KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden.

(2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

(1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu

oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. (21 Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri. (41 Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.

(5) Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (41, meliputi:

• membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
• membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian. Pasal4...

SK No 222944 A

PRESIDEN

Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

• perurmusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, pelindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
• pengelolaan barang milik/kekayaar, negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
• penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
• penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BABIII ...

SK No 222945 A

PRESIDEN

ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;
• Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
• Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
• Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
• Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
• Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
• Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
• Inspektorat Jenderal;
• Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
• Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
• Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; dan

• Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut. Bagian Kedua Sekretariat Jenderal

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian;
• koordinasi dan pen5rusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan pen)rusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Ketiga Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Pasal 1 1

(1) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan rllang laut.

Pasal 13. . .

SK No 222947 A

PRESIDEN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

menyelenggarakan fungsi:

• perLlmusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
• pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
• pen)rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keempat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan pelindungan lingkungan laut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

menyelenggarakan fungsi:

• perurmusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
• pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kelima

SK No 222950 A

PRESIDEN

Bagian Kelima Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

(1) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberd ayaan nelayan;

• pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;

• pen)rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;

• pemberian

SK No 222951 A

PRESIDEN

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
• pelaksanaan pemantallan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Keenam Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

(1) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 2 1

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya. Pasal22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;

• pelaksanaan

SK No 222952 A

PRESIDEN

• pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; c pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; e pelaksanaan pemantaltan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh

SK No 222953 A

PRESIDEN

Bagian Ketujuh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

(1) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing produk

Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal24 Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perLrmusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

• perLlmusan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• pen]rusunan .

SK No 222954 A

PRESIDEN

• pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pelaksanaan pemantattan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedelapan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(1) DirektoratJenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal27...

SK No 222955 A

PRESIDEN

Pasal27 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

• perurmusan kebijakan di bidang pengawasan penataan rLrang laut, pengelolaan kelautan, pelindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penataan rLrang laut, pengelolaan kelautan, pelindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;

• pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, pelindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penataan rLlang laut, pengelolaan kelautan, pelindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;

• pelaksanaan.

SK No 222143 A

PRESIDEN

• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penataan rllang laut, pengelolaan kelautan, pelindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kesembilan Inspektorat Jenderal

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri. (21 Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• pen5rusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
• pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantarran, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
• pen5rusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh

SK No 222144 A

PRESIDEN

Bagian Kesepuluh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

(1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pen5ruluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

• pen5rusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
• pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
• pelaksanaan pemantattan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kesebelas Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

(1) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan

SK No 222145 A

PRESIDEN

(21 Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

• penJrusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
• pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
• pelaksanaan pemantarlan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Keduabelas Staf Ahli

Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

(1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. (21 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kemasyarakatan, hubungan antarlembaga, dan transformasi digital.

(3) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekologi dan sumber daya laut.

Bagian Ketigabelas .

SK No 222146 A

PRESIDEN

-t7- Bagian Ketigabelas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 1

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4l ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat

persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

TATA KERJA

Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan

fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian. (21 Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Pasal45...

SK No 222147 A

PRESIDEN

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kementerian men5rusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

(1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam

melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (21 Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Semua unsur di lingkungan Kementerian menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (21 Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata ruang dan menteri/kepala lembaga terkait lainnya.

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian, dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Penataan organisasi Kementerian ditetapkan dengan:

• Peraturan Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I; dan
• Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II ke bawah.

(2) Penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian.

. Pasal 55. .

SK No 222149 A

PRESIDEN

(1) Besaran organisasi Kementerian ditentukan

berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi serta beban kerja. (21 Besaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi Presiden, tantangan utama bangsa, keterkaitan dengan agenda prioritas nasional, asas desentralisasi, dan peran pemerintah.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

SK No 242638 A

PRESIDEN

-2t- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2024

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukuqr,

sil na Djaman

SK No 242668 A