Pasal 17

(1) WIUP terdiri atas:

• WIUP Mineral radioaktif;
• WIUP Mineral logam;
• WIUP Batubara;
• WIUP Mineral bukan logam;
• WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
• WIUP batuan. (21 WIUP Mineral radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) WIUP Mineral logam seb"gaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c diperoleh dengan cara:

• lelang; atau
• pemberian prioritas.

(4) Pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara

dengan cara pemberian prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

• pemberian prioritas kepada Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah, atau Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan;
• pemberian . . . SK No254168A

FRESIDEN

• pemberian prioritas kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat serta meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi; dan
• pemberian prioritas kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi.

(5) Menteri menetapkan rencana pemberian WIUP

Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas paling sedikit memuat:

• lokasi WIUP;
• luas WIUP; dan
• jenis komoditas.

(6) WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan

logam jenis tertentu, dan WIUP batuan sebagaig1611s dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diperoleh dengan cara mengajukan wilayah. 3 Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: