Permen KKP No. 8 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Kementerian 
Kelautan Dan Perikanan
 - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diperlukan pengelolaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengembangkan instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
166,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); - Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
MENTERI
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
TENTANG
PENGELOLAAN
KONFLIK
KEPENTINGAN
DI
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Konflik Kepentingan adalah kondisi pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. 2. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh Pegawai. 4. Konflik Kepentingan Aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pegawai untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain,
secara nyata dalam pengambilan keputusan dan/atau
tindakan administrasi pemerintahan.
5.
Konflik Kepentingan Potensial adalah kondisi adanya
kepentingan pribadi Pegawai untuk menguntungkan
diri
sendiri
dan/atau
orang
lain
berdasarkan
perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat
mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan Aktual
dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.
6.
Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya
disebut
Tindakan
adalah
perbuatan
pejabat
pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya
untuk
melakukan
dan/atau
tidak
melakukan
perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.
7.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
8.
Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga
disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan
Administrasi
Negara
yang
selanjutnya
disebut
Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
9.
Kementerian
adalah
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.
10. Unit Organisasi Eselon I adalah Sekretariat Jenderal,
Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan di
lingkungan Kementerian.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
13. Atasan Pegawai adalah atasan Pegawai langsung yang
mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata
pemerintahan yang lebih tinggi.
14. Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan
adalah pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab
untuk melaksanakan pengelolaan Konflilk Kepentingan
di lingkungan Kementerian.
15. Inspektur
Jenderal
adalah
Inspektur
Jenderal
Kementerian.
Pasal 2
Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian
bertujuan untuk:
a.
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b.
mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai
dalam mengambil Keputusan dan/atau melakukan
Tindakan;
c.
memastikan
adanya
dukungan
kelembagaan
di
lingkungan Kementerian dalam rangka Pengelolaan
Konflik Kepentingan;
d.
meningkatkan
pengetahuan,
pemahaman
dan
kesadaran
Pegawai
dalam
mengelola
Konflik
Kepentingan;
e.
memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka
mendukung pemerintahan yang berintegritas; dan
f.
mengakomodasi
partisipasi
masyarakat
guna
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
melalui pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan
Kementerian.
Pasal 3 (1) Peraturan Menteri ini menjadi pedoman dalam rangka Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian. (2) Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pegawai. (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. ASN; b. anggota kepolisian republik Indonesia dan prajurit tentara nasional Indonesia yang menduduki jabatan ASN; dan c. pegawai lainnya. (4) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB II KONFLIK KEPENTINGAN
Bagian Kesatu Jenis Konflik Kepentingan
Pasal 4 Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas: a. Konflik Kepentingan Aktual; dan b. Konflik Kepentingan Potensial.
Pasal 5 (1) Dalam hal terjadi situasi Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pegawai wajib mendeklarasikannya kepada Atasan Pegawai. (2) Untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan Aktual, setiap Pegawai wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait dengan Konflik Kepentingan Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b secara berkala.
Bagian Kedua Sumber dan Bentuk Konflik Kepentingan
Pasal 6 Konflik Kepentingan Pegawai bersumber dari: a. kepentingan bisnis atau finansial; b. hubungan keluarga dan kerabat; c. hubungan afiliasi; d. pekerjaan di luar pekerjaan pokok; e. hubungan dengan rangkap jabatan; f. penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru; g. penerimaan hadiah/gratifikasi; dan/atau h. sumber Konflik Kepentingan lainnya.
Pasal 7 (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau finansial yang dimilikinya. (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keuntungan bisnis atau finansial Pegawai.
Pasal 8 (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat. (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pegawai terhadap pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan, sebagai berikut: a. orang tua kandung/tiri/angkat; b. saudara kandung/tiri/angkat; c. suami/istri; d. anak kandung/tiri/angkat; e. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; f. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; g. cucu kandung/tiri/angkat; h. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri; i. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat; j. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua kandung/tiri/angkat ; k. anak kandung/tiri/angkat dari saudara kandung/tiri/angkat;
l. anak kandung/tiri/angkat dari saudara kandung/ tiri/angkat dari orang tua kandung/tiri/angkat; dan m. orang tua kandung/tiri/angkat dari suami/istri.
Pasal 9
(1)
Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya
hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf c, dapat terjadi ketika Pegawai dalam
melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang
memiliki hubungan afiliasi.
(2)
Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau
Tindakan oleh Pegawai yang dihadapkan dengan pihak,
yang meliputi:
a.
mantan atasan;
b.
mantan bawahan;
c.
teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya;
d.
seseorang yang memiliki hubungan istimewa; dan
e.
teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba
yang sama.
Pasal 10 (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pegawai. (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pegawai yang dihadapkan dengan adanya kepentingan pribadi terkait pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pegawai.
Pasal 11 (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan dengan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya, berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingannya sebagai pejabat pada jabatan publik lain yang didudukinya. (2) Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pegawai yang berhubungan dan/atau dihadapkan dengan adanya kepentingan dari jabatannya pada jabatan publik yang lain.
Pasal 12 (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat terjadi ketika Pegawai dalam pengambilan
Keputusan dan/atau Tindakan terpengaruh oleh
relasinya dengan Pegawai yang telah berhenti bekerja.
(2)
Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa penggunaan informasi internal
atau perlakuan istimewa oleh Pegawai kepada Pegawai
yang telah berhenti bekerja untuk kepentingan pribadi
atau kepentingan lainnya dimana Pegawai yang telah
berhenti bekerja saat ini bekerja.
Pasal 13
(1)
Konflik Kepentingan yang bersumber dari penerimaan
hadiah/gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6
huruf
g
dapat
terjadi
ketika
Pegawai
atau
keluarga/kerabatnya mendapatkan hadiah/gratifikasi
yang telah dikecualikan sebagai suap oleh peraturan
perundang- undangan dan dapat mempengaruhi
pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
(2)
Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau
Tindakan
oleh
Pegawai
yang
dipengaruhi
oleh
pemberian
hadiah/gratifikasi
yang
diperbolehkan
menurut peraturan perundang-undangan dari pihak
baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung
dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
Pasal 14
Bentuk
dari
sumber
Konflik
Kepentingan
lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dapat berupa
Pegawai:
a.
menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya
sendiri;
b.
di luar prosedur yang sudah ditentukan, dengan
sengaja berhubungan, baik langsung atau tidak
langsung dengan pihak ketiga yang sedang memiliki
kepentingan
dengan
jabatan
dan/atau
kewenangannya;
c.
memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang
dimiliki
untuk
mempengaruhi
orang
lain
guna
mendapatkan manfaat yang tidak semestinya;
d.
menggunakan aset jabatan atau instansi di luar
penggunaan untuk tugas dan kewenangannya;
e.
memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi
berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui
demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan untuk
tugas dan kewenangannya; dan
f.
melakukan hubungan dengan pihak lain yang dilarang
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 15 Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian dilaksanakan melalui: a. pembangunan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan; b. pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan; c. pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dan sanksi; dan d. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.
Bagian Kedua Pembangunan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan
Pasal 16
(1)
Pembangunan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a
dilaksanakan
melalui
pengembangan
instrumen
kebijakan
untuk
mendukung
pelaksanaan
pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2)
Instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan
pengelolaan
Konflik
Kepentingan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.
identifikasi
dan
manajemen
risiko
Konflik
Kepentingan;
b.
pembentukan
komitmen
Pengelolaan
Konflik
Kepentingan; dan
c.
penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik
Kepentingan.
Pasal 17 (1) Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penilaian risiko kemungkinan adanya kepentingan pribadi pada jabatan tertentu. (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait/di bidang: a. perencanaan; b. pembuatan aturan dan kebijakan; c. pengelolaan anggaran dan barang milik negara; d. pengadaan barang/jasa; e. perizinan; f. pengangkatan, promosi, mutasi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia; g. pengawasan dan pemeriksaan; h. penilaian, termasuk sertifikasi dan pengujian;
i. pengumpulan bahan dan keterangan serta penyidikan; dan j. advokasi atau penyelesaian masalah hukum. (3) Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 18
(1)
Pembentukan
komitmen
Pengelolaan
Konflik
Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2) huruf b harus didukung oleh seluruh pimpinan
Unit Organisasi Eselon I dan UPT.
(2)
Bentuk komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan
sebagai berikut:
a.
pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan UPT harus
menentukan dan menyediakan sumber daya yang
diperlukan
untuk
penetapan,
penerapan,
pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari
sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan
b.
pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan UPT harus
memastikan bahwa unit organisasinya memiliki
sumber daya manusia dengan kompetensi dan
kualifikasi
yang
cukup
berkaitan
dengan
pengelolaan pengaduan dan pengawasan terhadap
Konflik Kepentingan; dan
c.
pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan UPT harus
melakukan sosialisasi komitmen dan peraturan
mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan.
Pasal 19 (1) Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Menteri dengan menugaskan Inspektur Jenderal sebagai Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan. (2) Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mendukung implementasi Pengelolaan Konflik Kepentingan termasuk melakukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan, serta pengaduan; b. memfasilitasi pelatihan, asistensi, dan konsultasi kepada Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal Pengelolaan Konflik Kepentingan Kementerian kepada Menteri untuk disampaikan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (3) Fasilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui koordinasi dengan unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian.
Pasal 20 Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dibantu oleh: a. Tim Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian; b. Tim Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan lingkup Unit Organisasi Eselon I; dan c. Tim Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan lingkup UPT.
Pasal 21
(1)
Tim pelaksana pengelola Konflik Kepentingan di
lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf a mempunyai tugas:
a.
menyiapkan rumusan kebijakan, mengolah, dan
menganalisis hasil:
1.
identifikasi dan manajemen risiko;
2.
pencatatan kepentingan pribadi;
3.
pengendalian;
4.
pengawasan; dan
5.
pengaduan,
yang berasal dari Unit Organisasi Eselon I;
b.
melakukan
pengawasan
dan
pengelolaan
pengaduan di lingkungan kementerian.
c.
memfasilitasi asistensi dan konsultasi kepada tim
pelaksana pengelola Konflik Kepentingan lingkup
Unit Organisasi Eselon I; dan
d.
menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil
pelaksanaan
pemantauan
dan
evaluasi
Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan
Kementerian kepada Pejabat Pelaksana Pengelola
Konflik Kepentingan.
(2)
Tim pelaksana pengelola Konflik Kepentingan di
lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal selaku
Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
Pasal 22
(1)
Tim pelaksana pengelola Konflik Kepentingan lingkup
Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf b mempunyai tugas:
a.
melakukan, mengolah, dan menganalisis hasil:
1.
identifikasi dan manajemen risiko;
- pencatatan kepentingan pribadi;
- pengendalian;
- pengawasan; dan
- pengaduan, lingkup Unit Organisasi Eselon I masing-masing; b. memfasilitasi asistensi dan konsultasi kepada seluruh Pegawai pusat dan tim pelaksana pengelola Konflik Kepentingan lingkup UPT di lingkungan Unit Organisasi Eselon I masing- masing; dan c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan lingkup Unit Organisasi Eselon I kepada tim pelaksana pengelola Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian. (2) Tim pelaksana pengelola Konflik Kepentingan lingkup Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I masing-masing.
Pasal 23
(1)
Tim pelaksana pengelola Konflik Kepentingan lingkup
UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c
mempunyai tugas:
a.
melakukan, mengolah, dan menganalisis hasil:
1.
identifikasi dan manajemen risiko;
2.
pencatatan kepentingan pribadi;
3.
pengendalian;
4.
pengawasan; dan
5.
pengaduan,
lingkup UPT masing-masing;
b.
memfasilitasi asistensi dan konsultasi kepada
pegawai lingkup UPT masing-masing; dan
c.
menyusun dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan
pemantauan
dan
evaluasi
Pengelolaan Konflik Kepentingan lingkup UPT
kepada
tim
pelaksana
pengelola
Konflik
Kepentingan lingkup Unit Organisasi Eselon I
masing-masing.
(2)
Tim pelaksana pengelola Konflik Kepentingan lingkup
UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan
oleh kepala UPT masing-masing.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan
Pasal 24 Pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri dari: a. pencatatan daftar kepentingan pribadi; b. deklarasi Konflik Kepentingan; c. pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
d. pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu (cooling of period) Pegawai yang telah berhenti bekerja; dan e. pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.
Pasal 25 (1) Pencatatan daftar kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dimaksudkan agar Unit Organisasi Eselon I dan UPT mengetahui Konflik Kepentingan Potensial Pegawai sebagai dasar pertimbangan penempatan, pemberian tugas, dan/atau kewenangan Pegawai. (2) Setiap Pegawai wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi Pegawai secara berkala satu kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Januari. (3) Pencatatan daftar kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir daftar kepentingan pribadi melalui sistem teknologi informasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (4) Pencatatan daftar kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas diri Pegawai; b. jabatan dan unit organisasi Pegawai; c. daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pegawai; d. daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah di atas 1%, kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat (beneficial ownership), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pegawai; e. pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok Pegawai; f. jabatan publik lain yang sedang diemban Pegawai; g. afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenisnya; dan h. rencana kerja pasca berhenti sebagai Pegawai yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pegawai yang disampaikan sekurang- kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa berhenti sebagai Pegawai atau pada saat akan berhenti dari Pegawai. (5) Dalam hal Pegawai: a. mengalami rotasi, mutasi, atau promosi, wajib mencatatkan kembali daftar kepentingan pribadi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas; dan
b. mengalami perubahan daftar kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g, wajib mencatatkan kembali daftar kepentingan pribadi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal perubahan tersebut terjadi secara aktual. (6) Informasi terkait daftar kepentingan pribadi yang disampaikan oleh Pegawai merupakan informasi publik dan wajib dipublikasikan, kecuali data pribadi yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Daftar kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 26
(1)
Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Pegawai saat
berada pada situasi Konflik Kepentingan Aktual.
(2)
Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh
Pegawai yang mengalami Konflik Kepentingan Aktual.
(3)
Dalam
hal
terjadi
Konflik
Kepentingan
Aktual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai wajib
menghentikan sementara pengambilan Keputusan
dan/atau Tindakan, menyampaikan Deklarasi Konfllik
Kepentingan,
dan
menunggu
keputusan
bentuk
pengendalian Konflik Kepentingan Aktual oleh Atasan
Pegawai.
(4)
Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir
deklarasi yang paling sedikit memuat:
a.
identitas diri Pegawai;
b.
jabatan dan unit organisasi Pegawai;
c.
penjelasan mengenai sumber Konflik Kepentingan
yang dimiliki oleh Pegawai;
d.
penjelasan mengenai kaitan antara sumber Konflik
Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan
Keputusan
dan/atau
Tindakan
yang
akan
dilakukan; dan
e.
pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat
disarankan oleh Pegawai yang bersangkutan
kepada Atasan Pegawai.
(5)
Pegawai
menyerahkan
formulir
deklarasi
Konflik
Kepentingan yang telah diisi kepada Atasan Pegawai
dengan tembusan kepada Tim pelaksana pengelola
Konflik Kepentingan sesuai kewenangannya masing-
masing.
(6)
Pegawai mengunggah salinan formulir deklarasi Konflik
Kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (5) melalui
sistem teknologi informasi yang disediakan oleh
Kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.
(7)
Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 27 Dalam hal sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (6) belum tersedia, penyampaian pencatatan daftar kepentingan pribadi dan salinan deklarasi Konflik Kepentingan dilakukan secara manual atau elektronik melalui media yang dikelola oleh Kementerian.
Pasal 28 (1) Bentuk pengendalian Konflik Kepentingan Aktual oleh Atasan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditetapkan melalui analisis Konflik Kepentingan atas deklarasi Konflik Kepentingan. (2) Analisis Konflik Kepentingan atas deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Atasan Pegawai wajib menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan Aktual menggunakan formulir analisis Konflik Kepentingan atas deklarasi Konflik Kepentingan. (3) Dalam hal Atasan Pegawai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja tidak menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai tetap mengelola proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai kewenangan. (4) Dalam memeriksa dan meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, serta menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan Pegawai dapat dibantu oleh tim pelaksana pengelola Konflik Kepentingan sesuai dengan kewenangannya. (5) Atasan Pegawai menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan. (6) Atasan Pegawai wajib secara proaktif melakukan pengendalian Konflik Kepentingan Aktual apabila mengetahui adanya kondisi Konflik Kepentingan Aktual yang dialami oleh Pegawai meskipun tidak ada deklarasi Konflik Kepentingan yang diajukan.
(7) Analisis Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir analisis konflik kepentingan atas deklarasi konflik kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 29
(1)
Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut
deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
a.
dalam hal tidak terdapat Konflik Kepentingan
Aktual atau situasi Konflik Kepentingan Aktual
tidak berdampak besar sehingga tidak akan
mempengaruhi
netralitas
dan
kualitas
pengambilan
Keputusan
dan/atau
Tindakan,
Atasan Pegawai memerintahkan Pegawai untuk
melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau
Tindakan sesuai tugas dan kewenangannya;
b.
dalam hal terdapat Konflik Kepentingan Aktual,
Atasan Pegawai mengambil alih kewenangan
pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dari
Pegawai yang bersangkutan sepanjang Atasan
Pegawai tersebut tidak berada pada situasi Konflik
Kepentingan atau menunjuk Pegawai lain untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; dan
c.
dalam hal terdapat Konflik Kepentingan Aktual
namun
dinilai
tidak
berdampak
besar
dan
Keputusan dan/atau Tindakan yang akan diambil
oleh Pegawai tersebut dilakukan secara kolegial,
Atasan Pegawai dapat memerintahkan Pegawai
untuk
melanjutkan
pengambilan
Keputusan
dan/atau
Tindakan
sesuai
tugas
dan
kewenangannya
dengan
membatasi
sebagian
akses
Pegawai
dalam
membahas,
mempertimbangkan hingga mengambil Keputusan
dan/atau Tindakan.
(2)
Atasan Pegawai dapat menyarankan pengendalian
berupa pelepasan kepentingan pribadi atau pergeseran
jabatan kepada Pegawai untuk mencegah terjadinya
Konflik Kepentingan Aktual secara berulang pada masa
yang akan datang.
Pasal 30 (1) Dalam hal kepentingan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda, dan Konflik Kepentingan Aktual tidak akan membawa dampak sedang atau besar, deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pegawai setelah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
(2) Deklarasi Konflik Kepentingan setelah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disampaikan ke Atasan Pegawai.
Pasal 31
(1)
Pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu
(cooling off period) Pegawai yang telah berhenti bekerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d
dilakukan
untuk
menghindari
terjadinya
Konflik
Kepentingan sebagai akibat pengaruh yang masih
dimiliki oleh Pegawai yang telah berhenti bekerja.
(2)
Masa tunggu (cooling off period) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun setelah Pegawai
berhenti bekerja.
(3)
Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan agar Pegawai yang telah berhenti bekerja
tidak menjalankan pekerjaan atau usaha yang terkait
erat dengan kewenangannya terdahulu setelah Pegawai
berhenti bekerja.
(4)
Dalam masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pegawai aktif di unit organisasi tempat Pegawai
yang telah berhenti bekerja tersebut menjabat atau
memiliki
hubungan
erat,
dilarang
mengambil
Keputusan
dan/atau
Tindakan
yang
dapat
menguntungkan Pegawai yang telah berhenti bekerja
tersebut.
(5)
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:
a.
memberikan izin terkait usaha yang diajukan oleh
Pegawai yang telah berhenti bekerja yang sedang
menjalani masa tunggu;
b.
mengikutsertakan Pegawai yang telah berhenti
bekerja yang sedang menjalani masa tunggu
sebagai peserta pengadaan barang/jasa;
c.
mengawasi pelaksanaan izin terkait usaha atau
kegiatan dimana Pegawai yang telah berhenti
bekerja bekerja selama masa tunggu;
d.
meminta jasa konsultasi kepada Pegawai yang
telah berhenti bekerja yang sedang menjalani
masa tunggu; dan/atau
e.
proses lainnya bagi badan usaha dimana Pegawai
yang telah berhenti bekerja yang sedang menjalani
masa
tunggu
menjadi
konsultan,
direksi,
komisaris, pemegang saham atau pemilik manfaat
(beneficial ownership) sepanjang terkait dengan
tugas dan kewenangannya saat masih aktif
menjadi Pegawai.
(6)
Dalam
kondisi
tertentu,
pengendalian
Konflik
Kepentingan
melalui
masa
tunggu
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan sepanjang
tidak mengandung pengaruh serta kepentingan pribadi
dari Pegawai yang telah berhenti bekerja.
Pasal 32
(1)
Pelatihan
dan
konsultasi
Pengelolaan
Konflik
Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf e dimaksudkan untuk memberikan pemahaman
dan pengetahuan secara menyeluruh kepada Pegawai
mengenai arti penting Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2)
Pelatihan
Pengelolaan
Konflik
Kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh Unit Organisasi Eselon I yang mempunyai tugas
menyelenggarakan
pengembangan
sumber
daya
manusia kelautan dan perikanan.
(3)
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat materi:
a.
jenis dan sumber konflik kepentingan pribadi yang
harus dicatatkan dan dideklarasikan;
b.
analisis
dan
manajemen
risiko
Konflik
Kepentingan yang ditetapkan;
c.
tata cara mengelola Konflik Kepentingan dan
upaya pengendalian Konflik Kepentingan; dan
d.
jenis situasi serta contoh Konflik Kepentingan
Potensial dan Konflik Kepentingan Aktual.
(4)
Materi Pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
dalam:
a.
pelatihan dasar bagi calon Pegawai ASN;
b.
pelatihan kepemimpinan bagi pejabat manajerial;
dan/atau
c.
pelatihan teknis bagi seluruh Pegawai.
Pasal 33 (1) Konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) difasilitasi oleh tim pelaksana pengelola Konflik Kepentingan sesuai dengan kewenangannya. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan serta menyelaraskan pemahaman prinsip Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Pegawai.
Bagian Keempat Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan
Pasal 34
(1)
Pengawasan
Pengelolaan
Konflik
Kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c
dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan
Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(2)
Pengawasan
pelaksanaan
Pengelolaan
Konflik
Kepentingan dilakukan melalui:
a.
pengawasan langsung oleh Atasan Pegawai kepada
Pegawai;
b.
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP); dan
c. pengaduan.
Pasal 35
(1)
Pengawasan langsung oleh Atasan Pegawai kepada
Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf a dilaksanakan untuk memastikan bahwa tugas
dan tanggung jawab yang diberikan kepada Pegawai
tidak terdapat Konflik Kepentingan.
(2)
Pengawasan langsung oleh Atasan Pegawai kepada
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berupa:
a.
kepatuhan Pegawai dalam mencatatkan daftar
kepentingan pribadi;
b.
pelaksanaan deklarasi Konflik Kepentingan; dan
c.
pelaksanaan rekomendasi pengendalian Konflik
Kepentingan.
(3)
Pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2) huruf b merupakan pengawasan yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Pengawasan
melalui
pengaduan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan
Pasal 36
(1)
Pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Konflik
Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf d dilakukan oleh Menteri dibantu oleh Pejabat
Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
(2)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
setahun.
(3)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat paling sedikit mengenai:
a.
ketersediaan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik
Kepentingan;
b.
ketersediaan identifikasi dan manajemen risiko;
c.
capaian dan tantangan pelaksanaan Pengelolaan
Konflik Kepentingan;
d.
kepatuhan Pegawai dalam mencatatkan daftar
kepentingan
pribadi
serta
mendeklarasikan
Konflik Kepentingan Aktual serta atasan Pegawai
melakukan
tindak
lanjut
deklarasi
Konflik
Kepentingan Aktual;
e.
pelaksanaan pelatihan dan konsultasi Pengelolaan
Konflik Kepentingan; dan
f.
tindak
lanjut
pengaduan
terkait
Konflik
Kepentingan.
(4)
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Laporan
pemantauan dan evaluasi.
(5)
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pengelolaan
Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan secara berjenjang dengan tahapan
sebagai berikut:
a.
laporan dari Tim Pelaksana Pengelola Konflik
Kepentingan lingkup UPT kepada Tim Pelaksana
Pengelola
Konflik
Kepentingan
lingkup
Unit
Organisasi Eselon I disampaikan pada minggu
pertama bulan November tahun berjalan;
b.
laporan dari Tim Pelaksana Pengelola Konflik
Kepentingan lingkup Unit Organisasi Eselon I
kepada
Tim
Pelaksana
Pengelola
Konflik
Kepentingan
di
lingkungan
Kementerian
disampaikan
pada
minggu
pertama
bulan
Desember tahun berjalan;
c.
laporan dari Tim Pelaksana Pengelola Konflik
Kepentingan di lingkungan Kementerian kepada
Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan
disampaikan pada minggu pertama bulan Januari
tahun berikutnya; dan
d.
laporan dari Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik
Kepentingan kepada Menteri disampaikan pada
minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
(6)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d
disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan
aparatur
negara
dan
reformasi
birokrasi.
(7)
Laporan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
menggunakan
format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E
angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
BAB IV APRESIASI DAN SANKSI
Pasal 37 (1) Pemberian apresiasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan Pegawai dan unit organisasi dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan. (2) Apresiasi diberikan kepada Pegawai dan unit organisasi yang telah memberikan contoh baik serta berperan proaktif dalam upaya melaksanakan atau mendukung Pengelolaan Konflik Kepentingan. (3) Pemberian apresiasi kepada Pegawai sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Atasan Pegawai.
(4) Pemberian apresiasi kepada unit organisasi sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil penilaian Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan Kementerian.
Pasal 38 (1) Pegawai yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan/atau Pasal 26 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Atasan Pegawai yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN- KP/2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 526), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 40 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2026
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SAKTI WAHYU TRENGGONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
A. FORMULIR IDENTIFIKASI DAN MANAJEMEN RISIKO KONFLIK KEPENTINGAN
NO. SUBJEK SUMBER BENTUK SITUASI PENILAIAN RISIKO STRATEGI PENANGANAN WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB MITIGASI MONITORING STATUS DAN CATATAN KETERANGAN JENIS JABATAN JABATAN K D SKALA RISIKO PETA RISIKO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.
dst.
Panduan pengisian formulir:
A. Kolom Subjek Jenis jabatan dan Jabatan Contoh:
Jenis Jabatan
Jabatan
Perencanaan
antara lain: KPA, JF Perencana, dll.
Pembuatan aturan dan kebijakan
antara
lain:
Sekretaris
Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur
Jenderal/Kepala Badan, dll.
Pengadaan barang dan jasa
antara lain: PPK, JF PBJ, Bendahara
Pengeluaran, dll.
Perizinan
antara lain: Pejabat penandatangan
dokumen
Perizininan,
Petugas
Pelayanan, dll.
Pengangkatan, promosi, mutasi dan
kebijakan manajemen SDM
antara
lain:
Sekretaris
Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur
Jenderal/Kepala Badan, dll.
Pengawasan dan pemeriksaan
antara lain: APIP, Pengawas Perikanan,
dll.
Penilaian, termasuk sertifikasi dan
pengujian
antara lain: Asesor, Inspektur Mutu,
dll.
Pengumpulan bahan dan
keterangan serta penyidikan
antara lain: APIP, Pengawas Perikanan,
Penyidik PNS (PPNS), dll.
Advokasi atau penyelesaian
masalah hukum
antara lain: perancang peraturan
perundang-undangan, analis hukum,
dll.
B. Kolom Sumber
- Kepentingan bisnis atau finansial
- Hubungan keluarga dan kerabat
- Hubungan afiliasi
- Pekerjaan di luar pekerjaan pokok
- Penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru
- Hubungan rangkap jabatan
- Penerimaan hadiah dan gratifikasi
- Sumber Konflik Kepentingan lainnya
C. Kolom Bentuk Bentuk dari sumber:
- Kepentingan bisnis atau finansial, dapat berupa kepentingan bisnis atau finansial.
- Hubungan keluarga dan kerabat, sebagai berikut: a. orang tua kandung/tiri/angkat; b. saudara kandung/tiri/angkat; c. suami/istri; d. anak kandung/tiri/angkat; e. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; f. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; g. cucu kandung/tiri/angkat; h. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri; i. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat; j. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua kandung/tiri/angkat ;
k. anak kandung/tiri/angkat dari saudara kandung/tiri/angkat; l. anak kandung/tiri/angkat dari saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua kandung/tiri/angkat; dan m. orang tua kandung/tiri/angkat dari suami/istri. 3. Hubungan afiliasi, meliputi: a. mantan atasan; b. mantan bawahan; c. teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya; d. seseorang yang memiliki hubungan istimewa; dan e. teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama. 4. Pekerjaan di luar pekerjaan pokok berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Pegawai yang dihadapkan dengan adanya kepentingan pribadi terkait pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimilikinya. 5. Hubungan rangkap jabatan berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Pegawai yang berhubungan dan/atau dihadapkan dengan adanya kepentingan dari jabatannya pada jabatan publik yang lain. 6. Penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru berupa penggunaan informasi internal atau perlakuan istimewa oleh Pegawai kepada mantan pejabat pada jabatan Pegawai tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dimana mantan pejabat tersebut saat ini bekerja.
- Penerimaan hadiah dan gratifikasi berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Pegawai yang dipengaruhi oleh pemberian hadiah/gratifikasi yang diperbolehkan menurut peraturan perundang- undangan, dari pihak, baik yang berkaitan langsung, maupun tidak langsung dengan keputusan dan/atau tindakan ybs.
- Bentuk dari sumber konflik kepentingan lainnya, dapat berupa Pegawai: a. menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri; b. di luar prosedur yang sudah ditentukan, dengan sengaja berhubungan, baik langsung atau tidak langsung, dengan Pihak Ketiga yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya; c. memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimilikinya untuk memengaruhi orang lain guna mendapatkan manfaat yang tidak semestinya; d. menggunakan aset jabatan atau instansi di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya; e. memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi yang berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui, demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya; dan f. melakukan hubungan dengan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
D. Kolom Situasi
Kolom "Situasi" harus menggambarkan kondisi nyata di mana
kewenangan jabatan seorang pegawai berpotensi/sedang bersinggungan
dengan kepentingan pribadinya (bentuk dan sumber), sehingga dapat
memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan.
Rumus Kalimat Situasi: “Pegawai selaku [Nama Jabatan] melakukan
[Tugas/Wewenang/Proses Bisnis], sementara di sisi lain terdapat kondisi
[Bentuk Konflik Kepentingan] yang bersumber dari [Sumber Konflik
Kepentingan].
E. Kolom Kemungkinan (K) dan Kolom Dampak (D)
Kolom K
Kolom D
Nilai
Kemungkinan terjadi jarang
0% - 20%
- Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum
- Dapat ditangani dengan pengendalian rutin
- Kerugian kecil 1 Kemungkinan kecil terjadi 21% - 40%
- Mengganggu pencapaian tujuan meskipun tidak signifikan
- Kerugian sedang 2 Kemungkinan terjadi 41% - 60%
- Mengganggu pencapaian tujuan secara signifikan
- Kerugian cukup besar 3 Kemungkinan besar terjadi 61% - 80%
- Tujuan tercapai sebagian
- Kerugian besar 4 Hampir pasti terjadi 81% - 100%
- Tujuan gagal dicapai
- Kerugian sangat besar 5
F. Kolom Skala Risiko
Skala risiko adalah perkalian antara Kemungkinan (K) dan Dampak (D)
Skala Risiko = Kemungkinan (K) x Dampak (D)
G. Kolom Peta Risiko Peta risiko diisi dengan zonasi warna atau tingkat risikonya. DAMPAK
Tujuan gagal dicapai
Kerugian sangat besar 5 5 RENDAH/ ACCEPTABLE 10 TINGGI/ ISSUE 15 SANGAT TINGGI/ UNACCEPTABLE 20 SANGAT TINGGI/ UNACCEPTABLE 25 SANGAT TINGGI/ UNACCEPTABLE
Tujuan tercapai sebagian
Kerugian besar 4 4 RENDAH/ ACCEPTABLE 8 SEDANG/ SUPPLEMENTARY ISSUE 12 TINGGI/ ISSUE 16 SANGAT TINGGI/ UNACCEPTABLE 20 SANGAT TINGGI/ UNACCEPTABLE
Mengganggu pencapaian tujuan secara signifikan
Kerugian cukup besar 3 3 RENDAH/ ACCEPTABLE 6 SEDANG/ SUPPLEMENTARY ISSUE 9 TINGGI/ ISSUE 12 TINGGI/ ISSUE 15 SANGAT TINGGI/ UNACCEPTABLE
Mengganggu pencapaian tujuan meskipun tidak signifikan
Kerugian sedang 2 2 SANGAT RENDAH/ ACCEPTABLE 3 RENDAH/ ACCEPTABLE 6 SEDANG/ SUPPLEMENTARY ISSUE 8 SEDANG/ SUPPLEMENTARY ISSUE 10 TINGGI/ ISSUE
Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum
Dapat ditangani dengan pengendalian rutin
Kerugian kecil 1 1 SANGAT RENDAH/ ACCEPTABLE 2 SANGAT RENDAH/ ACCEPTABLE 3 RENDAH/ ACCEPTABLE 4 RENDAH/ ACCEPTABLE 5 RENDAH/ ACCEPTABLE
1 2 3 4 5 KEMUNGKINAN Kemungkinan Terjadi Jarang 0% - 20% Kemungkinan Kecil Terjadi 21% - 40% Kemungkinan Terjadi 41% - 60% Kemungkinan Besar Terjadi 61% - 80% Hampir Pasti Terjadi 81% - 100%
H. Kolom Strategi Penanganan Langkah-langkah mitigasi yang wajib diambil oleh pegawai guna mengendalikan risiko benturan kepentingan yang telah diidentifikasi. Strategi yang dipilih harus bersifat konkret (action-oriented), dapat diukur (measurable), dan relevan dengan situasi yang dihadapi, sehingga mampu mencegah terjadinya pelanggaran integritas tanpa mengganggu jalannya pelayanan publik. Secara umum, terdapat pengelompokan utama dalam strategi penanganan konflik kepentingan yang bisa dipilih dan dikombinasikan
- Melakukan penggantian (remove) personil atau pengambilalihan kewenangan oleh Atasan Pegawai.
- Melakukan penggantian (remove) personil atau pengambilalihan kewenangan oleh Atasan dari Atasan Pegawai dalam hal Atasan Pegawai juga ternyata memiliki Konflik Kepentingan.
- Membatasi akses (restrict) Pegawai. baik dalam pembahasan, pertimbangan, pengambilan keputusan maupun tindakan dalam hal pengambilan keputusan atau tindakan dilakukan secara kolektif atau tim. Dapat berupa pembatasan akses informasi, dokumen, menyatakan pendapat/voting.
- Penanganan preventif oleh Atasan Pegawai dengan memberikan saran kepada Pegawai untuk melepaskan sumber Konflik Kepentingan (relinguishing personal interest).
- Penanganan preventif dengan melakukan rotasi/pergeseran kepada Pegawai ke tim kerja/unit kerja/instansi lain yang tidak menimbulkan potensi Konflik Kepentingan pada Pegawai. Strategi ini khusus jika Pegawai belum melakukan Deklarasi Konflik Kepentingan kepada Atasan.
- Menetapkan perlunya masa tunggu (cooling off period) selama 2 tahun bagi Pegawai yang telah berhenti bekerja dan bagi Pejabat baru yang menjabat jabatannya tersebut.
- Melakukan bimbingan konsultasi atau pendampingan kepada Pegawai terkait dengan situasi Konflik Kepentingan yang dialaminya, untuk memperoleh tindakan yang tepat sehingga terhindar dari Konflik Kepentingan.
- Melakukan sosialisasi atau internalisasi substansi pengelolaan Konflik Kepentingan secara kolektif, baik secara klasikal maupun daring melalui e-Milea KKP atau sarana elektronik lainnya.
Strategi penanganan harus memenuhi prinsip SMART: a. Specific : Jelas apa tindakannya . b. Measurable : Dapat diukur (ada dokumen penarikan diri, ada SK pengganti, dll). c. Action-oriented : Berupa tindakan nyata. d. Relevant : Menjawab situasi risiko konflik kepentingan di kolom sebelumnya. e. Time-bound : Cocok dengan jangka waktu (bulan pelaksanaan) yang dicentang pada kolom jadwal.
Contoh strategi penanganan: No. Sumber Konflik Kepentingan Bentuk Konflik Kepentingan Strategi Utama Pilihan Strategi Penanganan Konkret (Operasional) Dokumen Bukti Pendukung 1. Kepentingan Bisnis atau Finansial Memiliki investasi, saham, atau kepemilikan usaha pada entitas luar yang bermitra dengan instansi. Penarikan Diri/ Pengalihan
- Pegawai mundur dari kepengurusan Pokja/PPK khusus untuk paket lelang yang diikuti perusahaan miliknya.
- Mengalihkan hak pengelolaan usaha kepada pihak ketiga yang independen selama menjabat.
- Surat Pernyataan Menarik Diri.
- SK Penunjukan Pejabat Pengganti.
- Akta Pengalihan Pengelolaan Usaha.
- Hubungan Keluarga dan Kerabat Melibatkan hubungan darah/semenda (istri, anak, saudara, mertua, dll) sesuai poin (a) s.d (m). Penarikan Diri/ Pengawasan Berlapis
- Pegawai tidak memberikan penilaian/skor pada tahapan seleksi/rekrutmen jika pesertanya adalah kerabat.
- Jika personil terbatas dan audit terpaksa dilakukan pada unit kerabat, wajib diterapkan peer review berjenjang yang diperketat oleh Pengendali Mutu/Inspektur.
- Berita Acara Rekusasi (Mundur dari Penilaian).
- Lembar Kendali Reviu Berjenjang Tim Audit.
- SK Tim Pengganti.
- Hubungan Afiliasi Hubungan dengan mantan atasan/bawahan, teman sejawat, kedekatan khusus, atau rekan satu yayasan/organisasi nirlaba. Deklarasi/ Standardisasi Instrumen
- Pegawai mendeklarasikan hubungan kedekatan secara terbuka dalam rapat pleno sebelum proses dimulai.
- Menggunakan instrumen penilaian berbasis data kuantitatif (sistem) yang kaku
- Notulen Rapat Pleno (mencatat deklarasi hubungan).
- Dokumen Justifikasi Teknis tertulis atas hasil penilaian.
No. Sumber Konflik Kepentingan Bentuk Konflik Kepentingan Strategi Utama Pilihan Strategi Penanganan Konkret (Operasional) Dokumen Bukti Pendukung dan menutup ruang penilaian subjektif. 4. Pekerjaan di Luar Pekerjaan Pokok Menjadi dosen terbang, konsultan independen, pengurus yayasan swasta, atau memiliki pekerjaan sampingan lainnya. Membatasi Akses/ Pengunduran Diri
- Mengajukan izin tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan membatasi jam kerja sampingan hanya di luar jam kantor.
- Wajib mengundurkan diri dari pekerjaan luar jika bidangnya linier/menjadi objek yang diawasi oleh jabatan utamanya.
- Surat Izin Atasan Langsung/SK PPK.
- Surat Pengunduran Diri dari instansi luar/perusahaan swasta.
- Penggunaan Pengaruh/ Relasi Jabatan Lama Membocorkan informasi internal atau memberikan karpet merah kepada mantan instansi/pejabat di tempat lama. Masa Jeda (Cooling- off)/Isolasi Informasi
- Menerapkan kebijakan larangan penugasan (plotting) pegawai untuk memeriksa/mengawasi unit kerja lamanya minimal selama 1 tahun pertama.
- Memblokir hak akses/akun sistem informasi internal terkait pengadaan untuk klaster yang melibatkan mitra lamanya.
- SK Pembagian Tugas (Plotting Tim) tahunan.
- Surat Pembatasan Hak Akses Sistem Aplikasi.
- Hubungan Rangkap Jabatan Menjabat di dua instansi publik/organisasi yang saling berhubungan (misal: pengurus KONI, Dewan Pengawas, dll). Pendelegasian Kewenangan Pegawai mendelegasikan secara penuh kewenangan otorisasi, verifikasi, atau penandatanganan pembayaran dana
- Surat Delegasi Wewenang tertulis.
- SK Penunjukan Plt/Pejabat
No. Sumber Konflik Kepentingan Bentuk Konflik Kepentingan Strategi Utama Pilihan Strategi Penanganan Konkret (Operasional) Dokumen Bukti Pendukung hibah/bantuan kepada wakilnya atau pejabat setingkat lain. Pengganti Kewenangan. 7. Penerimaan Hadiah dan Gratifikasi Menerima cinderamata, fasilitas akomodasi, atau jamuan dari pihak ketiga yang berkepentingan dengan jabatannya. Penolakan/Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
- Menolak secara tegas di awal pemberian fasilitas/hadiah dari mitra kerja/objek pengawasan.
- Jika pemberian tidak bisa ditolak langsung (dikirim via ekspedisi), pegawai wajib melaporkan ke UPG instansi/KPK.
- Formulir Laporan Gratifikasi ke UPG/KPK.
- Surat Tanda Terima Laporan Gratifikasi dari UPG.
- Sumber
Konflik
Kepentingan
Lainnya
Bentuk a: Menetapkan kebijakan yang
menguntungkan diri sendiri.
Kendali Mutu
Eksternal
Mewajibkan penelaahan rancangan kebijakan (rule- making) oleh Tim Hukum Instansi dan APIP (public hearing) sebelum disahkan. Berita Acara Kajian Hukum/LHP APIP atas Rancangan Kebijakan. Bentuk b: Mengadakan hubungan informal luar prosedur dengan pihak ketiga. Four-Eyes Principles (Dual Control) Melarang pertemuan interpersonal (satu lawan satu). Setiap interaksi dengan pihak ketiga wajib dihadiri minimal 2 pegawai di ruang terbuka kantor. - Buku Tamu Kedinasan.
- Notulen/Berita
Acara
Pertemuan
Formal.
Bentuk c: Memanfaatkan jabatan
untuk memengaruhi orang lain demi
manfaat pribadi.
Supervisi
Atasan Langsung melakukan pemantauan berkala dan memberikan teguran tertulis jika indikasi intervensi terdeteksi. Surat Teguran/Nota Dinas Pembinaan dari Atasan Langsung. Bentuk d: Menggunakan aset instansi di luar kepentingan dinas. Pengetatan Logistik dan Fisik Mewajibkan pengisian buku kendali operasional (log book) harian aset dan memasang stiker - Log Book Penggunaan Kendaraan/Aset.
No. Sumber Konflik Kepentingan Bentuk Konflik Kepentingan Strategi Utama Pilihan Strategi Penanganan Konkret (Operasional) Dokumen Bukti Pendukung logo instansi dan/atau label kodifikasi yang permanen pada aset bergerak. 2. Dokumentasi fisik stiker/label logo/kodifikasi aset. Bentuk e: Memanfaatkan/memperjualbelikan informasi internal instansi. Klasifikasi Keamanan Informasi Menerapkan perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) secara berkala serta pembatasan hak unduh dokumen rahasia negara.
- Dokumen Pakta Integritas Kerahasiaan Data.
- Log Digital Pengunduhan Dokumen Sistem. Bentuk f: Berhubungan dengan pihak lain yang dilarang ketentuan perundang-undangan. Sanksi Disiplin/Pembebasan Tugas Melakukan pembebasan tugas sementara (skorsing) dari tim pengawasan/pemeriksaan untuk proses pemeriksaan disiplin pegawai.
- SK Pembebasan Tugas Sementara.
- SK Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai.
I. Kolom Waktu Pelaksanaan Berikan tanda silang (x) atau blok warna pada bulan rencana pelaksanaan mitigasi.
J. Kolom Penanggung Jawab Mitigasi Pelaksana atau Tim yang dibentuk/ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan mitigasi yang telah direncanakan.
J. Kolom Monitoring Status dan Catatan Diisi status realisasi (Selesai/Dalam Proses/Belum Terlaksana) dan justifikasi/hambatannya.
B. FORMULIR DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI
Formulir Daftar Kepentingan Pribadi
Nama Lengkap : …………………………………………… NIP. : …………………………………………… Jabatan : …………………………………………… Unit Organisasi : …………………………………………… Instansi : Kementerian Kelautan dan Perikanan
A. Hubungan Keluarga dan Kerabat Tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki. No. Nama Hubungan Pekerjaan/ Jabatan dan Institusinya Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan
B. Hubungan Bisnis dan Finansial Tuliskan daftar kepemilikan saham dan/atau kepemilikan manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki. No. Bentuk Kepemilikan Nilai/ Persentase Nama Badan Usaha/Lokasi Aset Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan
C. Pekerjaan Lain di Luar Pekerjaan Pokok Tuliskan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok atau pekerjaan lain yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki. No. Bentuk Pekerjaan Jabatan/ Fungsi Nama Perusahaan/ Institusi Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan
D. Jabatan Publik Lain yang Diemban (Rangkap Jabatan)
Tuliskan jabatan publik lain yang sedang diemban No. Jabatan Institusi Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan
E. Hubungan atau Afiliasi Lainnya 1. Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenisnya? Ya Tidak
Jika iya, sebutkan :
Nama Organisasi :
Posisi/Jabatan :
- Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan alumni, organisasi/klub olahraga, hobi atau organisasi sejenisnya? Ya Tidak
Jika iya, sebutkan :
Nama Organisasi :
Posisi/Jabatan :
- Apakah Anda memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan partai politik, sekolah/perguruan tinggi, lembaga penelitian atau instansi pemerintah lainnya yang berkaitan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki? Ya Tidak
Jika iya, sebutkan :
Nama Institusi :
Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :
F. Rencana Pasca Pensiun atau Pengunduran diri
Apakah Anda sudah memiliki rencana kerja pasca pensiun atau pasca mengundurkan diri dari pejabat publik yang terkait dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki? Ya Tidak
Jika iya, uraikan rencana anda:
Nama perusahaan dan/atau jenis usaha yang akan dibuat/bekerja:
Posisi/Jabatan :
Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :
Nama organisasi yang akan terlibat aktif :
Posisi/Jabatan :
Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :
Saya menyatakan bahwa formulir Daftar Kepentingan Pribadi yang telah saya isi di atas adalah benar.
Saya bertanggung jawab untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan untuk menghindarkan saya mengambil Keputusan dan/atau Tindakan pada kondisi Konflik Kepentingan.
Saya bertanggung jawab untuk memperbarui formulir Daftar Kepentingan Pribadi setiap terjadi perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
ttd.
Nama lengkap
C. FORMULIR ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN ATAS DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN
FORMULIR ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN
ATAS DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN
Hasil analisis konflik kepentingan atas Deklarasi Konflik Kepentingan atas nama Pegawai berikut:
Nama
: ……………………………………………………
Jabatan
: ……………………………………………………
Unit Organisasi
: ……………………………………………………
Untuk Penugasan/Tindakan : ……………………………………………………
……………………………………………………
Berdasarkan deklarasi tersebut,
1.
Apakah terdapat Konflik Kepentingan berdasarkan deklarasi yang
disampaikan Pegawai bersangkutan?
a.
Iya
b.
Tidak
Jika jawaban Tidak, dilanjutkan ke pertanyaan Nomor 3, 6 dan 7.
Apa saja Sumber dan Bentuk Konflik Kepentingannya? Merujuk pada Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. a. Sumber Konflik Kepentingan:
……………………………………………………………………………………… b. Bentuk Konflik Kepentingan: ………………………………………………………………………………………Apakah Pegawai yang bersangkutan telah melaporkan Konflik Kepentingan tersebut dalam Daftar Kepentingan Pribadi yang bersangkutan? a. Sudah
b. BelumApakah terdapat kewenangan Pegawai yang bersangkutan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan pada kondisi tersebut? a. Iya
b. Tidak
Jika jawaban tidak, lanjutkan ke pertanyaan nomor 6 dan 7.Seberapa besar dampak* yang akan terjadi dari hasil pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan Pegawai yang bersangkutan: a. Besar b. Sedang c. Kecil d. Tidak Berdampak
Kesimpulan:
a. Melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan b. Mengambil alih kewenangan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan**
c. Pembatasan sebagian akses dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil Keputusan dan/atau Tindakan*** d. Pembatalan penugasan
Rekomendasi: a. Memerintahkan Pegawai yang bersangkutan untuk melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. b. Mengambil alih kewenangan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Pegawai yang bersangkutan sepanjang Atasan Pegawai tersebut tidak berada pada situasi Konflik Kepentingan atau menunjuk Pegawai lain untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Memerintahkan Pegawai yang bersangkutan untuk melanjutkan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan membatasi sebagian akses dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. d. Menyarankan pengendalian berupa pelepasan kepentingan pribadi atau pergeseran jabatan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk mencegah terjadinya Konflik Kepentingan Aktual secara berulang di masa yang akan datang.Catatan (jika ada):
……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….
Tempat, Tanggal Bulan Tahun Atasan Langsung
ttd.
Nama Atasan Langsung
Petunjuk:
- Penilaian kategori dampak dari hasil keputusan Pegawai
Kategori Kriteria Penjelasan Detil Contoh Kasus Besar Dampak langsung dan signifikan
ASN memegang kendali utama dalam menentukan hasil akhir keputusan.
Keputusan berdampak besar terhadap keuangan, jabatan, kontrak, kepemilikan aset, atau akses langsung kepada manfaat.
Tidak ada atau sangat sedikit tahapan kontrol tambahan dari pihak lain.
Menetapkan pemenang tender pengadaan.
Menyetujui pencairan hibah kepada organisasi tertentu.
Menentukan promosi/rotasi Pegawai.
Sedang Dampak tidak langsung atau sebagian
ASN berperan sebagai bagian dari proses yang mempengaruhi hasil, tapi bukan pengambil keputusan akhir.
Masih ada verifikasi/penyetujuan lanjutan oleh pimpinan atau tim lain.
Dampak finansial atau administratif terbatas.
Memberi rekomendasi teknis/usulan penerima bantuan.
Menyusun hasil penilaian proposal.
Menginput data dasar untuk keputusan keuangan. Kecil Dampak sangat terbatas
Tugas ASN hanya mendukung proses administratif atau teknis.
Keputusan bersifat minor, tidak menentukan hasil akhir.
Sudah terdapat sistem atau SOP yang menstandarkan hasil akhir.
Memverifikasi kelengkapan berkas administratif.
Menginput data di sistem keuangan.
Menyiapkan notulensi atau laporan kegiatan. Tidak Terdampak Tidak ada hubungan atau relevansi
ASN tidak terlibat dalam proses yang berpotensi berdampak terhadap pihak tertentu.
Keputusan tidak menyangkut siapa pun yang memiliki hubungan kepentingan.
Tidak ada potensi keuntungan pribadi maupun institusional.
Menandatangani absensi rapat umum.
Menjawab surat masuk biasa.
Menjalankan tugas rutin internal tanpa dampak pada keputusan strategis.
** Atasan Mengambil Alih Kewenangan atau Penggantian (remove)
Pengendalian Konflik Kepentingan ini dilakukan dengan cara Atasan
Pegawai mengambil alih kewenangan pengambilan Keputusan dan/atau
Tindakan dari Pegawai sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan atau
kepada pejabat pemerintahan lain yang tidak memiliki situasi Konflik
Kepentingan selama dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Atasan Pegawai juga memiliki Konflik Kepentingan, maka
pengambilan keputusan dialihkan kepada Atasan dari Atasan Pegawai
tersebut.
*** Pembatasan Sebagian Akses (restrict)
- Pengendalian Konflik Kepentingan ini dilakukan dengan cara membatasi akses Pegawai dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil keputusan dan/atau tindakan dimana yang bersangkutan berada pada situasi Konflik Kepentingan.
- Upaya pengendalian ini dapat dilakukan dalam hal pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dilakukan secara kolektif atau oleh tim (bukan oleh Pegawai secara individu), dimana pembatasan satu atau beberapa Pegawai yang memiliki situasi Konflik Kepentingan, tidak akan mempengaruhi keabsahan Keputusan dan/atau Tindakan yang diambil.
- Pembatasan akses yang dapat dilakukan termasuk diantaranya dapat
berupa pembatasan terhadap akses informasi dan dokumen tertentu
serta pembatasan untuk menyatakan pendapat dan/atau voting
sehingga mengurangi risiko adanya intervensi terhadap pengambilan
Keputusan dan/atau Tindakan.
Contoh: Pegawai menjadi anggota tim penilai/audit terhadap sebuah instansi dimana ada keluarganya yang menduduki jabatan cukup penting pada instansi yang dinilai tersebut. Dalam hal demikian, Atasan Pegawai dapat menetapkan bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak dapat ikut serta dalam memberikan pendapat dan hak suara untuk memutuskan hasil penilaian.
D. FORMULIR DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN
Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Lengkap
: …
NIP.
: …
Jabatan
: …
Unit Organisasi
: …
Instansi
: Kementerian Kelautan Perikanan
melakukan Deklarasi Konflik Kepentingan kepada,
Nama Atasan
: …
NIP.
: …
Jabatan
: …
Unit Organisasi
: …
Instansi
: Kementerian Kelautan Perikanan
Bahwa saya berada pada kondisi Konflik Kepentingan dengan penjelasan
sebagai berikut:
- Penjelasan dan uraian mengenai tugas pokok, fungsi atau kewenangan serta Keputusan dan/atau Tindakan yang dihadapi …………………………………………………………………………………………….. .……………………………………………………………………………………………. ..……………………………………………………………………………………………
- Penjelasan dan uraian mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..
- Penjelasan dan uraian kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan yang akan dilakukan beserta dampaknya …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..
- Pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan kepada Atasan (opsional) …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. Saya menyatakan bahwa Deklarasi Konflik Kepentingan yang saya nyatakan adalah benar sejauh pengetahuan saya serta sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan Pengelolaan Konflik Kepentingan.
Tempat, tanggal bulan tahun Yang Melakukan Deklarasi,
ttd.
Nama lengkap
E. FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
LAPORAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN [KEMENTERIAN/UNIT ORGANISASI ESELON
I/UPT]
TAHUN …
[UNIT ORGANISASI ESELON I/UPT] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi
D. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi
BAB II URAIAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
A. Hasil Pemantauan dan Evaluasi
B. Hambatan atau Permasalahan yang Dihadapi
BAB III SARAN DAN TINDAK LANJUT
A. Saran Perbaikan
B. Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Periode
Sebelumnya
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN (jika diperlukan)
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Menguraikan latar belakang dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan lingkup [Unit Organisasi Eselon I/UPT].
B. Dasar Hukum
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor …. tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Surat Tugas Tim Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan [Unit Organisasi Eselon I/UPT] Nomor ...
C. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi Tujuan dilaksanakannya Pemantauan dan Evaluasi adalah untuk memastikan implementasi kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan pada [Unit Organisasi Eselon I/UPT] telah sesuai dengan ketentuan.
D. Ruang Lingkup Evaluasi dan Pemantauan Ruang lingkup pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan pada [Unit Organisasi Eselon I/UPT] selama Tahun ...
BAB II URAIAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
A. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Uraian hasil Pemantauan dan Evaluasi sekurang-kurangnya memuat substansi mengenai kondisi atas implementasi kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan pada Unit Organisasi Eselon I/UPT, yakni terkait:
- Ketersediaan/ditetapkannya Tim Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan pada Unit Organisasi Eselon I/UPT;
- Ketersediaan identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan oleh Unit Organisasi Eselon I/UPT;
- Capaian/realisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Unit Organisasi eselon I/UPT;
- Kepatuhan Pegawai dalam:
a. mencatatkan Daftar Kepentingan Pribadi;
b. mendeklarasikan Konflik Kepentingan, apabila menemui situasi Konflik Kepentingan pada dirinya. - Kepatuhan Atasan Pegawai dalam melakukan tindak lanjut terhadap Deklarasi Konflik Kepentingan yang disampaikan oleh Pegawai;
- Hasil konsultasi dan pengaduan terkait Konflik Kepentingan (jika ada dan);
- Pelaksanaan sosialisasi, internalisasi, dan keikutsertaan ASN dalam pelatihan terkait Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Unit Organisasi Eselon I/UPT.
B.
Hambatan atau Permasalahan yang Dihadapi
Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mengelola Konflik
Kepentingan di lingkungan Unit Organisasi Eselon I/UPT.
BAB III SARAN DAN TINDAK LANJUT
A. Saran Perbaikan Saran kepada manajemen Unit Organisasi Eselon I/UPT sebagai perbaikan dalam mengelola Konflik Kepentingan lebih lanjut, berdasarkan hambatan-hambatan atau permasalahan yang diuraikan pada uraian Hasil Pemantauan dan Evaluasi di atas. Saran yang diberikan hendaknya mampu menghilangkan hambatan atau permasalahan yang ditemukan untuk ditangani pada periode berikutnya.
C. Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Periode Sebelumnya Uraian atas tindakan perbaikan lebih lanjut yang telah dilaksanakan oleh Unit Organisasi Eselon I/UPT, berdasarkan Saran Perbaikan yang disampaikan dari hasil pemantauan dan evaluasi pada periode sebelumnya.
BAB IV PENUTUP
Penutup menguraikan simpulan dari hasil pemantauan dan evaluasi.
LAMPIRAN Jika diperlukan, antara lain dapat berisi tabel, diagram, foto dokumentasi, dsb.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diperlukan pengelolaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengembangkan instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
