Peraturan Menteri Nomor 20-permentan-ot-140-4-2009 Tahun 2009 tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar dingin (chilled) atau karkas beku (frozen).

2. Karkas unggas adalah bagian dari ternak unggas yang diperoleh dengan cara disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya, dikeluarkan jeroan dan abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia.

3. Karkas babi adalah bagian dari ternak babi yang diperoleh dengan cara disembelih setelah dikerok bulunya dan dikeluarkan jeroannya, dapat berupa karkas segar dingin (chilled) atau karkas beku (frozen).

4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang, daging tanpa tulang, dan daging variasi, dapat berupa daging segar dingin, daging beku, atau daging olahan.

5. Karkas atau daging dingin (chilled) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0ºC dan 4ºC.

6. Karkas atau daging beku (frozen) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam blast freezer dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus18ºC.

7. Daging variasi (variety meats, fancy meats, co-products) adalah bagian selain karkas ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, terdiri atas lidah, buntut, kaki, dan bibir yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi manusia, dapat berupa daging variasi segar dingin (chilled) atau beku (frozen).

8. Daging olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan secara halal dan benar, sehingga aman, lazim, dan layak, dikonsumsi manusia.

9. Daging untuk pakan hewan adalah daging yang aman namun tidak layak dikonsumsi oleh manusia dan hanya diperuntukkan bagi pakan hewan.

10. Jeroan (edible offal) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.

11. Mechanically Deboned Meat selanjutnya disingkat MDM adalah jenis daging tanpa tulang yang diperoleh dengan cara memisahkan daging ruminansia besar atau unggas yang tersisa dari tulang setelah pemrosesan daging tanpa tulang (deboning) melalui metoda pemisahan secara mekanik.

12. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, dan/atau jeroan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA.

13. Alat angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan media pembawa.

14. Tempat pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa hama penyakit hewan.

15. Karantina hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik INDONESIA.

16. Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik INDONESIA.

17. Instalasi karantina hewan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina.

18. Hama dan penyakit hewan karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.

19. HPHK Golongan I adalah hama penyakit hewan karantina yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di suatu area atau wilayah negara Republik INDONESIA.

20. HPHK Golongan II adalah hama penyakit hewan karantina yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalulintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada di suatu area atau wilayah negara Republik INDONESIA.

21. Media pembawa hama penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan/atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.

22. OIE (Office International des Epizooties)/WOAH (World Organization for Animal Health) yang selanjutnya disingkat OIE/WOAH adalah Badan Kesehatan Hewan Dunia yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan santari di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

23. Penyakit hewan menular utama yang selanjutnya disingkat PHMU adalah penyakit yang mempunyai daya penularan cepat dan berdampak sosio ekonomi dan/atau yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat yang serius serta merupakan penyakit yang penting didalam perdagangan hewan serta produk hewan secara internasional yang disebabkan oleh virus, parasit, bakteri, jamur, kapang, dan prion yang mengacu pada daftar penyakit hewan menular OIE/WOAH.

24. Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya.

25. Kesehatan masyarakat veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

26. Sistem Pelayanan veteriner (veterinary services) adalah tata laksana penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di suatu negara yang mengacu kepada standar, pedoman, dan rekomendasi organisasi internasional, antara lain Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/OIE), Codex Alimentarius Commission (CAC), dan World Health Organization (WHO).

27. Persyaratan karantina hewan (Animal Quarantine Requirements) adalah hal-hal yang mengatur tentang syarat dan tata cara tindakan karantina terhadap lalu lintas media pembawa masuk dari dan keluar negeri dan/atau antar area di dalam wilayah negara Republik INDONESIA.

28. Protokol kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner adalah dokumen yang memuat persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang telah disetujui Direktur Jenderal Peternakan.

29. Negara asal pemasukan yang selanjutnya disebut negara asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, dan/atau jeroan ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA.

30. Zona asal pemasukan yang selanjutnya disebut zona asal adalah bagian dari suatu negara dengan batas alam (natural barrier) yang jelas dimana populasi hewan di wilayah tersebut memiliki status kesehatan hewan yang jelas terhadap penyakit tertentu dan untuk itu diperlukan tindakan surveilans, pengendalian, dan biosekuriti untuk keperluan perdagangan internasional.

31. Unit usaha pemasukan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dengan tujuan komersial, meliputi rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan unggas, rumah pemotongan babi, usaha pemasukan, distributor, dan/atau pengolahan karkas, daging, dan/atau jeroan.

32. Nomor Kontrol Veteriner (Establisment Number) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.

33. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran karkas, daging, dan/atau jeroan baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

34. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus karkas, daging, dan/atau jeroan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.

35. Label adalah setiap keterangan mengenai karkas, daging, dan/atau jeroan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lainnya yang disertakan pada karkas, daging, dan/atau jeroan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan.

36. Segel adalah tanda berupa gambar atau tulisan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang untuk menerangkan keaslian produk.

37. Transit adalah singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan dalam perjalanan yang membawa karkas, daging, dan/atau jeroan sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.

38. Persetujuan pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA.

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi: a. pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan pemasukan dan peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan dari luar negeri; b. petugas yang bertanggung jawab di bidang pengawasan terhadap kegiatan pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan dari luar negeri serta peredarannya di dalam negeri; c. petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina di tempat pemasukan yang telah ditetapkan; (2) Peraturan ini bertujuan untuk mencegah masuknya HPHK dan/atau PHMU, mempertahankan status INDONESIA sebagai negara bebas HPHK dan/atau PHMU, memberikan perlindungan kesehatan, serta menjamin ketenteraman bathin masyarakat dalam mengonsumsi karkas, daging, dan/atau jeroan.

Ruang lingkup pengaturan pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan meliputi:

1. Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan;
2. Persyaratan pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan dari luar negeri, meliputi: a. persyaratan pelaku pemasukan; b. persyaratan negara asal dan zona asal; c. persyaratan unit usaha di negara asal; d. persyaratan kemasan, label, dan pengangkutan.
3. Tata cara pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan;
4. Tindakan karantina hewan;
5. Pengawasan peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan; dan
6. Sanksi.

(1) Pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum setelah mendapat Persetujuan Pemasukan dari Menteri. (2) Menteri dalam memberikan Persetujuan Pemasukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri.

(1) Jenis karkas, daging, daging variasi (fancy meat) asal ruminansia besar dan/atau jeroan sapi dari luar negeri yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA, seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Jenis karkas, daging ruminansia kecil, daging babi, dan daging unggas yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA, seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (3) Jenis daging olahan dari luar negeri yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA, seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (4) Selain jenis karkas, daging, daging variasi asal ruminansia besar, dan/atau jeroan sapi, daging ruminansia kecil, daging babi, daging unggas, dan daging olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA setelah ditetapkan oleh Menteri.

Pemasukan karkas, daging, daging variasi, jeroan asal ruminansia besar, daging ruminansia kecil, daging babi, daging unggas, dan/atau daging olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disetujui setelah dilakukan kajian risiko oleh Tim Penilai Analisis Risiko.

Perorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP); d. Angka Pengenal Impor Umum (APIU); e. Kartu Tanda Penduduk/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan; f. Akta Pendirian Perusahaan, dan perubahannya; g. Rekomendasi Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan, kesehatan hewan, dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; h. Memiliki NKV; dan i. Mempunyai instalasi karantina hewan yang ditetapkan.

Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang memasukkan karkas, daging, dan/atau jeroan wajib mencegah masuk dan menyebarnya HPHK dan/atau PHMU serta zoonosis yang dapat ditularkan dan bertanggung jawab terhadap kesehatan dan ketenteraman bathin masyarakat.

(1) Suatu negara dapat ditetapkan sebagai negara asal pemasukan karkas, daging dan/atau jeroan ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA oleh Direktur Jenderal Peternakan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Penilai Negara Asal.

(2) Tim Penilai Negara Asal dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian sistem pelayanan veteriner. (3) Penilaian sistem pelayanan veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut: a. kewenangan, infrastruktur dan struktur organisasi kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; b. pelaksanaan surveilans penyakit/pengamatan penyakit hewan menular (PHM); c. kemampuan laboratorium diagnostik dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; d. sistem informasi dan tata cara pelaporan penyakit hewan; e. sistem identifikasi peternakan (farm) dan hewan; f. status penyakit hewan menular utama (PHMU) dan penyakit zoonosis utama; g. pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan; h. status vaksinasi; i. status PHMU di wilayah yang berbatasan; j. tingkat perlindungan hewan; k. hambatan fisik dan non fisik dengan wilayah yang berbatasan; l. pelaksanaan pengawasan lalulintas hewan/produk hewan; m. sistem pengawasan keamanan produk hewan; n. demografi ternak dan pemasarannya; o. tata cara penyembelihan dan pemrosesan; p. monitoring dan surveilans residu; dan q. kesiagaan darurat PHMU.

(1) Negara asal karkas, daging, dan/atau jeroan ruminansia harus memenuhi syarat status PHMU yang meliputi sebagai berikut: a. negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); b. negara bebas penyakit Rinderpest; c. negara bebas penyakit Rift Valley Fever;

d. negara bebas penyakit Contagious Bovine Pleuro-pneumonia (CBPP); dan e. negara bebas penyakit Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) (negligible-BSE risk). (2) Daging ruminansia besar tanpa tulang (deboned meat), selain daging yang dipisahkan secara mekanis dari tulang (mechanically separated/deboned meat) (MSM/MDM), dan daging ruminansia besar olahan dapat dipertimbangkan pemasukannya dari zona bebas PMK setelah melalui penilaian sistem pelayanan veteriner dan analisis risiko oleh Tim. (3) Daging ruminansia besar tanpa tulang (deboned meat) selain daging yang dipisahkan secara mekanis dari tulang (mechanically separated/deboned meat) (MSM/MDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipertimbangkan pemasukannya dari zona bebas PMK sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berasal dari ruminansia besar yang dilahirkan dan dipelihara di zona bebas yang dibatasi secara jelas oleh batas alam (natural barrier) yang dapat mencegah masuknya ternak ke dalam zona bebas; b. berasal dari ruminansia besar yang lahir di zona bebas PMK, yang dipotong di RPH yang telah disetujui dan telah lulus pemeriksaan ante mortem dan post mortem, khususnya terhadap pemeriksaan PMK; c. telah dihilangkan kelenjar getah beningnya (de-glanded); dan d. telah melalui proses pelayuan pada suhu di atas 2oC minimal 24 jam setelah dipotong sehingga nilai pH kurang dari 6,0. (4) Daging ruminansia besar olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertimbangkan pemasukannya dari zona bebas PMK setelah melalui proses pemanasan hingga suhu internal mencapai paling kurang 700C selama 30 menit. (5) Daging ruminansia besar tanpa tulang (deboned meat) selain daging yang dipisahkan secara mekanis dari tulang (mechanically separated/deboned meat) (MSM/MDM) dapat dipertimbangkan pemasukannya dari negara yang risikonya terhadap BSE dapat dikendalikan (controlled-BSE risk) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berasal dari ternak yang lahir dan dibesarkan di negara asal dan tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan asal ruminansia;

b. berasal dari ternak yang tidak dipingsankan (stunning) dengan menyuntikkan udara bertekanan atau gas ke rongga kepala dan telah lulus pemeriksaan ante mortem dan post mortem; c. telah dilakukan tindakan untuk mencegah terkontaminasinya daging oleh specified risk material (SRM). (6) Daging ruminansia besar olahan dapat dipertimbangkan pemasukannya dari negara yang risikonya terhadap BSE dapat dikendalikan (controlled- BSE risk) sepanjang berasal dari daging sapi tanpa tulang (deboned meat) selain daging yang dipisahkan secara mekanis dari tulang (mechanically separated/deboned meat) (MSM/MDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Daging ruminansia besar yang dipisahkan secara mekanis dari tulang (MSM/MDM) hanya dapat dimasukkan dari negara yang risikonya terhadap BSE berstatus dapat diabaikan (negligible-BSE risk). (8) Selain daging ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), jeroan sapi dengan persyaratan tertentu dapat dipertimbangkan pemasukannya dari negara yang berstatus BSE dapat dikendalikan (controlled-BSE risk) berdasarkan hasil penilaian sistem pelayanan veteriner dan kajian risiko terhadap penyakit BSE oleh Tim Analisis Risiko. (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dapat diubah berdasarkan hasil kajian risiko terhadap penyakit PMK dan/atau BSE. (10) Pemasukan karkas, daging ruminansia besar dan/atau jeroan sapi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang serta tidak ditemukan penyakit Anthrax, Tubercullosis, Paratubercullosis, Brucellosis, Bluetongue, dan Blackleg pada saat dilakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh pejabat kesehatan hewan berwenang di Rumah Pemotongan Hewan di negara asal.

(1) Pemasukan daging ruminansia kecil selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juga harus berasal dari negara bebas penyakit Scrapie dan Peste des Petits Ruminants. (2) Pemasukan daging ruminansia kecil disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berasal dari

peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang serta harus juga tidak ditemukan penyakit Sheep Pox, Goat Pox, Anthrax, Tubercullosis, Paratuberculosis, Brucellosis, Bluetongue dan Blackleg pada saat dilakukan pemeriksaan ante-mortem dan post- mortem oleh pejabat kesehatan hewan berwenang di Rumah Pemotongan Hewan di negara asal.

(1) Negara asal pemasukan daging babi selain harus bebas dari PMK, Rinderpest, Rift Valley Fever, juga bebas dari penyakit African Swine Fever, Swine Vesicular Disease, Nipah Virus, Japanese Encephalitis, Aujesky`s Disease, Athropic Rhinitis, Teschen Disease, dan Swine Pox. (2) Pemasukan daging babi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang serta tidak ditemukan penyakit Hog Cholera, Transmissible Gastro Enteritis (TGE), Trichinosis dan Cysticercosis pada saat dilakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh pejabat kesehatan hewan berwenang di rumah pemotongan hewan di negara asal.

(1) Negara asal pemasukan karkas unggas dan Mechanically Deboned Meat (MDM) unggas harus bebas penyakit Highly Phatogenic Avian Influenza (HPAI). (2) Pemasukan karkas unggas dan Mechanically Deboned Meat (MDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 km sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit Newcastle Disease (ND). (3) Khusus pemasukan karkas itik selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan dibawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan bebas dari penyakit Duck Viral Hepatitis dan Duck Viral Enteritis.

Persyaratan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 didasarkan atas evaluasi dari laporan status dan situasi penyakit hewan menular dari negara bersangkutan dan diakui oleh OIE/WOAH terhadap status bebas penyakit.

(1) Pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan harus berasal dari unit usaha negara asal yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Peternakan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah diakreditasi oleh pejabat berwenang di negara asal dan paling kurang setara dengan Standar Nasional INDONESIA (SNI) atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik INDONESIA; b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara yang tertular penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13; c. menerapkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang mengacu pada Codex Alimentarius Commission atau sistem jaminan keamanan pangan lain yang diakui secara internasional; d. memiliki sistem jaminan kehalalan dan petugas yang menjadi pegawai tetap di unit usaha yang bertanggung jawab serta melakukan pengawasan terhadap pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal; e. memiliki petugas sebagaimana dimaksud pada huruf d dikontrol dan disupervisi oleh Lembaga Sertifikasi Halal yang diakui dan bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetik (LP-POM) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama INDONESIA (MUI) Pusat; f. menerapkan praktek kesejahteraan hewan; g. telah melakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh petugas yang berwenang sebagai tindakan pencegahan terhadap segala kemungkinan terjadinya penularan penyakit dan kontaminasi selama produksi (penyembelihan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan), sehingga karkas, daging, dan/atau jeroan tersebut memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi oleh manusia; dan

h. telah menerapkan program monitoring cemaran mikroba patogen dan residu obat hewan, hormon, pestisida, toksin, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan manusia secara konsisten dan terdokumentasi serta hasil pengujian menunjukkan nilai yang berada di bawah Batas Minimal Cemaran Mikroba (BMCM) atau Batas Maksimal Residu (BMR) yang ditetapkan dalam SNI. (2) Setiap pengiriman karkas, daging, dan/atau jeroan dari negara asal ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA harus disertai dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Halal terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain memuat informasi sebagai berikut: a. nama dan alamat lembaga sertifikasi halal terdaftar di negara asal yang telah diakreditasi oleh MUI; b. nama dan alamat serta nomor registrasi (NKV) dari pemotongan hewan atau industri atau produsen daging yang disetujui untuk melakukan pemasukan; c. nomor registrasi juru sembelih halal; d. jenis dan kemasan karkas, daging dan/atau jeroan; e. kemasan dan berat bersih masing-masing kemasan; f. penyembelihan, pemrosesan, dan pengemasan; dan g. nama dan alamat eksportir di negara asal maupun importir di INDONESIA. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dan ayat (2) tidak berlaku untuk unit usaha penyembelihan, penanganan, dan/atau pengolahan karkas, daging, dan/atau jeroan babi.

(1) Penilaian unit usaha di negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara langsung di negara asal oleh Tim Penilai Unit Usaha. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Peternakan sebagai bahan pertimbangan penetapan unit usaha.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 16 dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama bilateral dalam bentuk Protokol Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(1) Keanggotaan Tim Analisis Risiko, Tim Penilai Negara Asal, dan Tim Penilai Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 16 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan. (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dokter hewan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner. (3) Apabila dipandang perlu, keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari disiplin ilmu lain.

Apabila terjadi perubahan sistem pelayanan veteriner dan status kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan di negara asal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 dilakukan penilaian ulang di negara asal dan unit usaha di negara asal.

Pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan harus disertai surat keterangan kesehatan (Veterinary Health Certificate/Sanitary Certificate) dari Pejabat yang berwenang di negara asal, yang menyatakan sebagai berikut: a. situasi penyakit di negara asal bebas dari PHMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13; b. karkas, daging, dan/atau jeroan ruminansia dan babi berasal dari ternak yang lahir dan dipelihara di negara atau zona asal sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan dan karkas unggas berasal dari ternak yang lahir dan dipelihara di negara asal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan; c. karkas, daging, dan/atau jeroan berasal dari ternak yang dipotong di unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan telah lulus pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem, serta diperoses menurut persyaratan higine- sanitasi sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi manusia; d. masa penyimpanan karkas, daging, dan/atau jeroan sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik INDONESIA tidak lebih dari 6 (enam) bulan pada temperatur minus 180C sampai dengan minus 220C untuk jenis beku (frozen) dan temperatur 00C sampai dengan 40C untuk jenis segar dingin (chilled), sedangkan masa penyimpanan MDM tidak lebih dari 3 (tiga) bulan pada temperatur minus 180C sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik INDONESIA.

(1) MDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dapat dimasukkan hanya untuk industri pengolahan pangan asal hewan. (2) MDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kandungan protein tidak kurang dari 12%, Ca tidak lebih dari 0,75%, lemak tidak lebih dari 30%, dan logam berat di bawah Batas Maksimal Residu (BMR) yang ditetapkan dalam SNI.

(1) Karkas, daging, dan/atau jeroan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA harus dikemas agar tidak terjadi pencemaran selama pengangkutan. (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. asli dari negara asal, memiliki label dan disegel; dan b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (food grade), serta tidak bersifat toksin. (3) Pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada kemasan menggunakan bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris dengan mencantumkan: a. negara tujuan INDONESIA; b. NKV/Establishment Number; c. tanggal pemotongan dan/atau tanggal produksi; d. jenis dan kuantitas daging serta peruntukannya; dan e. tanda halal, kecuali babi. (4) Penempelan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang di negara asal dan harus tetap utuh dan/atau tidak rusak sampai di tempat pemeriksaan di INDONESIA.

(1) Karkas, daging, dan/atau jeroan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di negara asal.

(2) Pengangkutan karkas, daging, dan/atau jeroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara langsung dari negara asal ke tempat pemasukan di wilayah negara Republik INDONESIA. (3) Pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan dengan cara transit atau melalui negara lain dapat dilakukan setelah memenuhi pertimbangan teknis dan disetujui oleh Direktur Jenderal Peternakan. (4) Setibanya ditempat pemasukan di wilayah negara Republik INDONESIA karkas, daging, dan/atau jeroan dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Karkas, daging, dan/atau jeroan yang diangkut dengan kontainer, disegel oleh Dokter Hewan yang berwenang di negara asal dan hanya boleh dibuka oleh Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan. (2) Karkas, daging, dan/atau jeroan yang mempunyai Sertifikat Halal harus terpisah dari wadah atau kontainer karkas, daging, dan/atau jeroan yang tidak mempunyai Sertifikat Halal.

Pemasukan daging dari luar negeri untuk keperluan pakan hewan harus: a. diberi zat pewarna; b. diberi tanda yang berbunyi tidak layak dikonsumsi manusia pada kemasannya; c. diangkut dalam wadah yang terpisah dengan daging untuk konsumsi manusia.

(1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memasukkan karkas, daging, dan/atau jeroan ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peternakan melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai persyaratan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 dan mencantumkan: a. nama Perusahaan; b. alamat Perusahaan;

c. NKV unit usaha pemohon; d. Instalasi karantina untuk tempat pemeriksaan di pelabuhan/bandara/ daerah tujuan/pemasukan; e. negara asal; f. nomor unit usaha (establishment number) di negara asal; g. tujuan daerah pemasukan; h. pelabuhan pemasukan; i. jenis, kuantitas dan peruntukkan; j. melampirkan data perusahaan dan data teknis yang dipersyaratkan.

(3) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah selesai memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dan segera memberikan jawaban ditunda, ditolak, atau diterima.

(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) apabila masih ada kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis. (2) Pemohon dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan. (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak benar. (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan untuk dimohonkan Persetujuan Pemasukan. (2) Direktur Jenderal Peternakan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memintakan pertimbangan teknis kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terhadap dipenuhinya persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di negara asal. (3) Pertimbangan teknis dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15 dengan disesuaikan menurut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan situasi penyakit berdasarkan informasi dari OIE/WOAH pada saat dilaksanakannya penilaian. (4) Pertimbangan teknis dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan.

(1) Tim dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi. (2) Rekomendasi teknis dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan untuk keperluan sosial, diplomatik, penelitian atau keperluan sendiri yang tidak melebihi 10 (sepuluh) kilogram dengan ketentuan tetap memperhatikan persyaratan negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15, yang disertai dengan sertifikat kesehatan/sanitasi (health/sanitary certificate) dari negara asal. (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dipenuhinya persyaratan sebagai pelaku pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan berdasarkan hasil kajian Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam hal ketersediaan dan permintaan karkas, daging, dan/atau jeroan di tingkat provinsi.

(1) Direktur Jenderal Peternakan berdasarkan pertimbangan teknis dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus telah memberikan jawaban penolakan atau persetujuan. (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal Peternakan diberikan secara tertulis dengan disertai alasan yang disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi. (3) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diterbitkan Persetujuan Pemasukan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi, dan Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Hewan tempat pemasukan. (4) Persetujuan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

(1) Perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh Persetujuan Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dapat memasukkan karkas, daging, dan/atau jeroan ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (2) Persetujuan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. (3) Apabila terjadi wabah penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 di negara asal, Persetujuan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku. (4) Perorangan atau badan hukum yang melakukan pemasukan karkas, daging, dan/atu jeroan wajib memberikan laporan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan tembusan disampaikan Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala Pusat Perizinan dan Investasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah habis masa berlaku Persetujuan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Setiap rencana pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan harus dilaporkan oleh pemilik atau kuasanya kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Pemasukan dengan cara mengisi formulir permohonan pemeriksaan karantina hewan dan melampirkan Persetujuan Pemasukan dimaksud. (2) Laporan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sebelum alat angkut tiba di tempat pemasukan. (3) Pada saat alat angkut tiba di tempat pemasukan, pemilik atau kuasanya wajib menyerahkan karkas, daging, dan/atau jeroan beserta dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas karantina hewan untuk dilakukan tindakan karantina hewan. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Persetujuan Pemasukan; b. sertifikat sanitasi; c. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan; d. surat penetapan instalasi karantina hewan; e. izin transit dan sertifikat kesehatan dari negara transit apabila ada; dan f. surat keterangan tentang catatan suhu selama perjalanan, surat muatan kapal laut/kapal udara (bill of loading/airway bill) dan cargo manifest dari nahkoda/pilot. Pasa 34 (1) Tindakan karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat berupa pemeriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan. (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membebaskan hama penyakit hewan karantina Golongan II.

(1) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen persyaratan dan pemeriksaan kesehatan/

sanitasinya oleh dokter hewan karantina di atas alat angkut sebelum diturunkan atau sebelum melewati tempat pemasukan. (2) Tindakan pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelengkapan, keabsahan dokumen, dan kesesuaian/ kecocokan antara dokumen dengan kemasan, label, jumlah, dan jenis. (3) Tindakan pemeriksaan kesehatan/sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik dan/atau pemeriksaan laboratorium sesuai dengan teknik dan metode pemeriksaan. (4) Apabila pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik dan/atau pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan di atas alat angkut atau tempat pemasukan, maka dilakukan pemeriksaan lanjutan di instalasi karantina hewan yang telah ditetapkan.

(1) Tindakan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) berupa pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik dan/atau pemeriksaan laboratorium sesuai dengan teknik dan metode pemeriksaan. (2) Pengangkutan karkas, daging, dan/atau jeroan dari tempat pemasukan ke instalasi karantina hewan harus dalam pengawasan petugas karantina hewan. (3) Setibanya di instalasi karantina hewan, dilakukan: a. pembukaan segel; b. pemeriksaan keutuhan kemasan; c. pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah; d. pemeriksaan organoleptik secara acak (random sampling); dan e. pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium, bila diperlukan.

(1) Apabila pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan tidak dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan tindakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1). (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:

a. karkas, daging, dan/atau jeroan bukan berasal dari negara yang pemasukannya dilarang; b. pada pemeriksaan di atas alat angkut tidak diketemukan adanya gejala HPHK Golongan I dan risiko penularan HPHK Golongan II; c. pemilik atau kuasanya menjamin dapat menunjukan sertifikat kesehatan/ sanitasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (3) Setelah pemilik atau kuasanya dapat memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), maka dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).

(1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan apabila: a. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut atau tempat pemasukan tertular HPHK, berasal dari negara yang dilarang pemasukannya, busuk, atau rusak atau tidak layak dikonsumsi; b. keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c tidak terpenuhi. (2) Setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka karkas, daging, dan/atau jerohan segera di bawa keluar dari wilayah negara Republik INDONESIA dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja yang dituangkan dalam berita acara penolakan. (3) Dalam hal pemilik atau kuasanya tidak dapat menyediakan alat angkut dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko masuk dan menyebarnya hama penyakit hewan karantina. (4) Dalam hal dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi apapun serta wajib menanggung segala biaya penolakan.

(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan apabila:

a. setelah karkas, daging, dan/atau jeroan diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular hama penyakit hewan karantina golongan I, busuk, rusak, tidak layak dikonsumsi atau berasal dari negara yang dilarang pemasukannya; b. karkas, daging, dan/atau jeroan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak segera dibawa keluar dari wilayah negara Republik INDONESIA oleh pemilik atau kuasanya; atau c. setelah karkas, daging, dan/atau jeroan diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak dapat disucihamakan dari hama penyakit hewan karantina Golongan II. (2) Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. menghadirkan saksi dari instansi terkait di tempat pemasukan; b. mengundang pemilik atau kuasa pemilik karkas, daging, dan/atau jeroan yang akan dimusnahkan; c. mempersiapkan Berita Acara Pemusnahan; d. mempersiapkan tempat dan peralatan pemusnahan dengan tata cara dan metode pemusnahan yang telah ditetapkan; e. pemusnahan dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan karantina dan disaksikan oleh pemilik atau kuasanya, petugas Kepolisian Negara Republik INDONESIA, petugas Bea dan Cukai, kejaksaan dan instansi lain yang terkait; f. Berita Acara Pemusnahan sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga), lembar kesatu untuk pemilik, lembar kedua untuk pejabat yang turut berkepentingan dalam pelaksanaan tindakan pemusnahan, dan lembar ketiga untuk dokter hewan karantina yang bersangkutan. (3) Dalam hal dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi apapun serta wajib menanggung segala biaya pemusnahan.

(1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan apabila: a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, tidak tertular HPHK, bebas cemaran biologis, kimia, fisik,

tidak rusak, tidak busuk, layak dikonsumsi, dan halal dikonsumsi bagi yang dipersyaratkan; atau b. setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dapat dipenuhi dan tidak tertular HPHK, bebas cemaran biologis, kimia, fisik, tidak rusak, tidak busuk, layak dikonsumsi, dan halal dikonsumsi bagi yang dipersyaratkan. (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik atau kuasanya menyelesaikan kewajiban menyetor jasa karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota harus meregistrasi pelaku usaha di bidang pemasukan (importir), pengedaran (distributor), penjajaan/pengecer karkas, daging, dan/atau jeroan di satuan administrasi pangkal masing-masing. (2) Pengawasan terhadap peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan asal luar negeri yang telah dibebaskan dari tindakan karantina dilakukan oleh petugas Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsí peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling kurang 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan fisik karkas, daging, dan/atau jeroan, tempat penyimpanan, tempat penjajaan, alat angkut, serta kelengkapan dokumen. (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium sebagai pemenuhan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan karkas, daging, dan/atau jeroan yang beredar. (6) Pemeriksaan terhadap tempat penyimpanan, tempat penjajaan dan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan fisik, higiene-sanitasi, dan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

(7) Pemeriksaan tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. suhu untuk daging segar dingin (chilled) harus berkisar antara 0 sampai dengan 4OC, dan untuk daging beku antara minus 18OC sampai dengan minus 22 OC; b. masa penyimpanan daging beku (frozen) dalam peredaran tidak lebih dari 8 (delapan) bulan dengan suhu internal paling kurang minus 18OC; c. masa penyimpanan jeroan beku (frozen) dalam peredaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan dengan suhu internal paling kurang minus 18OC; d. penyimpanan, penjajaan, dan pengangkutan karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri yang bersertifikat halal harus terpisah dengan yang tidak bersertifikat halal. (8) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Untuk pelaku usaha di bidang pemasukan (importir) karkas, daging, dan/atau jeroan paling kurang memiliki Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) dari Direktorat Jenderal Peternakan, surat pelepasan dari karantina hewan, Health/Sanitary Certificate dari negara asal, Halal Certificate dari Badan Islam (Islamic Body) di negara asal yang telah disetujui oleh MUI, dan Invoice pembelian dari pelaku usaha di negara asal; b. Untuk pelaku usaha di bidang peredaran (distributor) karkas, daging, dan/atau jeroan paling kurang memiliki fotokopi SPP dari Direktorat Jenderal Peternakan, fotokopi surat pelepasan dari karantina hewan, fotokopi Health/Sanitary Certificate dari negara asal, fotokopi Halal Certificate dari Badan Islam (Islamic Body) di negara asal yang telah disetujui oleh MUI, serta bukti pembelian dari pelaku pemasukan (importir) karkas, daging, dan/atau jeroan. c. Untuk pelaku usaha di bidang pengecer karkas, daging, dan/atau jeroan paling kurang memiliki fotokopi SPP dari Direktorat Jenderal Peternakan, fotokopi surat pelepasan dari karantina hewan, fotokopi Health/Sanitary Certificate dari negara asal, fotokopi Halal Certificate dari Badan Islam (Islamic Body) di negara asal yang telah disetujui oleh MUI, serta bukti pembelian dari pelaku pengedaran (distributor) karkas, daging, dan/atau jeroan.

(1) Petugas pengawas kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) melakukan pengawasan peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan, melaporkan hasil pengawasannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota. (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan asal luar negeri di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Peternakan.

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, peredaran dan/atau penjajaan karkas, daging, dan/atau jeroan asal luar negeri baik importir, distributor, maupun pengecer wajib menjaga tempat usahanya agar tetap dipenuhinya persyaratan higiene- sanitasi dan ketenteraman bathin masyarakat. (2) Setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah melaporkan fasilitas tempat penyimpanan, dan/atau tempat penjajaan dan/atau alat angkut yang dipergunakan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota setempat. (3) Setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan peredaran antar daerah/wilayah harus telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah penerima.

Karkas, daging, dan jeroan yang diedarkan di dalam daerah/wilayah dan/atau antar daerah/wilayah paling kurang harus disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8)

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan perlindungan konsumen dari karkas, daging, dan/atau jeroan yang tidak memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan ketenteraman bathin masyarakat, maka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat melibatkan partisipasi lembaga Majelis Ulama INDONESIA (MUI), Yayasan Lembaga Konsumen INDONESIA (YLKI), Asosiasi, dan lembaga masyarakat terkait lainnya dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan ini.

Apabila di dalam wilayah kabupaten/kota tidak ada atau belum dibentuk dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, maka pelaksanaan pengawasan peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi.

(1) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini, Direktur Jenderal Peternakan, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang mengambil tindakan administratif. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan secara tertulis; b. larangan melakukan pemasukan dan/atau mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik karkas, daging, dan jeroan dari peredaran; c. penghentian peredaran untuk sementara waktu; d. pemusnahan karkas, daging, dan jeroan apabila terbukti tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis veteriner yang ditetapkan; e. rekomendasi pencabutan izin usaha sebagai importir; f. pencabutan Keputusan persetujuan pemasukan dari Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri; atau g. pencabutan NKV. (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan. (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan f dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan.

(5) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e, dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (6) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan oleh Gubernur.

Selain dikenakan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), perorangan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; dan/atau UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, ketentuan ini berlaku juga untuk daging olahan yang mempunyai risiko terhadap penyebaran penyakit hewan menular (zoonosis), lingkungan dan sumber daya hayati lainnya.

Persetujuan Pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan Dari Luar Negeri, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/ OT.140/3/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya Dari Negara Atau Bagian Dari Negara (Zona) Terjangkit Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengenai pengaturan karkas, daging, dan/atau jeroan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2009 MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANDI MATTALATTA