Permen KKP No. 7 Tahun 2026 tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan. 2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 3. Keselamatan Operasional Kapal Perikanan adalah rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kelaiklautan kapal Perikanan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan yang dinyatakan dengan dokumen kapal Perikanan. 4. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. 5. Petugas Kesyahbandaran adalah petugas yang ditempatkan di pelabuhan Perikanan untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. 6. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian /eksplorasi Perikanan. 7. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari Awak Kapal Perikanan yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan.
Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut WKOPP adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan.
Port State Measures yang selanjutnya disingkat PSM adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau tindakan yang diambil oleh pemerintah terhadap Kapal Perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Penangkap Ikan untuk melakukan penangkapan ikan.
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Pengangkut Ikan untuk melakukan pengangkutan ikan.
Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPOPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan mendukung operasi penangkapan ikan.
Perjanjian Kerja Laut yang selanjutnya disingkat PKL adalah kesepakatan tertulis antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau agen Awak Kapal Perikanan.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan adalah buku yang berisi daftar Awak Kapal Perikanan yang bekerja di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau syahbandar.
Sertifikat Pengukuhan adalah sertifikat yang menyatakan kewenangan jabatan kepada pemilik sertifikat keahlian awak kapal perikanan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan.
Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan.
Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis Nakhoda atau nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut STBLKK adalah surat yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan telah tiba di Pelabuhan Perikanan.
Surat Persetujuan Olah Gerak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar terhadap setiap kapal yang melakukan kegiatan olah gerak.
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap.
Pasal 2 (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, ditunjuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. (2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang: a. menerbitkan Persetujuan Berlayar; b. mengatur kedatangan dan keberangkatan Kapal Perikanan; c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan; d. memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan; e. memeriksa dan mengesahkan PKL; f. memeriksa Log Book Penangkapan Ikan dan pengangkutan ikan; g. mengatur olah gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan; h. mengawasi pemanduan; i. mengawasi pengisian bahan bakar; j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan; k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan Perikanan; m. mengawasi pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim; n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan Kapal Perikanan; o. menerbitkan STBLKK; dan
p.
memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.
(3)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam rangka
melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Petugas
Kesyahbandaran.
(4)
Petugas Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) membantu Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
untuk:
a.
mengatur kedatangan dan keberangkatan Kapal
Perikanan;
b.
memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan
memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu
penangkapan ikan;
c.
memeriksa Log Book Penangkapan Ikan;
d.
mengawasi pelaksanaan pemanduan;
e.
mengawasi pengisian bahan bakar;
f.
memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan;
g.
mengoperasikan
radio
dalam
pelaksanaan
Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
h.
pelaksanaan
kegiatan
administrasi
Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; dan
i.
tugas lain yang diberikan oleh Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan dalam rangka membantu
tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan.
Pasal 3 Tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berakhir dalam hal: a. telah mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meninggal dunia; dan c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB II PENEMPATAN DAN PENUGASAN SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN DAN PETUGAS KESYAHBANDARAN
Bagian Kesatu Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Paragraf 1 Umum
Pasal 4 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan ditugaskan di Pelabuhan Perikanan. (2) Selain ditempatkan dan ditugaskan di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan umum.
(3) Penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengangkatan. (4) Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memiliki surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran dan telah dinyatakan kompeten di bidang kesyahbandaran. (5) Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran atas usulan Menteri.
Paragraf 2 Pengusulan Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Pasal 5
(1)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan
ditugaskan atas usulan Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya.
(2)
Pengusulan penempatan dan penugasan Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), didasarkan atas pertimbangan:
a.
kebutuhan akan pelayanan Kesyahbandaran di
Pelabuhan Perikanan; dan
b.
dukungan ketersediaan prasarana dan sarana.
(3)
Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),
pengusulan
penempatan
dan
penugasan
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
dapat
mempertimbangkan
kebutuhan
pelayanan
Kesyahbandaran
di
Pelabuhan
Perikanan
pada
pelabuhan umum.
Pasal 6
(1)
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
mengusulkan penempatan dan penugasan Syahbandar
di Pelabuhan Perikanan pada:
a.
Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau
dioperasikan oleh pemerintah pusat;
b.
Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau
dioperasikan oleh pemerintah daerah;
c.
Pelabuhan
Perikanan
yang
tidak
dibangun
dan/atau tidak dioperasikan oleh pemerintah
pusat atau pemerintah daerah; dan
d.
pelabuhan umum.
(2)
Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengutamakan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
yang merupakan ASN Kementerian.
(3)
Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah
daerah provinsi terkait.
(4)
Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilakukan setelah berkoordinasi dengan
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pelayaran.
(5) Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Pasal 7
(1)
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)
mengusulkan
penempatan
dan
penugasan
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan
Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh
pemerintah
daerah
dan
berada
di
wilayah
administrasinya kepada Menteri.
(2)
Pengusulan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a.
ASN provinsi; atau
b.
ASN kabupaten/kota.
(3)
Pengusulan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
setelah berkoordinasi dengan bupati/wali kota.
(4)
Pengusulan penempatan dan penugasan Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala
dinas provinsi yang melaksanakan tugas di bidang
Perikanan.
(5)
Berdasarkan pengusulan penempatan dan penugasan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
Menteri
melakukan verifikasi yang hasilnya berupa:
a.
sesuai; atau
b.
tidak sesuai.
(6)
Apabila hasil verifikasi sesuai sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a, Menteri menetapkan penempatan
dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
pada Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau
dioperasikan oleh pemerintah daerah.
(7)
Apabila hasil verifikasi tidak sesuai sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(5)
huruf
b,
Menteri
menyampaikan penolakan penetapan penempatan dan
penugasan
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
disertai dengan alasan penolakan.
Pasal 8
Menteri mendelegasikan kewenangan:
a.
pengusulan penempatan dan penugasan atas usulan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
b.
verifikasi sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (5); dan
c.
penetapan penempatan dan penugasan Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (6) serta penolakan
penetapan penempatan dan penugasan Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (7),
kepada Direktur Jenderal.
Bagian Kedua Penempatan dan Penugasan Petugas Kesyahbandaran
Pasal 9 (1) Penempatan dan penugasan Petugas Kesyahbandaran dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan dan kepala dinas provinsi yang melaksanakan tugas di bidang Perikanan sesuai dengan kewenangannya. (2) Petugas Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ASN Kementerian dan/atau ASN pemerintah daerah. (3) Petugas Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditempatkan dan ditugaskan setelah memiliki kompetensi dasar kesyahbandaran yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pelatihan dasar kesyahbandaran.
BAB III PELAKSANAAN TUGAS SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN PADA PELABUHAN PERIKANAN
Bagian Kesatu Pengaturan Kedatangan Kapal
Paragraf 1 Umum
Pasal 10
(1)
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
mengatur
kedatangan kapal berdasarkan pemberitahuan rencana
kedatangan
dari
Nakhoda
atau
pemilik
kapal/
penanggung jawab perusahaan.
(2)
Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang
melakukan kegiatan Perikanan;
b.
Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang tidak
melakukan kegiatan Perikanan, meliputi:
1.
Kapal Perikanan dalam keadaan baru;
2.
Kapal Perikanan dalam keadaan tidak baru
hasil pengadaan luar negeri;
3.
Kapal Perikanan yang telah selesai modifikasi
atau Kapal Perikanan yang telah selesai
melakukan perbaikan (docking);
4.
Kapal Perikanan yang telah melakukan
pemenuhan logistik;
5.
Kapal Perikanan yang telah menyelesaikan
proses hukum di bidang Perikanan; dan
6.
Kapal
Perikanan
yang
memperoleh
pembebasan Persetujuan Berlayar.
c.
Kapal Perikanan berbendera asing yang tidak
dikenakan PSM;
d.
Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan
PSM;
e.
kapal dalam keadaan darurat; dan
f.
kapal nonperikanan.
(3) Kapal Perikanan dalam keadaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 merupakan Kapal Perikanan yang telah selesai dibangun, baik di luar negeri maupun dalam negeri, belum dioperasikan, dan belum pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan. (4) Kapal Perikanan dalam keadaan tidak baru hasil pengadaan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 merupakan kapal yang pernah dioperasikan sebagai Kapal Perikanan dan pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan di negara asal. (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bagi Kapal Perikanan berupa: a. kondisi Kapal Perikanan rusak; b. kondisi cuaca buruk; dan/atau c. Awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal dunia, yang masuk ke Pelabuhan Perikanan di luar Pelabuhan Pangkalan yang tercantum dalam SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau PB bagi Nelayan Kecil.
Pasal 11
(1)
Kapal
Perikanan
berbendera
asing
yang
tidak
dikenakan PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf c merupakan Kapal Pengangkut Ikan
yang melakukan pengangkutan ikan hidup hasil budi
daya.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) dikecualikan untuk Kapal Perikanan berbendera
asing yang dikenakan PSM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d.
(3)
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
mengatur
kedatangan Kapal Perikanan berbendera asing yang
dikenakan PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf d berdasarkan persetujuan sekretariat
otoritas PSM untuk masuk ke Pelabuhan Perikanan.
(4)
Pelaksanaan pengaturan kedatangan Kapal Perikanan
berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
mengenai
pelaksanaan ketentuan negara pelabuhan untuk
mencegah,
menghalangi,
dan
memberantas
penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan
tidak diatur.
Pasal 12
(1)
Setiap kapal nonperikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f harus memiliki surat
persetujuan kegiatan kapal nonperikanan di Pelabuhan
Perikanan dari kepala Pelabuhan Perikanan atau
penanggung jawab Pelabuhan Perikanan untuk dapat:
a.
masuk ke Pelabuhan Perikanan; dan
b.
melakukan aktivitas atau mendapatkan layanan di
Pelabuhan Perikanan.
(2)
Untuk mendapatkan surat persetujuan kegiatan kapal
nonperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Nakhoda
atau
pemilik
kapal/penanggung
jawab
perusahaan harus mengajukan permohonan kepada
kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab
Pelabuhan Perikanan dengan melampirkan dokumen
persyaratan meliputi:
a.
surat ukur; dan
b.
rencana
kegiatan
kapal
nonperikanan
di
Pelabuhan Perikanan.
(3)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung
jawab Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen persyaratan dan ketersediaan
fasilitas tambat atau labuh.
(4)
Kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab
Pelabuhan Perikanan dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) hari kalender sejak permohonan diterima
menerbitkan
surat
persetujuan
kegiatan
kapal
nonperikanan di Pelabuhan Perikanan dalam hal:
a.
dokumen persyaratan lengkap; dan
b.
fasilitas tambat atau labuh tersedia.
(5)
Kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab
Pelabuhan Perikanan dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) hari kalender sejak permohonan diterima
menerbitkan
surat
penolakan
kegiatan
kapal
nonperikanan di Pelabuhan Perikanan dalam hal:
a.
dokumen persyaratan tidak lengkap; dan/atau
b.
fasilitas tambat atau labuh tidak tersedia.
(6)
Bentuk dan format surat persetujuan kegiatan kapal
nonperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)
Bentuk dan format surat penolakan kegiatan kapal
nonperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 13
(1)
Pemberitahuan
rencana
kedatangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan paling
lambat 2 (dua) jam sebelum kapal memasuki Pelabuhan
Perikanan, kecuali kapal dalam keadaan darurat.
(2)
Pemberitahuan
rencana
kedatangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik
sebelum kedatangan.
(3)
Pemberitahuan rencana kedatangan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui:
a.
sistem informasi yang disediakan Kementerian;
b.
radio komunikasi; dan/atau
c.
sistem informasi lainnya.
(4) Berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyiapkan tempat tambat labuh di dermaga maupun kolam Pelabuhan Perikanan pada wilayah kerja perairan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP. (5) Dalam hal keadaan darurat terdapat indikasi adanya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi kejadian luar biasa/wabah, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyiapkan tempat labuh di kolam Pelabuhan Perikanan pada wilayah kerja perairan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP. (6) Dalam hal Pelabuhan Perikanan belum memiliki WKOPP, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyiapkan tempat tambat labuh di dermaga maupun kolam Pelabuhan Perikanan pada area yang ditentukan oleh kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan. (7) Area yang ditentukan oleh kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Pasal 14
(1)
Nakhoda memberitahukan kedatangannya kepada
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan paling lambat 1
(satu) jam setelah kapal bersandar/tiba di Pelabuhan
Perikanan.
(2)
Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan wajib
memastikan terlaksananya pemberitahuan kedatangan
kapal oleh Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)
Setelah
memberitahukan
kedatangan
kepada
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Nakhoda menyerahkan
dokumen kapal kepada Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan dan selanjutnya disimpan.
(4)
Bagi Kapal Perikanan yang mengalami keadaan
darurat,
penyerahan
dokumen
Kapal
Perikanan
dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak kapal
bersandar/tiba
di
Pelabuhan
perikanan
kepada
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan selanjutnya
disimpan.
(5)
Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Nakhoda secara
elektronik dan/atau nonelektronik.
(6)
Penyimpanan dokumen kapal oleh Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara elektronik
dan/atau nonelektronik.
(7) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tidak bertanggung jawab atas keabsahan dokumen kapal yang diserahkan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). (8) Setiap pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
Paragraf 2 Dokumen Kapal Perikanan Berbendera Indonesia yang Melakukan Kegiatan Perikanan
Pasal 15
(1)
Dokumen
kapal
yang
diserahkan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal
Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan
kegiatan Perikanan meliputi:
a.
Persetujuan Berlayar asal;
b.
SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan
penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
c.
Log Book Penangkapan Ikan.
(2)
Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a.
berita acara alih muatan, untuk Kapal Pengangkut
Ikan dari daerah penangkapan ikan;
b.
salinan berita acara pemindahan Awak Kapal
Perikanan dan/atau berita acara pemindahan
Peserta Didik, untuk Kapal Perikanan yang
melakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan
atau Peserta Didik;
c.
daftar muatan Kapal Perikanan, untuk Kapal
Pengangkut Ikan dari Pelabuhan Perikanan atau
pelabuhan umum;
d.
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
e.
daftar Awak Kapal Perikanan;
f.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage; dan
g.
manifes limbah dan sampah yang berasal dari
Kapal Perikanan.
(3)
Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak disampaikan oleh Nakhoda,
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memberitahukan
kepada pengawas Perikanan untuk ditindaklanjuti
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(4)
Pemberitahuan
kepada
pengawas
Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan
kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung
jawab
Pelabuhan
Perikanan,
atau
pejabat
yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
(5)
Penyerahan dokumen Log Book Penangkapan Ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dikecualikan bagi:
a.
Kapal Penangkap Ikan yang tidak melakukan
operasi penangkapan ikan;
b.
Kapal Pengangkut Ikan;
c.
kapal pendukung operasi penangkapan ikan: dan
d.
kapal
yang
digunakan
untuk
melakukan
penangkapan ikan yang bukan tujuan komersial
berupa kesenangan dan wisata.
(6)
Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena
aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berupa
Surat Persetujuan Olah Gerak.
Pasal 16
(1)
Dokumen
kapal
yang
diserahkan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal
Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan
kegiatan Perikanan milik Nelayan Kecil meliputi:
a.
Persetujuan Berlayar asal;
b.
PB bagi Nelayan Kecil; dan
c.
Log Book Penangkapan Ikan yang disederhanakan.
(2)
Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak disampaikan oleh Nelayan Kecil, Syahbandar
di Pelabuhan Perikanan memberitahukan kepada
pengawas Perikanan untuk ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pemberitahuan
kepada
pengawas
Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan
kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung
jawab
Pelabuhan
Perikanan,
atau
pejabat
yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal di Pelabuhan Umum.
