Pasal 2

(1) Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin

COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.

(2) Pelaksanaan .

SK No 039401 A

PRESIDEN

(21 Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah Vaksin COVID-l9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

(3) Dalam rangka penetapan jenis Vaksin COVID-19

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorizationl atau lzin Edar .

(4) Pengadaan untuk Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan

Vaksinasi COVID-l9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Tahun 202O, Tahun 2021, dan Tahun 2022.

(5) Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

1. dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan Menteri Kesehatan dapat memperpanjang waktu pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-l9 sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) telah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri, Pemerintah mengutamakan pengadaan Vaksin COVID-19 dari dalam negeri.