Peraturan Presiden (2,673)
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP
PENGELOLAAN MIKROORGANISME
UNKNOWN Tahun 0
KEMENTERIAN KESEHATAN.
PERPRES No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
PERPRES_28_2021
PERPRES_72_2021
PERPRES No. 33 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional
Preamble - Konsiderans dan Dasar Hukum
pelaksanaan tugas keamanan siber dan sandi nasional.
PENGADAAN VAKSTN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
GAJI DAN TUNJANGAN
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PERPRES No. 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
PENGESAHAN AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
PENGESAHAN PERSETUJUAN HUBUNGAN UDARA ANTARA PEMERINTAH
RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2044
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
PENGESAHAN FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE TV C,OODS
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH SELAT MAKASSAR
KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI DIREKTUR EKSEKUTIF DAN
PENGESAHAN NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90
PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH
TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 202O
PELAKSANAAN HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 202O
TATA CARA PERSETUJUAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
KOMISI NASIONAL DISABILITAS
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM
PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK