Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan keandalan penyediaan batubara untuk kebutuhan ketenagalistrikan dan industri di dalam negeri, kegiatan pencampuran batubara pada kegiatan usaha pertambangan batubara perlu dilakukan secara akuntabel guna menjaga kualitas batubara dan penerimaan negara; b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memerlukan penyempurnaan terkait dengan kewajiban pelaporan kegiatan pencampuran batubara dan ketentuan perbaikan administratif atas evaluasi rencana kerja dan anggaran biaya, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135); 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91); 6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365); 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290); 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 743);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 743) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi pelaporan yang berisi: a. pelaksanaan atas RKAB; b. kualitas air limbah Pertambangan; c. statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya; d. statistik penyakit tenaga kerja; e. rencana dan realisasi penggunaan tenaga kerja dan biaya pelatihan tenaga kerja; f. pelaksanaan reklamasi; dan

g. audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara. (2) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi pelaporan yang berisi: a. pelaksanaan atas RKAB; b. kualitas air limbah Pertambangan; c. konservasi; d. statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya; e. statistik penyakit tenaga kerja; f. rencana dan realisasi penggunaan tenaga kerja dan biaya pelatihan tenaga kerja; g. pelaksanaan reklamasi; h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan pemasangan tanda batas; i. rencana dan realisasi pengelolaan air tambang, dan pelaksanaan pemantauan geoteknik; j. rencana dan realisasi penggunaan peralatan Pertambangan; k. audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara; l. pelaksanaan kegiatan pencampuran batubara bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara yang mendapatkan persetujuan pencampuran Batubara; m. pelaksanaan ketentuan perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara; dan n. kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan bagi pemegang IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara. (3) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: a. laporan lengkap Eksplorasi; dan b. laporan Studi Kelayakan. (4) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: a. laporan pelaksanaan pemasangan tanda batas; dan b. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi. (5) Pemegang IPR wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Gubernur yang meliputi: a. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan b. laporan pelaksanaan Operasi Produksi. (6) Pemegang SIPB wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Gubernur yang meliputi: a. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan b. laporan pelaksanaan kegiatan penambangan.
(7) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk setiap transaksi pembelian dan penjualan Mineral atau Batubara, yang meliputi: a. laporan realisasi pembelian Mineral atau Batubara; dan b. laporan realisasi penjualan Mineral atau Batubara. (8) Pemegang IUJP wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala kaidah teknik usaha jasa pertambangan setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Menteri atau Gubernur sesuai

dengan kewenangannya yang berupa laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa Pertambangan.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 Dalam hal terjadi kesalahan administratif dan/atau kesalahan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur dalam proses penerbitan persetujuan atau penolakan RKAB, Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perbaikan.

3. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A (1) Dalam rangka memenuhi spesifikasi Batubara tertentu, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B yang telah mendapatkan persetujuan RKAB dapat melakukan pencampuran Batubara setelah mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Untuk mendapatkan persetujuan pencampuran Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi,
pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri melalui sistem informasi.
(3) Permohonan persetujuan pencampuran Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen: a. persetujuan RKAB untuk masing-masing pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B pemilik Batubara induk dan Batubara pencampur; b. salinan perjanjian/kontrak, meliputi:
1. perjanjian/kontrak pembelian Batubara pencampur; dan

2. perjanjian/kontrak penjualan Batubara hasil pencampuran,

yang telah ditandatangani para pihak; c. hasil uji kualitas (certificate of analysis) Batubara induk dan Batubara pencampur oleh surveyor yang terdaftar di direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Mineral dan Batubara; dan d. isian hasil simulasi spesifikasi Batubara sebelum dan sesudah pencampuran, yang meliputi: 1. nilai kalori (dalam kondisi as received dan air dried basis); 2. kandungan belerang; 3. kandungan air; dan 4. kandungan abu. (4) Menteri melakukan evaluasi atas permohonan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan permohonan pencampuran Batubara.
(6) Persetujuan pencampuran Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan jangka waktu persetujuan RKAB. (7) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 34B Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman permohonan, evaluasi, dan persetujuan pencampuran Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Œ

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж