Permen KKP No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), 
Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) 
 - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp.)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, mendorong pengembangan investasi budi daya di dalam negeri, serta mendukung pengembangan pembudidayaan lobster (Panulirus spp.) di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.);
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembudidayaan benih bening lobster di luar wilayah negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan untuk memperkuat pengelolaan dan pembudidayaan lobster di dalam wilayah negara Republik Indonesia, sehingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.);
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp.).
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan angka 20 Pasal 1 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 22, angka 23, dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 2. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 3. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan. 4. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan. 5. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 6. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 7. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 8. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 9. Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut Penangkapan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 10. Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
Segmentasi Usaha adalah Pembudidayaan berdasarkan ukuran atau bobot Ikan yang dipelihara dalam waktu tertentu.
Benih Bening Lobster (puerulus) selanjutnya disebut BBL adalah lobster yang belum berpigmen (nonpigmented post larva).
Pendederan adalah tahapan Pembudidayaan sampai dengan ukuran yang siap untuk dilakukan pembesaran.
Pembesaran adalah tahapan Pembudidayaan mulai dari ukuran setelah Pendederan sampai dengan ukuran yang siap dikonsumsi.
Penebaran Kembali (restocking) adalah pelepasan lobster (Panulirus spp.) ke perairan sesuai dengan habitat hidupnya.
Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan lobster (Panurilus spp), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) keluar dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.
Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Badan Riset dan lnovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.
Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1)
Penangkapan BBL dilakukan untuk Pembudidayaan.
(2)
Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada kuota penangkapan BBL.
(3)
Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan
mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya
Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang
diperbolehkan.
(4)
Estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan
jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan
rekomendasi
komisi
nasional
pengkajian sumber daya Ikan.
(5)
Dalam
memberikan
rekomendasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), komisi nasional pengkajian
sumber
daya
Ikan
dapat
meminta
masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga
atau institusi terkait lainnya.
(6)
Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil dengan
kriteria:
a.
terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi
penangkapan BBL dan telah ditetapkan oleh
Dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari
Dinas kabupaten/kota; dan
b.
telah diberikan kuota penangkapan BBL.
(7)
Penetapan kelompok Nelayan dan pemberian kuota
penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilakukan secara elektronik.
(8)
Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
yang melakukan penangkapan BBL wajib memiliki
perizinan berusaha.
(9)
Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menggunakan alat Penangkapan Ikan yang
diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(10) Nelayan
Kecil
yang
menangkap
BBL
wajib
melaporkan hasil tangkapannya melalui kelompok
Nelayan kepada Dinas provinsi untuk selanjutnya
dilaporkan kepada direktur jenderal yang mempunyai
tugas
menyelenggarakan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
pengelolaan
perikanan tangkap dengan tembusan kepada Dinas
kabupaten/kota.
(11) Penyampaian laporan hasil tangkapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik.
(12) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(10)
dapat
dilakukan secara nonelektronik.
(13) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan pelaporan diajukan secara elektronik.
- Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2A (1) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. (2) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan untuk setiap provinsi pada setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. (3) Dinas Provinsi memberikan kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Nelayan Kecil. (4) Dalam hal kuota penangkapan BBL belum dapat dimanfaatkan secara optimal, dapat dilakukan pemindahan kuota. (5) Pembagian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pemindahan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1)
Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam
wilayah negara Republik Indonesia.
(2)
Pembudidayaan BBL yang dilakukan di dalam
wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a.
BBL berasal dari hasil penangkapan Nelayan
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(6);
b.
dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan yang
memiliki
perizinan
berusaha
Pembesaran
crustacea laut;
c.
BBL sebagaimana dimaksud dalam huruf a
harus dilengkapi dengan surat keterangan asal
BBL dari Dinas; dan
d.
distribusi BBL dilakukan oleh:
1.
pemasar yang memiliki perizinan berusaha
di bidang pemasaran hasil kelautan dan
perikanan serta terdaftar dan ditetapkan
oleh Dinas;
Nelayan Kecil yang berasal dari hasil tangkapan sendiri; dan
Pembudi Daya Ikan dari hasil produksi budi daya sendiri. (3) Dalam menerbitkan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas harus menyampaikan pemberitahuan tentang penerbitan surat keterangan asal BBL kepada: a. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap; b. Direktorat Jenderal; c. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; d. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; e. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan; dan f. Dinas provinsi dalam hal surat keterangan asal BBL diterbitkan oleh Dinas kabupaten/kota. (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan asal melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian. (5) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara nonelektronik.
(6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan penyampaian pemberitahuan diajukan secara elektronik.
(7) Penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
(8) Tata cara penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (9) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Ketentuan ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1)
Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dilakukan sampai dengan lobster
(Panulirus spp.) mencapai ukuran tertentu.
(2)
Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan Segmentasi Usaha yang terdiri
atas:
a.
usaha Pendederan dari ukuran BBL sampai
dengan 5 (lima) gram;
b.
usaha Pembesaran kesatu dari ukuran 5 (lima)
gram sampai dengan 50 (lima puluh) gram; dan
c.
usaha
Pembesaran
kedua
dengan
ukuran
minimal 50 (lima puluh) gram.
(3)
Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh:
a.
Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro;
b.
Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil;
c.
Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah; dan
d.
Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar.
(4)
Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang melakukan Pembudidayaan wajib
memiliki perizinan berusaha Pembesaran crustacea
laut.
(5)
Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Pembudi Daya
Ikan Skala Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b untuk memperoleh perizinan
berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
difasilitasi oleh Dinas kabupaten/kota.
(6)
Pembudidayaan lobster sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
a.
perizinan berusaha;
b.
perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan
usaha sesuai dengan skala risikonya; dan
c.
Penebaran Kembali (restocking).
(7)
Hasil Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan Pengeluaran di dalam
wilayah negara Republik Indonesia untuk dilakukan
usaha Pendederan dan/atau Pembesaran dengan
ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan
asal lobster (Panulirus spp.) dari unit pelaksana
teknis yang membidangi perikanan budidaya atau
Dinas.
(7a) Hasil Pembudidayaan lobster (Panulirus spp.) dengan
ukuran minimal 50 (lima puluh) gram dapat
dilakukan
Pengeluaran
keluar
wilayah
negara
Republik
Indonesia
dengan
ketentuan
harus
dilengkapi dengan surat keterangan asal lobster
(Panulirus spp.) dari unit pelaksana teknis yang
membidangi perikanan budi daya atau Dinas.
(8) Surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 (1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; dan b. persetujuan lingkungan. (2) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b harus memenuhi prinsip cara budi daya ikan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penebaran Kembali (restocking) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c dilakukan paling sedikit 2% (dua persen) dari hasil panen dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram per ekor yang dibuktikan dengan berita acara pelepasliaran.
Ketentuan Pasal 6 dihapus.
Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1)
Selain untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), BBL yang ditangkap dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian,
pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap,
dan/atau percontohan di dalam wilayah negara
Republik Indonesia berdasarkan kuota penangkapan
yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)
Pemanfaatan
BBL
untuk
kegiatan
pendidikan,
penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan,
uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a.
surat keterangan dari:
1.
badan
yang
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
penyuluhan
dan
pengembangan
sumber
daya
manusia
kelautan dan perikanan untuk kegiatan
pendidikan dan/atau percontohan;
Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan b. surat keterangan asal BBL dari Dinas. (3) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (4) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (5) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. (6) Tata cara penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (7) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8 (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (Panulirus spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) centimeter atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (Panulirus homarus), lobster batu (Panulirus penicillatus), lobster batik (Panulirus longipes), dan lobster pakistan (Panulirus polyphagus); atau b. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) centimeter atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (Panulirus spp.) jenis lainnya. (2) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (Panulirus spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan,
uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. (3) Penangkapan lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kuota penangkapan lobster (Panulirus spp.). (4) Kuota penangkapan lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan. (5) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan. (6) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya. (7) Pengeluaran lobster (Panulirus spp.) di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) dari Dinas. (8) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan dari: 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan; 2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan b. surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) dari Dinas. (9) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (10) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(11) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. (12) Tata cara penerbitan surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (13) Surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9 (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (Scylla spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tersedianya kuota penangkapan kepiting (Scylla spp.) yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan; b. tidak dalam kondisi bertelur; c. ukuran lebar karapas di atas 12 (dua belas) centimeter per ekor atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor; dan d. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengeluaran kepiting (Scylla spp.) di wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) dari Dinas. (3) Ketentuan penangkapan kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan dari: 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan
pengembangan
sumber
daya
manusia
kelautan dan perikanan untuk kegiatan
pendidikan dan/atau percontohan;
2.
Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji
terap; atau
3.
BRIN
untuk
kegiatan
penelitian,
pengembangan,
pengkajian,
dan
penerapan,
sesuai dengan kewenangannya; dan
b.
surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) dari
Dinas.
(5)
Ketentuan
penangkapan
dan/atau
Pengeluaran
kepiting (Scylla spp.) yang tidak dalam kondisi
bertelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dikecualikan pada periode Desember sampai dengan
Februari dengan ketentuan:
a.
sesuai dengan kuota penangkapan kepiting
(Scylla spp.) yang ditetapkan oleh Menteri
dengan mempertimbangkan estimasi potensi
sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang
diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber
daya Ikan; dan
b.
dilengkapi surat keterangan asal kepiting (Scylla
spp.) dari Dinas.
(6)
Estimasi
potensi
sumber
daya
Ikan,
jumlah
tangkapan
yang
diperbolehkan,
dan
tingkat
pemanfaatan
sumber
daya
Ikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi
dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
(7)
Dalam
memberikan
rekomendasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), komisi nasional pengkajian
sumber
daya
Ikan
dapat
meminta
masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga
atau institusi terkait lainnya.
(8)
Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan
pendidikan
dan/atau
percontohan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 ditetapkan
oleh
kepala
badan
yang
mempunyai
tugas
menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan
sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
(9)
Tata cara penerbitan surat keterangan untuk
kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(10) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk
kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh BRIN.
(11) Tata cara penerbitan surat keterangan asal kepiting
(Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b ditetapkan oleh
direktur
jenderal
yang
mempunyai
tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
(12) Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (13) Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11 (1) Pengeluaran kepiting (Scylla spp.) untuk dilakukan Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dari lokasi penangkapan harus dilengkapi surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) (2) Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas. (3) Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari: a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan; b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya. (5) Tata cara penerbitan surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (6) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
(7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. (9) Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran rajungan (Portunus spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tersedianya kuota penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan; b. tidak dalam kondisi bertelur; c. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor; dan d. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan. (3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/ rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya. (4) Pengeluaran rajungan (Portunus spp.) di wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) dari Dinas. (5) Ketentuan penangkapan rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. (6) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan dari: 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan; 2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan b. surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) dari Dinas. (7) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (9) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. (10) Tata cara penerbitan surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (11) Surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1)
Pengeluaran rajungan (Portunus spp.) dari lokasi
penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
untuk dilakukan Pembudidayaan harus dilengkapi
surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.).
(2)
Surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Dinas.
(3)
Surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.)
untuk
Pengeluaran
rajungan
(Portunus
spp.)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari: a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan; b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya. (5) Tata cara penerbitan surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (6) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. (9) Surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1)
BBL yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 2 dan/atau lobster (Panulirus spp.) yang
ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 8 dalam keadaan:
a.
mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh
negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau
b.
hidup,
dilakukan
pelepasliaran
ke
alam
dan/atau
digunakan
untuk
kepentingan
pendidikan,
penelitian,
pengembangan,
pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau
percontohan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia.
(2)
Kepiting (Scylla spp.) yang ditangkap dan/atau
dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9
sampai
dengan
Pasal
11
dan/atau
Rajungan
(Portunus spp.) yang ditangkap dan/atau dilakukan
Pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12
sampai dengan Pasal 14 dalam keadaan:
a.
mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh
negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau
b.
hidup,
dilakukan
pelepasliaran
ke
alam
dan/atau
digunakan
untuk
kepentingan
pendidikan,
penelitian,
pengembangan,
pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau
percontohan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia.
(3)
Tata cara pelepasliaran ke alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b
ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai
tugas
menyelenggarakan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
pengelolaan
kelautan dan pelindungan lingkungan laut.
(4)
Pemanfaatan BBL untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan,
uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan pemanfaatan kepiting
(Scylla spp.) dan/atau rajungan (Portunus spp.) untuk
kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan,
pengkajian,
penerapan,
uji
terap,
dan/atau
percontohan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b harus dilengkapi dengan surat keterangan dari:
a.
badan
yang
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
penyuluhan
dan
pengembangan sumber daya manusia kelautan
dan
perikanan
untuk
kegiatan
pendidikan dan/atau percontohan;
b.
Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap;
atau
c.
BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan,
sesuai dengan kewenangannya.
(5)
Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan
pendidikan dan/atau
percontohan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh
kepala
badan
yang
mempunyai
tugas
menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan
sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
(6) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
- Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
(1)
Pengawasan terhadap:
a.
penangkapan BBL, lobster (Panulirus spp.),
kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus
spp.);
b.
Pembudidayaan BBL, lobster (Panulirus spp.),
kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus
spp.); dan
c.
distribusi BBL, lobster (Panulirus spp.), kepiting
(Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di luar
instalasi karantina Ikan dan di luar tempat
pemasukan dan/atau Pengeluaran,
dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pengawasan kegiatan penangkapan BBL, lobster
(Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan
(Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan cara memeriksa:
a.
dokumen penetapan sebagai Nelayan Kecil
penangkap BBL;
b.
ketentuan kuota penangkapan BBL oleh Nelayan
Kecil;
c.
surat keterangan asal BBL, kepiting (Scylla spp.),
lobster (Panulirusspp.), dan rajungan (Portunus
spp.);
d.
kesesuaian lokasi penangkapan BBL, lobster
(Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan
rajungan (Portunus spp.); dan
e.
surat
keterangan
dari
badan
yang
menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan
dan pengembangan kelautan dan perikanan
atau BRIN sesuai dengan kewenangannya.
(3)
Pengawasan kegiatan Pembudidayaan BBL, lobster
(Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan
(Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan cara memeriksa:
a.
dokumen perizinan berusaha;
b.
dokumen perizinan berusaha untuk menunjang
kegiatan usaha sesuai dengan skala risikonya;
dan/atau
c.
jumlah lobster (Panulirus spp.) yang dilakukan
Penebaran Kembali (restocking).
(4)
Pengawasan kegiatan distribusi komoditas BBL,
lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan
rajungan (Portunus spp.) di luar instalasi karantina
Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan dengan cara memeriksa:
a.
dokumen perizinan berusaha;
b.
jenis
dan
jumlah
komoditas
yang
akan
dikeluarkan;
c.
kondisi
komoditas
yang
akan
dilakukan
Pengeluaran, bertelur atau tidak;
d.
kesesuaian ukuran yang ditentukan; dan/atau
e.
kesesuaian peruntukan.
(5)
Tata cara pengawasan ditetapkan oleh direktur
jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan.
(6)
Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) menjadi acuan dalam penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria pengawasan oleh
pemerintah daerah.
- Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) huruf b angka 1 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1)
Setiap Orang dilarang menangkap BBL yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.
(1a) Setiap Orang dilarang membudidayakan BBL dan
Lobster
yang
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(1b) Setiap Orang dilarang memanfaatkan BBL yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7.
(2)
Setiap Orang dilarang menangkap lobster (Panulirus
spp.) di atas ukuran BBL sampai dengan ukuran 150
(seratus lima puluh) gram untuk lobster pasir
(Panulirus
homarus),
lobster
batu
(Panulirus
penicillatus), lobster batik (Panulirus longipes), lobster
Pakistan (Panulirus polyphagus) dan sampai dengan
200 (dua ratus) gram untuk lobster (Panulirus spp.)
jenis lainnya.
(3)
Setiap Orang dilarang:
a.
menangkap dan/atau mengeluarkan lobster
(Panulirus spp.), dalam kondisi yang tidak sesuai
dengan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 8;
b.
menangkap dan/atau mengeluarkan kepiting
(Scylla spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai
dengan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11; dan
c.
menangkap dan/atau mengeluarkan rajungan
(Portunus spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai
dengan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.
(4)
Setiap
Orang
yang
melakukan
penangkapan,
pembudidayaan dan/atau Pengeluaran BBL, lobster
(Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan
(Portunus spp.) dalam kondisi tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(1a), ayat (1b), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi
administratif berupa:
a.
peringatan/teguran tertulis;
b.
paksaan pemerintah yang terdiri atas:
1.
penghentian
kegiatan
penangkapan,
pembudidayaan, Pengeluaran, pendidikan,
penelitian,
pengembangan,
pengkajian,
penerapan,
uji
terap,
dan/atau
percontohan;
2.
penyegelan;
3.
pengurangan atau pencabutan sementara
kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
4.
tindakan
lain
yang
bertujuan
untuk
menghentikan pelanggaran dan tindakan
memulihkan kelestarian sumber daya;
c.
denda administratif;
d.
pembekuan
dokumen
perizinan
berusaha;
dan/atau
e.
pencabutan dokumen perizinan berusaha.
(5)
Tata
cara
pengenaan
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf G, huruf I, huruf K, huruf N, huruf P, dan huruf S dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan huruf E, huruf F, huruf H, huruf J, huruf O, huruf Q, dan huruf T Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dihapus.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2026
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SAKTI WAHYU TRENGGONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp)
A. Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (puerulus) untuk Pembudidayaan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK
PEMBUDIDAYAAN DI DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
Nama Nelayan Penangkap
: Alamat Nelayan Penangkap
: NIB Nelayan Penangkap
: Nama Kelompok Nelayan
: Lokasi penangkapan
: Waktu penangkapan
: Tempat pendaratan
: Jenis
: Jumlah kemasan (boks)
: … koli Jumlah kantong/kemasan
: … kantong Jumlah BBL per kantong
: … ekor Jumlah (Total) BBL
: … ekor Jumlah sisa kuota
: Nama pembawa*)
: Identitas lengkap pembawa sesuai KTP
: Identitas pemasar (perizinan berusaha)
: Nama Penerima (pembudidaya)
: Alamat Penerima sesuai domisili usaha
: Koordinat Lokasi Pembudidayaan
: NIB Penerima (pembudidaya)
: Kebutuhan BBL untuk pembudidayaan**)
: … ekor
... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota***)…
… . NIP.
Tembusan:
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
- Dinas provinsi****)
Keterangan: *)jika diperlukan **)kebutuhan jumlah BBL untuk pembudidayaan dalam 1 (satu) tahun ***)coret yang tidak perlu ****)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota
B. Surat Keterangan Asal Lobster (Panulirus spp.) Hasil Pendederan dan/atau Pembesaran
SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (Panulirus spp.) HASIL PENDEDERAN DAN PEMBESARAN
NOMOR
Nama Pembudidaya
: Alamat Pembudidaya
: NIB Pembudidaya
: Lokasi budidaya
: Jumlah kemasan (boks)
: … Jumlah kantong/kemasan
: … Jumlah Lobster per kantong
: … ekor Jumlah (Total) Lobster
: … ekor Nama pembawa
: Identitas lengkap pembawa sesuai KTP
: Nama Penerima (pembudidaya)
: Alamat Penerima sesuai domisili usaha
: Koordinat Lokasi Pembudidayaan
: NIB Penerima (pembudidaya)
:
... , ... Kepala UPT/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota*)…
… . NIP. Tembusan:
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
- Dinas provinsi**)
- Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
- Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan
Keterangan:
*)coret yang tidak perlu
**)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota
C. Surat Keterangan Asal Lobster (Panulirus spp.) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Republik Indonesia
SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (Panulirus spp.) UNTUK PENGELUARAN KELUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
Nama Pembudidaya
: Alamat Pembudidaya
: NIB Pembudidaya
: Lokasi budidaya
: Jumlah kemasan (boks)
: … Jumlah kantong/kemasan
: … Jumlah Lobster per kantong/kemasan
: … ekor Jumlah (Total) Lobster
: … ekor Nama pembawa
: Identitas lengkap pembawa sesuai KTP
: Nama Penerima
: Alamat Penerima
:
... , ... Kepala UPT/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota*)…
… . NIP. Tembusan:
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
- Dinas provinsi**)
- Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
- Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan
Keterangan:
*)coret yang tidak perlu
**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota
D. Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (puerulus) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN,
PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN
DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
Nama Nelayan Penangkap
: Alamat Nelayan Penangkap
: NIB Nelayan Penangkap
: Nama Kelompok Nelayan
: Lokasi penangkapan
: Waktu penangkapan
: Tempat pendaratan
: Jenis
: Jumlah
: … ekor Nama Penerima
:
Lembaga Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji
Terap, dan/atau Percontohan*)
: Alamat Penerima
:
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*)
:
... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*)…
… .
NIP.
Tembusan:
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
- Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
- Dinas provinsi**)
Keterangan:
*)coret yang tidak perlu
**)jika diterbitkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota
G. Surat Keterangan Asal Lobster (Panulirus spp.)
- Untuk Pengeluaran di Wilayah Negara Republik Indonesia SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (Panulirus spp.) UNTUK PENGELUARAN DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
Nama Nelayan Penangkap
: Alamat Nelayan Penangkap
: NIB Nelayan Penangkap
: Nama Kelompok Nelayan
: Lokasi penangkapan
: Waktu penangkapan
: Tempat pendaratan
: Jenis
: Jumlah kemasan
: … box Jumlah Lobster per box
: … ekor … kg Jumlah (Total) Lobster
: … ekor … kg Jumlah sisa kuota
: Nama pembawa *)
: Identitas lengkap pembawa sesuai KTP
: Identitas pemasar (perizinan berusaha)
: Nama Penerima **)
: Alamat Penerima
:
... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota***)…
… . NIP.
Tembusan:
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
- Dinas provinsi****)
Keterangan: *)jika diperlukan **)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/pembeli) ***)coret yang tidak perlu ****)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota
- Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atauPercontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (Panulirus spp.) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*)
:
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya)
:
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya)
: Nama Kelompok Nelayan
: Lokasi penangkapan
: Waktu penangkapan
: Tempat pendaratan
: Jenis
: Jumlah
: … ekor Nama Penerima
:
Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau
Percontohan*)
:
:
Alamat Penerima
: Nomor Pengesahan Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan
:
... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota*)…
… . NIP. Tembusan:
Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
Dinas provinsi**)
Keterangan: *)coret yang tidakperlu **)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota
I. Surat Keterangan Asal Kepiting (Scylla spp.) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (Scylla spp.) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*)
:
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya)
:
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya)
: Nama Kelompok Nelayan
: Lokasi penangkapan
: Waktu penangkapan
: Tempat pendaratan
: Jenis
: Jumlah
: … ekor Nama Penerima
:
Lembaga Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap,
dan/atau Percontohan*)
: Alamat Penerima
:
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*)
:
... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota*)…
………………… NIP.
Tembusan:
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
- Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
- Dinas provinsi**)
Keterangan: *)coret yang tidak perlu **)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota
K. Surat Keterangan Asal Kepiting (Scylla spp.) untuk Pengeluaran dalam rangka Kepentingan Konsumsi di Wilayah Negara Republik Indonesia
SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (Scylla spp.) UNTUK PENGELUARAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN KONSUMSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
Nama Nelayan Penangkap
:
Alamat Nelayan Penangkap
:
NIB Nelayan Penangkap
:
Nama Kelompok Nelayan
:
Alat Penangkapan Ikan
:
Lokasi penangkapan
:
Waktu penangkapan
:
Tempat pendaratan
:
Jenis
:
Kondisi
: bertelur/tidak bertelur*)
Jumlah kemasan
: … box
Jumlah Kepiting per box
: … ekor … kg
Jumlah (Total) Kepiting
: … ekor ... kg
Jumlah sisa kuota
: ... kg
Nama pembawa**)
:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP
:
Identitas pemasar (perizinan berusaha)
:
Nama Penerima***)
:
Alamat Penerima
:
... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota *)...
… . NIP.