(4)
Pemberitahuan
kepada
pengawas
Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) bulan dan sewaktu-waktu jika
diperlukan.
Paragraf 3 Dokumen Kapal Perikanan Berbendera Indonesia Yang Tidak Melakukan Kegiatan Perikanan
Pasal 17
(1)
Dokumen
kapal
yang
diserahkan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal
Perikanan dalam keadaan baru yang dibangun di luar
negeri meliputi:
a.
Persetujuan Berlayar asal untuk Kapal Perikanan
yang berlayar sendiri masuk ke Indonesia; dan
b.
PB surat izin usaha perikanan.
(2)
Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a.
surat ukur sementara;
b.
surat laut/pas besar sementara;
c.
daftar
Awak Kapal Perikanan
untuk
Kapal
Perikanan
yang
berlayar
sendiri
masuk
ke
Indonesia; dan
d.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage.
(3)
Dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) untuk Kapal Perikanan dalam keadaan baru
yang dibangun di dalam negeri meliputi:
a.
Persetujuan Berlayar asal untuk Kapal Perikanan
yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan
Perikanan; dan
b.
PB surat izin usaha perikanan.
(4)
Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a.
surat keterangan sekali jalan;
b.
daftar Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan
yang
berlayar
sendiri
masuk
ke
Pelabuhan Perikanan; dan
c.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan
yang
berlayar
sendiri
masuk
ke
Pelabuhan Perikanan dan berukuran di atas 100
(seratus) gross tonnage.
(5)
Dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) untuk Kapal Perikanan dalam keadaan tidak
baru hasil pengadaan luar negeri meliputi:
a.
Persetujuan Berlayar asal, untuk Kapal Perikanan
yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan
Perikanan; dan
b.
PB surat izin usaha perikanan.
(6)
Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a.
tanda kebangsaan kapal dari negara asal;
b.
surat ukur sementara;
c.
surat laut/pas besar sementara;
d.
daftar Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan
yang
berlayar
sendiri
masuk
ke
Pelabuhan Perikanan; dan
e.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan
yang
berlayar
sendiri
masuk
ke
Pelabuhan Perikanan dan berukuran di atas 100
(seratus) gross tonnage.
(7)
Dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) untuk Kapal Perikanan yang telah selesai
modifikasi atau Kapal Perikanan yang telah selesai
melakukan perbaikan (docking) berupa:
a.
Persetujuan Berlayar asal; dan
b.
PB surat izin usaha perikanan.
(8)
Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a.
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat
keterangan sekali jalan;
b.
daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage.
(9) Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) berupa Surat Persetujuan Olah Gerak.
Pasal 18
(1)
Dokumen
kapal
yang
diserahkan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal
Perikanan yang telah melakukan pemenuhan logistik
berupa:
a.
Persetujuan Berlayar asal; dan
b.
SIPI/SIKPI/SIKPOPI/persetujuan kegiatan
penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)
Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a.
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat
keterangan sekali jalan;
b.
daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage.
(3)
Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena
aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat
Persetujuan Olah Gerak.
Pasal 19
(1)
Dokumen
kapal
yang
diserahkan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal
Perikanan yang telah menyelesaikan proses hukum di
bidang Perikanan berupa Persetujuan Berlayar asal.
(2)
Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a.
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat
keterangan sekali jalan;
b.
daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage.
(3)
Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena
aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat
Persetujuan Olah Gerak.
Pasal 20
(1)
Dokumen
kapal
yang
diserahkan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal
Perikanan yang memperoleh pembebasan Persetujuan
Berlayar
berupa
surat
pembebasan
Persetujuan
Berlayar.
(2)
Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a.
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat
keterangan sekali jalan;
b.
daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
Paragraf 4 Dokumen Kapal Perikanan Berbendera Asing yang Tidak Dikenakan Port State Measures
Pasal 21
(1)
Dokumen
kapal
yang
diserahkan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal
Perikanan berbendera asing yang tidak dikenakan PSM
meliputi:
a.
Persetujuan Berlayar asal; dan
b.
SIKPI.
(2)
Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a.
tanda kebangsaan kapal;
b.
daftar muatan Kapal Perikanan;
c.
daftar Awak Kapal Perikanan; dan
d.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage.
(3)
Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena
aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat
Persetujuan Olah Gerak.
Paragraf 5 Dokumen Kapal Perikanan Berbendera Asing yang Dikenakan Port State Measures
Pasal 22 Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan PSM meliputi dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
Paragraf 6 Dokumen Kapal Perikanan dalam Keadaan Darurat
Pasal 23
(1)
Dokumen
kapal
yang
diserahkan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) untuk Kapal
Perikanan dalam keadaan darurat meliputi dokumen
kapal untuk Kapal Perikanan berbendera Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan
ayat (2).
(2)
Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Nakhoda menyerahkan dokumen:
a.
surat pernyataan dari Nakhoda yang menyatakan
Kapal Perikanan mengalami kondisi darurat; dan
b.
surat:
- keterangan dari pihak atau instansi yang berwenang yang menyatakan Awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal dunia, untuk kondisi darurat Awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal dunia;
- keterangan dari bengkel atau penyedia jasa perbaikan kapal yang menyatakan kondisi kerusakan permesinan Kapal Perikanan dan/atau kebocoran Kapal Perikanan yang dilengkapi bukti foto, untuk keadaan darurat Kapal Perikanan Rusak; dan/atau
- pernyataan Nakhoda yang dibuktikan dengan berita cuaca buruk dari lembaga yang menangani urusan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, untuk keadaan darurat yang berkaitan dengan cuaca buruk.
Paragraf 7 Dokumen Kapal Nonperikanan
Pasal 24 (1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk kapal nonperikanan meliputi surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan di Pelabuhan Perikanan. (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen: a. Persetujuan Berlayar asal; atau b. Surat Persetujuan Olah Gerak.
Bagian Kedua Pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan dan Log Book Pengangkutan Ikan
Paragraf 1 Pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan
Pasal 25 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa Log Book Penangkapan Ikan pada saat kedatangan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan, kecuali Log Book Penangkapan Ikan yang disederhanakan. (2) Pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan; dan b. kesesuaian daerah penangkapan Ikan dengan SIPI atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Selain pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan dapat juga meliputi kesesuaian jumlah hari melaut dengan jumlah setting.
(4) Pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian. (5) Hasil pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam formulir pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan. (6) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan hasil pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum dengan tembusan kepada pengawas perikanan. (7) Pemberitahuan hasil pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada (6) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian. (8) Bentuk dan format formulir pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 2 Pemeriksaan Log Book Pengangkutan Ikan
Pasal 26 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa log book pengangkutan ikan pada saat kedatangan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan. (2) Pemeriksaan log book pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan ketersediaan: a. berita acara alih muatan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari daerah penangkapan ikan; dan b. daftar muatan Kapal Perikanan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum.
Bagian Ketiga Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan
Pasal 27 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan STBLKK setelah Kapal Perikanan bersandar/tiba di Pelabuhan Perikanan dan Nakhoda menyerahkan dokumen Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23.
(2)
Selain menerbitkan STBLKK terhadap Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan dapat menerbitkan STBLKK
terhadap
kapal
nonperikanan
setelah
kapal
nonperikanan bersandar/tiba di Pelabuhan Perikanan
dan
Nakhoda
menyerahkan
dokumen
kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(3)
Penerbitan STBLKK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui
sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(4)
Penerbitan STBLKK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a.
terdapat gangguan pada sistem informasi yang
disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat
berfungsi paling singkat 3 (tiga) jam; atau
b.
belum terdapat sarana dan prasarana untuk
penerbitan STBLKK secara elektronik.
(5)
Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan harus menginput STBLKK yang
diterbitkan secara manual ke dalam sistem informasi
yang disediakan oleh Kementerian.
(6)
Bentuk dan format STBLKK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf A
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(7)
Bentuk dan format STBLKK untuk kapal nonperikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 28
(1)
Untuk Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil
yang melakukan aktivitas penangkapan harian (one day
fishing), STBLKK diterbitkan oleh Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan dengan masa berlaku paling lama
10 (sepuluh) hari kalender.
(2)
Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus melapor kepada Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan pada setiap kedatangan untuk mendapatkan
tanda kedatangan pada STBLKK.
(3)
Tanda
kedatangan
pada
STBLKK
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan cara
pembubuhan
stempel
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan disertai dengan waktu kedatangan pada
STBLKK.
(4)
Bentuk dan format STBLKK untuk Nelayan Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat Pengaturan Keberangkatan Kapal Perikanan
Pasal 29
(1)
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
mengatur
keberangkatan
Kapal
Perikanan
berdasarkan
pemberitahuan
rencana
keberangkatan
Kapal
Perikanan
dari
Nakhoda,
pemilik
Kapal
Perikanan/penanggung
jawab
perusahaan,
atau
Nelayan Kecil.
(2)
Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab
perusahaan, atau Nelayan Kecil memberitahukan
rencana
keberangkatan
Kapal
Perikanan
kepada
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3)
Rencana keberangkatan Kapal Perikanan kepada
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pengajuan
permohonan penerbitan:
a.
Surat Persetujuan Olah Gerak, dalam hal Kapal
Perikanan
melakukan
olah
gerak
keluar
Pelabuhan Perikanan;
b.
Persetujuan Berlayar; atau
c.
surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
Pasal 30
(1)
Kapal Perikanan berangkat/bertolak meninggalkan
Pelabuhan Perikanan berdasarkan:
a.
Surat Persetujuan Olah Gerak;
b.
Persetujuan Berlayar; atau
c.
surat pembebasan Persetujuan Berlayar,
yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan.
(2)
Untuk Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil
berangkat/bertolak
meninggalkan
Pelabuhan
Perikanan berdasarkan Persetujuan Berlayar.
(3)
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan
Perikanan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam setelah Surat Persetujuan Olah Gerak,
Persetujuan
Berlayar,
atau
surat
pembebasan
Persetujuan Berlayar diterbitkan.
(4)
Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
harus
berangkat/bertolak
meninggalkan
Pelabuhan
Perikanan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
setelah
diterbitkan
Persetujuan
Berlayar,
untuk
pelayaran pertama kali.
(5)
Apabila Kapal Perikanan tidak berangkat/bertolak
meninggalkan Pelabuhan Perikanan dalam waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan
Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar
yang telah diterbitkan tidak berlaku, kecuali terdapat
penundaan keberangkatan Kapal Perikanan oleh
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(6) Apabila Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan, atau Nelayan Kecil harus memberitahukan ulang rencana keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) untuk dapat berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan.
Pasal 31
(1)
Pada
saat
Kapal
Perikanan
berangkat/bertolak
meninggalkan
Pelabuhan
Perikanan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan
melakukan pelayaran, Nakhoda wajib berada di atas
Kapal Perikanan.
(2)
Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan,
dan/atau ketertiban:
a.
Kapal Perikanan; dan
b.
barang muatan di Kapal Perikanan,
sebelum
dan
pada
saat
Kapal
Perikanan
berangkat/bertolak
meninggalkan
Pelabuhan
Perikanan serta pada saat Kapal Perikanan berlayar.
(3)
Setiap Nakhoda yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dikenai sanksi administratif.
Pasal 32
(1)
Dalam hal Kapal Perikanan belum berangkat/bertolak
meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan terdapat
perubahan jumlah Awak Kapal Perikanan, Nakhoda,
pemilik
Kapal
Perikanan/penanggung
jawab
perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan
ulang permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar
kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(2)
Dalam hal Kapal Perikanan belum berangkat/bertolak
meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan terdapat
perubahan nama Awak Kapal Perikanan pada daftar
Awak Kapal Perikanan, Nakhoda, pemilik Kapal
Perikanan/penanggung
jawab
perusahaan,
atau
Nelayan Kecil harus mengubah:
a.
daftar Awak Kapal Perikanan; dan
b.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage,
dan
melapor
kepada
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan.
Pasal 33 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat menunda keberangkatan Kapal Perikanan setelah Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar diterbitkan dalam hal:
a. terjadi cuaca buruk; atau b. terdapat keadaan tertentu sehingga Kapal Perikanan tidak dapat meninggalkan Pelabuhan Perikanan, berdasarkan permohonan Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil. (2) Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan permohonan ulang penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar, apabila penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu berangkat/tolak yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar. (3) Cuaca buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi cuaca yang membahayakan keselamatan pelayaran Kapal Perikanan berdasarkan informasi yang diperoleh dari lembaga yang menangani urusan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. (4) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan surat pemberitahuan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian. (5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik. (6) Bentuk dan format surat pemberitahuan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 34 (1) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi: a. kerusakan sistem permesinan; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang berpotensi mengganggu kegiatan Perikanan, selama tidak mengubah data yang ada dalam Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(2) Untuk mendapatkan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi: a. surat keterangan kerusakan mesin dari teknisi mesin; dan/atau b. surat pernyataan Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan yang menyatakan adanya keadaan yang berpotensi menggangu kegiatan Perikanan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diajukan oleh Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu berangkat/tolak sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar. (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data antardokumen persyaratan yang dilampirkan yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. (6) Apabila hasil pemeriksaan berupa lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan. (7) Apabila hasil pemeriksaan berupa tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan disertai alasan penolakan. (8) Proses penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak permohonan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan diterima.
(9) Penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan atau penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian. (10) Penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan atau surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau b. belum terdapat prasarana dan sarana untuk penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan atau surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan secara elektronik. (11) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan atau surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan yang diterbitkan secara manual ke dalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian. (12) Bentuk dan format surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (13) Bentuk dan format surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kelima Pengaturan Olah Gerak dan Lalu Lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan
Paragraf 1 Umum
Pasal 35
(1)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengatur olah
gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan
Perikanan berdasarkan permohonan dari Nakhoda atau
pemilik
Kapal
Perikanan/penanggung
jawab
perusahaan.
(2)
Selain
berdasarkan
permohonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) olah gerak dan lalu lintas Kapal
Perikanan di Pelabuhan Perikanan diatur berdasarkan
perintah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3)
Pengaturan olah gerak sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
dilakukan
dengan
menerbitkan
Surat
Persetujuan Olah Gerak.
(4) Pengaturan olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah olah gerak. (5) Setiap Kapal Perikanan yang berada di Pelabuhan Perikanan harus mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. (6) Dalam hal Kapal Perikanan melakukan olah gerak berdasarkan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Nakhoda wajib berada di atas Kapal Perikanan. (7) Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan olah gerak Kapal Perikanan. (8) Setiap Nakhoda yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenai sanksi administratif.
Paragraf 2 Surat Persetujuan Olah Gerak
Pasal 36
(1)
Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (3) diterbitkan dalam rangka
perpindahan Kapal Perikanan dari:
a.
kegiatan tambat;
b.
kegiatan labuh;
c.
kegiatan perbaikan (docking);
d.
Pelabuhan Perikanan ke Pelabuhan Perikanan
lainnya;
e.
Pelabuhan Perikanan ke Pelabuhan umum atau
sebaliknya; dan
f.
Pelabuhan
Perikanan
ke
selain
Pelabuhan
Perikanan dan pelabuhan umum atau sebaliknya.
(2)
Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dalam rangka
perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dengan
ketentuan perpindahan Kapal Perikanan dilakukan di
dalam Pelabuhan Perikanan.
(3)
Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dalam rangka
perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dengan
ketentuan perpindahan Kapal Perikanan dilakukan di
dalam radius 2 (dua) mil laut dari dermaga pelabuhan.
(4)
Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap
perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dalam hal kegiatan perbaikan
(docking) dilakukan di luar Pelabuhan Perikanan.
(5) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di luar radius 2 (dua) mil laut dengan ketentuan perpindahan Kapal Perikanan dilakukan untuk kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan di lokasi lain. (6) Lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh kepala unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk Pelabuhan Pangkalan. (7) Dalam kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan di lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kapal Perikanan dapat sekaligus melakukan pemenuhan logistik.
Pasal 37
(1)
Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Olah Gerak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),
Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung
jawab perusahaan harus mengajukan permohonan
penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak kepada
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik
melalui
sistem
informasi
yang
disediakan
oleh
Kementerian
dengan
melampirkan
dokumen
persyaratan meliputi:
a.
surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan
berangkat dari Nakhoda dalam rangka olah gerak;
b.
bukti pembayaran pemenuhan PNBP dan/atau
retribusi daerah atas pelayanan tambat, labuh,
dan/atau kebersihan kolam pada Pelabuhan
Perikanan atau pelabuhan umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat
keterangan sekali jalan, untuk Kapal Perikanan
yang melakukan olah gerak keluar meninggalkan
Pelabuhan Perikanan;
d.
daftar Awak Kapal Perikanan;
e.
PKL, untuk Kapal Perikanan yang melakukan olah
gerak keluar meninggalkan Pelabuhan Perikanan;
dan
f.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage.
(2)
Dalam hal Kapal Perikanan melakukan olah gerak
kembali ke Pelabuhan Perikanan asal dari Perpindahan
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (3) dan ayat (4), Nakhoda atau pemilik Kapal
Perikanan/penanggung
jawab
perusahaan
harus
mengajukan
permohonan
penerbitan
Surat
Persetujuan Olah Gerak kepada Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan secara elektronik melalui sistem
informasi yang disediakan oleh Kementerian dengan
melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a.
Surat Persetujuan Olah Gerak asal;
b.
surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan
berangkat dari Nakhoda dalam rangka olah gerak;
c.
bukti pembayaran pemenuhan PNBP dan/atau
retribusi daerah atas pelayanan tambat, labuh,
dan/atau
kebersihan
kolam
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam
hal
melakukan
olah
gerak
dari
Pelabuhan
Perikanan atau pelabuhan umum;
d.
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat
keterangan sekali jalan, untuk Kapal Perikanan
yang melakukan olah gerak keluar meninggalkan
Pelabuhan Perikanan;
e.
daftar Awak Kapal Perikanan;
f.
PKL; dan
g.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage.
(3)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan pada:
a.
Pelabuhan Perikanan asal, dalam hal di lokasi
Kapal
Perikanan
berada
tidak
terdapat
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; atau
b.
Pelabuhan Perikanan lokasi Kapal Perikanan
berada, dalam hal di lokasi Kapal Perikanan
berada
terdapat
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan.
(4)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a.
terdapat gangguan pada sistem informasi yang
disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat
berfungsi; dan/atau
b.
belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan
permohonan secara elektronik.
(5)
Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal
Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka olah
gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(6)
Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat
(2) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 38
(1)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Syahbandar di
Pelabuhan
Perikanan
melakukan
pemeriksaan
kelengkapan
dan
kesesuaian
antardokumen
persyaratan yang dilampirkan yang hasilnya berupa:
a.
lengkap dan sesuai; atau
b.
tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak. (3) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak. (4) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau terdapat permohonan tertulis dari pihak yang berwenang agar Kapal Perikanan tidak meninggalkan Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak disertai alasan penolakan. (5) Proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak atau surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian. (7) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak atau surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau b. belum terdapat sarana dan prasarana untuk penerbitan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak atau surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak secara elektronik. (8) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput Surat Persetujuan Olah Gerak atau surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak yang diterbitkan secara manual kedalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian. (9) Bentuk dan format daftar pemeriksaan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Bentuk dan format Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(11) Bentuk dan format surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 3 Surat Perintah Olah Gerak
Pasal 39
(1)
Surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (4) diterbitkan terhadap:
a.
Nakhoda dengan tembusan kepada pemilik Kapal
Perikanan/penanggung jawab Perusahaan; atau
b.
pemilik
Kapal
Perikanan/penanggung
jawab
Perusahaan.
(2)
Surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan dalam rangka:
a.
penertiban
Kapal
Perikanan
di
Pelabuhan
Perikanan;
b.
keselamatan lalu lintas kapal di Pelabuhan
Perikanan; dan/atau
c.
pelaksanaan
pelayanan
Kepelabuhanan
Perikanan.
(3)
Dalam
hal
Nakhoda
dan
pemilik
Kapal
Perikanan/penanggung
jawab
Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui,
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melaporkan
kepada Kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung
jawab Pelabuhan Perikanan dalam rangka penanganan
Kapal Perikanan.
(4)
Pemilik
Kapal
Perikanan/penanggung
jawab
Perusahaan wajib memastikan Nakhoda dari Kapal
Perikanan miliknya melaksanakan surat perintah olah
gerak yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(5)
Setiap pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab
Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi
administratif.
(6)
Ketentuan
mengenai
surat
perintah
olah
gerak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
(7)
Ketentuan mengenai penanganan Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(8)
Bentuk
dan
format
surat
perintah
olah
gerak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran VIII huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keenam Penerbitan Persetujuan Berlayar
Paragraf 1 Umum
Pasal 40 Setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar dari Pelabuhan Perikanan wajib memiliki Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Pasal 41
(1)
Untuk mendapatkan Persetujuan Berlayar bagi Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab
perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan
permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar kepada
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
dengan
melampirkan dokumen persyaratan secara elektronik
melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a.
terdapat gangguan pada sistem informasi yang
disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat
berfungsi; dan/atau
b.
belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan
permohonan secara elektronik.
(3)
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.
Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang akan
melakukan pelayaran untuk operasi penangkapan
ikan,
pengangkutan
ikan,
atau
mendukung
operasi penangkapan ikan;
b.
Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang akan
melakukan
pelayaran
bukan
untuk
operasi
penangkapan ikan, pengangkutan ikan, atau
mendukung operasi penangkapan ikan; dan
c.
Kapal Perikanan berbendera asing.
Paragraf 2 Dokumen Persyaratan Penerbitan Persetujuan Berlayar
Pasal 42 (1) Untuk Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang akan melakukan pelayaran untuk operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, atau mendukung operasi penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi: a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar; b. bukti pembayaran pemenuhan PNBP dan/atau retribusi daerah, untuk Kapal Perikanan yang memiliki kewajiban membayar PNBP dan/atau retribusi daerah;
c.
bukti pembayaran pemungutan atau pemenuhan
pajak pertambahan nilai, berupa faktur pajak
pembelian bahan bakar sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
perpajakan,
untuk
Kapal
Perikanan
yang
menggunakan
bahan
bakar
minyak
nonsubsidi/industri;
d.
SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan
penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
e.
SLO, untuk Kapal perikanan berukuran di atas 5
(lima) gross tonnage;
f.
STBLKK; dan
g.
PKL.
(2)
Untuk
Kapal
Perikanan
berbendera
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a
yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, dokumen persyaratan
penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a.
surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan
berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b.
bukti pembayaran pemenuhan kewajiban retribusi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c.
PB bagi Nelayan Kecil; dan
d.
STBLKK.
(3)
Selain
melampirkan
dokumen
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung
jawab
perusahaan
dan
Nelayan
Kecil
harus
melampirkan dokumen meliputi:
a.
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
b.
daftar Awak Kapal Perikanan;
c.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage;
d.
daftar muatan Kapal Perikanan, untuk Kapal
Pengangkut Ikan antarpelabuhan;
e.
daftar perbekalan; dan
f.
dokumen yang membuktikan keadaan darurat
yang dialami, untuk Kapal Perikanan yang telah
mengalami keadaan darurat.
(4)
Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal
Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka
berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(5)
Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
huruf
b
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 43
(1)
Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang akan
melakukan
pelayaran
bukan
untuk
operasi
penangkapan
ikan
atau
pengangkutan
ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b
terdiri atas Kapal Perikanan yang:
a.
baru dibeli;
b.
selesai dibangun;
c.
akan atau selesai melakukan modifikasi;
d.
akan atau selesai melakukan perbaikan (docking);
e.
mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak,
cuaca buruk, dan Awak Kapal Perikanan sakit
atau meninggal;
f.
akan atau selesai melakukan pemenuhan logistik,
berupa pengisian perbekalan, bahan bakar, es
balok, air tawar, dan/atau pengambilan alat
penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan
yang telah diperbaiki dalam hal lokasi pemenuhan
logistik dilakukan di luar Pelabuhan Pangkalan;
dan
g.
telah menyelesaikan proses hukum di bidang
Perikanan
untuk
kembali
ke
Pelabuhan
Pangkalan.
(2)
Untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan
Berlayar meliputi:
a.
surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan
berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b.
bukti
pembayaran
pemenuhan
PNBP
atau
retribusi daerah, untuk Kapal Perikanan yang
memiliki kewajiban membayar PNBP atau retribusi
daerah;
c.
bukti pemungutan atau pembayaran pemenuhan
pajak pertambahan nilai, berupa faktur pajak
pembelian bahan bakar sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
perpajakan,
untuk
Kapal
Perikanan
yang
menggunakan
bahan
bakar
minyak
nonsubsidi/industri;
d.
surat keterangan pengganti SLO, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 5 (lima) gross
tonnage;
e.
STBLKK, untuk Kapal Perikanan yang akan
melakukan pelayaran dari Pelabuhan Perikanan,
kecuali bagi Kapal Perikanan:
1.
yang selesai dibangun dan belum melakukan
pelayaran; dan
2.
yang telah menyelesaikan proses hukum di
bidang Perikanan dan tidak terdapat STBLKK;
dan
f.
PKL.
(3)
Untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, dokumen
persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a.
surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan
berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b.
bukti pembayaran pemenuhan kewajiban retribusi
daerah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
c.
PB bagi nelayan kecil; dan
d.
STBLKK, untuk Kapal Perikanan yang akan
melakukan pelayaran dari Pelabuhan Perikanan,
kecuali bagi Kapal Perikanan:
1.
yang selesai dibangun dan belum melakukan
pelayaran; dan
2.
yang telah menyelesaikan proses hukum di
bidang Perikanan dan tidak terdapat STBLKK.
(4)
Selain
melampirkan
dokumen
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung
jawab
perusahaan
dan
Nelayan
Kecil
harus
melampirkan dokumen meliputi:
a.
surat keterangan sekali jalan;
b.
daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage.
(5)
Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal
Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka
berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(6)
Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
huruf
b
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 44
(1)
Kapal
Perikanan
berbendera
asing
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c terdiri atas:
a.
Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan
tindakan PSM; dan
b.
Kapal pengangkut ikan hidup hasil budi daya
berbendera asing yang tidak dikenakan tindakan
PSM.
(2)
Untuk Kapal Perikanan berbendera asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dokumen persyaratan
penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a.
surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan
berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b.
bukti
pembayaran
pemenuhan
PNBP
atau
retribusi daerah untuk Kapal Perikanan yang
memiliki kewajiban membayar PNBP atau retribusi
daerah;
c.
laporan hasil inspeksi PSM;
d.
persetujuan dari instansi pemerintah terkait;
e.
STBLKK;
f.
daftar Awak Kapal Perikanan; dan
g.
PKL.
(3)
Untuk Kapal Perikanan berbendera asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dokumen persyaratan
penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a.
surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan
berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b.
bukti
pembayaran
pemenuhan
PNBP
atau
retribusi daerah untuk Kapal Perikanan yang
memiliki kewajiban membayar PNBP atau retribusi
daerah;
c.
bukti pemungutan atau pembayaran pemenuhan
pajak pertambahan nilai, berupa faktur pajak
pembelian bahan bakar sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
perpajakan,
untuk
Kapal
Perikanan
yang
menggunakan
bahan
bakar
minyak
nonsubsidi/industri;
d.
SIKPI;
e.
SLO, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 5
(lima) gross tonnage;
f.
STBLKK; dan
g.
PKL.
(4)
Selain
melampirkan
dokumen
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nakhoda atau
pemilik
Kapal
Perikanan/penanggung
jawab
perusahaan harus melampirkan dokumen meliputi:
a.
gross akte;
b.
surat ukur internasional;
c.
tanda kebangsaan kapal;
d.
daftar muatan Kapal Perikanan;
e.
daftar Awak Kapal Perikanan; dan
f.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage.
(5)
Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal
Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka
berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(6)
Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat
(4) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Paragraf 3 Proses Penerbitan Persetujuan Berlayar
Pasal 45 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan validitas dokumen Kapal Perikanan.
(2)
Pemeriksaan validitas dokumen Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pemeriksaan validitas dokumen berupa:
a.
SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan
penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
b.
PB bagi Nelayan Kecil, untuk Kapal Perikanan
yang dimiliki oleh Nelayan Kecil;
c.
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; dan
d.
surat keterangan sekali jalan, untuk Kapal
Perikanan
berbendera
Indonesia
yang
akan
melakukan
pelayaran
bukan
untuk
operasi
penangkapan ikan, pengangkutan ikan, atau
mendukung operasi penangkapan ikan.
(3)
Dalam hal Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa Kapal
Perikanan
yang
akan
berlayar
tidak
memenuhi
persyaratan keamanan dan Keselamatan Operasional
Kapal Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
berwenang melakukan pemeriksaan Kapal Perikanan
berupa pemeriksaan:
a.
ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan;
b.
teknis dan nautis Kapal Perikanan dan alat
penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan
ikan; dan/atau
c.
pemenuhan
persyaratan
pengawakan
Kapal
Perikanan.
(4)
Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan validitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya berupa:
a.
lengkap dan masih berlaku; atau
b.
tidak lengkap dan/atau tidak berlaku.
(5)
Pemeriksaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hasilnya berupa:
a.
lengkap dan sesuai; atau
b.
tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(6)
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) dituangkan dalam daftar pemeriksaan
dalam rangka penerbitan Persetujuan Berlayar.
(7)
Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan
masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a, dan/atau lengkap dan sesuai sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a, Syahbandar di
Pelabuhan
Perikanan
menerbitkan
Persetujuan
Berlayar.
(8)
Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b, tidak lengkap dan/atau tidak sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, atau
terdapat
permohonan
tertulis
dari
pihak
yang
berwenang agar Kapal Perikanan tidak meninggalkan
Pelabuhan
Perikanan,
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan menerbitkan surat penolakan penerbitan
Persetujuan Berlayar disertai alasannya.
(9)
Proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dan surat penolakan penerbitan
Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(10) Penerbitan
Persetujuan
Berlayar
atau
penolakan
penerbitan Persetujuan Berlayar dilakukan secara
elektronik melalui sistem informasi yang disediakan
Kementerian.
(11) Penerbitan Persetujuan Berlayar atau surat penolakan
penerbitan Persetujuan Berlayar dapat dilakukan
secara manual dalam hal:
a.
terdapat gangguan pada sistem informasi yang
disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat
berfungsi; dan/atau
b.
belum terdapat sarana dan prasarana untuk
penerbitan
Persetujuan
Berlayar
atau
surat
penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar secara
elektronik.
(12) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan harus menginput Persetujuan
Berlayar
atau
penolakan
penerbitan
Persetujuan
Berlayar yang diterbitkan secara manual kedalam
sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(13) Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka
penerbitan
Persetujuan
Berlayar
sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(14) Bentuk dan format Persetujuan Berlayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI
huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(15) Bentuk dan format surat penolakan penerbitan
Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) tercantum dalam Lampiran XI huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 46 (1) Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran, kecuali bagi Nelayan Kecil. (2) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Persetujuan Berlayar untuk lebih dari 1 (satu) kali pelayaran dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan. (3) Bentuk dan format Persetujuan Berlayar untuk Kapal Perikanan milik nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 4 Pencabutan Persetujuan Berlayar
Pasal 47 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat mencabut Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan yang telah diterbitkan, apabila: a. Kapal Perikanan tidak berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan dan Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil tidak mengajukan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan; b. Kapal Perikanan melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta pelindungan maritim; dan/atau c. perintah tertulis dari pengadilan. (2) Selain pencabutan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat juga mencabut Persetujuan Berlayar apabila Kapal Perikanan yang memperoleh penundaan keberangkatan tidak berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan melebihi jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2). (3) Pencabutan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat pencabutan Persetujuan Berlayar. (4) Bentuk dan format surat pencabutan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 5 Pembebasan Persetujuan Berlayar
Pasal 48 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat memberikan pembebasan Persetujuan Berlayar bagi Kapal Perikanan apabila: a. berlayar keluar Pelabuhan Perikanan untuk memberikan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya; dan/atau b. melakukan percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan. (2) Uji coba penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan uji coba alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan berupa lampu.
(3) Percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di wilayah pengoperasian perairan Pelabuhan Perikanan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP. (4) Dalam hal Pelabuhan Perikanan belum memiliki WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sampai dengan 2 (dua) mil laut dari dermaga. (5) Percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkannya surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
Pasal 49
(1)
Untuk mendapatkan pembebasan Persetujuan Berlayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf
a,
Nakhoda,
Pemilik
Kapal/Penanggungjawab
Perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan
permohonan Pembebasan Persetujuan Berlayar kepada
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik
melalui
sistem
informasi
yang
disediakan
oleh
Kementerian
dengan
melampirkan
dokumen
persyaratan meliputi:
a.
surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan
berangkat
dari
Nakhoda
dalam
rangka
pembebasan Persetujuan Berlayar;
b.
daftar Awak Kapal Perikanan;
c.
surat keterangan pengganti SLO; dan
d.
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
(2)
Untuk mendapatkan pembebasan Persetujuan Berlayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf
b,
Nakhoda,
pemilik
kapal/Penanggungjawab
perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan
permohonan pembebasan Persetujuan Berlayar kepada
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik
melalui
sistem
informasi
yang
disediakan
oleh
Kementerian
dengan
melampirkan
dokumen
persyaratan meliputi:
a.
surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan
berangkat
dari
Nakhoda
dalam
rangka
pembebasan Persetujuan Berlayar;
b.
surat keterangan docking/galangan atau surat
keterangan tukang;
c.
surat keterangan sekali jalan;
d.
daftar Awak Kapal Perikanan;
e.
PKL; dan
f.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal
Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross
tonnage.
(3) Untuk Kapal Perikanan dalam keadaan baru, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan dokumen persyaratan meliputi: a. PB surat izin usaha perikanan, untuk Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan; atau b. PB bagi Nelayan Kecil, untuk Nelayan Kecil. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik. (5) Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 50
(1)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Syahbandar di
Pelabuhan
Perikanan
melakukan
pemeriksaan
kelengkapan
dan
kesesuaian
antardokumen
persyaratan yang dilampirkan yang hasilnya berupa:
a.
lengkap dan sesuai; atau
b.
tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(2)
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka
penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(3)
Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan
sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat
pembebasan Persetujuan Berlayar.
(4)
Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b atau terdapat permohonan tertulis dari
pihak yang berwenang agar Kapal Perikanan tidak
meninggalkan Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan
penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar
disertai alasan penolakan.
(5)
Proses penerbitan surat pembebasan Persetujuan
Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
surat
penolakan
penerbitan
surat
pembebasan
Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)
Penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar
atau penerbitan surat penolakan surat pembebasan
Persetujuan Berlayar dilakukan secara elektronik
melalui
sistem
informasi
yang
disediakan
oleh
Kementerian.
(7)
Penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar
atau penerbitan surat penolakan surat pembebasan
Persetujuan Berlayar dapat dilakukan secara manual
dalam hal:
a.
terdapat gangguan pada sistem informasi yang
disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat
berfungsi; dan/atau
b.
belum terdapat prasarana dan sarana untuk
penerbitan
surat
pembebasan
Persetujuan
Berlayar atau penerbitan surat penolakan surat
pembebasan
Persetujuan
Berlayar
secara
elektronik.
(8)
Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di
Pelabuhan
Perikanan
harus
menginput
surat
pembebasan
Persetujuan
Berlayar
atau
surat
penolakan surat pembebasan Persetujuan Berlayar
yang diterbitkan secara manual ke dalam sistem
informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(9)
Surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan untuk
1 (satu) kali pelayaran.
(10) Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka
penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran
XIV
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(11) Bentuk dan format surat pembebasan Persetujuan
Berlayar
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
tercantum
dalam
Lampiran
XV
huruf
A
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(12) Bentuk dan format surat penolakan penerbitan surat
pembebasan
Persetujuan
Berlayar
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XV
huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketujuh Pemeriksaan dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut
Pasal 51 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa PKL antara pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan. (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PKL bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja di atas Kapal Perikanan yang berbendera Indonesia.
(3)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengesahkan PKL
setelah ditandatangani oleh pemilik Kapal Perikanan
atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal
Perikanan.
(4)
Pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan tanda mulai berlakunya PKL.
(5)
Untuk mendapatkan pengesahan PKL sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pemilik Kapal Perikanan atau
operator
Kapal
Perikanan
harus
mengajukan
permohonan pengesahan PKL kepada Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan dengan melampirkan dokumen
persyaratan meliputi:
a.
PKL yang telah ditandatangani oleh para pihak dan
surat
kuasa,
untuk
PKL
yang
penandatanganannya
dikuasakan
kepada
perwakilan pemilik atau operator Kapal Perikanan
untuk bertindak atas nama pemilik atau operator
Kapal Perikanan;
b.
dokumen Awak Kapal Perikanan yang terdiri atas:
1.
fotokopi
kartu
tanda
penduduk
dan
memperlihatkan aslinya yang menunjukkan
bahwa Awak Kapal Perikanan telah berumur
18 (delapan belas) tahun;
2.
buku
pelaut
Perikanan
untuk
Kapal
Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga
puluh) gross tonnage;
3.
sertifikat
Awak
Kapal
Perikanan
yang
menunjukan
kompetensi
Awak
Kapal
Perikanan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan;
4.
surat
keterangan
sehat
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang membuktikan Awak Kapal Perikanan
sehat jasmani dan rohani; dan
5.
bukti kepesertaan jaminan sosial yang masih
berlaku bagi Awak Kapal Perikanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c.
kartu identitas pemilik atau operator Kapal
Perikanan;
d.
SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan
penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri
atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
e.
surat kuasa, untuk PKL yang permohonan
pengesahannya dikuasakan kepada perwakilan
pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk
bertindak atas nama pemilik atau operator Kapal
Perikanan; dan
f.
surat pernyataan pemilik Kapal Perikanan atau
operator
Kapal
Perikanan
yang
menyatakan
bahwa:
1.
seluruh
Awak
Kapal
Perikanan
telah
mengetahui dan memahami isi PKL; dan
- kebenaran dan keabsahan dokumen dalam permohonan pengesahan PKL sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan.
Pasal 52 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan yang dilampirkan. (2) Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesesuaian: a. format PKL yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata kelola pengawakan Kapal Perikanan; b. identitas pemilik/operator Kapal Perikanan dengan SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan c. antardokumen Awak Kapal Perikanan dengan isi PKL. (3) Hasil pemeriksaan permohonan pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. lengkap dan sesuai; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka pengesahan PKL. (5) Apabila hasil pemeriksaan permohonan pengesahan PKL dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengesahkan PKL dengan membubuhkan tanda tangan. (6) Apabila hasil pemeriksaan permohonan pengesahan PKL dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menolak mengesahkan dan mengembalikan PKL kepada pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan disertai alasan penolakan. (7) Proses pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penolakan pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (8) Kebenaran data dan substansi dari PKL sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik atau operator Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan. (9) Pengesahan PKL atau penerbitan penolakan pengesahan PKL dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(10) Bentuk dan format surat pernyataan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf f tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (11) Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (12) Bentuk dan format surat penolakan pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedelapan Pemeriksaan Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan
Pasal 53 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan pada saat Kapal Perikanan akan mengajukan penerbitan Persetujuan Berlayar. (2) Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen Kapal Perikanan. (3) Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a. (4) Selain sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat juga dilakukan dalam rangka pengendalian keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan.
Bagian Kesembilan Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
Pasal 54 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan, alat penangkapan Ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b. (2) Pemeriksaan teknis dan nautis Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
a. kelaiklautan Kapal Perikanan; b. kesesuaian alat penangkapan Ikan dan/atau alat bantu penangkapan Ikan dengan SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya; c. palka ikan dan jenis pendinginnya; d. alat komunikasi dan navigasi; e. alat keselamatan; dan f. alat pemadam kebakaran. (3) Selain pemeriksaan teknis dan nautis Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan teknis dan nautis Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan termasuk juga pemeriksaan penandaan Kapal Perikanan. (4) Pemeriksaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Kapal Pengangkut Ikan.
Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan
Pasal 55
(1)
Kapal Perikanan yang akan meninggalkan Pelabuhan
Perikanan, terlebih dahulu memenuhi persyaratan
pengawakan.
(2)
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
memeriksa
kesesuaian persyaratan pengawakan Kapal Perikanan
sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan
Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(3) huruf c.
(3)
Persyaratan pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan kerja
Awak Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan
dengan
cara
memeriksa
pemenuhan
persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan berdasarkan
kesesuaian
dokumen
dengan
keadaan
yang
sebenarnya.
Bagian Kesebelas Pengawasan Pemanduan Pasal 56 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi pemanduan terhadap Kapal Perikanan yang akan masuk dan keluar/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan. (2) Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan; dan b. keselamatan pemanduan dan penertiban pelayanan pemanduan dengan mengupayakan penanggulangan hambatan operasional. (3) Pemanduan terhadap Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pandu. (4) Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan pemberitahuan rencana pelaksanaan pemanduan Kapal Perikanan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya pemanduan Kapal Perikanan. (5) Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengawasan terhadap kegiatan pemanduan Kapal Perikanan pada wilayah kerja perairan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP. (6) Dalam hal Pelabuhan Perikanan belum memiliki WKOPP, pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap kegiatan pemanduan Kapal Perikanan dalam alur pelayaran di Pelabuhan Perikanan. (7) Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memastikan kegiatan pemanduan Kapal Perikanan memiliki alur lalu lintas yang memadai. (8) Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepenuhnya bertanggung jawab atas kegiatan pemanduan yang dilaksanakan. (9) Hasil pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan.
Bagian Kedua Belas Pengawasan Pengisian Bahan Bakar
Pasal 57 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi pengisian bahan bakar terhadap Kapal Perikanan yang berpangkalan dan singgah di Pelabuhan Perikanan. (2) Pengawasan pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar oleh Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan serta Nelayan Kecil kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. (3) Pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. (4) Pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a.
terdapat gangguan pada sistem informasi yang
disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat
berfungsi paling singkat 3 (tiga) jam; atau
b.
belum terdapat sarana dan prasarana untuk
pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar
secara elektronik.
(5)
Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan harus menginput pemberitahuan
rencana pengisian bahan bakar yang disampaikan
secara manual ke dalam sistem informasi yang
disediakan oleh Kementerian.
(6)
Pengawasan pengisian bahan bakar dilakukan dengan
memastikan:
a.
pengisian bahan bakar telah memenuhi aspek
pencegahan pencemaran dan keselamatan; dan
b.
terpenuhinya pajak pertambahan nilai bagi Kapal
Perikanan
yang
menggunakan
bahan
bakar
nonsubsidi/industri.
(7)
Aspek pencegahan pencemaran dan keselamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu
paling sedikit tersedia:
a.
wadah penampung tumpahan minyak;
b.
alat pemadam api ringan/alat pemadam api besar;
dan
c.
penampung pasir.
(8)
Terpenuhinya pajak pertambahan nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan
memastikan adanya faktur pajak atas pembelian bahan
bakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
(9)
Hasil pengawasan pengisian bahan bakar sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam daftar
pemeriksaan pengawasan pengisian bahan bakar.
(10) Dalam
hal
aspek
pencegahan
pencemaran
dan
keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dan/atau
pajak
pertambahan
nilai
sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) belum terpenuhi, Syahbandar
di Pelabuhan Perikanan menyampaikan pemberitahuan
larangan pengisian bahan bakar dengan tembusan
kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung
jawab
Pelabuhan
Perikanan,
atau
pejabat
yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
(11) Bentuk dan format daftar pemeriksaan pengawasan
dalam rangka pengisian bahan bakar sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XIX
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga Belas Pengawasan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan
Pasal 58 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan yang berkaitan dengan keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan. (2) Pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memastikan kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan tidak membahayakan keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan. (3) Hasil Pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan.
Bagian Keempat Belas Pelaksanaan Bantuan Pencarian dan Penyelamatan
Pasal 59
(1)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melaksanakan
bantuan pencarian dan penyelamatan sebagai tindakan
awal operasi pencarian dan penyelamatan terhadap
kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di
Pelabuhan Perikanan.
(2)
Kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di
Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.
kejadian terkait Awak Kapal Perikanan; dan/atau
b.
kecelakaan Kapal Perikanan.
(3)
Kejadian terkait Awak Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Awak Kapal
Perikanan:
a.
sakit;
b.
meninggal dunia;
c.
kecelakaan
kerja
di
atas
Kapal
Perikanan;
dan/atau
d.
hilang/jatuh ke laut.
(4)
Kecelakaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b merupakan kejadian yang dialami
oleh
Kapal
Perikanan
yang
dapat
mengancam
keselamatan Kapal Perikanan dan/atau jiwa manusia
berupa Kapal Perikanan:
a.
tenggelam;
b.
terbakar;
c.
tubrukan; dan
d.
kandas.
(5)
Kecelakaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan tanggung jawab Nakhoda
kecuali Nakhoda dapat membuktikan lain.
(6)
Pembuktian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berdasarkan bukti bahwa Nakhoda telah melakukan
upaya dan melaksanakan kewajiban berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 60
(1)
Dalam
melaksanakan
bantuan
pencarian
dan
penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat
(1),
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
melakukan:
a.
bantuan pencarian dan penyelamatan;
b.
koordinasi dalam penanggulangan kecelakaan
pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di
Pelabuhan Perikanan; dan/atau
c.
pemeliharaan dan penyiapan prasarana dan
sarana untuk mendukung pemberian bantuan
pencarian dan penyelamatan.
(2)
Bantuan pencarian dan penyelamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
informasi dan/atau laporan terjadinya kecelakaan
pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan
Perikanan.
(3)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan informasi terjadinya kecelakaan pelayaran
di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan
yang diketahui secara langsung oleh Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan atau bersumber dari pihak lain.
(4)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
merupakan laporan terjadinya kecelakaan pelayaran di
laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan yang
diperoleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dari
Nakhoda.
(5)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
disampaikan oleh Nakhoda kepada:
a.
syahbandar
atau
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
pada
pelabuhan
terdekat
dengan
tembusan kepada Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan penerbit Persetujuan Berlayar, jika
kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja
di Pelabuhan Perikanan berupa:
1.
Awak Kapal Perikanan sakit, meninggal
dunia, kecelakaan kerja di atas Kapal
Perikanan
yang
terjadi
di
atas
Kapal
Perikanannya, dan/atau hilang/jatuh ke laut;
dan
2.
kecelakaan Kapal Perikanan yang dialami
Kapal Perikanannya atau kapal lain yang
diketahuinya,
di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik
Indonesia;
b.
pejabat perwakilan Republik Indonesia terdekat
dan pejabat pemerintah negara setempat yang
berwenang dan/atau Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan penerbit Persetujuan Berlayar jika
kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja
di Pelabuhan Perikanan berupa:
1.
Awak Kapal Perikanan sakit, meninggal
dunia, kecelakaan kerja di atas Kapal
Perikanan
yang
terjadi
di
atas
Kapal
Perikanannya, dan/atau hilang/jatuh ke laut;
dan
- kecelakaan Kapal Perikanan yang dialami
Kapal Perikanannya atau kapal lain yang
diketahuinya,
di luar wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas. (6) Selain kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Nakhoda wajib:
a. mengambil tindakan pencegahan, penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan berita/informasi mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain; dan b. mematuhi seluruh proses pemeriksaan resmi, termasuk kembali ke Pelabuhan Perikanan jika diperlukan. (7) Dalam hal Awak Kapal Perikanan hilang atau jatuh ke laut, selain kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Nakhoda wajib: a. menghentikan operasi penangkapan ikan;
b. melakukan pencarian mandiri paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) jam sejak terjadinya insiden dengan ketentuan: - jika Awak Kapal Perikanan telah ditemukan lebih cepat dari periode waktu tersebut, pencarian mandiri dapat dihentikan; dan
- jika Awak Kapal Perikanan belum ditemukan dalam periode waktu tersebut dan terdapat instruksi dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan untuk melanjutkan pencarian, pencarian mandiri wajib dilanjutkan. c. segera menyampaikan informasi kepada pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dan keluarga atau kontak terdekat dari Awak Kapal Perikanan setelah dilakukan penghentian pencarian; dan d. menjaga barang bukti dan barang pribadi Awak Kapal Perikanan yang hilang/jatuh ke laut. (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), wajib dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Nakhoda serta disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada saat Kapal Perikanan tiba di Pelabuhan Perikanan. (9) Pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan wajib memastikan terlaksananya kewajiban Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8). (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat: a. identitas Kapal Perikanan; b. posisi dan waktu kejadian; c. jenis kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan; dan d. informasi korban manusia.
(11) Setiap Nakhoda yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan
ayat (8) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(12) Setiap pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab
perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi
administratif.
Pasal 61
(1)
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (4) diverifikasi kebenarannya oleh Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan.
(2)
Dalam hal informasi dan/atau laporan kecelakaan
pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terverifikasi kebenarannya, Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan:
a.
menyampaikan
laporan
awal
kepada
kepala
Pelabuhan
Perikanan,
penanggung
jawab
Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum
dengan
tembusan
kepada
direktur
yang
melaksanakan
tugas
teknis
di
bidang
Kepelabuhanan Perikanan; dan
b.
memberikan
bantuan
pencarian
dan
penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 ayat (2).
(3)
Setelah
memberikan
bantuan
pencarian
dan
penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan:
a.
melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait
Kapal Perikanan yang mengalami kecelakaan
pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di
Pelabuhan Perikanan dan meminta keterangan
kronologis kejadian; dan
b.
membuat, menandatangani, dan menyampaikan
laporan
akhir
kepada
kepala
Pelabuhan
Perikanan,
penanggung
jawab
Pelabuhan
Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
(4)
Berdasarkan
laporan
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab
Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal di pelabuhan umum menyampaikan
laporan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan
kepada direktur yang melaksanakan tugas teknis di
bidang Kepelabuhanan Perikanan.
(5)
Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b paling sedikit memuat:
a.
identitas pemilik Kapal Perikanan;
b.
identitas Kapal Perikanan;
c.
identitas Awak Kapal Perikanan;
d.
jenis kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan
kerja di Pelabuhan Perikanan;
e.
waktu dan posisi terjadinya kecelakaan pelayaran
di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan
Perikanan;
f.
keterangan kronologis kecelakaan pelayaran di
laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan;
g.
jumlah korban kecelakaan pelayaran di laut dan
kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan; dan
h.
tindakan penanganan atau penanggulangan yang
telah dilakukan.
Bagian Kelima Belas Pimpinan Penanggulangan Pencemaran dan Pemadaman Kebakaran di Pelabuhan Perikanan
Pasal 62
(1)
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
memimpin
penanggulangan
pencemaran
dan
pemadaman
kebakaran di Pelabuhan Perikanan, dengan cara
meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran.
(2)
Cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
sedikit dengan:
a.
menyampaikan himbauan kepada Awak Kapal
Perikanan untuk menjaga kebersihan lingkungan
di Pelabuhan Perikanan;
b.
mengatur
Kapal
Perikanan
agar
melakukan
kegiatan sesuai dengan zona yang ditentukan di
pelabuhan Perikanan; dan/atau
c.
mengatur posisi Kapal Perikanan yang bertambat
di dermaga agar memudahkan Kapal Perikanan
untuk melakukan olah gerak.
(3)
Pelaksanaan
penanggulangan
pencemaran
dan
pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada wilayah kerja perairan bagi
Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP.
(4)
Dalam hal Pelabuhan Perikanan belum memiliki
WKOPP, pelaksanaan penanggulangan pencemaran
dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan pada tempat tambat labuh di
dermaga maupun kolam Pelabuhan Perikanan.
(5)
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
dalam
pelaksanaan
penanggulangan
pencemaran
dan
pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memanfaatkan fasilitas prasarana dan sarana
yang ada di Pelabuhan Perikanan.
(6)
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
dalam
pelaksanaan
penanggulangan
pencemaran
dan
pemadaman kebakaran:
a.
berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
b.
menyusun berita acara yang dilaporkan kepada
kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab
Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
Bagian Keenam Belas Pengawasan Pelaksanaan Pelindungan Lingkungan Maritim
Pasal 63 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait pengoperasian Kapal Perikanan dan kegiatan kepelabuhanan. (2) Pelaksanaan pengawasan pelindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. mengedukasi pemangku kepentingan terkait dengan pelindungan lingkungan maritim di Pelabuhan Perikanan; b. menghimbau nelayan untuk membuang limbah dan sampah yang berasal dari Kapal Perikanan pada tempatnya; c. menerima manifes limbah dan sampah yang berasal dari Kapal Perikanan; dan d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembersihan bangkai Kapal Perikanan di kolam Pelabuhan Perikanan dengan kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum. (3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam mengawasi pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim berkoordinasi dengan instansi terkait. (4) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
Bagian Ketujuh Belas Pemeriksaan Sertifikat Ikan Hasil Tangkapan
Pasal 64
(1)
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
memeriksa
sertifikat ikan hasil tangkapan.
(2)
Sertifikat ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan surat yang menyatakan
ketelusuran
ikan
dari
kepala
Pelabuhan
Perikanan/otoritas kompeten lokal atau penanggung
jawab Pelabuhan Perikanan.
(3)
Sertifikat ikan hasil tangkapan yang diperiksa oleh
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
sertifikat hasil tangkapan ikan; dan
b.
certificate of admissibility.
(4)
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
memeriksa
sertifikat ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) di Pelabuhan Perikanan dalam rangka
memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor.
(5)
Pemeriksaan
sertifikat
ikan
hasil
tangkapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan
dengan cara melihat keaslian dan keabsahan sertifikat
ikan hasil tangkapan dengan dokumen yang dinotifikasi
ke negara tujuan.
(6)
Pemeriksaan keaslian dan keabsahan sertifikat ikan
hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dengan tahapan:
a.
memindai barcode yang ada pada sertifikat ikan
hasil tangkapan;
b.
memeriksa lembar awal yang dipersyaratkan
dalam proses penerbitan sertifikat ikan hasil
tangkapan; dan
c.
memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan pada
sistem
informasi
yang
disediakan
oleh
Kementerian.
BAB IV PELAKSANAAN TUGAS SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN PADA PELABUHAN UMUM
Pasal 65 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melaksanakan tugas dan wewenangnya di pelabuhan umum berdasarkan penyerahan lingkup pengaturan Kapal Perikanan di pelabuhan umum dari otoritas di pelabuhan umum. (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada pelabuhan umum sesuai dengan penyerahan pengaturan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB V IDENTITAS, PRASARANA DAN SARANA SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN DAN PETUGAS KESYAHBANDARAN
Pasal 66
(1)
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilengkapi dengan
identitas.
(2)
Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
pakaian dinas lapangan; dan
b.
atribut,
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(3)
Petugas
Kesyahbandaran
dalam
membantu
pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) dilengkapi dengan identitas Syahbandar
di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4)
Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
atribut wings Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
dikecualikan bagi Petugas Kesyahbandaran.
(5)
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya didukung
prasarana dan sarana fungsional.
(6)
Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
sedikit berupa kantor pelayanan Kesyahbandaran di
Pelabuhan Perikanan dan menara pantau yang
dilengkapi dengan sistem pemantauan di Pelabuhan
Perikanan.
(7)
Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
sedikit berupa:
a.
kapal Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
b.
kendaraan operasional syahbandar di Pelabuhan
Perikanan;
c.
alat pemadam kebakaran;
d.
alat selam;
e.
senter kedap air;
f.
alat dokumentasi;
g.
radio komunikasi;
h.
peralatan navigasi;
i.
perahu karet;
j.
baju pelampung (life jacket);
k.
teropong; dan
l.
peralatan operasional kantor.
BAB VI PEMBINAAN DAN MONITORING KESYAHBANDARAN
Pasal 67 (1) Dalam rangka pembinaan dan monitoring Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, Menteri menyampaikan jumlah dan penetapan lokasi penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. (2) Lokasi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) Pembinaan dan monitoring Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dilaksanakan bersama antara Kementerian dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. (4) Menteri mendelegasikan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
(5) Penyampaian jumlah dan penetapan lokasi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. (6) Hasil pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan sebagai pertimbangan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Pasal 68 (1) Pembinaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi; b. rapat koordinasi; c. peningkatan kemampuan dan kapasitas; dan d. supervisi. (2) Peningkatan kemampuan dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa: a. pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan; b. pendidikan dan pelatihan ahli ukur Kapal Perikanan; c. pendidikan dan pelatihan operator radio umum; d. bimbingan teknis penegakan hukum di bidang pelayaran Kapal Perikanan; e. bimbingan teknis pencarian dan penyelamatan; f. bimbingan teknis pemanduan; dan g. bimbingan teknis pemadaman kebakaran.
BAB VII KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN PEMBERIAN KUASA PENGURUSAN ADMINISTRASI
Pasal 69 (1) Kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan oleh Nakhoda, pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil seluruhnya menjadi tanggung jawab Nakhoda, pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil. (2) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan administrasi pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang dibuktikan dengan surat kuasa.
BAB VIII PENGESAHAN BUKU SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN DAN PENYIJILAN
Pasal 70 (1) Sijil merupakan kegiatan pencatatan Awak Kapal Perikanan dalam Buku Sijil Awak Kapal Perikanan. (2) Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3) Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus kembali mendapatkan pengesahan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam hal terdapat perubahan Awak Kapal Perikanan.
Pasal 71
(1)
Untuk mendapatkan pengesahan Buku Sijil Awak
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (2) dan ayat (3), Nakhoda harus mengajukan
permohonan pengesahan Buku Sijil Awak Kapal
Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a.
berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan,
untuk
Kapal
Perikanan
yang
melakukan
pemindahan Awak Kapal Perikanan;
b.
daftar Awak Kapal Perikanan;
c.
PKL; dan
d.
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan.
(2)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1),
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian
data antardokumen persyaratan yang dilampirkan,
yang hasilnya berupa:
a.
lengkap dan sesuai; atau
b.
tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(3)
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka
pengesahan Buku Sijil Awak Kapal Perikanan.
(4)
Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan
sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengesahkan
Buku
Sijil
Awak
Kapal
Perikanan
dengan
membubuhkan tanda tangan.
(5)
Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
menolak melakukan pengesahan dan mengembalikan
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan kepada Nakhoda
disertai alasan penolakan.
(6)
Proses pengesahan Buku Sijil Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penolakan
pengesahan
Buku
Sijil
Awak
Kapal
Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak hasil
pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7)
Kebenaran data dan substansi dari Buku Sijil Awak
Kapal Perikanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Nakhoda.
(8)
Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka
pengesahan
Buku
Sijil
Awak
Kapal
Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran
XX
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 72
(1)
Penyijilan merupakan kegiatan mencatat tanggal,
tempat naik ke kapal (sign on), dan turun dari kapal
(sign off) ke dalam buku pelaut Perikanan berdasarkan
PKL atau surat keterangan bekerja dari pemilik atau
operator Kapal Perikanan.
(2)
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
melakukan
penyijilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan permohonan penyijilan buku pelaut
Perikanan dari pemilik buku pelaut Perikanan dengan
melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a.
buku pelaut Perikanan asli; dan
b.
PKL atau surat keterangan bekerja dari pemilik
atau operator Kapal Perikanan.
(3)
Permohonan penyijilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diajukan secara kolektif melalui Nakhoda
atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
(4)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan
kesesuaian data antardokumen persyaratan, yang
hasilnya berupa:
a.
lengkap dan sesuai; atau
b.
tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(5)
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka
penyijilan.
(6)
Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan
sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,
Syahbandar
di
Pelabuhan
Perikanan
melakukan
penyijilan dengan membubuhkan tanda tangan dan
stempel pada buku pelaut Perikanan.
(7)
Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
menolak melakukan penyijilan dan mengembalikan
buku pelaut Perikanan kepada pemilik buku pelaut
Perikanan, Nakhoda, atau pemilik kapal/penanggung
jawab perusahaan disertai alasan penolakan.
(8)
Proses penyijilan buku pelaut Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan penolakan penyijilan buku
pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam
sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(9)
Kebenaran data dan substansi dari buku pelaut
Perikanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik
buku
pelaut
Perikanan,
Nakhoda,
atau
pemilik
kapal/penanggung jawab perusahaan.
(10) Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka
penyijilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IX PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 73
(1)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (8) dan Pasal 39 ayat (5) meliputi:
a.
teguran tertulis; dan
b.
paksaan pemerintah.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (8) meliputi:
a.
teguran tertulis;
b.
pembekuan Sertifikat Pengukuhan milik Nakhoda;
dan
c.
pencabutan Sertifikat Pengukuhan milik Nakhoda.
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (12) berupa paksaan pemerintah.
Pasal 74
(1)
Sanksi
administratif
berupa
teguran
tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a
dikenakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
sebanyak 2 (dua) kali.
(2)
Teguran tertulis pertama dikenakan dengan ketentuan
baru pertama kali melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan 39 ayat (4).
(3)
Teguran tertulis kedua dikenakan dengan ketentuan:
a.
melakukan pelanggaran kewajiban yang sama,
untuk
pelanggaran
kewajiban
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
b.
teguran tertulis pertama:
1.
tidak dilaksanakan atau dipenuhi; atau
2.
telah dilaksanakan atau dipenuhi namun
kemudian kembali melakukan pelanggaran
kewajiban yang sama,
untuk
pelanggaran
kewajiban
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
(4)
Pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui surat
teguran tertulis yang ditujukan kepada pemilik
kapal/penanggung
jawab
perusahaan
dengan
tembusan kepada Nakhoda dari Kapal Perikanan
miliknya.
