Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pembangunan Perumahan adalah bantuan pembangunan perumahan yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, bantuan rumah susun, dan bantuan rumah swadaya.
2. Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan yang selanjutnya disebut Bantuan Pembangunan PSU adalah bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Bantuan Pembangunan Rumah Susun adalah bantuan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.
4. Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung berserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
5. Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya adalah program bantuan dan layanan rumah swadaya bagi masyarakat untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.
6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sejahtera yang selanjutnya disebut BSPS Sejahtera adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori pra sejahtera untuk memenuhi hunian

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berasaskan kegotong-royongan. 7. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan. 8. Bantuan Sarana Hunian Pariwisata yang selanjutnya disebut Sarhunta adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat yang berada di delineasi lokasi penanganan untuk peningkatan kualitas rumah, pengembangan hunian untuk fungsi usaha, dan penataan lingkungan guna mendukung pengembangan pariwisata atau perekonomian. 9. Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BPPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat di delineasi lokasi penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan perumahan dan/atau mendukung penanganan kumuh. 10. Klinik Rumah Swadaya adalah bantuan pemerintah berupa layanan informasi dan bantuan teknis bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni secara swadaya. 11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 12. Perumahan Umum adalah perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi MBR, yang di dalamnya terdiri atas kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

13. Perumahan Selain Skala Besar adalah kumpulan rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit rumah sampai dengan 3000 (tiga ribu) unit rumah.

14. Perumahan Skala Besar adalah kumpulan rumah yang terdiri paling sedikit 3000 (tiga ribu) unit rumah.

15. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

16. Pengelolaan Rumah Susun adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan.

17. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

18. Biaya Pengelolaan adalah perhitungan yang dilakukan oleh pengelola rumah susun atas kebutuhan nyata biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya perawatan bangunan rumah susun.

19. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun.

20. Penghuni Sarusun Sewa yang selanjutnya disebut Penghuni adalah orang yang menempati Sarusun.

21. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.

22. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

23. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusun dalam jangka waktu tertentu.

24. Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design) yang selanjutnya disebut DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri atas gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.

25. Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.

26. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang yang melakukan pembangunan perumahan.

27. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

30. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan.

(1) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Bantuan Pembangunan PSU; b. Bantuan Pembangunan Rumah Susun; c. Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya; dan d. Penyediaan Rumah Khusus. (2) Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonannya dilaksanakan melalui sistem informasi bantuan perumahan.

(3) Pendanaan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kolaborasi program dan/atau kegiatan dengan: a. unit kerja; b. unit organisasi; dan/atau c. kementerian/lembaga, yang terkait dalam Bantuan Pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman.

Bantuan Pembangunan PSU diperuntukkan bagi: a. Perumahan Skala Besar; dan b. Perumahan Selain Skala Besar.

(1) Perumahan Skala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. Perumahan Umum; dan/atau b. Perumahan dengan hunian berimbang. (2) Perumahan Skala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komposisinya terdiri atas: a. 1 (satu) perumahan; atau b. lebih dari 1 (satu) perumahan.

(3) Perumahan Skala Besar yang terdiri lebih dari 1 (satu) perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk MENETAPKAN delineasi.

(1) Perumahan Selain Skala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan untuk Perumahan Umum. (2) Perumahan Selain Skala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret. (3) Perumahan Selain Skala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perumahan yang pembangunannya dilaksanakan: a. oleh Pelaku Pembangunan; atau b. atas prakarsa dan upaya kelompok MBR.

(1) Bentuk Bantuan Pembangunan PSU meliputi: a. jalan; b. drainase; c. sistem penyediaan air minum; dan d. prasarana dan sarana persampahan. (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jalan lingkungan perumahan; b. jalan penghubung antar perumahan; atau c. jalan akses Perumahan Umum.

(3) Drainase, sistem penyediaan air minum, dan prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, serta jalan lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pada: a. Perumahan Skala Besar yang terdiri atas 1 (satu) perumahan; atau b. Perumahan Selain Skala Besar untuk memenuhi kebutuhan Perumahan Umum. (4) Jalan penghubung antar perumahan atau jalan akses Perumahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan pada Perumahan Skala Besar yang terdiri lebih dari 1 (satu) perumahan. (5) Bentuk Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas dari Pemerintah Pusat.

(1) Besaran Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan besaran bantuan paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung rumah umum. (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. berada dalam satu hamparan; b. terbangun paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah; dan c. sesuai dengan rencana pembangunan. (3) Besaran Bantuan Pembangunan PSU berupa jalan penghubung antar perumahan atau jalan akses Perumahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat diberikan besaran bantuan paling banyak

sesuai dengan permohonan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. (4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria: a. memiliki luas lahan yang telah dibebaskan paling sedikit 50% (lima puluh persen); b. terbangun paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rumah umum yang masuk dalam delineasi daya tampung perumahan; dan c. memiliki delineasi Perumahan Skala Besar yang ditetapkan oleh kepala daerah.

(1) Besaran Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yang pembangunannya: a. dilaksanakan oleh Pelaku Pembangunan diberikan bantuan paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung rumah umum dalam Perumahan Umum; atau b. dilaksanakan atas prakarsa dan upaya kelompok MBR dapat diberikan paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari daya tampung rumah umum. (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan Perumahan Umum harus: a. berada dalam satu hamparan; b. terbangun paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah; dan c. sesuai dengan rencana pembangunan.

(1) Bantuan Pembangunan PSU pada Perumahan Skala Besar yang terdiri atas 1 (satu) perumahan dan Perumahan Selain Skala Besar dapat diberikan kepada

badan usaha milik negara yang menyelenggarakan pembangunan perumahan bagi MBR. (2) Besaran Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah atau dapat diberikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari daya tampung rumah umum. (3) Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan Perumahan Umum harus: a. berada dalam satu hamparan; b. terbangun paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah; dan c. sesuai dengan rencana pembangunan.

(1) Penerima Bantuan Pembangunan PSU terdiri atas: a. Pelaku Pembangunan; atau b. Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi kriteria: a. telah memiliki dokumen perencanaan terpadu pengembangan Perumahan Skala Besar; b. telah memiliki anggaran untuk mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; c. memiliki program pembangunan prasarana sarana, dan utilitas umum; d. melaksanakan pembebasan dan/atau pematangan lahan yang akan dibangun Bantuan Pembangunan PSU; e. menyatakan kesediaan menyelesaikan sisa panjang jalan pada ruas yang dibantu prasarana sarana, dan utilitas umum; dan

f. memberikan layanan kemudahan perizinan perumahan bagi MBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima manfaat Bantuan Pembangunan PSU merupakan MBR dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pelaksanaan pemberian Bantuan Pembangunan PSU melalui tahapan yang meliputi: a. pengajuan permohonan Bantuan Pembangunan PSU; b. verifikasi Bantuan Pembangunan PSU; c. penetapan penerima Bantuan Pembangunan PSU; d. pelaksanaan pembangunan; dan e. serah terima Bantuan Pembangunan PSU.

(1) Pengajuan permohonan Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diajukan oleh: a. Pelaku Pembangunan; atau b. Pemerintah Daerah. (2) Pengajuan permohonan Bantuan Pembangunan PSU yang diajukan oleh Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap:

a. Perumahan Selain Skala Besar untuk mendukung kebutuhan Perumahan Umum; atau b. Perumahan Skala Besar yang terdiri atas 1 (satu) Perumahan Umum atau 1 (satu) perumahan dengan hunian berimbang. (3) Pengajuan permohonan Bantuan Pembangunan PSU yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap: a. Perumahan Skala Besar yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) Perumahan Umum atau perumahan dengan hunian berimbang; dan/atau b. Perumahan Selain Skala Besar pada perumahan yang dilaksanakan atas prakarsa dan upaya kelompok MBR. (4) Permohonan Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.

(1) Pengajuan permohonan Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diajukan oleh Pelaku Pembangunan terdiri atas: a. surat permohonan; b. surat pernyataan; c. dokumen legalitas usaha Pelaku Pembangunan; dan d. dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan. (3) Dokumen legalitas usaha Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. akta pendirian perusahaan; dan b. Nomor Induk Berusaha (NIB).

(4) Dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. salinan sertifikat hak atas tanah untuk lokasi pembangunan perumahan; b. Rencana Tapak; c. brosur penjualan dan daftar harga jual rumah umum; d. daftar tahun akad kredit rumah umum sesuai dengan permohonan yang telah disampaikan; dan e. persetujuan bangunan gedung atau dokumen sejenis lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. (5) Dalam hal pengajuan permohonan Bantuan Pembangunan PSU diajukan oleh Pemerintah Daerah persyaratan administrasi terdiri atas: a. surat permohonan; b. surat pernyataan; c. salinan bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah atau bukti penguasaan hak atas tanah; dan d. dokumen pendukung lainnya. (6) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi: a. Perumahan Skala Besar dan keputusan kepala daerah mengenai penetapan lokasi Perumahan Skala Besar untuk pengajuan Bantuan Pembangunan PSU; b. dokumen perencanaan pembangunan jalan Perumahan Skala Besar. (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Pelaku Pembangunan atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta bertanggungjawab atas kebenaran dokumen persyaratan administrasi dan ketepatan penerima manfaat Bantuan Pembangunan PSU.

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi: a. lokasi; dan b. rumah. (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; b. memiliki Rencana Tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah; c. memiliki daya tampung Rencana Tapak sesuai dengan ketentuan Perumahan Skala Besar atau Perumahan Selain Skala Besar; d. rumah sudah terbangun paling lama terhitung mulai tanggal 1 Januari, 4 (empat) tahun sebelumnya (T-4) sampai dengan dilakukan verifikasi teknis; dan e. pembangunan sesuai dengan persetujuan bangunan gedung atau dokumen sejenis yang ditetapkan oleh pemerintah. (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan paling sedikit harus memiliki: a. atap; b. plafon; c. dinding yang telah diplester bagian luar dan bagian dalam; d. lantai yang telah diplester; dan e. harga jual rumah umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (4) Dalam hal rumah umum dibangun atas prakarsa dan upaya kelompok MBR, rumah sudah terbangun paling sedikit harus memiliki: a. atap; b. dinding; dan c. lantai yang telah diplester.

(5) Dalam hal pengajuan permohonan diajukan oleh Pemerintah Daerah persyaratan teknis yang harus dipenuhi meliputi: a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta; atau b. memiliki dokumen perencanaan pembangunan jalan Perumahan Skala Besar. (6) Pemenuhan atas persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan salinan dokumen dan dokumentasi rumah yang diusulkan dan diunggah melalui sistem informasi bantuan perumahan.

(1) Verifikasi Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi: a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis. (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa dan memvalidasi kesesuaian dokumen. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi yang ditetapkan kepala balai yang melaksanakan tugas di bidang perumahan. (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara. (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala balai yang melaksanakan tugas di bidang perumahan kepada direktur yang menangani

urusan di bidang pemberian Bantuan Pembangunan PSU.

(1) Penetapan penerima Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Penetapan penerima Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama kabupaten/kota, atau Provinsi Khusus Ibukota Jakarta; b. nama perumahan; dan c. jumlah rumah terlayani Bantuan Pembangunan PSU.

(1) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan. (2) Pengadaan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Serah terima Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara.

(1) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan pengawasan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan Pemerintah Daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas konstruksi, dan direksi teknis. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada direktur yang menangani urusan di bidang pemberian bantuan rumah umum selama masa konstruksi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum berlangsung. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Pembangunan PSU ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Bentuk Bantuan Pembangunan Rumah Susun terdiri atas: a. bangunan rumah susun beserta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan b. mebel. (2) Pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rumah susun umum; b. rumah susun negara; dan c. rumah susun khusus. (3) Bantuan Pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 5 (lima) lantai. (4) Dalam hal Bantuan Pembangunan Rumah Susun diberikan lebih dari 5 (lima) lantai perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun diberikan kepada: a. kementerian/lembaga; b. Pemerintah Daerah; c. perguruan tinggi; d. lembaga pendidikan keagamaan berasrama; dan

e. yayasan atau lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, atau pendidikan.

