Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung percepatan dan kelancaran

pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Menteri Kesehatan memberikan dukungan sebagai berikut:

• penganggaran untuk penugasan, penunjukan dengan langsung, dan latau kerjasama lembagalbadan internasional untuk penyediaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19;
• percepatan perizinan atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19;
• percepatan pemberian persetujuan impor atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19;
• pen)'usunan standar pelayanan Vaksinasi COVID-19; dan
• dukungan lainnya yang diperlukan.

(3) Menteri Keuangan memberikan dukungan sebagai

berikut:

• alokasi anggaran untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-l9; dan
• dukungan lainnya yang diperlukan.

(4) Menteri Luar Negeri memberikan dukungan sebagai

berikut:

• fasilitasi diplomasi internasional dalam rangka mendapatkan akses Vaksin COVID- 19 dan dukungan penganggaran untuk kerjasama multilateral; dan
• dukungan lainnya yang diperlukan.

(5) Menteri

SK No 039409 A

PRESIDEN

(5) Menteri Badan Usaha Milik Negara memberikan dukungan

sebagai berikut:

• melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan kepada badan usaha milik negara; dan
• mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud.

(6) Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan dengan

mengoordinasikan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.

(7) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan

dukungan sebagai berikut:

• pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik Vaksin COVID- 19;
• pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan Vaksin COVID-19;
• pemberian persetujuan impor atas bahan baku atau produk Vaksin COVID- 19;
• penerbitan sertifikat cara pembuatan obat yang baik bagi sarana produksi vaksin dan sertifikat cara distribusi obat yang baik bagi sarana distribusi vaksin;
• pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergenq use authorizatiort) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID- 19;
• persetujuan pelulusan uji tiap bets (lot releasel;
• pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai Vaksin COVID-l9 hingga penggunaan di masyarakat; dan
• dukungan lainnya yang diperlukan.

(8) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah memberikan dukungan sebagai berikut:

• melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19; dan
• dukungan lainnya yang diperlukan.

(9) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

memberikan dukungan sebagai berikut:

• melakukan

SK No 039410 A

trRESIDEN

t2

• melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19; dan
• menyiapkan pedoman pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19. (1O) Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan dukungan untuk pendampingan hukum.

(11) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan

dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 termasuk dukungan keamanan.

(12) Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan

dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.

(13) Gubernur dan bupati/wali kota memberikan dukungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

• dukungan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 termasuk dukungan anggaran; dan
• dukungan lainnya yang diperlukan.