Tembusan:
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
- Dinas provinsi****)
Keterangan: *)coret yang tidak perlu **)jika diperlukan ***)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/ pembeli) ****)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota
N. Surat Keterangan Asal Kepiting (Scylla spp.) untuk Pengeluaran dari Lokasi Penangkapan untuk Dilakukan Pembudidayaan
SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (Scylla spp.)UNTUK PENGELUARAN DARI LOKASI PENANGKAPAN UNTUK DILAKUKAN PEMBUDIDAYAAN
NOMOR
Nama Nelayan Penangkap : Alamat Nelayan Penangkap : NIB Nelayan Penangkap :
Nama Kelompok Nelayan
:
Alat Penangkapan Ikan
:
Lokasi penangkapan
:
Waktu penangkapan
:
Tempat pendaratan
:
Jenis
:
Kondisi
: bertelur/tidak bertelur*)
Jumlah kemasan (boks)
:
Jumlah kepiting per kemasan
: ... ekor ... kg
Jumlah (Total) kepiting
: ... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota
: ... kg
Nama pembawa**)
:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP
:
Identitas pemasar (perizinan berusaha)
:
Nama Penerima(pembudidaya)
:
Alamat Penerima sesuai domisili usaha
:
Koordinast Lokasi Pembudidayaan
:
NIB Penerima (pembudidaya)
:
... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*)…
… . NIP. Tembusan:
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
- Dinas provinsi***)
Keterangan: *)coret yang tidak perlu **)jika diperlukan ***)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota
P. Surat Keterangan Asal Rajungan (Portunus spp.)
- Untuk Pengeluaran dalam rangka Kepentingan Konsumsi di Wilayah Negara Republik Indonesia
SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (Portunus spp.) UNTUK PENGELUARAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN KONSUMSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
Nama Nelayan Penangkap
: Alamat Nelayan Penangkap
: NIB Nelayan Penangkap
: Nama Kelompok Nelayan
: Alat Penangkapan Ikan
: Lokasi penangkapan
: Waktu penangkapan
: Tempat pendaratan
: Jenis
: Jumlah kemasan
: … box Jumlah Rajungan per box
: ... ekor … kg
Jumlah (Total) Rajungan
: … ekor … kg Jumlah sisa kuota
: Nama pembawa*)
: Identitas lengkap pembawa sesuai KTP
: Identitas pemasar (perizinan berusaha)
: Nama Penerima**)
:
Alamat Penerima
:
... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota***)...
… . NIP.
Tembusan:
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
- Dinas provinsi****)
Keterangan: *)jika diperlukan **)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/ pembeli) ***)coret yang tidak perlu ****)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota
- Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (Portunus spp.) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*)
:
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya)
:
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya)
: Nama Kelompok Nelayan
: Lokasi penangkapan
: Waktu penangkapan
: Tempat pendaratan
: Jenis
: Jumlah
: … ekor Nama Penerima
:
Lembaga Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap,
dan/atau Percontohan*)
: Alamat Penerima
:
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, Uji Terap dan/atau Percontohan*)
:
... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota*)…
… . NIP. Tembusan:
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
- Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
- Dinas provinsi**)
Keterangan: *)coret yang tidak perlu **)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota
S. Surat Keterangan Asal Rajungan (Portunus spp.) untuk Pengeluaran dari
Lokasi Penangkapan untuk Dilakukan Pembudidayaan
SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (Scylla spp.) UNTUK PENGELUARAN DARI LOKASI PENANGKAPAN UNTUK DILAKUKAN PEMBUDIDAYAAN
NOMOR
Nama Nelayan Penangkap : Alamat Nelayan Penangkap : NIB Nelayan Penangkap :
Nama Kelompok Nelayan
:
Alat Penangkapan Ikan
:
Lokasi penangkapan
:
Waktu penangkapan
:
Tempat pendaratan
:
Jenis
:
Jumlah kemasan (boks)
:
Jumlah rajungan per kemasan
: … ekor ... kg
Jumlah (Total) rajungan
: … ekor ... kg
Jumlah sisa kuota
: ... kg
Nama pembawa*)
:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP
:
Identitas pemasar (perizinan berusaha)
:
Nama Penerima(pembudidaya)
:
Alamat Penerima sesuai domisili usaha
:
Koordinast Lokasi Pembudidayaan
:
NIB Penerima (pembudidaya)
:
... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota **)…
… . NIP.
Tembusan:
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
- Dinas provinsi***)
Keterangan: *)jika diperlukan **)coret yang tidak perlu ***)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, mendorong pengembangan investasi budi daya di dalam negeri, serta mendukung pengembangan pembudidayaan lobster (Panulirus spp.) di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.);
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembudidayaan benih bening lobster di luar wilayah negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan untuk memperkuat pengelolaan dan pembudidayaan lobster di dalam wilayah negara Republik Indonesia, sehingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
