Permen UMKM No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN
CARA PEMBERIAN PRIORITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI USAHA, MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26C huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk
memberikan kepastian hukum pelaksanaan verifikasi
kriteria administratif terhadap badan usaha kecil dan
menengah dalam mengajukan permohonan pemberian
wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan
batubara dengan cara pemberian prioritas, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi
Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan
Permohonan
Wilayah
Izin
Usaha
Pertambangan
Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian
Prioritas;
b.
bahwa untuk menyederhanakan proses verifikasi
kriteria administratif permohonan wilayah izin usaha
pertambangan mineral logam dan batubara dengan
cara pemberian prioritas, perlu mengubah Peraturan
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4
Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan
Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara
dengan Cara Pemberian Prioritas;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun
2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135); 6. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393); 7. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008); 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 944); 9. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1048);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1048) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Verifikasi Kriteria Administratif terhadap Badan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengajukan permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas. (2) Pelaksanaan Verifikasi Kriteria Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan mekanisme pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas bagi Badan Usaha Kecil dan Menengah.
- Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1)
Menteri
melakukan
Verifikasi
Kriteria
Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 melalui Sistem OSS.
(2)
Menteri mendelegasikan pelaksanaan Verifikasi
Kriteria Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Deputi.
(2a) Dalam
pelaksanaan
Verifikasi
Kriteria
Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri membentuk tim verifikasi.
(2b) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diketuai oleh Deputi.
(3)
Deputi melakukan Verifikasi Kriteria Administratif
Badan
Usaha
Kecil
dan
Menengah
secara
terintegrasi dalam:
a.
sistem administrasi hukum dan perpajakan;
b.
Sistem OSS; dan
c.
sistem informasi database usaha mikro, kecil,
dan menengah.
(4)
Verifikasi
Kriteria
Administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.
kesesuaian informasi dan data pada sistem
terintegrasi; dan
b.
pernyataan
kesanggupan
dan
kesediaan
menjalankan Program Kerja Pengembangan
Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate
Business Responsibility).
(5)
Format pernyataan kesanggupan dan kesediaan
menjalankan
Program
Kerja
Pengembangan
Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate
Business Responsibility) sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 Kriteria Badan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan batasan: a. badan usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
b. badan usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7 (1) Verifikasi Kriteria Administrasi terhadap legalitas dan kriteria Badan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan untuk memastikan kesesuaian data. (2) Verifikasi Kriteria Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (3) Alur proses Verifikasi Kriteria Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) dihapus, serta ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8 (1) Dihapus. (2) Dalam hal hasil pelaksanaan Verifikasi Kriteria Administratif terhadap legalitas dan kriteria Badan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menunjukkan dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Deputi mengembalikan permohonan verifikasi disertai dengan alasan pengembalian dan menyampaikan notifikasi melalui Sistem OSS. (3) Badan Usaha Kecil dan Menengah melakukan perbaikan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melalui Sistem OSS. (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak apabila: a. melebihi jangka waktu jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
b. masih terdapat ketidaksesuaian data setelah dilakukan perbaikan. (5) Badan Usaha Kecil dan Menengah yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kriteria administratif, lengkap, dan sesuai, dilanjutkan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dihapus. (7) Dihapus.
Pasal 9 dihapus.
Di antara BAB IV dan Pasal V disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IVA PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO DAN KECIL (CORPORATE BUSINESS RESPONSIBILITY)
- Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9A (1) Badan Usaha Kecil dan Menengah wajib menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) pada saat sebelum dan setelah proses produksi dimulai, terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berada di kabupaten/kota lokasi WIUP Prioritas. (2) Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) yang dilaksanakan sebelum produksi dimulai, dapat berupa kemitraan rantai pasok dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendukung kegiatan usaha Pertambangan. (3) Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) yang dilaksanakan setelah produksi dimulai, dapat berupa kemitraan rantai pasok dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendukung kegiatan usaha Pertambangan dan program pengembangan potensi ekonomi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. (4) Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran biaya tahunan Badan Usaha Kecil dan Menengah.
- Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan. (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kesesuaian dokumen administratif dengan pelaksanaan rencana Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil
(Corporate Business Responsibility) dalam pengusahaan Mineral logam dan Batubara. (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lain.
- Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 (1) Badan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan laporan atas pelaksanaan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) kepada: a. Menteri; dan b. gubernur atau bupati/walikota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Format laporan pelaksanaan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 16 dihapus, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1)
Menteri mengenakan sanksi administratif kepada
Badan Usaha Kecil dan Menengah yang tidak
melaksanakan
Program
Kerja
Pengembangan
Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate
Business Responsibility).
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
dihapus; dan/atau
c.
rekomendasi
pencabutan
IUP
Prioritas
kepada
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara.
(2a) Dalam hal Badan Usaha Kecil dan Menengah yang
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan, diberikan rekomendasi
pencabutan IUP Prioritas kepada menteri yang
menyelenggara urusan pemerintah di bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara.
(3)
Badan Usaha Kecil dan Menengah yang dikenakan
sanksi administratif berupa peringatan tertulis
dan/atau pencabutan IUP prioritas dapat mengajukan kembali permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral logam dan Batubara dengan cara pemberian prioritas.
- Lampiran Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi
Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan
Permohonan
Wilayah
Izin
Usaha
Pertambangan
Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2026
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
Œ
MAMAN ABDURRAHMAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN
2025 TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN
PRIORITAS
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN KESEDIAAN MENJALANKAN PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO DAN KECIL (CORPORATE BUSINESS RESPONSIBILITY)
A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kesediaan Menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility)
SURAT PERNYATAAN NOMOR: .............................
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: ............................................................................. Jabatan
: .............................................................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: Nama Perusahaan : ............................................................................ Nomor Badan Hukum : ............................................................................ Alamat
: ............................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa:
- Kami merupakan perusahaan yang mengajukan WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas;
- Kami berkomitmen dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang kami ajukan Rencana Program sebagaimana terlampir;
- Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) disusun dan dilaksanakan sesuai dengan potensi ekonomi daerah pada kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang kami ajukan;
- Kami berkomitmen untuk membentuk unit kerja yang akan melaksanakan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility);
- Dalam hal kami tidak melaksanakan komitmen sebagaimana dimaksud dalam angka 2, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
tempat, tanggal-bulan-tahun
Jabatan Ttd Nama jelas dan stempel perusahaan
B. Lampiran Surat Kesanggupan Menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility)
RENCANA PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO DAN KECIL (CORPORATE BUSINESS RESPONSIBILITY)
Bab I PENDAHULUAN a. Latar Belakang Memuat: Identitas UKM Pemohon WIUP Prioritas (nama badan usaha, NIB, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab kegiatan) b. Maksud dan Tujuan
Bab II PROFIL WILAYAH Memuat uraian singkat mengenai lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara prioritas (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografis) dan potensi ekonomi daerah.
Bab III RENCANA PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL Memuat uraian mengenai Rencana Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sesuai Dokumen permohonan WIUP prioritas yang memuat: a. Penerima manfaat b. Program yang dilaksanakan c. Lokasi kegiatan/program d. Waktu pelaksanaan e. Biaya f. Dampak sosial ekonomi masyarakat
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MAMAN ABDURRAHMAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN
2025 TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN
PRIORITAS
ALUR PROSES VERIFIKASI KRITERIA ADMINISTRATIF
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MAMAN ABDURRAHMAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN
2025 TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN
PRIORITAS
FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO DAN KECIL (CORPORATE BUSINESS RESPONSIBILITY)
Bab I PENDAHULUAN a. Latar Belakang Memuat: Identitas pemegang WIUP prioritas (nama badan usaha, alamat lengkap, penanggung jawab kegiatan), uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, alamat blok WIUP prioritas) b. Maksud dan Tujuan
Bab II PROFIL WILAYAH Memuat uraian singkat mengenai lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara prioritas (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografis) dan potensi ekonomi daerah. Bab III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL Memuat uraian mengenai: a. Rencana Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sesuai Dokumen permohonan WIUP prioritas b. Realisasi/Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, yang memuat:
- Penerima manfaat
- Program yang dilaksanakan
- Lokasi kegiatan/program
- Waktu pelaksanaan
- Biaya
- Dampak sosial ekonomi Masyarakat
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MAMAN ABDURRAHMAN
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26C huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk
memberikan kepastian hukum pelaksanaan verifikasi
kriteria administratif terhadap badan usaha kecil dan
menengah dalam mengajukan permohonan pemberian
wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan
batubara dengan cara pemberian prioritas, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi
Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan
Permohonan
Wilayah
Izin
Usaha
Pertambangan
Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian
Prioritas;
b.
bahwa untuk menyederhanakan proses verifikasi
kriteria administratif permohonan wilayah izin usaha
pertambangan mineral logam dan batubara dengan
cara pemberian prioritas, perlu mengubah Peraturan
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4
Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan
Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara
dengan Cara Pemberian Prioritas;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);
- Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
- Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008); 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 944); 9. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1048);
