PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

1. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
2. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
3. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.
4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal terlentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban arrtara Pekerja/ Buruh dan pengusaha.
6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahlran, keterampiian, dan sikap kerja.
7. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, prodruktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
8. Sertifikat Pelatihan adalah burkti tertulis yang diberikan oleh lembaga Pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah selesai mengikuti Pelatihan.
9. Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja daiam bentuk uang dengan nominal tertentu.
10. Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.
11. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

*) Perubahan Pertama (Perpres Nomor 76 Tahun 2020) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

Disusun pada tanggal 22 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 2

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja bertujuan:*)

• mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
• meningkatkan produktivitas dan daya angkatan kerja;dan
• mengembangkan kewirausahaan.

Bagian Kesatu Penerima Manfaat

(1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.

(2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.

(3) Selain kepada Pencari Kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat

diberikan kepada:

• Pekerja/Buruh yang terkena PHK;
• Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:*)

1. Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan
2. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

(4) Pencari Kerja dan PekerjalBuruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus

memenuhi persyaratan:

• warga negara Indonesia;
• berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
• tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

(5) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:*)

• Pejabat Negara;
• Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;
• Aparatur Sipil Negara;
• Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
• Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Kepala Desa dan perangkat desa; dan
• Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Bagian Kedua Manfaat

Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat:

• Pelatihan;
• dan Insentif.

*) Perubahan Pertama (Perpres Nomor 76 Tahun 2020) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

Disusun pada tanggal 22 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 3

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Paragraf 1 Pelatihan

(1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk

mengikuti Pelatihan.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*)

• pembekalan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan;
• peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau
• alih Kompetensi Kerja.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara daring

dan/atau luring.

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan

yang dimiliki:

• swasta;
• badan usaha milik negara;
• badan usaha milik daerah; atau
• pemerintah.

(2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

paling sedikit:*)

• memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
• memiiiki Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus; dan
• mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.

Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memberikan Sertifikat Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.

Paragraf 2 Insentif

(1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program

Pelatihan.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:*)

• meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup; dan
• pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi,

*) Perubahan Pertama (Perpres Nomor 76 Tahun 2020) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

Disusun pada tanggal 22 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 4

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomlan.

(2) Ketentuan lebih lanjut nlengenai besaran bantuan biaya Pelatihan dan besaran Insentif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 dratur dengan Peraturan Men leri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pendaftaran

(1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program

Kartu Prakerja.

(2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi Program

Kartu Prakerja.

(3) Dalam keadaan tertentu, pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.*)

(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:*)

• terbatasnya infrastruktur telekomunikasi; dan
• pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dilakukan seleksi.) (1a) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):)

• menggunakan data kependudukan dan/atau data lainnya yang dikelola oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi terkait; dan/ atau
• memberikan prioritas kepada pendaftar tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja. (1b) Dalam rangka penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, danf atau Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia wajib memberikan akses dan/atau data kepada Manajemen Pelaksana.*)

(2) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan Kartu Prakerja.

(3) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih jenis Pelatihan yang

akan diikuti melalui Platform Digital.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, seleksi, pemilihan jenis Pelatihan,

lembaga Pelatihan, dan pemanfaatan Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perekonomian.*)

*) Perubahan Pertama (Perpres Nomor 76 Tahun 2020) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

Disusun pada tanggal 22 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 5

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Bagian Keempat Penyaluran Dana

(1) Penyaluran dana Kartu Prakerja digunakan untuk melakukan pembayaran:

• biaya Pelatihan:
• Insentif biaya mencari kerja; dan
• Insentif pengisian survei evaluasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

BAB IIA

Pasal 12A*)

(1) Pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi CORONA VIRUS DISEASE

2019 (COVID-19) bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan CORONA VIRUS

(2) Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite

Cipta Kerja dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan yang terkait dengan pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, kemitraan, biaya Pelatihan dan Insentif, dan kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

UMUM

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, dengan Peraturan Presiden ini

dibentuk Komite Cipta Kerja, yang selanjutnya disebut Komite

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden.

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas sebagai berikut:

• merumuskan dan menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja; dan
• melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

*) Perubahan Pertama (Perpres Nomor 76 Tahun 2020) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

Disusun pada tanggal 22 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 6

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Susunan organisasi Komite terdiri atas:*) Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua : Kepala Staf Kepresidenan; Anggota :

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Sekretaris Kabinet;
9. Jaksa Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dalam melaksanakan 1.ugas, Komite melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaklu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana

Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Komite dibantu oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana.

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :

• membantu pelaksanaan tugas Komite; dan
• melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.

(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat

kementerian/lembaga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan struktur keanggotaan Tim Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komite.

*) Perubahan Pertama (Perpres Nomor 76 Tahun 2020) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

Disusun pada tanggal 22 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 7

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

(1) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas

melaksanakan Program Kartu Prakerja. (2)

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manajemen pelaksana

menyelenggarakan fungsi :*)

• operasi Program Kartu Prakerja;
• pengembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
• kemitraan dan pengembangan Program Kartu Prakerja;
• ekosistem komunikasi dan penyediaan infrastruktur hukum untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
• pemantauan dan evaluasi Program Kartu Prakerja
• pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan
• penyediaan informasi pasar kerja.

(3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kementerian

yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan fungsi kemitraan dan

pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.*)

(1) Manajemen Pelaksana terdiri dari:

• Direktur Eksekutif; dan
• Direktur.

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling banyak 5 (lima)

Direktur.

(3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

Direktur Eksekutif.

(4) Ketentuan tebih lanjut mengenai struktur keanggotaan Manajemen Pelaksana ditetapkan

oleh Ketua Komite

Direktur Eksekutif, Direktur, dan jabatan lainnya pada Manajemen Pelaksana dapat berasal dari non pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil.

(1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Direktur Eksekutif, Direktur, atau jabatan

lainnya pada Manajemen Pelaksana, diberikan status penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*) Perubahan Pertama (Perpres Nomor 76 Tahun 2020) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

Disusun pada tanggal 22 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 8

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

(1) Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Komite.

(2) Penetapan oleh Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

hasil seleksi.

(3) Untuk pertama kali, penetapan oleh Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan usulan anggota Komite.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sebagai Ketua Komite.

Bagian Keempat Sekretariat Komite

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite.

(2) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex-officio yang secara

fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerla di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja Sekretariat Komite diatur dengan

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana

diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Direktur

Eksekutif dan Direktur pada Manajemerr Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

(3) Pegawai pada Manajemen Pelaksana diberikan hak keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hak keuangan bagi pegawai sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku Ketua Komite setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

*) Perubahan Pertama (Perpres Nomor 76 Tahun 2020) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

Disusun pada tanggal 22 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 9

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja

dalam bentuk:

• sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
• penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;
• penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan
• fasilitasi pendaftaran peserta darr pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.

(2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat

memberikan dukungan:

• sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau
• pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah.

(3) Segala biaya yang diperlukan Pemertntah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program

Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) Pengendalian dilaksanakan untuk peningkatan tata kelola Program Kartu Prakerja.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

• sistem pengendalian internal; dan
• evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana kepada Komite melalui Tim Pelaksana setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (2) Ketua Komite melaporkan pelaksanaan tugas Komite kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan

*) Perubahan Pertama (Perpres Nomor 76 Tahun 2020) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

Disusun pada tanggal 22 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 10

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan atas pelaksanaan Peraturan Presiden ini.

Pasal 31A*)

Pemberian dan pelaksanaan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemilihan Platform Digital dan lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 31B*)

(1) Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilakukan

dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik.

(2) Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• kerja sama dengan Platform Digital, termasuk didalamnya dengan lembaga Pelatihan yang bekerja sama dengan Platform Digital;
• penetapan penerima Kartu Prakerja;
• program Pelatihan yang telah dikurasi oleh Manajemen Pelaksana dan dipilih oleh penerima Kartu Prakerja;
• besaran biaya program Pelatihan;
• Insentif yang telah dibayarkan kepada penerima Kartu Prakerja; dan
• besaran biaya jasa yang dikenakan Platform Digital kepada lembaga Pelatihan.

(3) Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan

evaluasi oleh Komite Cipta Kerja.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan masukan dari

kementerian/lembaga terkait.

Pasal 31C*)

(1) Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif tersebut kepada negara.

(2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, Manajemen Pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja.

Pasal 31D*)

Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

*) Perubahan Pertama (Perpres Nomor 76 Tahun 2020) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

Disusun pada tanggal 22 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 11

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada'tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuin5ra, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

*) Perubahan Pertama (Perpres Nomor 76 Tahun 2020) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

Disusun pada tanggal 22 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 12

Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

CATATAN

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama (Perpres Nomor 76 Tahun 2020) Tanggal Berlaku : 08 Juli 2020

Disusun pada tanggal 22 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 13