PENGADAAN VAKSTN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA

(1) Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.

(2) Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan

pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 meliputi:

• pengadaan Vaksin COVID-19;
• pelaksanaanVaksinasi COVID-19;
• pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19; dan
• dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

(1) Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian

Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID- 19. (21 Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak.

(3) Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19

(21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabei, dan tidak ada konflik kepentingan.

Pasal 1 1

SK No 039405 A

PRESIDEN

Pasal 1 1

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (fore majeure)

sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam penyediaan Vaksin COVID-19 dapat dihentikan. (21 Keadaan kahar lforce majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan vaksin sampai dengan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergencg use auttwrizationl atau penerbitan Nomor lzin Edar (NIE) Vaksin COVID- 19.

(3) Dalam hal pelaksanaan kontrak atau kerjasama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar (force

majeure)diatur dalam kontrak atau kerjasama.

(1) Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin

COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.

(2) Pelaksanaan .

SK No 039401 A

PRESIDEN

(21 Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah Vaksin COVID-l9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

(3) Dalam rangka penetapan jenis Vaksin COVID-19

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorizationl atau lzin Edar .

(4) Pengadaan untuk Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan

Vaksinasi COVID-l9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Tahun 202O, Tahun 2021, dan Tahun 2022.

(5) Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

1. dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan Menteri Kesehatan dapat memperpanjang waktu pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-l9 sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) telah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri, Pemerintah mengutamakan pengadaan Vaksin COVID-19 dari dalam negeri.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menyediakan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 pada daerah masing-masing.

(1) Pengadaan Vaksin COVID- 19 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

• penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan
• distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a mencakup paling sedikit sgringe, kapas

alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarLlng tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safetg box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.

(1) Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

• penugasan kepada badan usaha milik negara;
• penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
• kerjasama dengan lembaga/badan internasional.

(2) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID- 19.

(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

(2) Jenis dan jumlah untuk pengadaan Vaksin COVID-l9

melalui penugasarl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(3) Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat

melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.

(4) PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan penugasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

• bekerjasama dengan badan usaha dan/atau lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pengadaan Vaksin COVID-19; dan
• menetapkan ketentuan kerjasama pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dengan tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan.

(5) Kerjasama PT Bio Farma (Persero) dengan pihak lain yang

telah dilakukan sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan tetap berlaku dan dilanjutkan.

(1) Penunjukan langsung badan usaha penyedia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

(2) Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-l9 melalui

penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi badan usaha nasional atau badan usaha asing yang memenuhi persyaratan.

(4) Persyaratan badan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) mencakup sertifikat mengenai cara pembuatan obat atau sertifikat cara distribusi obat yang baik sesuai bidang usaha badan usaha.

(5) Persyaratan badan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(6) Pelaksanaan penunjukan langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali diatur lain daiam Peraturan Presiden ini.

(1) Kerjasama dengan lembaga/badan internasionai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi , dan f atau penyediaan Vaksin COVID- 19.

(2) Lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi: Epidemic Preparedness Innouations a. The Coalition for (cEPI); Vaccines and Immunizations b. The Global Alliance for (GAVI); danf atau

• lembaga/badan internasional lainnya.

(3) Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-l9 melalui

kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 8 .

SK No 039404 A

PRESIDEN

(1) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. (21 Dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Luar Negeri dapat membayarkan sejumlah dana yang diperlukan atau dipersyaratkan oleh lembaga/badan internasional tersebut setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

(1) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. (21 Dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Kesehatan dapat membayarkan sejumlah dana yang diperlukan atau dipersyaratkan oleh lembaga/ badan internasional tersebut.

(3) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan

internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa:

• fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-l9, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19; dan
• fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh

Kementerian Ke sehatan.

(2) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi

COVID- 19 menetapkan:

• kriteria dan prioritas penerima vaksin;
• prioritas wilayah penerima vaksin;
• jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
• standar pelayanan vaksinasi.

(3) Kementerian Kesehatan dalam penetapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

(1) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi

COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupatenfkota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
• tempat vaksinasi;
• logistik/transportasi;
• gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan I sto ck piling;
• keamanan; dan/atau
• sosialisasi dan penggerakan masyarakat.

(3) Gudang dan alat penyimpanan vaksin sebagaimana

dimaksud pada ayat (21huruf d, harus memiliki sertifikat cara distribusi obat yang baik atau instalasi farmasi Pemerintah.

(1) Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan

Makanan bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19. (21 Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Nasional, Komite Daerah, dan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16. . .

SK No 039407 A

PRESIDEN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

(1) Pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan

Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.

Untuk mendukung pelaksanaan penugasan PT Bio Farma (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah dapat memberikan Penyertaan Modal Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka penyediaan Vaksin COVID-19, dapat

dilakukan pembayaran di muka (aduance pagmentl atau dapat diberikan uang muka kepada penyedia lebih tinggi dari l5o/o (lima belas persen) dari nilai kontrak tahun j amak, yang dituangkan dalam perjanjian / kontrak. (21 Pembayaran penyediaan Vaksin COVID-19 sesuai dengan tahapan yang disepakati dalam perj anjian / kontrak.

SK No 039408 A

PRESIDEN

10

(1) Dalam rangka mendukung percepatan dan kelancaran

pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Menteri Kesehatan memberikan dukungan sebagai berikut:

• penganggaran untuk penugasan, penunjukan dengan langsung, dan latau kerjasama lembagalbadan internasional untuk penyediaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19;
• percepatan perizinan atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19;
• percepatan pemberian persetujuan impor atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19;
• pen)'usunan standar pelayanan Vaksinasi COVID-19; dan
• dukungan lainnya yang diperlukan.

(3) Menteri Keuangan memberikan dukungan sebagai

berikut:

• alokasi anggaran untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-l9; dan
• dukungan lainnya yang diperlukan.

(4) Menteri Luar Negeri memberikan dukungan sebagai

berikut:

• fasilitasi diplomasi internasional dalam rangka mendapatkan akses Vaksin COVID- 19 dan dukungan penganggaran untuk kerjasama multilateral; dan
• dukungan lainnya yang diperlukan.

(5) Menteri

SK No 039409 A

PRESIDEN

(5) Menteri Badan Usaha Milik Negara memberikan dukungan

sebagai berikut:

• melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan kepada badan usaha milik negara; dan
• mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud.

(6) Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan dengan

mengoordinasikan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.

(7) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan

dukungan sebagai berikut:

• pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik Vaksin COVID- 19;
• pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan Vaksin COVID-19;
• pemberian persetujuan impor atas bahan baku atau produk Vaksin COVID- 19;
• penerbitan sertifikat cara pembuatan obat yang baik bagi sarana produksi vaksin dan sertifikat cara distribusi obat yang baik bagi sarana distribusi vaksin;
• pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergenq use authorizatiort) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID- 19;
• persetujuan pelulusan uji tiap bets (lot releasel;
• pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai Vaksin COVID-l9 hingga penggunaan di masyarakat; dan
• dukungan lainnya yang diperlukan.

(8) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah memberikan dukungan sebagai berikut:

• melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19; dan
• dukungan lainnya yang diperlukan.

(9) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

memberikan dukungan sebagai berikut:

• melakukan

SK No 039410 A

trRESIDEN

t2

• melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19; dan
• menyiapkan pedoman pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19. (1O) Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan dukungan untuk pendampingan hukum.

(11) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan

dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 termasuk dukungan keamanan.

(12) Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan

dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.

(13) Gubernur dan bupati/wali kota memberikan dukungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

• dukungan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 termasuk dukungan anggaran; dan
• dukungan lainnya yang diperlukan.

Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 202O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 039411 A

PRESIDEN

13 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2O2O

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Hukum dan -undangan,

Djaman

SK No 043031 A