(1) Penerima manfaat pembangunan rumah susun umum diberikan kepada MBR untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun umum. (2) Penerima manfaat pembangunan rumah susun negara ditujukan kepada pejabat dan/atau aparatur sipil negara serta anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Republik INDONESIA. (3) Penerima manfaat pembangunan rumah susun khusus ditujukan kepada: a. pekerja industri, merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri; b. masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan negara; c. masyarakat nelayan, merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan; d. masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional; e. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat; f. masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal; g. masyarakat sosial dan yang memerlukan kebutuhan khusus yaitu tenaga kesehatan, masyarakat lanjut

usia, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan; h. peserta didik; i. masyarakat berprestasi; dan/atau j. pelaku olahraga. (4) Penerima manfaat rumah susun khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sesuai penugasan khusus dari PRESIDEN yang ditetapkan oleh Menteri.

Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Susun meliputi persyaratan: a. proposal; dan b. teknis.

(1) Persyaratan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas: a. surat permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Susun ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi pemohon Bantuan Pembangunan Rumah Susun; b. gambaran umum mengenai kebutuhan perumahan di wilayah pemohon;

c. surat pernyataan dukungan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota; d. sertipikat tanah atau surat bukti penguasaan tanah; e. surat pernyataan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; f. surat pernyataan tanggung jawab pemohon Bantuan Pembangunan Rumah Susun; dan g. surat rekomendasi untuk permohonan bantuan yang pengajuan usulannya dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan keagamaan berasrama, dan yayasan atau lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, atau pendidikan. (2) Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Susun dapat diajukan oleh pemerintah desa melalui Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (3) Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa. (4) Persyaratan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Persyaratan teknis Bantuan Pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi: a. lokasi; dan b. tanah. (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

b. tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan rumah susun; c. bebas dari bencana banjir dan longsor; d. tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai dan pantai; e. tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan f. tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan. (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. luas tanah dapat menampung pembangunan rumah susun sesuai dengan keterangan rencana kota; b. tanah tidak dalam sengketa; c. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan d. ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir (peil banjir).

Pemberian Bantuan Pembangunan Rumah Susun dilakukan melalui tahapan: a. pengajuan proposal; b. verifikasi; c. penetapan penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun; d. pelaksanaan pembangunan; e. serah terima penghunian dan pengelolaan; f. Pemeliharaan dan Perawatan; dan g. serah terima barang milik negara.

(1) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan oleh pimpinan tertinggi instansi pemohon Bantuan Pembangunan Rumah Susun yang ditujukan kepada Menteri. (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterimanya proposal. (3) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Bantuan Pembangunan Rumah Susun yang merupakan penugasan dari PRESIDEN atau program strategis nasional. (4) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Verifikasi Bantuan Pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi: a. verifikasi proposal; dan b. verifikasi teknis. (2) Verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengecekan kelengkapan dokumen usulan. (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengecekan rencana lokasi pembangunan rumah susun.

(1) Direktur Jenderal menyampaikan usulan calon penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun yang telah diverifikasi kepada Menteri. (2) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun ditetapkan oleh Menteri. (3) Dalam hal terdapat perubahan penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan: a. arahan kebijakan Menteri; b. ketersediaan alokasi anggaran; dan/atau c. kebijakan prioritas. (4) Perubahan penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (5) Dalam hal penerima bantuan telah ditetapkan, dilakukan nota kesepakatan sinergi atau perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal dengan penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pelaksanaan pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan atau reviu DED dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. pelaksanaan pembangunan; dan c. serah terima barang milik negara.

(2) Tahapan pelaksanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerima bantuan melaksanakan penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun yang telah selesai dibangun. (2) Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga fungsi dan keandalan bangunan rumah susun sampai dengan proses serah terima barang milik negara selesai dilakukan. (3) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun bertanggungjawab untuk mengalokasikan anggaran biaya operasional, Pemeliharaan, dan Perawatan rumah susun yang dituangkan dalam berita acara antara Direktur Jenderal dengan penerima bantuan. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan surat izin penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bangian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan rumah susun dilakukan untuk barang milik negara yang status asetnya masih berada dalam penguasaan kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (2) Kegiatan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dengan tujuan menjaga aset barang milik negara berupa rumah susun agar tetap laik fungsi. (3) Kegiatan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk rumah susun yang telah terbangun paling sedikit selama 3 (tiga) tahun. (4) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rumah susun yang telah selesai dibangun diserahterimakan oleh Menteri kepada penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun. (2) Persiapan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan konstruksi. (3) Serah terima akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sertifikat laik fungsi. (4) Mekanisme serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Monitoring dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun

negara yang dilakukan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan. (2) Monitoring penghunian dan pengelolaan dilakukan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan terhadap barang milik negara yang dikuasai oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(1) Evaluasi dilakukan untuk membandingkan realisasi Bantuan Pembangunan Rumah Susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara terhadap standar yang telah ditetapkan untuk menjamin Bantuan Pembangunan Rumah Susun berjalan sesuai perencanaan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan.

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Susun ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pengelolaan Rumah Susun dilakukan terhadap bangunan rumah susun yang telah diserahterimakan kepada penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun. (2) Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:

a. rumah susun umum; b. rumah susun negara; atau c. rumah susun khusus. (3) Bangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah susun yang penguasaan Sarusun dengan cara sewa. (4) Dalam hal Pengelolaan Rumah Susun khusus yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga pendidikan keagamaan berasarama penguasaan Sarusun dapat dilakukan dengan cara sewa atau pinjam pakai. (5) Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Sarusun; dan b. prasarana, sarana, dan utilitas umum. (6) Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola yang dibentuk atau ditunjuk oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, atau pimpinan tertinggi penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun. (7) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh: a. satuan kerja; b. unit pengelola teknis/daerah; c. badan layanan umum/daerah; d. badan atau yayasan lain yang pembinaannya berada di bawah kewenangan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah; atau e. Pengelola yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun. (8) Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. operasional; b. Pemeliharaan; dan c. Perawatan. (9) Pengelolaan Rumah Susun oleh Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) huruf a meliputi: a. administrasi kepegawaian; b. penatausahaan; dan c. pengelolaan keuangan.

(1) Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a paling sedikit terdiri atas perekrutan dan pembinaan pegawai. (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah dan kualifikasi pegawai dalam Pengelolaan Rumah Susun. (3) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai dalam Pengelolaan Rumah Susun dan pemberdayaan Penghuni. (4) Perekrutan dan pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pengelola.

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan kegiatan tata kelola administrasi rumah susun. (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan tata kelola administrasi rumah susun yang meliputi: a. sosialisasi mengenai penghunian rumah susun; b. pendaftaran dan seleksi calon Penghuni; c. penetapan calon Penghuni; d. perjanjian sewa Sarusun; dan e. penyusunan tata tertib penghunian.

(1) Sosialisasi mengenai penghunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pengelola kepada masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelompok sasaran calon Penghuni.

(1) Pendaftaran dan seleksi calon Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka menjamin ketepatan kelompok sasaran calon Penghuni. (2) Pendaftaran dan seleksi calon Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola rumah susun dengan mempertimbangkan kapasitas tampung rumah susun. (3) Tahapan pendaftaran calon Penghuni terdiri atas: a. mengisi formulir pendaftaran calon Penghuni; b. mengajukan permohonan tertulis dari calon Penghuni; dan c. melengkapi dokumen identitas calon Penghuni.

(4) Seleksi calon Penghuni dilakukan oleh Pengelola dengan cara: a. verifikasi data calon Penghuni; b. memanggil calon Penghuni; c. mengumumkan calon Penghuni yang tidak memenuhi syarat; dan d. MENETAPKAN daftar tunggu calon Penghuni yang memenuhi syarat.

(1) Penetapan calon Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pengelola. (2) Penetapan calon Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah proses seleksi Penghuni selesai. (3) Penetapan calon Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola. (4) Pengelola melakukan pendataan Penghuni untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat.

(1) Perjanjian sewa Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilakukan antara Pengelola dengan Penghuni. (2) Perjanjian sewa Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup identitas para pihak, hak dan kewajiban Penghuni, serta waktu perjanjian. (3) Hak Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. mendapatkan informasi dalam memanfaatkan Sarusun, tata tertib penghunian, serta Pengelolaan Rumah Susun; b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas umum; c. menyampaikan pengaduan kepada Pengelola terkait penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun; dan

d. memperoleh prioritas hunian bagi Penghuni disabilitas dan lanjut usia. (4) Kewajiban Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. membayar uang sewa Sarusun, listrik, dan/atau air; b. mentaati tata tertib penghunian; c. menjaga keamanan dan ketertiban rumah susun; dan d. memelihara kebersihan dan keindahan rumah susun.

(1) Penyusunan tata tertib penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Pengelola dengan memuat antara lain hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. (2) Tata tertib penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola rumah susun. (3) Penghuni wajib menjalankan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Pengelola. (4) Pengaturan terkait tata tertib rumah susun paling sedikit memuat larangan: a. memindahan hak sewa kepada pihak lain; b. mengubah prasarana, sarana dan utilitas umum rumah susun; c. berjudi, menjual/memakai narkoba dan/atau minuman keras, berbuat maksiat, melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising dan bau menyengat; d. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar, dan/atau bahan terlarang; dan f. mengubah konstruksi bangunan rumah susun.

(1) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan kegiatan tata kelola keuangan rumah susun. (2) Kegiatan tata kelola keuangan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan dan pengendalian. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rangkaian kegiatan dalam manajemen keuangan dan sumber pendapatan untuk Pengelolaan Rumah Susun. (4) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari hasil penyewaan: a. Sarusun; b. ruang untuk kepentingan komersial; dan c. prasarana, sarana, dan utilitas umum. (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pengelola. (6) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penyusunan laporan keuangan.

(1) Sewa Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a dipungut berdasarkan Tarif Sewa. (2) Tarif Sewa Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan paling sedikit berdasarkan: a. Biaya Pengelolaan; dan b. struktur tarif. (3) Biaya Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan nyata: a. biaya operasional;

b. biaya Pemeliharaan; dan c. biaya Perawatan. (4) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diklasifikasikan menjadi tarif atas, tarif menengah, dan tarif bawah. (5) Klasifikasi pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (6) Untuk rumah susun umum perhitungan besaran Tarif Sewa Sarusun oleh Pengelola paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi. (7) Tarif Sewa Sarusun yang merupakan barang milik negara ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan Tarif Sewa Sarusun yang merupakan barang milik daerah ditetapkan oleh Pengelola barang milik daerah. (8) Tarif Sewa Sarusun khusus yang terdapat pada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan keagamaan berasarama ditetapkan oleh pimpinan tertinggi instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (9) Dalam hal penetapan Tarif Sewa Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dijangkau oleh Penghuni maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pimpinan tertinggi instansi penerima bantuan dapat memberikan keringanan Tarif Sewa Sarusun sesuai dengan kewenangannya. (10) Biaya Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan komponen dalam penetapan Tarif Sewa Sarusun.

(1) Penetapan Tarif Sewa Sarusun dilakukan berdasarkan formula perhitungan. (2) Formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

sewa Sarusun = struktur tarif x faktor penyesuai (3) Formula struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara sebagai berikut: a. Struktur tarif atas struktur tarif atas = biaya operasional + biaya Pemeliharaan jumlah unit Sarusun

b. Struktur tarif menengah struktur tarif menengah = biaya operasional atau biaya Pemeliharaan jumlah unit Sarusun

c. Struktur tarif bawah struktur tarif bawah = (biaya operasional atau biaya Pemeliharaan) x 50% jumlah unit Sarusun (4) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. keringanan; atau b. penambahan Tarif Sewa Sarusun. (5) Formula biaya operasional, biaya Pemeliharaan, dan biaya Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan contoh penghitungan Tarif Sewa Sarusun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Evaluasi Pengelolaan Rumah Susun dilakukan untuk membandingkan realisasi Bantuan Pembangunan Rumah Susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara dengan pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan.

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya merupakan program bantuan perumahan yang berbasis pada prakarsa dan upaya masyarakat untuk memberikan akses rumah layak huni. (2) Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya terdiri atas kegiatan yang meliputi: a. BSPS Sejahtera; b. BSPS; c. Sarhunta; d. BPPS; dan e. Klinik Rumah Swadaya.