(5)
Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling sedikit memuat:
a.
identitas nakhoda dan pemilik kapal/penanggung
jawab perusahaan;
b.
jenis kewajiban yang dilanggar;
c.
tanggal kejadian;
d.
peringatan;
e.
perintah untuk segera mematuhi kewajiban dalam
jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, untuk
pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal Pasal 39 ayat (4); dan
f.
tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan
berikutnya jika tidak:
1.
menghiraukan
peringatan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf d dan melakukan
pelanggaran kewajiban yang sama; dan/atau
- melaksanakan atau memenuhi perintah sebagaimana dimaksud dalam huruf e. (6) Jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas: a. paling lama 3 (tiga) hari kalender untuk teguran tertulis pertama; dan b. paling lama 2 (dua) hari kalender untuk teguran tertulis kedua.
Pasal 75
(1)
Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b
terdiri atas:
a.
penghentian layanan kesyahbandaran tertentu
terhadap Kapal Perikanan; dan/atau
b.
tindakan lain yang diperlukan berkaitan dengan
pelanggaran kewajiban.
(2)
Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
dalam hal:
a.
melakukan pelanggaran kewajiban yang sama
setelah
teguran
tertulis
kedua
sebagaimana
dimaksud dalam 74 ayat (3) huruf a; atau
b.
tidak melaksanakan atau memenuhi perintah yang
dimuat dalam teguran tertulis kedua dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat
(6) huruf b.
(3)
Pengenaan
paksaan
pemerintah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan peringatan
untuk
tidak
kembali
melakukan
pelanggaran
kewajiban.
(4)
Penghentian layanan kesyahbandaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan dengan
ketentuan:
a.
dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak
permohonan layanan diterima dan dinyatakan
lengkap; dan
b.
dikenakan terhadap Kapal Perikanan dari pemilik
kapal/penanggung jawab Perusahaan.
(5)
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b merupakan salah satu Kapal Perikanan yang
berada dalam satu kesatuan usaha.
(6)
Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan tindakan dalam rangka menjaga
keamanan, keselamatan, dan/atau ketertiban Kapal
Perikanan.
(7)
Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
terdiri atas:
a.
menghentikan
Kapal
Perikanan
yang
akan
berlayar secara paksa;
b.
memindahkan Kapal Perikanan secara paksa;
c.
menghentikan kegiatan bongkar muat ikan,
aktivitas perbaikan Kapal Perikanan, dan/atau
pengisian/pemuatan logistik; dan
d.
mencabut persetujuan olah gerak yang telah
diterbitkan.
(8)
Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan berdasarkan surat penyampaian
paksaan pemerintah yang disampaikan kepada pemilik
kapal/penanggung
jawab
Perusahaan
dengan
tembusan kepada Nakhoda.
(9)
Surat penyampaian paksaan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
a.
identitas Nakhoda;
b.
identitas Pemilik Kapal Perikanan/penanggung
jawab perusahaan;
c.
Nama Kapal Perikanan;
d.
kewajiban yang telah dilanggar;
e.
tanggal kejadian;
f.
bentuk paksaan pemerintah yang dikenakan; dan
g.
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(10) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenakan secara langsung
tanpa didahului teguran tertulis dengan ketentuan
melakukan pelanggaran kewajiban yang sama setelah
mendapatkan
sanksi
administratif
paksaan
pemerintah.
Pasal 76
(1)
Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3)
berupa
penghentian
layanan
kesyahbandaran
tertentu terhadap Kapal Perikanan.
(2)
Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan oleh Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan.
(3)
Pengenaan
paksaan
pemerintah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan peringatan
untuk
tidak
kembali
melakukan
pelanggaran
kewajiban.
(4)
Penghentian
layanan
kesyahbandaran
tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
dengan ketentuan:
a.
dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak
permohonan
layanan
diterima
dan
dinyatakan lengkap; dan
b.
dikenakan terhadap Kapal Perikanan dari
pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
(5)
Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat
(3)
dilaksanakan
berdasarkan
surat
penyampaian paksaan pemerintah yang disampaikan
kepada
pemilik
kapal/penanggung
jawab
perusahaan dengan tembusan kepada Nakhoda.
(6)
Surat
penyampaian
paksaan
pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit
memuat:
a.
identitas Nakhoda;
b.
identitas Pemilik Kapal Perikanan;
c.
nama Kapal Perikanan;
d.
kewajiban yang telah dilanggar;
e. bentuk paksaan pemerintah yang dikenakan; dan f. peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 77
(1)
Sanksi
administratif
berupa
teguran
tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a
dikenakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(2)
Teguran tertulis dikenakan dengan ketentuan baru
pertama
kali
melanggar
kewajiban
sebagaimana
dimaksud dalam:
a.
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2); atau
b.
Pasal 35 ayat (6) dan ayat (7).
(3)
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sebanyak 1 (satu) kali.
(4)
Pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan melalui surat teguran
tertulis yang ditujukan kepada Nakhoda dengan
tembusan
pemilik
kapal/penanggung
jawab
perusahaan.
(5)
Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling sedikit memuat:
a.
identitas Nakhoda;
b.
kewajiban yang telah dilanggar; dan
c.
peringatan
untuk
tidak
kembali
melakukan
pelanggaran kewajiban.
Pasal 78
(1)
Sanksi administratif berupa pembekuan Sertifikat
Pengukuhan milik Nakhoda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dikenakan dengan
ketentuan melakukan pelanggaran kewajiban yang
sama setelah dikenakan teguran tertulis sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
77
untuk
pelanggaran
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam:
a.
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2); atau
b.
Pasal 35 ayat (6) dan ayat (7).
(2)
Pembekuan
sertifikat
pengukuhan
Nakhoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh
Direktur Jenderal berdasarkan surat rekomendasi dari
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3)
Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit memuat:
a.
identitas Nakhoda;
b.
identitas Kapal Perikanan; dan
c.
kronologis kejadian.
(4)
Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan dengan disertai data dukung yang
diperlukan.
(5)
Pembekuan
sertifikat
pengukuhan
Nakhoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
menerbitkan surat pembekuan sertifikat pengukuhan
Nakhoda.
(6)
Pembekuan
sertifikat
pengukuhan
Nakhoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling
lama 60 (enam puluh) hari kalender.
(7)
Surat pembekuan sertifikat pengukuhan Nakhoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit
memuat:
a.
nomor
sertifikat
pembekuan
sertifikat
pengukuhan Nakhoda;
b.
identitas Nakhoda;
c.
kewajiban yang telah dilanggar;
d.
pernyataan pembekuan sertifikat pengukuhan
Nakhoda;
e.
jangka waktu pembekuan sertifikat pengukuhan
Nakhoda; dan
f.
peringatan
untuk
tidak
kembali
melakukan
pelanggaran kewajiban.
(8)
Bentuk dan Format surat rekomendasi pembekuan
sertifikat
pengukuhan
Nakhoda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
XXII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 79
(1)
Sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat
Pengukuhan milik Nakhoda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c dikenakan dengan
ketentuan melakukan pelanggaran kewajiban yang
sama
setelah
dikenakan
pembekuan
sertifikat
pengukuhan Nakhoda sebanyak 3 (tiga) kali.
(2)
Pencabutan
sertifikat
pengukuhan
Nakhoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh
Direktur Jenderal berdasarkan surat rekomendasi dari
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3)
Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit memuat:
a.
identitas Nakhoda;
b.
identitas Kapal Perikanan; dan
c.
kronologis kejadian.
(4)
Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan dengan disertai data dukung yang
diperlukan.
(5)
Pencabutan
sertifikat
pengukuhan
Nakhoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
menerbitkan surat pencabutan sertifikat pengukuhan
Nakhoda.
(6)
Surat pencabutan sertifikat pengukuhan Nakhoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit
memuat:
a.
nomor
sertifikat
pencabutan
sertifikat
pengukuhan Nakhoda;
b.
identitas Nakhoda;
c.
kewajiban yang telah dilanggar; dan
d.
pernyataan pencabutan sertifikat pengukuhan
Nakhoda.
(7) Bentuk dan format surat rekomendasi pencabutan sertifikat pengukuhan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 80
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
Penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan yang telah dilakukan sebelum Peraturan
Menteri ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai
dengan ditetapkannya penempatan dan penugasan
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berdasarkan
ketentuan Peraturan Menteri ini;
b.
STBLKK yang telah diterbitkan sebelum Peraturan
Menteri ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai
dengan diterbitkannya:
1.
Persetujuan Berlayar;
2.
Surat Persetujuan Olah Gerak, dalam hal Kapal
Perikanan melakukan olah gerak meninggalkan
Pelabuhan Perikanan; atau
3.
surat pembebasan Persetujuan Berlayar;
c.
Persetujuan
Berlayar
dan
surat
pembebasan
Persetujuan Berlayar yang telah diterbitkan sebelum
Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih
berlaku dan dapat digunakan untuk melakukan
pelayaran
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan sampai dengan habis masa
berlakunya;
d.
Permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar yang
telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum
Peraturan Menteri ini berlaku, diproses berdasarkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
e.
Permohonan surat pembebasan Persetujuan Berlayar
yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
3/PERMEN-KP
/2013
tentang
Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP /2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 386), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 82 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2026
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SAKTI WAHYU TRENGGONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A. Surat Persetujuan Kegiatan Kapal Nonperikanan
KOP INSTANSI
SURAT PERSETUJUAN KEGIATAN KAPAL NONPERIKANAN
Nomor: …
DASAR HUKUM: 1. … ; 2. … ; 3. dst. … Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal di bawah ini:
Nama Kapal : … Jenis Kapal : … Bendera : … Tanda Selar : … Panjang (LOA) : … Nakhoda : … Pemilik : … Jenis Kegiatan : … Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan di atas dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kegiatan nonperikanan tersebut tidak mengganggu aktifitas nelayan/Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan …; 2. Menyiapkan peralatan untuk pencegahan kebakaran, pencegahan pencemaran lingkungan maritim sesuai dengan ketentuan; 3. Mengatur arus lalu lintas terkait mobilitas mobil tangki yang masuk / keluar dari Pelabuhan Perikanan …; 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kemungkinan bahaya pencemaran, kebakaran dan kerusakan yang terjadi akibat kegiatan nonperikanan baik terhadap masyarakat, dermaga dan jalan Pelabuhan; dan 5. Membayar kewajiban PNBP yang berlaku di Pelabuhan Perikanan …
Dikeluarkan di
:
Pada tanggal
:
Kepala Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap ...)
B. Surat Penolakan Persetujuan Kegiatan Kapal Nonperikanan
KOP INSTANSI
Nomor
:
Lampiran : -
Hal
: Penolakan Persetujuan Kegiatan Kapal Nonperikanan
Kepada
Yth. ...
Nakhoda atau Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan
Di
…
Sehubungan dengan permohonan penerbitan surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan berdasarkan Surat Sdr./I …, Nomor …, tanggal …, hal …, bersama ini disampaikan bahwa Kapal Perikanan berikut ini: Nama Kapal : … Jenis Kapal : … Bendera : … Tanda Selar : … Panjang (LOA) : … Nakhoda : … Pemilik : … Jenis Kegiatan : … ditolak permohonan penerbitan surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan dikarenakan dokumen persyaratan penerbitan surat Persetujuan Kegiatan kapal nonperikanan yang Sdr./i sampaikan … *). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Sdr./i perlu melengkapi dokumen berupa … **).
Dikeluarkan di : pada tanggal : Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
( ... Nama lengkap ...) NIP ...
*) diisi dengan “tidak lengkap dan/atau tidak sesuai” **) diisi dengan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan persyaratan penerbitan surat persetujuan kapal nonperikanan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
FORMULIR PEMERIKSAAN LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
A.
Identitas Kapal
1.
Nama nakhoda/nelayan
: ...
2.
Nama kapal
: ... 3. Alat penangkapan ikan : ... 4. Tanda pengenal kapal : … 5. Ukuran kapal (GT)
: ...
6.
Tanggal keberangkatan
: ...
7.
Tanggal kedatangan
: ...
B. Hasil Pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan No. Pemeriksaan Kesesuaian*) Sesuai Tidak Sesuai 1. Kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan
Kesesuaian hari melaut dan jumlah setting
Kesesuaian lokasi penangkapan ikan
…, …, ... Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ...
(... Nama lengkap ...) NIP ... Nakhoda/Nelayan
(… Nama lengkap ...)
*) Pilih yang sesuai
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan
KOP INSTANSI
SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN LETTER OF REPORT ON ARRIVAL OF FISHING VESSEL Nomor : ... Number
Nama Kapal Perikanan Name of Fishing Vessel : …
Nama Pemilik Kapal Perikanan
Name of Fishing Vessel Owner : …Alamat Address : …
Tanda Selar Vessel ID : …
Ukuran Kapal Perikanan Fishing Vessel Dimensions: a. Panjang keseluruhan Kapal Perikanan
Length Overall (LOA) b. Berat Kotor Gross Tonnage (GT) : …
: …
: … GT
Merek/Kekuatan Mesin Type/Engine Power : …
Jumlah Awak Kapal Perikanan Number of Fishing Vessel Crews : …
Jenis Kapal Perikanan Type of Fishing Vessel : …
Jenis Alat Penangkapan Ikan Type of Fishing Gear : …
Daerah Penangkapan Ikan Fishing Ground : …
Tanggal Kedatangan/Pukul Date of Arrival / Time
: … /…Rencana Kegiatan Dalam Pelabuhan Planned Activities in Port : …
Kelengkapan dokumen Kapal Perikanan Completeness of Fishing Vessel Documents :
No. Jenis Dokumen Type of Document Masa berlaku Validity Period Ada Available Tidak Not Available Keterangan Remarks 1.
Dst… Ect….
Bongkar atau muat ikan tanggal ... pukul ... Fish unloading or loading on date … at … hours No. Jenis Ikan Species of Fish Berat Estimasi (kg) Estimated Weight (kg)
Keterangan Remarks 1.
Dst… Etc…
Nakhoda, Skipper
( ... Nama lengkap ...) (...Full Name ...)
Tempat, tanggal/bulan/tahun Place, Date / Month / Year Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Harbour Master in Fishing Port …
(... Nama lengkap ...) (...Full Name ...) NIP ...
B. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan Untuk Kapal Nonperikanan
KOP INSTANSI
SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN UNTUK KAPAL NONPERIKANAN Nomor : ...
Nama Kapal : …
Nama Pemilik Kapal
: …Alamat : …
Tanda Selar : …
Ukuran Kapal a. Panjang keseluruhan kapal
b. Berat Kotor
: … : … GT
Merek/Kekuatan Mesin : …
Jumlah Awak Kapal : …
Jenis Kapal : …
Tanggal Kedatangan/Pukul : … / …
Rencana Kegiatan Dalam Pelabuhan : …
Kelengkapan dokumen kapal : …
No. Jenis Dokumen Masa Berlaku Ada Tidak Keterangan 1.
Dst…
Nakhoda,
( ... Nama lengkap ...) Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
( ... Nama lengkap ...) NIP …
C. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil
KOP INSTANSI
SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN
UNTUK NELAYAN KECIL
Nomor : ...
- Nama Kapal Perikanan : …
- Nama Pemilik Kapal Perikanan : …
- Alamat : …
- Tanda Selar : …
- Ukuran Kapal
a. Panjang Keseluruhan
Kapal Perikanan
b. Berat Kotor
: …
: … GT
Merek/Kekuatan Mesin : …
Jumlah Awak Kapal Perikanan : …
Jenis Kapal Perikanan : …
Jenis Alat Penangkapan Ikan : …
Daerah Penangkapan Ikan : …
Tanggal Kedatangan/Pukul : … / …
Rencana Kegiatan Dalam Pelabuhan :
Check Lapor Kedatangan : terlampir
Kelengkapan dokumen Kapal Perikanan : …
No. Jenis Dokumen Masa berlaku Ada Tidak Keterangan 1.
Nakhoda,
( ... Nama lengkap ...) Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap ...) NIP …
LAMPIRAN SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN
UNTUK NELAYAN KECIL
Nomor : ...
Lapor Kedatangan Tanggal/bulan/tahun : … Pukul : … Estimasi Produksi : … kg Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(… Nama lengkap …) NIP … Lapor Kedatangan Tanggal/bulan/tahun : … Pukul : … Estimasi Produksi : … kg Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(… Nama lengkap …) NIP … Lapor Kedatangan Tanggal/bulan/tahun : … Pukul : … Estimasi Produksi : … kg Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
(… Nama lengkap …) NIP … Lapor Kedatangan Tanggal/bulan/tahun : … Pukul : … Estimasi Produksi : … kg Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(… Nama lengkap …) NIP …
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A. Surat Pemberitahuan Penundaan Keberangkatan Kapal Perikanan
KOP INSTANSI
P E M B E R I T A H U A N Nomor: …
TENTANG PENUNDAAN KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN
- Dasar a. … *) b. … c. …
- Sehubungan dengan kondisi cuaca yang sedang buruk, dan untuk menjaga keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan dengan ini disampaikan kepada seluruh pemilik dan/atau Nakhoda Kapal Perikanan yang akan berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan ...**) untuk menunda keberangkatannya sampai dengan kondisi cuaca membaik.
Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di … Pada tanggal … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
( ... Nama lengkap ...) NIP …
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 2. Direktur Kepelabuhanan Perikanan 3. Kepala Pelabuhan … 4. …
**) diisi dengan dasar hukum/dokumen yang mendasari *) diisi dengan nama pelabuhan perikanan keberangkatan
B. Surat Penundaan Keberangkatan Kapal Perikanan
KOP INSTANSI
SURAT PENUNDAAN KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN Nomor: …
Yang bertanda tangan di bawah ini Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan ..., berdasarkan Surat Permohonan Penundaan Keberangkatan Sdr. ..., Nomor ..., tanggal ..., hal ..., bersama ini disampaikan bahwa Kapal Perikanan berikut ini:
Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
…
Nama Nakhoda
: …
Jenis Kapal Perikanan : …
Tanda Selar
: …
Bendera
: …
dapat menunda keberangkatannya sampai dengan ... dan apabila tidak
berangkat/bertolak meninggalkan pelabuhan pada batas waktu penundaan
tersebut, Sdr. harus menyampaikan permohonan ulang penerbitan ... *).
Dikeluarkan di ...
Tanggal ...
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
...
( ... Nama lengkap ... ) NIP ...
*) diisi dengan “Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar”
C. Surat Penolakan Penerbitan Surat Penundaan Keberangkatan Kapal Perikanan
KOP INSTANSI
Nomor
: ...
Lampiran : -
Hal
: Penolakan Penundaan Keberangkatan Kapal Perikanan
Kepada
Yth. ...
Nakhoda atau Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan
Di
…
Sehubungan dengan permohonan penerbitan surat penolakan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan berdasarkan Surat Sdr./i. …, Nomor …, tanggal …, hal …, bersama ini disampaikan bahwa Kapal Perikanan berikut ini: Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
…
Nama Nakhoda
: …
Jenis Kapal Perikanan : …
Tanda Selar
: …
Bendera
: …
ditolak permohonan penerbitan surat penolakan penundaan keberangkatan
Kapal Perikanan dikarenakan dokumen persyaratan penerbitan surat
penolakan
penundaan
keberangkatan
Kapal
Perikanan
yang
Sdr./i
sampaikan … *). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Sdr./i
perlu melengkapi dokumen berupa … **).
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(...Nama lengkap ...) NIP ...
*) diisi dengan “tidak lengkap dan/atau tidak sesuai” **) diisi dengan diisi dengan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan persyaratan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
SURAT PERNYATAAN KESIAPAN KAPAL PERIKANAN BERANGKAT DARI NAHKODA DALAM RANGKA OLAH GERAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor … *)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Nakhoda
: …
Dengan ini menyatakan bahwa:
A.
Dengan ini menyatakan bahwa Kapal Perikanan:
Nama Kapal : … Bendera : …
Call Sign
:
…
GT/NT
: …
Nomor IMO : …
No. SIPI/SIKPI/ SIKPOPI
: … Keperluan : …
B. Telah memastikan bahwa: 1. Radio VHF selalu stand by di channel 12/16; 2. Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaikan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3. Kapal Perikanan telah diawaki yang cukup dan Awak Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan pengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4. Awak Kapal Perikanan telah memahami hak dan kewajibannya berdasarkan PKL; 5. Mengutamakan keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan; 6. Melapor kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Ketika sudah sampai di tujuan; dan 7. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pelabuhan Perikanan.
C. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik perdata maupun pidana.
Tempat, tanggal & Jam : …
Nakhoda Kapal
: (...)
*) diisi dengan undang-undang Perikanan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR AWAK KAPAL PERIKANAN FISHING VESSEL CREW LIST
Nama Kapal : …
Jumlah ABK
: … Vessel Name
Number of Fishing Vessel Crews Bendera
: …
Tonnase Kotor
: … Flag
Gross Tonnage
Jenis Kapal
: …
Alat Penangkapan Ikan : … Type of Vessel
Fishing Gear Type
Nomor IMO
: …
Pemilik
: … IMO Number
Vessel Owner
No
Nama Awak Kapal
Name of Crew
Member
Jenis
Kelamin
Gender
Jabatan
Rank
Kebangsaan
Nationality
Sertifikat
Keahlian
dan/atau
Sertifikat
Keterampilan
Certificate of
Competency
and/or
Certificate of
Proficiency
Keterangan
Remarks
Total Awak kapal: … orang Total Number of Vessel Crews:….. person
Tempat, tanggal, bulan, tahun Place,date,year Mengetahui, Acknowledged by Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Harbour Master in Fishing Port …
Yang Membuat Acknowledged by
Nakhoda KM … Skipper MV….
( … Nama lengkap …) (...Full Name ...) NIP …
( … Nama lengkap …) (...Full Name ...)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR PEMERIKSAAN
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK
Nama Kapal Perikanan : … Jumlah ABK : … Bendera : … Call Sign : … GT : … Tahun Pembuatan : … Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … IMO Number : … Nama Pemilik Kapal Perikanan : …
SURAT DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN ADA/TIDAK ADA SESUAI/TIDAK SESUAI KETERANGAN PEMERIKASAAN ADMINISTRASI …
…
…
dst.
KESIMPULAN*) :
- Lengkap dan Sesuai
- Tidak Lengkap dan/atau Tidak sesuai
*) Coret salah satu Catatan:
Dikeluarkan di : ... Pada Tanggal : ... Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap ...) NIP ...
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A. Surat Persetujuan Olah Gerak
KOP INSTANSI
SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK
Nomor: …
Yang bertanda tangan di bawah ini Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada
…, dengan ini memberikan persetujuan kepada Kapal Perikanan dibawah ini:
Nama Kapal Perikanan
: …
Nama
Pemilik
Kapal
Perikanan
:
…
Nakhoda
: …
Jenis Kapal Perikanan
: …
Tanda Selar
: …
Bendera
: …
Untuk melakukan olah gerak dari … ke … dalam rangka … sehingga Kapal
Perikanan tersebut dapat bertolak/berangkat meninggalkan Pelabuhan
Perikanan … paling lambat pada tanggal … Surat Persetujuan Olah Gerak ini
diberikan untuk maksud dan keperluan tersebut dengan ketentuan:
1.
tidak menimbulkan pencemaran/kerusakan pada lingkungan hidup;
2.
tidak boleh membawa penumpang;
3.
diawaki dengan cukup;
4.
dokumen Kapal Perikanan tetap disimpan di kantor Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan asal;
5.
setibanya Kapal Perikanan di tujuan wajib melapor kepada Syahbandar
di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan asalnya;
6.
melaksanakan petunjuk dan perintah Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan; dan
7.
Nakhoda bertanggungjawab atas setiap kegiatan olah gerak Kapal
Perikanan.
Demikian Surat Persetujuan Olah Gerak ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap ...) NIP ...
B. Surat Penolakan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak
KOP INSTANSI
Nomor
: ...
Lampiran : -
Hal
: Penolakan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak
Kepada
Yth. ...
Nakhoda atau Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan
Di
…
Sehubungan dengan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak berdasarkan Surat Sdr./i. …, Nomor …, tanggal …, hal …, bersama ini disampaikan bahwa Kapal Perikanan berikut ini: Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
…
Nama Nakhoda
: …
Jenis Kapal Perikanan : …
Tanda Selar
: …
Bendera
: …
ditolak permohonan penerbitan Surat Persetujuan Olah Geraknya dikarenakan dokumen persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak yang Sdr./i sampaikan tidak lengkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Sdr./i perlu melengkapi dokumen berupa … *).
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap ...) NIP ...
*) diisi dengan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak
C. Surat Perintah Olah Gerak
KOP INSTANSI
SURAT PERINTAH OLAH GERAK
Nomor:
Dalam rangka ketertiban dan keamanan lalu lintas Kapal Perikanan di
Pelabuhan Perikanan dengan ini diperintahkan kepada Kapal Perikanan di
bawah ini:
Nama Kapal Perikanan : …
Nama Pemilik Kapal
Perikanan
:
…
Nama Nakhoda
: …
Jenis Kapal Perikanan : …
Tanda Selar
: …
Bendera
: …
Untuk melakukan olah gerak dari … ke … surat perintah olah gerak ini
disampaikan untuk maksud dan keperluan tersebut di atas dan mematuhi
ketentuan sebagai berikut:
- tidak menimbulkan pencemaran/kerusakan pada lingkungan hidup;
- tidak boleh membawa penumpang;
- diawaki dengan cukup; dan
- Nakhoda bertanggungjawab atas setiap kegiatan olah gerak Kapal Perikanan.
Demikian surat perintah olah gerak ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap ...) NIP ...
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
SURAT PERNYATAAN KESIAPAN KAPAL PERIKANAN BERANGKAT DARI NAKHODA DALAM RANGKA BERLAYAR
Berdasarkan Undang-Undang Nomor … *)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Nakhoda : …
Dengan ini menyatakan bahwa:
A.
Kapal di bawah ini dengan data-data:
Nama
Kapal
: …
Bendera
: …
Call Sign
:
…
GT/NT
: …
Nomor IMO : …
No. SIPI/SIKPI/SIKPOPI, atau PB bagi Nelayan Kecil
: … B. Telah diawaki dengan jumlah dan kompetensi yang cukup serta telah memenuhi persyaratan pengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: JABATAN DI ATAS KAPAL JUMLAH KETERANGAN … … … … … … … … … dst. … … C. Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaikan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
D. Telah memastikan bahwa: 1. Radio VHF selalu stand by di channel 12/16; 2. Awak Kapal Perikanan dan/atau peserta didik telah memahami hak dan kewajibannya berdasarkan PKL dan/atau perjanjian praktik laut; dan 3. Mengutamakan keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan.
E. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya bahwa kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal Perikanan dan keamanan kapal dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik perdata maupun pidana.
Tempat, tanggal & Jam : …
Nakhoda Kapal
: (...)
*) diisi dengan undang-undang Perikanan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
DAFTAR PEMERIKSAAN
DALAM RANGKA PENERBITAN PERSETUJUAN BERLAYAR
Nama Kapal
Perikanan
:
…
Jumlah ABK
:
…
Bendera
:
…
Call Sign
:
…
Isi Kotor (GT)
:
…
Tahun
Pembuatan
:
…
Nama Nakhoda
:
…
Jenis Kapal
Perikanan
:
…
IMO Number
:
…
Pemilik Kapal
Perikanan
:
…
SURAT DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN PERSYARATAN PENERBITAN PERSETUJUAN BERLAYAR ADA/TIDAK TIDAK ADA BERLAKU/TIDAK BERLAKU SESUAI/TIDAK SESUAI KETERANGAN Pemeriksaan Administrasi …
…
…
Dst.
KESIMPULAN*):
1.
Lengkap/Tidak Lengkap
2.
Masih Berlaku/Tidak Berlaku
3.
Sesuai/Tidak Sesuai
*) coret yang tidak perlu Catatan:
Tempat, tanggal/bulan/tahun Nakhoda,
(... Nama lengkap ...)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
...
(... Nama lengkap ...) NIP ...
LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A. Persetujuan Berlayar
REPUBLIK INDONESIA THE REPUBLIC OF INDONESIA PERSETUJUAN BERLAYAR PORT CLEARANCE No. : …
Berdasarkan Undang-Undang Nomor … *)
Under Law No. … *)
Nama Kapal
Perikanan
Fishing
Vessel Name
: …
Tonnase Kotor Gross Tonnage :
…
Bendera Flag : …
Nakhoda Skipper :
…
Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat yang dibuat oleh Nakhoda, tanggal … pukul … In accordance with Skipper Sailing Declaration issued by Skipper, on date/time
Bahwa Kapal Perikanan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor … *)
That Vessel has fully comply with the Under Law No. … *)
Dengan ini Kapal Perikanan tersebut di atas disetujui untuk
The above mentioned fishing vessel is hereby granted for
Berangkat/
Bertolak dari
Departure
from
: …
Tanggal/
Jam
Date/time
: …
DPI/Pel. Tujuan
Fishing
Ground/Port
Destination
: …
Jumlah Awak
Kapal
Perikanan
Number of
Fishing
Vessel Crews
:
…
Alat
Penangkapan
Ikan/Muatan
Fishing Gears/
Cargoes
:
… Tempat diterbitkan Place of issued : …
SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN HARBOUR MASTER IN FISHING PORT Pada Tanggal On Date
:
…
Jam Time
:
… (...)
Perhatian: Attention 1. Persetujuan Berlayar ini berlaku paling lama 24 jam sejak diterbitkan dan Kapal Perikanan wajib meninggalkan pelabuhan. This port clearance expired 24 hours due to date of issued and fishing vessel should leave the port. 2. Apabila dalam 24 jam pemilik, Nakhoda Kapal Perikanan tidak melayarkan kapalnya sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan, agar dikembalikan ke Syahbandar untuk penerbitan kembali, apabila perlu mengajukan permohonan Persetujuan Berlayar yang baru. Within 24 hours after issued the port clearance, the owner or Skipper of any fishing vessels which fails to sail, port clearance shall be returned to the harbour masters of fishing port for the reissued, if so required obtain a new port clearance. 3. Persetujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan. This port clearance expired if any corrections or deletions.
*) diisi dengan undang-undang Perikanan
B. Surat Penolakan Penerbitan Persetujuan Berlayar
KOP INSTANSI
Nomor
: ...
Lampiran : ...
Hal
: Penolakan Penerbitan Persetujuan Berlayar
Kepada
Yth. ...
Nakhoda atau Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan
Di
…
Sehubungan dengan permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar berdasarkan Surat Sdr./i. … Nomor: …, tanggal …, hal …, bersama ini disampaikan bahwa Kapal Perikanan berikut ini: Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
…
Nama Nakhoda
:
Jenis Kapal Perikanan : …
Tanda Selar
: …
Bendera
: …
ditolak permohonan penerbitan Persetujuan Berlayarnya dikarenakan dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar yang Sdr. sampaikan … *). berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Sdr. perlu melengkapi dokumen berupa … *).
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap ...) NIP ...
*) diisi dengan “tidak lengkap dan/atau tidak berlaku, dan/atau tidak lengkap dan/atau tidak sesuai” **) diisi dengan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan persyaratan penerbitan persetujuan berlayar
C. Persetujuan Berlayar Untuk Kapal Perikanan Milik Nelayan Kecil
REPUBLIK INDONESIA THE REPUBLIC OF INDONESIA PERSETUJUAN BERLAYAR PORT CLEARANCE No. : …
Berdasarkan Undang-Undang Nomor … *) Under Law No. … *)
Nama Kapal
Perikanan
Fishing
Vessel Name
: …
Tonnase Kotor Gross Tonnage :
…
Bendera Flag : …
Nakhoda Skipper :
…
Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat yang dibuat oleh Nakhoda, tanggal … pukul … In accordance with Skipper Sailing Declaration issued by Skipper, on date/time
Bahwa kapal perikanan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor … *)
That Vessel has fully comply with the Under Law No. … *)
Dengan ini Kapal Perikanan tersebut di atas disetujui untuk
The above mentioned fishing vessel is hereby granted for
Berangkat/B
ertolak dari
Departure
from
: …
Tanggal/
Jam
Date/time
: …
DPI/Pel. Tujuan
Fishing
Ground/Port
Destination
: …
Jumlah Awak Kapal Perikanan Number of Fishing Vessel Crews
:
…
Alat
Penangkapan
Ikan /Muatan
Fishing Gears/
Cargoes
:
… Tempat diterbitkan Place of issued
:
…
SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN HARBOUR MASTER IN FISHING PORT Pada Tanggal On Date
:
…
Jam Time
:
… (...)
Perhatian: Attention 1. Persetujuan Berlayar ini berlaku paling lama 24 jam sejak diterbitkan dan Kapal Perikanan wajib meninggalkan pelabuhan. This port clearance expired 24 hours due to date of issued and fishing vessel should leave the port. 2. Apabila dalam 24 jam pemilik, Nakhoda Kapal Perikanan tidak melayarkan kapalnya sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan, agar dikembalikan ke Syahbandar untuk penerbitan kembali, apabila perlu mengajukan permohonan Persetujuan Berlayar yang baru. Within 24 hours after issued the port clearance, the owner or Skipper of any fishing vessels which fails to sail, port clearance shall be returned to the harbour masters of fishing port for the reissued, if so required obtain a new port clearance. 3. Persetujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan. This port clearance expired if any corrections or deletions.
Lembar Pengesahan
Endorsement Sheet
Untuk Kapal Perikanan yang digunakan oleh Nelayan Kecil
For fishing vessels of artisanal fisheries
PERSETUJUAN BERLAYAR PORT CLEARANCE
No : …
Lapor Keberangkatan Tanggal/bulan/tahun : … Waktu tolak Pukul : … Jumlah Awak Kapal : … Tujuan : … Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
(… Nama lengkap …) NIP … Lapor Keberangkatan Tanggal/bulan/tahun : … Waktu tolak Pukul : … Jumlah Awak Kapal : … Tujuan : … Tempat Tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
(… Nama lengkap …) NIP … Lapor Keberangkatan Tanggal/bulan/tahun : … Waktu tolak Pukul : … Jumlah Awak Kapal : … Tujuan : … Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
(… Nama lengkap …) NIP …
*) diisi dengan undang-undang Perikanan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
KOP INSTANSI
SURAT PENCABUTAN PERSETUJUAN BERLAYAR Nomor:
Sesuai dengan ketentuan … Pasal … ayat (…) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor … tentang …, bahwa …, dengan ini Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan di bawah ini: Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
…
Nama Nakhoda
: …
Jenis Kapal Perikanan : …
Tanda Selar
: …
Bendera
: …
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku terhitung sejak tanggal
diterbitkannya surat ini.
Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi.
Dikeluarkan di : ... Pada Tanggal : ... Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap...)
NIP …
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
SURAT PERNYATAAN KESIAPAN KAPAL PERIKANAN BERANGKAT DARI NAKHODA DALAM RANGKA PEMBEBASAN PERSETUJUAN BERLAYAR
Berdasarkan Undang-Undang Nomor … *)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Nakhoda : …
A. Dengan ini menyatakan bahwa Kapal Perikanan:
Nama Kapal
Perikanan
: …
Bendera
: …
Call sign
:
…
GT/NT
:
… Nomor IMO
: …
No. SIPI/SIKPI/SIKPOPI, atau PB bagi Nelayan Kecil
: … Keperluan
: …
B. Telah memastikan bahwa: 1. Radio VHF selalu stand by di channel 12/16; 2. Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3. Kapal Perikanan telah diawaki yang cukup dan Awak Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan pengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4. Awak Kapal Perikanan telah memahami hak dan kewajibannya berdasarkan PKL; 5. Mengutamakan keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan; dan 6. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pelabuhan Perikanan.
C. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik perdata maupun pidana.
Tempat, tanggal & Jam
: …
Nakhoda Kapal
: (...)
*) diisi dengan undang-undang Perikanan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR PEMERIKSAAN
DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PEMBEBASAN PERSETUJUAN
BERLAYAR KAPAL PERIKANAN
Nama Kapal Perikanan : … Jumlah ABK : … Bendera : … Call Sign : … GT : … Tahun Pembuatan : … Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … IMO Number : … Nama Pemilik Kapal Perikanan : …
SURAT DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN ADA/TIDAK ADA SESUAI/TIDAK SESUAI KETERANGAN PEMERIKASA AN …
…
…
dst.
KESIMPULAN*):
- Lengkap/Tidak Lengkap
- Sesuai/Tidak Sesuai
*) coret salah satu Catatan:
Dikeluarkan di : ... Pada Tanggal : ... Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap ...) NIP ...
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A. Surat Pembebasan Persetujuan Berlayar
KOP INSTANSI
SURAT PEMBEBASAN PERSETUJUAN BERLAYAR Nomor: ...
Yang bertanda tangan di bawah ini Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada ..., dengan ini memberikan pembebasan Persetujuan Berlayar terhadap Kapal Perikanan di bawah ini: Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
…
Nama Nakhoda
: …
Jenis Kapal Perikanan : …
Tanda Selar
: …
Bendera
:
…
Untuk melakukan ...
*) sehingga Kapal Perikanan tersebut dapat
bertolak/berangkat meninggalkan Pelabuhan Perikanan … paling lambat
pada tanggal … Surat pembebasan Persetujuan Berlayar ini diberikan untuk
maksud dan keperluan tersebut dengan ketentuan:
1.
tidak mengganggu alur pelayaran;
2.
tidak menimbulkan pencemaran/kerusakan pada lingkungan hidup;
3.
diawaki dengan cukup;
4.
dokumen Kapal Perikanan tetap disimpan di kantor Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan; dan
5.
Nakhoda bertanggungjawab atas setiap kegiatan Kapal Perikanan
berdasarkan surat pembebasan Persetujuan Berlayar ini; dan
6.
Percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan
Ikan dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak diterbitkannya surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
Demikian surat pembebasan Persetujuan Berlayar ini diberikan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di : ...
Pada Tanggal
: ...
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
...
(... Nama lengkap ...) NIP ... *) diisi dengan “memberikan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya/ percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan”
B. Surat Penolakan Penerbita Surat Pembebasan Persetujuan Berlayar
KOP INSTANSI
Nomor
: ...
Lampiran : ...
Hal
: Penolakan Pembebasan Persetujuan Berlayar
Kepada Yth. ... Nakhoda atau Pemilik Kapal/Penanggungjawab Kapal Perikanan Di …
Sehubungan dengan permohonan penerbitan surat Pembebasan Persetujuan Berlayar berdasarkan Surat Sdr./i. …, Nomor: …, tanggal …, hal …, bersama ini disampaikan bahwa Kapal Perikanan berikut ini:
Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
…
Nama Nakhoda
: …
Jenis Kapal Perikanan : …
Tanda Selar
: …
Bendera
: …
ditolak permohonan penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayarnya dikarenakan dokumen persyaratan penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar yang Sdr./i. sampaikan tidak lengkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Sdr./i perlu melengkapi dokumen berupa … *).
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(… Nama lengkap …)
NIP …
*) diisi dengan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan persyaratan surat pembebasan Persetujuan Berlayar
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
SURAT PERNYATAAN PEMILIK KAPAL PERIKANAN ATAU
OPERATOR KAPAL PERIKANAN
Pada hari ini, …, tanggal …, bulan …, tahun … (…/…/…), di …
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
: …
No. Kartu Tanda Penduduk : … Alamat
: …
dalam hal ini bertindak selaku … *) di bawah ini:
Nama Kapal Perikanan : …
Jenis Kapal Perikanan : …
Tanda Selar
: …
Bendera
: …
Dengan ini menyatakan bahwa:
1.
saya telah membuat dan menandatangani PKL Nomor …, tanggal …,
bersama dengan Awak Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
2.
seluruh Awak Kapal Perikanan telah mengetahui dan memahami isi PKL
dimaksud; dan
3.
kebenaran dan keabsahan dokumen dalam permohonan pengesahan
PKL sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Yang membuat pernyataan, … (*pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan)
( ... Nama lengkap ...)
*) diisi dengan “pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan
catatan:
1.
pemilik Kapal Perikanan dapat berupa perusahaan
2.
jika perusahaan dapat diwakili oleh penanggung jawab perusahaan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR PEMERIKSAAN
DALAM RANGKA PENGESAHAN PERJANJIAN KERJA LAUT
Nama Kapal
Perikanan
: …
Jumlah ABK
: …
Bendera
: …
Call Sign
: …
GT
: …
Tahun Pembuatan : …
Nama
Nakhoda
: …
Jenis Kapal
Perikanan
: …
IMO Number
: …
Pemilik Kapal
Perikanan
: …
SURAT DAN DOKUMEN KAPAL ADA/TIDAK ADA SESUAI/TIDAK SESUAI KETERANGAN PEMERIKASAAN ADMINISTRASI …
…
…
dst.
KESIMPULAN*):
- Lengkap/Tidak Lengkap
- Sesuai/Tidak Sesuai
*) coret salah satu Catatan :
Dikeluarkan di : ... Pada Tanggal : ... Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ...
(... Nama lengkap ...)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
SURAT PENOLAKAN PENGESAHAN PERJANJIAN KERJA LAUT
KOP INSTANSI
Nomor
: ...
Lampiran : ...
Hal
: Penolakan Pengesahan PKL
Kepada
Yth. ...
Nakhoda atau Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan
Di
…
Menindaklanjuti permohonan pengesahan PKL Nomor … berdasarkan Surat Sdr./I …, Nomor …, tanggal …, hal …, bersama ini disampaikan bahwa permohonan pengesahan PKL dimaksud ditolak dikarenakan dokumen persyaratan pengesahan PKL … *). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Sdr./i perlu melengkapi dokumen berupa … **). Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap ...) NIP ...
*) diisi dengan “tidak lengkap dan/atau tidak sesuai” **) diisi dengan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan persyaratan pengesahan PKL
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XIX PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR PEMERIKSAAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGISIAN BAHAN BAKAR
Nama Kapal
Perikanan
: …
Jumlah ABK
: …
Bendera
: …
Call Sign
: …
GT
: …
Tahun Pembuatan : …
Nama
Nakhoda
: …
Jenis Kapal
Perikanan
: …
IMO Number
: …
Pemilik Kapal
Perikanan
: …
PERSYARATAN
ADA/TIDAK
ADA
KETERANGAN
PEMERIKASAAN
Pemberitahuan Rencana
Pengisian Bahan Bakar
Alat Pemadam Api
Penampung pasir
Wadah penampung tumpahan minyak
Faktur pajak pembelian bahan bakar
KESIMPULAN*):
Dapat melakukan pengisian bahan bakar
Tidak dapat melakukan pengisian bahan bakar. Harus melengkapi persyaratan.
*) Pilih salah satu
Tempat, tanggal/bulan/tahun Nakhoda,
(... Nama lengkap ...)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap ...) NIP ...
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XX PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR PEMERIKSAAN
DALAM RANGKA PENGESAHAN BUKU SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN
Nama Kapal
Perikanan
: …
Jumlah ABK
: …
Bendera
: …
Call Sign
: …
GT
: …
Tahun Pembuatan : …
Nama
Nakhoda
: …
Jenis Kapal
Perikanan
: …
IMO Number
: …
Pemilik Kapal
Perikanan
: …
SURAT DAN DOKUMEN KAPAL ADA/TIDAK ADA SESUAI/TIDAK SESUAI KETERANGAN PEMERIKASAAN ADMINISTRASI Surat Permohonan
PKL yang telah ditandatangani oleh Para Pihak
daftar Awak Kapal Perikanan
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan yang telah diisi Nakhoda
KESIMPULAN*):
1.
Lengkap dan Sesuai
2.
Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai
*) Coret yang tidak perlu Catatan:
Tempat, tanggal/bulan/tahun Nakhoda,
(... Nama lengkap ...)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap...) NIP ...
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XXI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR PEMERIKSAAN
DALAM RANGKA PENYIJILAN
SURAT DAN DOKUMEN KAPAL ADA/TIDAK ADA SESUAI/TIDAK SESUAI KETERANGAN PEMERIKASAAN ADMINISTRASI Buku pelaut perikanan asli
PKL atau surat keterangan bekerja dari pemilik atau operator Kapal Perikanan
KESIMPULAN*):
- Lengkap dan Sesuai
- Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai
*) Coret yang tidak perlu Catatan:
Tempat, tanggal/bulan/tahun Nakhoda,
(... Nama lengkap ...)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap ...) NIP ...
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XXII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A. Surat Rekomendasi Pembekuan Sertifikat Pengukuhan Nakhoda
KOP INSTANSI
Nomor
: …
(Tempat, tanggal/bulan/tahun)
Lampiran
: …
Hal
: Rekomendasi Pembekuan Sertifikat Pengukuhan
Nakhoda
Kepada
Yth. Direktur …
di
Jakarta
Dengan Hormat, Berkaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor … Tahun … tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Nakhoda Kapal Perikanan, bersama ini kami menyampaikan rekomendasi pembekuan Sertifikat Pengukuhan Nakhoda sebagai berikut: Nama : … Kompetensi : ANKAPIN-I/II/III No. Sertifikat : … Alamat : … Nama Kapal Perikanan : … Tanda Selar : … No. SIPI/SIKPI/SIKPOPI/ persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
:
… Jenis Pelanggaran : … Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan agar Sertifikat Pengukuhan Nakhoda atas nama tersebut, Nomor … dibekukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(… Nama lengkap …)
NIP …
B. Surat Rekomendasi Pencabutan Sertifikat Pengukuhan Nakhoda
KOP INSTANSI
Nomor
: …
(Tempat, tanggal/bulan/tahun)
Lampiran
: …
Hal
: Rekomendasi
Pencabutan
Sertifikat
Pengukuhan
Nakhoda
Kepada
Yth. Direktur …
di
Jakarta
Dengan Hormat, Berkaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor … Tahun … tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Nakhoda Kapal Perikanan, bersama ini kami menyampaikan rekomendasi pembekuan Sertifikat Pengukuhan Nakhoda sebagai berikut: Nama : … Kompetensi : ANKAPIN-I/II/III No. Sertifikat : … Alamat : … Nama Kapal Perikanan : … Tanda Selar : … No. SIPI/SIKPI/SIKPOPI/ persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
:
… Jenis Pelanggaran : … Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan agar Sertifikat Pengukuhan Nakhoda atas nama tersebut, Nomor … dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(…Nama lengkap …)
NIP …
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
