Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENKKP Berlaku

Permen KKP No. 1 Tahun 2026 tentang Desa Wisata Bahari - JDIH BPK

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG DESA WISATA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu mengembangkan wisata bahari dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan; b. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan kegiatan Desa Wisata Bahari, perlu dilakukan penyederhanaan kriteria dan tahapan penetapan Desa Wisata Bahari; c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, serta perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan organisasi, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Wisata Bahari;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DESA WISATA BAHARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir, laut, dan/atau pulau- pulau kecil.
3. Desa Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Dewi Bahari adalah Desa yang mempunyai potensi daya tarik Wisata Bahari dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan. 4. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 5. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil. 6. Kemitraan adalah kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan. 7. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. 8. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan- aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan termasuk masyarakat hukum adat.

  1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
  3. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan.
  4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II PENDEKATAN DAN KEGIATAN

Pasal 2 Dewi Bahari dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan: a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan; b. pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem; c. peningkatan kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan; dan d. pelestarian budaya bahari.

Pasal 3 (1) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui pemanfaatan: a. ekosistem Wilayah Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; b. hasil kegiatan kelautan dan perikanan; c. ekosistem buatan; dan/atau d. benda muatan kapal tenggelam. (2) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan kegiatan: a. perikanan tangkap; b. perikanan budidaya; c. pergaraman; d. pameran benda muatan kapal tenggelam; e. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan; f. pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan; g. konservasi; h. rehabilitasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; i. jasa kelautan dan perikanan lainnya;

j. pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan lainnya;
k. pariwisata; dan/atau
l. agro maritim.

Pasal 4 (1) Pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui: a. pembangunan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana umum; b. penyediaan dan pengelolaan sanitasi lingkungan; dan/atau c. penyediaan prasarana dan sarana untuk pendukung rehabilitasi ekosistem Wilayah Pesisir dan pulau- pulau kecil. (2) Pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Peningkatan kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui kegiatan: a. sosialisasi; b. bimbingan teknis; c. pendidikan; d. pelatihan; dan/atau e. penyuluhan.

Pasal 6 (1) Pelestarian budaya bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan dengan pendekatan terhadap: a. adat maritim berupa: 1. aktifitas Masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal; 2. hak tradisional dan lembaga adat; 3. aturan lokal/kesepakatan adat Masyarakat; dan 4. adat maritim lainnya. b. budaya bahari berupa: 1. lokasi tenggelamnya kapal dan muatannya yang bernilai arkeologi-historis khusus;
2. situs sejarah kemaritiman bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya;
3. tempat ritual keagamaan atau adat; dan 4. budaya maritim lainnya. (2) Pelestarian adat maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. penetapan Kawasan Konservasi maritim; b. pelaksanaan kegiatan adat maritim dan budaya bahari sebagai atraksi wisata;

c. penguatan kelembagaan adat maritim dan/atau budaya bahari; d. pendokumentasian; dan/atau e. publikasi.

BAB III KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 7 Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki kriteria: a. potensi daya tarik Wisata Bahari; b. potensi kunjungan wisata; c. Kelompok Masyarakat atau badan usaha milik desa dengan mata pencaharian nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan/atau pengelola wisata; d. dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Dewi Bahari;
e. potensi usaha kelautan dan perikanan yang mendukung Wisata Bahari; dan
f. status lahan yang jelas untuk penempatan sarana Wisata Bahari.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan

Pasal 8 Dewi Bahari ditetapkan melalui tahapan: a. pengusulan; b. verifikasi; c. penentuan kelas Desa; dan d. penetapan.

Paragraf 1 Pengusulan

Pasal 9 (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diajukan oleh Pemerintah Desa. (2) Pengajuan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
(3) Pengusulan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui:
a. unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan kelautan; atau b. perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan atau perangkat

daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan sesuai dengan kewenangannya. (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal yang memuat: a. latar belakang; b. profil Desa yang berada di Wilayah Pesisir atau pulau-pulau kecil; c. potensi daya tarik Wisata Bahari; d. potensi kelautan dan perikanan yang mendukung Wisata Bahari; e. status lahan, prasarana, dan sarana; f. dukungan Pemerintah Daerah; g. kelembagaan pengelola usaha Wisata Bahari; dan h. aktivitas pengelolaan wisata.
(5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2 Verifikasi

Pasal 10 (1) Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktur Jenderal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. seleksi administrasi; dan b. verifikasi teknis.
(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim kerja.
(5) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(6) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian proposal dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (7) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sesuai. (8) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk menilai kesesuaian Dewi Bahari yang diusulkan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (9) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan dan/atau survei lapangan. (10) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau ketidaksesuaian terhadap verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

Direktur Jenderal menyatakan bahwa usulan ditolak. (11) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinyatakan sesuai, selanjutnya dilakukan penentuan kelas Desa.

Pasal 11 Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penilaian
terhadap verifikasi kesesuaian usulan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan rincian dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3 Penentuan Kelas Desa

Pasal 12 (1) Dalam hal hasil seleksi administrasi dan verifikasi teknis dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11), selanjutnya dilakukan penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c. (2) Penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikator yang terdiri atas: a. perencanaan Wisata Bahari; b. ketersediaan prasarana dan sarana; c. pembinaan; dan d. Kemitraan.
(3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk penentuan: a. kelas Desa 1; b. kelas Desa 2; c. kelas Desa 3;
d. kelas Desa 4; atau e. kelas Desa 5.

Pasal 13 Indikator perencanaan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a untuk:
a. kelas Desa 1, yaitu:
1. memiliki salah satu potensi Wisata Bahari;
2. memiliki potensi kunjungan wisata; dan
3. memiliki penggerak dalam kelompok pengelola wisata;
b. kelas Desa 2, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga memiliki indikator, yaitu:
1. memiliki Kelompok Masyarakat yang bergerak di usaha kelautan dan perikanan dan/atau pengelolaan wisata yang telah ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan;
2. memiliki komitmen dukungan kebijakan dan anggaran; 3. memiliki salah satu usaha kelautan dan perikanan; dan

  1. memiliki paling sedikit 1 (satu) jenis Wisata Bahari. c. kelas Desa 3, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga memiliki indikator, yaitu:
  2. memiliki daftar prasarana dan sarana;
  3. memiliki data jumlah wisatawan yang mengakses kawasan Wisata Bahari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara non-digital;
  4. terdapat kelompok pengelola wisata yang berbadan hukum;
  5. memiliki rencana induk pengembangan wisata; dan
  6. memiliki daftar pemangku kepentingan yang
    berpotensi untuk melakukan Kemitraan. d. kelas Desa 4, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c juga memiliki indikator yaitu mempunyai data jumlah wisatawan yang mengakses kawasan Wisata Bahari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara digital. e. kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d juga memiliki indikator yaitu mempunyai rencana pembangunan jangka menengah Desa yang memuat usaha Wisata Bahari dan berkesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pasal 14 Indikator ketersediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b untuk:
a. kelas Desa 1, yaitu memiliki salah satu prasarana dan sarana dasar; b. kelas Desa 2, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga memiliki indikator yaitu mempunyai status lahan yang jelas. c. kelas Desa 3, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga memiliki indikator, yaitu: 1. perencanaan detail pembangunan prasarana dan sarana; dan 2. memiliki lebih dari 1 (satu) jenis prasarana dan sarana. d. kelas Desa 4, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c juga memiliki indikator, yaitu: 1. terdapat prasarana dan sarana pendukung;
2. melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana secara berkala; dan 3. telah melakukan pembangunan prasarana dan sarana secara swadaya. e. kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d juga memiliki indikator yaitu melakukan rehabilitasi lingkungan secara berkala.

Pasal 15 Indikator pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c untuk: a. kelas Desa 2, memiliki indikator manajemen keuangan dan administrasi non digital;
b. kelas Desa 3, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga memiliki indikator yaitu: 1. adanya pendampingan, kelembagaan, dan administrasi pengelolaan usaha wisata;
2. terdapat pemandu wisata yang bersertifikat; dan 3. memiliki standar operasional pengelolaan wisata pengunjung. c. kelas Desa 4, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga memiliki indikator yaitu: 1. memiliki manajemen keuangan dan administrasi non digital;
2. memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata; dan 3. memiliki laman dalam jaringan dan/atau media sosial pengelolaan wisata.
d. kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c juga memiliki indikator, yaitu:
1. melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri;
2. diversifikasi usaha wisata; 3. melaksanakan manajemen keuangan dan administrasi secara digital;
4. terdapat tenaga pengelola wisata terlatih dan profesional;
5. melaksanakan manajemen pengunjung sesuai daya dukung;
6. menerapkan penghargaan dan sanksi kepada wisatawan;
7. mampu mengakses perbankan untuk permodalan;
8. memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata dalam bentuk peraturan Desa;
9. mengelola laman dalam jaringan dan/atau media sosial pengelolaan wisata; dan
10. memiliki paket wisata terintegrasi yang terkelola dengan baik.

Pasal 16 Indikator Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d untuk: a. kelas Desa 3, yaitu melakukan 1 (satu) Kemitraan; b. kelas Desa 4, yaitu Kemitraan lebih dari 1 (satu) untuk akses permodalan, prasarana dan sarana, pemasaran, promosi, dan/atau publikasi; c. kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga memiliki indikator, yaitu: 1. melakukan promosi dan publikasi mandiri; dan 2. memiliki lembaga keuangan.

Pasal 17 (1) Berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 dilakukan penilaian untuk penentuan kelas Desa. (2) Penentuan Kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pelaksanaan Dewi Bahari. (3) Format penilaian penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 18 (1) Berdasarkan Penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17, dilakukan penetapan Dewi Bahari. (2) Penetapan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) Penetapan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. nama Desa b. kelas Desa; c. potensi Wisata Bahari; dan
d. kelompok atau lembaga pengelola Wisata Bahari.

BAB IV RENCANA AKSI, PELAKSANAAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Rencana Aksi

Pasal 19 (1) Desa yang telah ditetapkan sebagai Dewi Bahari selanjutnya menyusun rencana aksi. (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kelompok Masyarakat atau badan usaha milik desa dan pemangku kepentingan terkait yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah. (3) Kelompok Masyarakat atau badan usaha milik desa dalam menyusun rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh penyuluh, perangkat
daerah yang membidangi kelautan dan perikanan, dan/atau mitra lainnya. (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. spasial Wisata Bahari; b. rencana pemanfaatan bantuan; c. rencana usaha dan pengembangannya; d. kelembagaan; e. pendanaan dan pembiayaan; f. Kemitraan; dan g. akses teknologi dan informasi.

(5) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak disahkan. (6) Muatan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20 (1) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui: a. pengumpulan data; b. musyawarah Desa; dan c. kesepakatan dokumen rencana aksi. (2) Kesepakatan dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 21 (1) Pelaksanaan Dewi Bahari yang telah ditetapkan dilakukan dalam jangka waktu paling lama: a. 5 (lima) tahun Kelas Desa 1; b. 4 (empat) tahun untuk Kelas Desa 2; c. 3 (tiga) tahun untuk Kelas Desa 3; d. 2 (dua) tahun untuk Kelas Desa 4.; dan e. 1 (satu) tahun untuk Kelas Desa 5. (2) Kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi untuk menentukan peningkatan kelas Desa.

Pasal 22 (1) Pelaksanaan Dewi Bahari dilakukan sesuai dengan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Pelaksanaan Dewi Bahari dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disahkan melalui tahapan: a. pembinaan; dan/atau
b. Kemitraan.

Pasal 23 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi: a. pendampingan dalam pengelolaan Wisata Bahari; dan b. peningkatan kapasitas pengelola Wisata Bahari. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau pemangku kepentingan.

Pasal 24 (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi: a. pendampingan;

b. peningkatan kapasitas; c. pengelolaan wisata; d. pemasaran; e. publikasi wisata; f. investasi; g. pengadaan prasarana dan sarana;
h. monitoring dan evaluasi; dan/atau i. bentuk Kemitraan lainnya untuk mendukung pengembangan wisata. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 25 Pendanaan dalam pelaksanaan Dewi Bahari berasal dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 26 (1) Pelaksanaan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Direktur Jenderal. (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap: a. aspek lingkungan; b. aspek ekonomi; dan c. aspek kelembagaan, sosial, dan tradisi. (4) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut; b. kesesuaian daya dukung dan daya tampung; c. sanitasi; d. pengelolaan sampah; dan e. sarana air bersih. (5) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. perkembangan status prasarana dan sarana; b. perkembangan usaha Wisata Bahari; c. peningkatan pendapatan; dan d. kunjungan wisatawan. (6) Aspek kelembagaan, sosial, dan tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas: a. kelompok pengelola Wisata Bahari;

b. unsur tradisi dalam atraksi Wisata Bahari; dan/atau c. perubahan perilaku Masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab pada lingkungan. (7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri. (8) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menentukan kebijakan pengembangan Dewi Bahari berikutnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27 Dewi Bahari yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780), dinyatakan tetap berlaku serta dilakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

   Π


    SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal
Д

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

 Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG DESA WISATA BAHARI

PROPOSAL

  1. Latar belakang, menjelaskan garis besar pengusulan usaha Wisata Bahari oleh Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya.
  2. Profil Desa yang berada di Wilayah Pesisir atau pulau-pulau kecil, menjelaskan paling sedikit mengenai: a. nama Desa; b. peta lokasi beserta koordinat; c. kondisi demografi; d. mata pencaharian Masyarakat; dan e. potensi bencana.
  3. Potensi daya tarik Wisata Bahari, menjelaskan paling sedikit mengenai: a. potensi sumber daya alam sebagai atraksi Wisata Bahari; b. aksesibilitas yang menggambarkan ketersediaan dan kemudahan mencapai lokasi wisata dari pusat-pusat aktivitas utama; dan c. amenitas yang mengambarkan fasilitas dasar dan pendukung Wisata Bahari yang ada di lokasi wisata.
  4. Potensi kelautan dan perikanan yang mendukung Wisata Bahari, menjelaskan paling sedikit mengenai komoditas unggulan dibidang: a. perikanan tangkap; b. perikanan budidaya; c. pangan laut; d. agromaritim di Wilayah Pesisir atau pulau-pulau kecil; dan/atau e. budaya, situs sejarah bahari, dan adat istiadat serta kondisi sosial.
  5. Status lahan, prasarana, dan sarana, menjelaskan mengenai: a. jenis;
    b. status kepemilikan lahan; dan
    c. kondisi prasarana dan sarana dasar dan/atau pendukung Wisata Bahari.
  6. Dukungan Pemerintah Daerah, melalui kebijakan, program, serta alokasi anggaran yang mendorong pembangunan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, dan promosi destinasi wisata secara berkelanjutan.
  7. Kelembagaan pengelola usaha Wisata Bahari, menjelaskan keberadaan: a. struktur organisasi lembaga pengelola usaha wisata; b. legalitas organisasi pengelola usaha wisata; dan/atau c. sumber daya manusia pengelola wisata.
  8. Aktivitas pengelolaan wisata, menjelaskan mengenai pelaksanaan yang telah, sedang, dan akan dilakukan beserta dokumentasi foto kegiatan berupa: a. kegiatan wisata; b. rencana pemanfaatan bantuan; c. rencana bisnis dan pengembangan usaha;
    d. penyelenggaraan kegiatan atau acara rutin; e. Kemitraan; dan/atau

f. kegiatan yang dapat disinergikan dengan Wisata Bahari antara lain kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pergaraman, pemanfaatan ekosistem buatan, pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam, penangkaran ikan, edukasi, arboretum, dan/atau pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan lainnya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

    SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG DESA WISATA BAHARI

RINCIAN KRITERIA DAN FORMAT PENILAIAN KESESUAIAN USULAN
DEWI BAHARI

A. Potensi Daya Tarik Wisata Bahari No. Potensi Daya Tarik Wisata Jenis Daya Tarik Wisata Penilaian

Ada Tidak 1. Potensi Daya Tarik Wisata Alam a. mangrove

b. terumbu karang

c. lamun

d. pantai

e. populasi ikan yang dilindungi

f. jasa ekosistem pesisir lainnya

  1. …; atau
  2. …; atau
  3. ... dst.
  1. Potensi Daya Tarik Wisata Buatan a. wisata ponton

b. wisata budidaya

c. taman terumbu karang/coral garden

d. wisata buatan lainnya

  1. …; atau
  2. …; atau
  3. ... dst.
  1. Potensi Daya Tarik Wisata Alam dengan kategori Adat dan Budaya Maritim a. peninggalan kapal dan muatannya, contoh: HMAS Perth

b. tradisi pesisir, contoh: upacara laut (nyadran dan nglarung), festival, dan tata cara penangkapan ikan tradisional

c. ritual kepercayaan contoh: sedekah laut dan mandi di laut

d. kearifan lokal, upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut, contoh: sasi laut dan seke maneke

e. wisata adat dan budaya maritim lainnya,

No. Potensi Daya Tarik Wisata Jenis Daya Tarik Wisata Penilaian

Ada Tidak contoh: peninggalan sejarah

B. Potensi kunjungan wisata No. Kategori Wisatawan Indikator Penilaian Keterangan 1. Wisatawan Lokal (Desa) Frekuensi kunjungan warga lokal ke objek wisata Desa Apakah warga lokal aktif mengunjungi lokasi?
2. Wisatawan Luar Desa (dalam kabupaten) Minat dan aksesibilitas masyarakat sekitar Desa Apakah Desa menarik bagi warga sekitar?

  1. Wisatawan Luar Kabupaten Kemudahan akses, daya tarik unik yang dikenal luar kabupaten Dikenal dan mudah diakses dari kabupaten lain?
  2. Wisatawan Luar Provinsi Potensi sebagai destinasi unggulan lintas daerah Ada kegiatan/budaya yang menarik turis luar?
  3. Wisatawan Mancanegara
    Daya tarik internasional, promosi global, kesiapan menerima turis asing Adakah potensi dikenal secara global

C. Kelompok Masyarakat atau Badan Usaha Milik Desa dengan mata pencaharian nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan/atau pengelola wisata

No. Aspek Indikator 1. Legalitas
a. Memiliki akta pengesahan badan hukum; dan/atau b. Memiliki bukti pendaftaran resmi ke dinas kabupaten/kota 2.
Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Kusuka) Elektronik Memiliki e-Kusuka atau terdaftar di laman Satu Data Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (BPJS/KIS) Salah satu pengurus/anggota aktif terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional 4. NIB (Nomor Induk Berusaha) Memiliki NIB sebagai tanda usaha 5. Struktur Organisasi Terdokumentasi Pengurus tercatat dan notulen rapat tersedia 6. Jumlah Anggota Aktif Minimal 5 anggota aktif dalam kegiatan kelompok

No. Aspek Indikator 7. Lokasi Sekretariat/Gudang Memiliki lokasi tetap untuk kantor, produksi, atau gudang

D. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Dewi Bahari

No. Jenis Dukungan Ketersediaan Ada Tidak 1. Integrasi pengembangan Wisata Bahari dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (dokumen RPJMDes/komitmen dari Desa)

  1. Peraturan Desa mengenai pengembangan Wisata Bahari

  2. Alokasi Anggaran dari Desa (ADD) dan/atau dana Desa dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan dan/atau unit pelaksana teknis untuk pengembangan Wisata Bahari

  3. Promosi Wisata Bahari melalui berbagai media (cetak, sosial, dan elektronik)

No. Jenis Fasilitas Dasar Ketersediaan Ada Tidak 1. Aksesibilitas dan infrastruktur (jalan yang dapat dilewati kendaraan roda dua dan roda empat)

  1. Ketersediaan air bersih

  2. Jaringan Listrik

  3. Jaringan telekomunikasi

E. Potensi Usaha Kelautan dan Perikanan yang mendukung Wisata Bahari

No. Potensi Usaha Kelautan dan Perikanan

Jenis atraksi yang dilakukan Penilaian (ada/tidak) (operasional/ tidak)

  1. Budidaya (ikan dan rumput laut) a cara budidaya:
  1. ikan
  2. rumput laut
  3. lainnya

b ikut serta dalam panen

c menjual hasil panen:

  1. rumput laut
  2. ikan
  3. lainnya

No. Potensi Usaha Kelautan dan Perikanan

Jenis atraksi yang dilakukan Penilaian (ada/tidak) (operasional/ tidak) d diversifikasi usaha budidaya:

  1. memberi makan ikan
  2. terapi ikan
  3. memancing
  4. lainnya
  1. Penangkapan ikan a ikut dalam perahu tidak menangkap ikan

b ikut serta dalam penangkapan ikan

c ikut menyaksikan kegiatan lelang ikan

d edukasi alat penangkapan ikan

e aktivitas lainnya

  1. Tambak Garam Rakyat a cara membuat garam

b cara memanen garam

c menjual produk garam

d terapi garam

Pengolahan produk perikanan dan kelautan a cara membuat produk olahan ikan

b menjual produk olahan ikan

c cara memanfaatkan mangrove (buah/biji) menjadi produk olahan turunan (sirup, kue, dan keripik)

d menjual produk olahan turunan mangrove

e cara pemanfaatan produk biofarmakologi laut (rumput laut dan teripang)

f penjualan produk biofarmakologi laut

F. Status lahan yang jelas untuk penempatan sarana Wisata Bahari No. Aspek yang Dinilai Indikator 1. Kejelasan Status Lahan memiliki bukti kepemilikan lahan atau dokumen penguasaan yang sah (sertifikat, akta jual beli, dll.)

No. Aspek yang Dinilai Indikator 2. Prioritas Status Lahan c. lahan milik desa atau milik badan usaha milik desa
d. lahan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan e. lahan milik Kelompok Masyarakat yang sah 3 Dokumen Pendukung Legalitas surat kepemilikan, perjanjian kerja sama, berita acara hibah/pinjam pakai, atau surat keterangan desa 4 Kesediaan Digunakan untuk Wisata telah ada kesepakatan atau surat keputusan bahwa lahan digunakan untuk pengembangan Wisata Bahari 5 Lahan Bebas Sengketa Tidak sedang dalam sengketa atau tumpang tindih klaim 6 Kesesuaian Tata Ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

    SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG DESA WISATA BAHARI

FORMAT PENILAIAN PENENTUAN KELAS DESA

No. Indikator Kesesuaian Sesuai Tidak A. Perencanaan Wisata Bahari Kelas 1

  1. memiliki salah satu potensi Wisata Bahari

  2. memiliki potensi kunjungan wisata

memiliki penggerak dalam kelompok pengelola wisata

Kelas 2

selain memiliki indikator Kelas 1 juga memiliki indikator:

memiliki Kelompok Masyarakat yang bergerak di usaha kelautan dan perikanan dan/atau pengelolaan wisata yang telah ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan

memiliki komitmen dukungan kebijakan dan anggaran

memiliki salah satu usaha kelautan dan perikanan

memiliki paling sedikit 1 (satu) jenis Wisata Bahari

Kelas 3

selain memiliki indikator Kelas 1 dan Kelas 2 juga memiliki indikator:

memiliki daftar prasarana dan sarana

memiliki data jumlah wisatawan yang mengakses kawasan Wisata Bahari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara non digital

terdapat kelompok pengelola wisata yang berbadan hukum

memiliki rencana induk pengembangan wisata

memiliki daftar pemangku kepentingan yang berpotensi untuk melakukan Kemitraan

Kelas 4

No. Indikator Kesesuaian Sesuai Tidak selain memiliki indikator Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 juga memiliki indicator

memiliki data jumlah wisatawan yang mengakses kawasan Wisata Bahari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara digital

Kelas 5

selain memiliki indikator Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, dan Kelas 4 juga memiliki indicator

memiliki rencana pembangunan jangka menengah Desa yang terintegrasi dengan rencana Pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota

B. Ketersediaan prasarana dan sarana Kelas 1

memiliki salah satu prasarana dan sarana dasar

Kelas 2

selain memiliki indikator Kelas 1 juga memiliki indikator:

  1. memiliki status lahan yang jelas

Kelas 3

selain memiliki indikator Kelas 1 dan Kelas 2 juga memiliki indikator:

perencanaan detail pembangunan prasarana dan sarana

memiliki lebih dari 1 (satu) jenis prasarana dan sarana

Kelas 4

selain memiliki indikator Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 juga memiliki indikator:

terdapat prasarana dan sarana pendukung

melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana secara berkala

telah melakukan pembangunan prasarana dan sarana secara swadaya

Kelas 5

selain memiliki indikator Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, dan Kelas 4 juga memiliki indikator:

melakukan rehabilitasi lingkungan secara berkala

C. Pembinaan

Kelas 2

memiliki indikator manajemen keuangan dan administrasi non-digital

Kelas 3

No. Indikator Kesesuaian Sesuai Tidak selain memiliki indikator Kelas 2 juga memiliki indikator:

adanya pendampingan, kelembagaan, dan administrasi pengelolaan usaha wisata

  1. terdapat pemandu wisata yang bersertifikat

  2. memiliki standar operasional pengelolaan wisata pengunjung

Kelas 4

selain memiliki indikator Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 juga memiliki indikator:

memiliki manajemen keuangan dan administrasi non-digital

memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata

memiliki laman dalam jaringan dan/atau media sosial pengelolaan wisata

Kelas 5

selain memiliki indikator Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, dan Kelas 4 juga memiliki indikator:

melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri

  1. diversifikasi usaha wisata

melaksanakan manajemen keuangan dan administrasi secara digital

terdapat tenaga pengelola wisata terlatih dan professional

melaksanakan manajemen pengunjung sesuai daya dukung

menerapkan penghargaan dan sanksi kepada wisatawan

mampu mengakses perbankan untuk permodalan

memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata dalam bentuk peraturan Desa

mengelola laman dalam jaringan dan/atau media sosial pengelolaan wisata

10

memiliki paket wisata terintegrasi yang terkelola dengan baik

No. Indikator Kesesuaian Sesuai Tidak D. Kemitraan

Kelas 3

  1. melakukan 1 (satu) Kemitraan

Kelas 4

Kemitraan lebih dari 1 (satu) untuk akses permodalan, prasarana dan sarana, pemasaran, promosi dan/atau publikasi

Kelas 5

selain memiliki indikator Kelas 3 dan Kelas 4 juga memiliki indikator, yaitu:

  1. Melakukan promosi dan publikasi mandiri; dan

  2. memiliki lembaga keuangan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG DESA WISATA BAHARI

RENCANA AKSI

Rencana aksi pengembangan Dewi Bahari terdiri dari: 1. Spasial Wisata Bahari, menggambarkan tata ruang Desa dan lokasi wisata yang selaras dengan rencana pengembangannya.
2. Rencana pemanfaatan bantuan, menjelaskan strategi pemanfaatan bantuan (keuangan, barang, pelatihan) yang mendukung secara langsung peningkatan kapasitas usaha Wisata Bahari. 3. Rencana usaha dan pengembangannya, model bisnis yang akan dijalankan, mencakup analisis pasar, produk wisata yang ditawarkan, strategi pemasaran, proyeksi pendapatan dan biaya, serta langkah-langkah pengembangan usaha secara bertahap. 4. Kelembagaan, menjelaskan struktur organisasi pengelola wisata, peran masing-masing aktor lokal serta mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan. 5. Pendanaan dan pembiayaan, menguraikan sumber-sumber pendanaan usaha, skema pembiayaan yang digunakan, serta rencana keberlanjutan finansial usaha ke depan. 6. Kemitraan, menjabarkan rencana membangun kolaborasi dengan pihak eksternal (kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga swadaya masyarakat, pelaku industri pariwisata, atau platform digital) guna memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas usaha. 7. Akses teknologi dan informasi, menjelaskan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan usaha (reservasi online, promosi digital, sistem tiket), pelatihan digital bagi sumber daya manusia lokal, serta peningkatan literasi teknologi untuk memperluas jangkauan wisata.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

    SAKTI WAHYU TRENGGONO