Peraturan Badan Nomor 76-pojk-07-2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat,

Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PUJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 5. Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PUJK untuk kepentingan PUJK sesuai maksud dan tujuan masing-masing PUJK serta mewakili PUJK baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 6. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. 7. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
9. Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana adalah produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan fitur dan persyaratan yang mudah dan dapat terjangkau oleh berbagai golongan Konsumen dan/atau masyarakat.
10. Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

(1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK.

Tujuan Literasi Keuangan adalah: a. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan b. perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas: a. Edukasi Keuangan; dan b. pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

(1) Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK. (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip: a. terencana dan terukur; b. berorientasi pada pencapaian; c. berkelanjutan; dan d. kolaborasi. (3) PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan akan diatur dalam surat edaran OJK.

(1) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan penyampaian materi Edukasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. (2) Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup informasi mengenai: a. pengelolaan keuangan;

b. jenis industri jasa keuangan; c. produk dan layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya, yang terdiri dari:

1. manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan layanan jasa keuangan;
2. hak dan kewajiban Konsumen;
3. cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan; dan
4. informasi terkait dengan mekanisme transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan d. perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan. (3) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode Edukasi Keuangan.

(1) Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, maka PUJK wajib paling sedikit: a. memastikan Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diperoleh untuk kegiatan usahanya; b. membantu Konsumen dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan kegiatan usahanya; dan c. mendukung kelancaran dan kesinambungan akses keuangan Konsumen. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk simulasi, PUJK wajib mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.

(1) Pelaksanaan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan membangun dan mengembangkan sarana yang dapat mendukung Literasi Keuangan. (2) Bentuk pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup penyusunan dan pembentukan database materi Edukasi Keuangan, penyediaan sumber daya manusia, dan pembangunan atau pengembangan sarana dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

(1) PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. (2) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan: a. nama kegiatan; b. tujuan kegiatan; c. bentuk pelaksanaan; d. metode pelaksanaan; e. materi; f. sasaran dan jumlah peserta; g. jadwal dan wilayah; h. frekuensi pelaksanaan; i. sumber dan jumlah biaya; j. metode dan sarana pengukuran; dan k. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi. (3) Pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi

bagian dari kegiatan corporate social responsibility (CSR) PUJK.

(1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan. (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK.

Tujuan Inklusi Keuangan adalah: a. meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK; b. meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; c. meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan d. meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan adalah:

a. perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target; dan/atau b. penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

(1) Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK. (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip: a. terukur; b. terjangkau; c. tepat sasaran; dan d. berkelanjutan. (3) PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Perluasan akses produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a termasuk penyediaan berbagai sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing produk dan/atau layanan jasa keuangan serta industri PUJK.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam bentuk: a. memperluas akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target; b. menyediakan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; dan/atau c. menjaga keberlanjutan perluasan akses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Dalam hal PUJK memiliki Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana, PUJK wajib: a. menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut kepada calon Konsumen; dan b. menerima calon Konsumen yang akan memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan. (2) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan: a. ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; b. sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan; c. target pengguna produk dan/atau layanan jasa keuangan; d. jadwal dan wilayah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan; dan e. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Direksi PUJK wajib menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK memiliki dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

(1) PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. (2) Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada pada: a. fungsi atau unit berbeda; atau b. fungsi atau unit yang sama. (3) Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melekat pada fungsi atau unit lain kecuali pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan. (4) Dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK mempertimbangkan: a. jumlah aset PUJK; b. jumlah kantor PUJK; c. jumlah produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK; d. jumlah Konsumen; dan/atau e. jumlah sumber daya manusia PUJK. (5) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan maka pembentukan fungsi atau unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi pada entitas utama.

(1) Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas, paling kurang: a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan; b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh

PUJK; dan c. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. (2) Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling kurang: a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan; b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; c. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; dan d. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan dalam rangka penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan.

(1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 19 serta laporan realisasi atas kegiatan dimaksud kepada OJK terkait: a. kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan; dan

b. kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan. (2) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), maka masing-masing PUJK wajib menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib tercantum dalam rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan rencana bisnis masing- masing PUJK. (2) Dalam hal PUJK tidak memiliki rencana bisnis, maka laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 bulan November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. (3) Dalam hal tanggal 30 bulan November jatuh pada hari libur, maka laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam surat edaran OJK.

(1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib tercantum dalam laporan realisasi rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK. (2) Dalam hal PUJK tidak memiliki laporan realisasi rencana bisnis PUJK, maka laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 bulan Januari tahun berikutnya.

(3) Dalam hal tanggal 30 bulan Januari jatuh pada hari libur, maka laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam surat edaran OJK.

Dalam hal PUJK bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3), maka PUJK wajib mencantumkan peran serta pihak lain tersebut pada laporan rencana kegiatan serta laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

(1) OJK dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dalam peraturan OJK ini yang dilakukan oleh PUJK. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan lisan; dan b. peringatan tertulis.

(1) Dalam hal PUJK memiliki kewajiban pelaporan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis maka pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengikuti ketentuan sanksi pada ketentuan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK.

(2) Dalam hal PUJK tidak memiliki kewajiban pelaporan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis maka pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pelaksanaan Edukasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK sebelum terbitnya peraturan pelaksanaan atas Peraturan OJK ini, tetap mengacu pada surat edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan diatur dalam surat edaran OJK.

Peraturan OJK ini dikecualikan untuk Perusahaan Pergadaian Swasta.

Pada saat peraturan OJK ini mulai berlaku, Pasal 14 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5431), terkait kewajiban penyelenggaraan edukasi dan peraturan pelaksanaan atas ketentuan dimaksud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan OJK ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016..

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY