP, IUPK, SIPB, atau IPR dicabut atau berakhir jangka waktunya. (21 WIUP, WIUPK, atau WPR atas IUP, IUPK, SIPB, atau IPR yang dicabut ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada negara dan berdasarkan hasil evaluasi Menteri dapat ditawarkan kepada Badan Usaha, BUMN, BUMD, Koperasi, atau perusahaan perseorangan sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Dalam hal eks Pemegang:

• IUP;
• IUPK;
• SIPB; atau
• IPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (l), melakukan kegiatan penambangan tanpa izin setelah berakhirnya jangka waktu atau dicabutnya izin dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1888. . .

SK No2542llA

PRESIDEN

53

Pasal 188El

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri

dapat mengelola sebagian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (21 Besaran seb"g€m penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen) dari realisasi penerimaan negara bukan pajak setiap tahun.

(3) Pengelolaan seb"gian penerim€ran negara bukan

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

• percepatan pembangunan infrastruktur di sektor energi dan sumber daya mineral;
• dukungan pelaksanaan operasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan di sektor energi dan sumber daya mineral; dan/ atau
• peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral.

(l) Pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4o/o (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. (21 Bagian Pemerintah Daerah sebesar 60/o (enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perhitungan pengalian keuntungan bersih pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh auditor independen atau kantor akuntan publik yang terdaftar setelah dikurangi pajak penghasilan badan.

(3) Bagian . . .

SK No254212A

PRESIDEN

(3) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disetorkan langsung oleh pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kepada Pemerintah Daerah provinsi setiap tahun sejak berproduksi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan,

pelaporan, dan pembayaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Ketentuan mengenai kewajiban dalam pengalihan kepemilikan saham dan divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Pasal 72, Pasal 147, dan Pasal 148 serta hak dalam

melakukan Penjualan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang KK dan PKP2B. Pasal l88E

(1) Pemegang IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan

Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah diberikan persetqjuan wilayah di luar WIUP atau WIUPK untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan dapat mengembalikan wilayah penunj€rng kepada negara jika sudah tidak dipergunakan. (21 Pemegang IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian harus memastikan pada wilayah penunjang yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat bukaan lahan bekas kegiatan Penambangan.

(3) Dalam hal IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan

Operasi Kontrak/Perjanjian berakhir, persetqjuan wilayah di luar WIUP atau WIUPK untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan yang telah diberikan dinyatakan berakhir.

(4) Ketentuan . . .

SK No 254213 A

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian wilayah di luar WIUP atau WIUPK untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(l) Pemegang IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat menggunakan sarana penunjang untuk mendukung kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. pada l2l Sarana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian atau bekerja sama untuk penggunaannya dengan:

• pemeg€rng IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Pedanjian; atau
• pihak lain.

(3) Dalam melaksanakan Kerjasama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian dapat melakukan perjanjian pemanfaatan penggunaan sarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perjanjian pemanfaatan sarana penunjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penunjang

kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 188G. . .

SK No254214A

FRESIDEN

(1) Dalam rangka mempertimbangkan keterbatasan

cadangan, pemanfaatan, dan kebutuhan dalam negeri, pemberian Perizinan Berusaha termasuk pembinaan dan pengawasan atas Perainan Berusaha untuk komoditas Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang bersifat kritis atau strategis dari Pemerintah Daerah provinsi dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat. (21 Penentuan komoditas Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang bersifat kritis atau strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

1. Di antara Pasal 199 dan Pasal 2O0 disisipkan 1O (sepuluh) pasal, yakni Pasal 199A, Pasal 1998, Pasal 199C,

Pasal 199D, Pasal 199E, Pasal 199F, Pasal 199G,

Pasal 199H, Pasal 199I, dan Pasal 199J sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1) ruP yang diterbitkan sebelum berlakunya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara. (21 Tumpang tindih Sebagian atau seluruh WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang dikeluarkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk komoditas Pertambangan yang sama;
• tumpang tindih WIUP dengan IUP yang masih berlaku; atau
• tumpang tindih IUP dengan IUP lain yang dikeluarkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk komoditas Pertambangan yang sarna.

(3) Dalam . . .

SK No254215A

FRESIDEN

(3) Dalam rangka akuntabilitas dan kepastian hukum

Usaha Pertambangan, Menteri menyampaikan keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan memberikan kesempatan kepada Badan Usaha untuk menyampaikan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pencabutan IUP. (41 Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:

• data dukung tidak terdapat tumpang tindih wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
• bukti kepemilikan atau penguasaan lahan pada WIUP;
• bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
• persetujuan RKAB;
• sertifikat clean and clear yang telah diterbitkan atas nama Badan Usaha; dan
• perizinan pelaksanaan yang diterbitkan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan usaha.

(5) Terhadap ketetapan pencabutan IUP dan

pengembalian kepada negara bersifat frnal dan mengikat apabila evaluasi terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak atau penyampaian keberatan diajukan melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Terhadap IUP, IUPK, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

(1) Terhadap IUP, IUPK, IPR, dan SIPB yang diterbitkan

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tidak memenuhi kewajiban danl atau tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruh atau sebagian wilayahnya dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai dengan hasil evaluasi Menteri. wilayah l2l Dalam rangka penataan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi terhadap pemegang IUP, IUPK, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan:

• penciutan wilayah; atau
• pencabutan IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

(4) Penciutan . . .

SK No254217A

PRESIDEN

(4) Penciutan wilayah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan:

• tumpErng tindih sebagian wilayah yErng sama komoditasnya;
• terdapat pergeseran koordinat wilayah sesuai dengan pemutakhiran sistem informasi geografis; dan/atau
• tidak memanfaatkan secara optimal wilayah yang dimiliki.

(5) Pencabutan IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan

Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:

• tidak melakukan kegiatan Pertambangan sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
• melakukan kegiatan Penambangan tanpa adanya persetqiuan RKAB;
• dokumen penzinan atau persetujuan yang diberikan; dan/atau
• melakukan kegiatan Penambangan di luar wruP/wruPK.

(6) Pencabutan IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan

Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak meniadakan kewajiban yang harus dipenuhi dan/ atau ketentuan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. kemanfaatan dan nilai l7l Untuk menjaga tata kelola, ekonomis dari penciutan atau pencabutan IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan pengelolaan oleh Menteri melalui Badan Usaha yang ditunjuk yang bekerja sama dengan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang Mineral dan Batubara di lingkungan kementerian yang urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(8) Ketentuan. . .

SK No254218A

FRESIDEN

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penciutan

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengelolaan dan penunjukan oleh Menteri dan mekanisme kerja sama unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

terhadap pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki lebih dari I (satu) IUP dapat dilakukan penggabungan WIUP dengan menerbitkan IUP Baru berdasarkan hasil evaluasi Menteri, apabila:

• WIUP-nya memiliki komoditas sama; dan
• tahapan kegiatan yang sama. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

untuk menjamin kepastian berusaha di bidang pertambangan Mineral logam dan Batubara, dalam hal terdapat permohonan perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang melebihi batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, dapat diproses permohonan perpanjangannya sepanjang memenuhi kriteria:

• memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4); dan
• merupakan IUP hasil banding administratif atas pencabutan dan penataan IUP yang dilakukan oleh tim satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi. (21 Persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama I (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 199G...

SK No254219A

FRESIDEN

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

untuk menjamin kepastian berusaha di bidang Pertambangan Mineral logam dan Batubara, dalam hal terdapat permohonan perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum berakhirnya jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, dapat diproses perpanJangannya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4). l2l Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi memerlukan waktu dalam rangka:

• penyelesaian perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban;
• pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara di bidang Mineral dan Batubara;
• pembanguna.n sarana dan prasarana penunjang kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
• penyelesaian kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/ atau pascatambang.

(3) Persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan paling lama I (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

ruP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau IPR yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dijamin tidak dilakukan perubahan pemanfaatan ruang atau kawasan.

(2) Dalam hal Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan, kegiatan Usaha Pertambangan Minera-l logam dan Batubara yang tetah mendapatkan IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau IPR tetap dapat dilakukan sampai dengan masa berlakunya habis beserta perpanjangan pertama dan kedua.

(3) Dalam . . .

SK No254220A

FRESIDEN

(3) Dalam rangka percepatan hilirisasi yang terintegrasi,

dapat dilakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan Pertambangan menjadi kawasan industri, Menteri menyampaikan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP atau WIUPK yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dilakukan penyesuaian pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penyesuaian jangka waktu tahap kegiatan Operasi Produksi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jum

(1) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara dapat mengajukan permohonan perubahan rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah disetujui paling banyak 1 (satu) kali sebelum jangka waktu penyelesaian Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan ketentuan:

• menghasilkan produk Batubara yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan lebih ramah lingkungan dari kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan sebelumnya;
• rencana Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara yang ditetapkan oleh Menteri; dan
• sumber bahan baku untuk kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara dari hasil penambangan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian Batubara. (21 Permohonan perubahan rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
• surat permohonan; dan
• kajian perubahan rencana Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

1. Ketentuan . . .

SK No254198A

PRES!DEN

1. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/ Perjanjian yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk komoditas tambang Batubara dapat mengajukan permohonan perubahan rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara paling banyak 1 (satu) kali sebelum jangka waktu penyelesaian Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan ketentuan:

• nilai investasi tidak turun dalam batas kewajaran;

• sesuai . . . SK No254216A

FRESIDEN

• sesuai dengan jangka waktu rencana Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara yang telah disetujui oleh Menteri; dan
• tidak mengubah sumber bahan baku. (21 Permohonan perubahan rencana dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pating sedikit memuat:
• surat permohonan; dan
• kajian perubahan rencana Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.