Permen KKP No. 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 
Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
 - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7118); 4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 831) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 148); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 831) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 148) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut
berupa material alami yang terbentuk oleh proses
pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh
dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat
diambil untuk mencegah terjadinya gangguan
ekosistem dan pelayaran.
2.
Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah
upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan,
pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan
terhadap sedimentasi di laut.
3.
Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut adalah
upaya
untuk
mengurangi
dampak
proses
sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya
dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan
laut.
4.
Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut adalah
rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan,
penggunaan, dan/atau penjualan sedimen di laut.
5.
Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut adalah
kegiatan mengambil atau mengurangi sedimen
yang berpotensi menurunkan daya dukung dan
daya tampung ekosistem pesisir dan laut.
6.
Izin Pemanfaatan Pasir Laut adalah izin yang
diterbitkan
oleh
Menteri
untuk
melakukan
kegiatan pembersihan dan pemanfaatan Hasil
Sedimentasi di Laut.
7.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
yang
selanjutnya
disingkat
KKPRL
adalah
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
ruang dengan rencana tata ruang.
8.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada
Pelaku
Usaha
untuk
memulai
dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9.
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
(Online
Single
Submission)
yang
selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem
elektronik
terintegrasi
yang
dikelola
dan
diselenggarakan
oleh
lembaga
OSS
untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau
badan usaha yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu.
Satuan Unit Organisasi Pengelola selanjutnya disingkat SUOP adalah unit yang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan.
Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10 (1) Jenis mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan mineral yang terdapat pada Hasil Sedimentasi di Laut. (2) Mineral yang terdapat pada Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan identifikasi kandungan jenis mineral. (3) Kandungan jenis mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (4) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.
- Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 Prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b ditentukan terhadap: a. dampak fisik lingkungan; dan b. sosial ekonomi.
- Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1)
Berdasarkan
prakiraan
dampak
sedimentasi
terhadap
lingkungan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 12, tim kajian menetapkan upaya
untuk Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut.
(2)
Upaya untuk Pengendalian Hasil Sedimentasi di
Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
huruf c paling sedikit memuat:
a.
lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di
Laut;
b.
waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di
Laut;
c.
sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di
Laut; dan
d.
metode Pembersihan Hasil Sedimentasi di
Laut.
(3)
Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan pada lokasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1).
(4)
Waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
meliputi:
a. durasi yang dibutuhkan untuk melakukan
pembersihan; dan
b. jadwal pembersihan.
(5)
Sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
berupa kapal isap.
- Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 16 diubah, dan Pasal 16 ayat (8) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1)
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4), tim kajian menyampaikan
usulan dokumen perencanaan kepada Menteri.
(2)
Menteri
berdasarkan
usulan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menetapkan dokumen
perencanaan.
(3)
Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan dalam
menerbitkan:
a.
KKPRL;
b.
persetujuan lingkungan; dan
c.
perizinan lain yang dibutuhkan.
(4)
Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.
(5)
Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak ditetapkan.
(6)
Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat dilakukan perubahan sewaktu-
waktu.
(7)
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan dalam hal terdapat:
a.
perubahan kebijakan nasional;
b.
perubahan kondisi lingkungan;
c.
keadaan kahar (force majeure);
d.
terganggunya akses keluar masuk kapal;
dan/atau
e.
keberadaan
lokasi
Pembersihan
Hasil
Sedimentasi di Laut belum sesuai dengan
dokumen perencanaan.
(8)
Dihapus.
(9)
Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(2)
dengan
format
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
- Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 19 (1) Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan sesuai dengan rencana Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang dimuat dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4). (2) Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut; dan b. volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut. (3) Kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri.
Pasal 22 dihapus.
Pasal 24 dihapus.
Pasal 25 dihapus.
Setelah ayat (13) Pasal 28 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (14) dan ayat (15) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), Menteri melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap:
a.
proposal
dan
rencana
kerja
umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(6); dan
b.
kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (9).
(2)
Menteri dalam melakukan verifikasi dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk
tim uji tuntas.
(3)
Tim uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri dari unsur:
a.
Kementerian; dan
b.
ahli.
(4)
Tim uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)
Unsur ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b paling sedikit meliputi bidang ilmu:
a.
perkapalan;
b.
oseanografi;
c.
hidrografi;
d.
lingkungan; dan
e.
ekonomi.
(6)
Tim uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) bersifat ad hoc.
(7)
Tim uji tuntas mempunyai tugas melakukan
verifikasi dan evaluasi terhadap:
a.
proposal
dan
rencana
kerja
umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(6); dan
b.
kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (9),
dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh
satu) Hari sejak permohonan diterima secara
lengkap.
(8)
Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dilakukan secara:
a.
administrasi; dan
b.
teknis.
(9)
Hasil
verifikasi
dan
evaluasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) berupa:
a.
usulan persetujuan; atau
b.
usulan penolakan.
(10) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) huruf a disampaikan oleh tim uji tuntas
kepada Menteri.
(11) Menteri
berdasarkan
usulan
persetujuan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(10)
menerbitkan surat persetujuan.
(12) Usulan penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) huruf b disampaikan oleh tim uji tuntas
kepada Menteri.
(13) Menteri
berdasarkan
usulan
penolakan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(12)
menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
(14) Penerbitan
surat
persetujuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) dan penerbitan surat
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
dalam pelaksanaannya dimandatkan kepada Direktur Jenderal. (15) Direktur Jenderal dalam pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) menyampaikan laporan kepada Menteri. 11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30 Berdasarkan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), Pelaku Usaha harus menyelesaikan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko KBLI 08104 sektor kelautan dan perikanan.
- Pasal 41 dihapus.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2026
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SAKTI WAHYU TRENGGONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7118); 4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 831) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 148); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
