DEWAN EKONOMI NASIONAL

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Ekonomi Nasional adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi.
2. Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Ketua adalah unsur pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ekonomi Nasional. BABII ...

SK No 2479464

PRESIDEN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Dewan

Ekonomi Nasional. (21 Dewan Ekonomi Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Dewan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Ketua.

Bagian Kedua Ttrgas dan Fungsi

Dewan Ekonomi Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan dan rekomendasi kepada Presiden dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Dewan Ekonomi Nasional menyelenggarakan

fungsi:

• pemberian saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi kepada Presiden;
• pemberian rekomendasi terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di bidang ekonomi kepada Presiden;
• pemberian rekomendasi terhadap penyelesaian hambatan dan isu strategis percepatan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi kepada Presiden;
• pemberian rekomendasi terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi kepada Presiden; dan
• pelaksanaan administrasi Dewan Ekonomi Nasional.

SK No 247337 A

PRESIDEN

ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional

(1) Keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional terdiri atas

Ketua, Wakil Ketua, serta para anggota yang berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang. (21 Susunan keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua Sekretariat Eksekutif

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dewan

Ekonomi Nasional dibentuk Sekretariat Eksekutif. (21 Sekretariat Eksekutif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

(3) Sekretariat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif.

(41 Sekretaris Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) merangkap sebagai anggota Dewan Ekonomi

Nasional.

Sekretariat Eksekutif mempuhyai tugas memberikan dukungan substantif serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Direktorat Eksekutif pada Dewan Ekonomi Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, Sekretariat Eksekutif menyelenggarakan fungsi:

• perLrmusan arah kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi;
• perumusan rekomendasi terhadap penyelesaian hambatan dan isu strategis percepatan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi kepada Presiden;
• perLlmusan. . . SK No 247338A

PRESTDEN

• perumusan rekomendasi terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di bidang ekonomi kepada Presiden;
• perumusan rekomendasi terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebdakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi kepada Presiden;
• pengelolaan dan pengolahan data dan informasi percepatan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua.

Sekretariat Eksekutif terdiri atas:

• Direktorat Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi;
• Direktorat Eksekutif Bidang Percepatan Program Prioritas Ekonomi;
• Direktorat Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi; dan
• Direktorat Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi.

Paragraf 1 Direktorat Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi

(1) Direktorat Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan

Ekonomi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris Eksekutif. (21 Direktorat Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi dipimpin oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 1 1

Direktorat Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan perLrmusan arah kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Direktorat Eksekutif Bidang Strategi dan

Kebijakan Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a- pelaksanaan identifikasi dan analisis terhadap arah kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi;

• penyiapan fasilitasi pen5rusunan arah kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi;
• pemantauan dan evaluasi pen5rusunan arah kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua.

Paragraf 2 Direktorat Eksekutif Bidang Percepatan Program Prioritas Ekonomi

(1) Direktorat Eksekutif Bidang Percepatan Program

Prioritas Ekonomi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris Eksekutif.

(2) Direktorat Eksekutif Bidang Percepatan Program

Prioritas Ekonomi dipimpin oleh Direktur Eksekutif.

Direktorat Eksekutif Bidang Percepatan Program Prioritas Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan perLlmusan rekomendasi terhadap penyelesaian hambatan dan isu strategis percepatan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Direktorat Eksekutif Bidang Percepatan Program

Prioritas Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan identifikasi dan analisis terhadap hambatan dan isu strategis percepatan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi;
• penyiapan

SK No 247948 A

PRESIDEN

• penyiapan fasilitasi penyelesaian hambatan dan isu strategis percepatan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi;
• pemantauan dan evaluasi penyelesaian hambatan dan isu strategis percepatan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua.

Paragraf 3 Direktorat Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi

(1) Direktorat Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan

Program Prioritas Ekonomi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris Eksekutif. (21 Direktorat Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi dipimpin oleh Direktur Eksekutif.

Direktorat Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan rekomendasi terhadap sinkronisasi kebijakan program prioritas di bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Direktorat Eksekutif Bidang Sinkronisasi

Kebijakan Program Prioritas Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan identifikasi dan analisis terhadap sinkronisasi kebijakan pelaksanaan program prioritas di bidang ekonomi;
• penyiapan fasilitasi sinkronisasi kebijakan program prioritas di bidang ekonomi;
• pemantauan dan evaluasi sinkronisasi kebijakan program prioritas di bidang ekonomi; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua. Paragraf

SK No 247341 A

PRESIDEN

Paragraf 4 Direktorat Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi

(1) Direktorat Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Program Prioritas Ekonomi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris Eksekutif. (21 Direktorat Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi dipimpin oleh Direktur Eksekutif.

Direktorat Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan rekomendasi terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi.

Pasal 2 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, Direktorat Eksekutif Bidang Pemantauan dan

Evaluasi Program Prioritas Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan identifikasi dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi;
• penyiapan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi;
• pengelolaan sistem pelaporan, pemantauan dan evaluasi kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian

SK No 247937 A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal22

(1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi Dewan Ekonomi Nasional dibentuk Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional. (21 Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris Eksekutif dan secara administratif dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

(3) Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional dipimpin oleh

Kepala Sekretariat.

Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Ekonomi Nasional.

(1) Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(2) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Dewan

Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bagian.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri

atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana danlatau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Di lingkungan Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Ketua setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keempat Besaran Organisasi

(1) Direktorat Eksekutif terdiri atas sejumlah Tenaga

Profesional sesuai kebutuhan dan analisis organisasi. (21 Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Tenaga Ahli Utama;
• Tenaga Ahli Madya;
• Tenaga Ahli Muda; dan
• Tenaga Terampil.

(1) Staf Khusus dapat diangkat di lingkungan Dewan

Ekonomi Nasional paling banyak 5 (lima) orang. (21 Staf Khusus bertanggung jawab kepada Ketua.

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua sesuai penugasan Ketua.

SK No 247939 A

PRESIDEN

TATA KERJA

Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan

fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Dewan Ekonomi Nasional didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Dewan Ekonomi Nasional. (21 Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Dewan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Ketua melaporkan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Presiden secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Dewan Ekonomi Nasional harus men5rusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dewan Ekonomi Nasional.

(1) Setiap unsur di lingkungan Dewan Ekonomi Nasional

dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Dewan Ekonomi Nasional sendiri, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.

(2) Prinsip...

SK No 247940 A

PRESIDEN

(21 Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Semua unsur di lingkungan Dewan Ekonomi Nasional menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (21 Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi

pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau

jabatan struktural eselon III.a.

(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau

jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris...

SK No 247941 A

PRESIDEN

-t2-

(2) Sekretaris Eksekutif dan Direktur Eksekutif diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Staf Khusus dan Tenaga Profesional diangkat dan

diberhentikan oleh Ketua.

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

(1) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota paling

lama sama dengan masa bakti Presiden. (21 Masa jabatan Staf Khusus, Direktur Eksekutif, dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa jabatan Ketua.

Pasal42 Direktur Eksekutif, Tenaga Profesional, dan Staf Khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Direktur

Eksekutif, Tenaga Profesional, dan Staf Khusus diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Direktur Eksekutif, Tenaga Profesional, dan Staf Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegaw"i N.g5i"$o1,or"rg berhenti atau telah berakhir

masa jabatannya sebagai Direktur Eksekutif, Tenaga Profesional, dan Staf Khusus dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pegawai. . .

SK No 247942 A

PRESIDEN

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Direktur

Eksekutif, Tenaga Profesional, dan Staf Khusus yang telah mencapai batas usia pensiun atau mencapai batas usia jabatan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Ketua diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya

setinggi-tingginya setingkat menteri. (21 Wakil Ketua diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat wakil menteri.

(3) Sekretaris Eksekutif dan Direktur Eksekutif diberikan

hak keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(4) Tenaga Ahli Utama dan Staf Khusus diberikan hak

keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.

(5) Tenaga Ahli Madya diberikan hak keuangan dan

fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(6) Tenaga Ahli Muda dan Tenaga Terampil diberikan hak

keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris Eksekutif, Direktur Eksekutif, Tenaga Profesional, dan Staf Khusus diatur dalam Peraturan Presiden.

SK No 247943 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Dewan Ekonomi Nasional dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

dan fungsi Dewan Ekonomi Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (21 Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada anggaran kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dewan Ekonomi Nasional ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 2479M A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2024

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan trasi Hukum, )

Djaman

SK No 247911 A