Kegiatan BSPS Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya yang diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan hunian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni.

Kegiatan Sarhunta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni, pengembangan hunian untuk fungsi usaha, dan penataan lingkungan guna mendukung pengembangan pariwisata atau perekonomian.

Kegiatan BPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d diselenggarakan sebagai upaya memperbaiki tampilan lingkungan perumahan dan/atau mendukung penanganan kumuh.

Kegiatan Klinik Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya.

(1) Dalam hal diperlukan, penerima Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya dapat diberikan bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. (2) Bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jalan lingkungan; b. drainase lingkungan; dan/atau c. utilitas rumah seperti tangki septik, pompa air, sambungan air bersih, dan/atau saluran air limbah rumah tangga. (3) Jalan lingkungan dan drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal: a. penerima bantuan mengelompok sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) unit rumah; b. lahan tersedia, siap bangun, dan tidak dalam status sengketa;

c. kelompok penerima bantuan berkomitmen dalam pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan d. perencanaan teknis dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (4) Utilitas rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan dalam hal: a. penerima bantuan tidak mampu berswadaya; dan b. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (5) Bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. (6) Pendanaan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat bersumber dari hasil kolaborasi dengan program terkait lainnya.

(1) Besaran Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya merupakan besaran nilai satuan berdasarkan jenis kegiatan yang diberikan kepada penerima bantuan. (2) Besaran bantuan kegiatan BSPS Sejahtera, BSPS, dan Sarhunta diberikan berdasarkan nilai satuan per unit rumah. (3) Besaran bantuan kegiatan BPPS diberikan berdasarkan nilai satuan per delineasi lokasi penanganan. (4) Besaran nilai satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan biaya kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan perkiraan keswadayaan. (5) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

(1) Penerima bantuan kegiatan BSPS Sejahtera, BSPS, dan Sarhunta merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas syarat batas tertinggi penghasilan, kualitas rumah, status penguasaan lahan dan komitmen terhadap program. (3) Penerima bantuan kegiatan BPPS merupakan kelompok masyarakat yang mewakili masyarakat di delineasi lokasi penanganan. (4) Persyaratan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas syarat berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah atau unit organisasi terkait, dan komitmen terhadap program. (5) Penerima layanan Klinik Rumah Swadaya merupakan perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan informasi dan konsultasi.

Tahapan penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya meliputi: a. persiapan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; d. pengawasan dan pengendalian; dan e. pemanfaatan.

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilakukan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan terdiri atas tahapan pemrograman dan penetapan lokasi. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan oleh unit pelaksana teknis terdiri atas tahapan penyiapan kegiatan, seleksi calon penerima bantuan, dan penyiapan masyarakat. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dilakukan oleh unit pelaksana teknis dan penerima bantuan terdiri atas tahapan penetapan penerima bantuan, pencairan bantuan, penyaluran bantuan, penggunaan bantuan, pekerjaan fisik, dan pertanggungjawaban bantuan. (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d dilakukan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan dan unit pelaksana teknis terdiri atas mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pelaporan dalam penyelenggaraan program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. (5) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dilakukan oleh penerima bantuan terdiri atas kegiatan pemanfaatan dan Pemeliharaan rumah dan lingkungan oleh penerima bantuan.

(1) Penetapan lokasi kabupaten/kota untuk kegiatan BSPS dan BSPS Sejahtera ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan program prioritas nasional atau program pemerintah lainnya. (3) Penetapan lokasi:

a. desa/kelurahan pada kegiatan BSPS dan BSPS Sejahtera; dan b. delineasi lokasi penanganan pada kegiatan Sarhunta dan BPPS, ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dalam hal: a. terdapat perubahan usulan lokasi oleh pengusul; b. terdapat perubahan kebijakan; dan c. terjadi perubahan atau optimalisasi ketersediaan anggaran. (5) Perubahan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

(1) Lokasi kegiatan untuk daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. penugasan PRESIDEN; b. arahan atau kebijakan Menteri; c. dukungan terhadap program nasional; d. kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama; atau e. usulan yang diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui aplikasi sistem informasi bantuan perumahan oleh: a. pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara; b. pimpinan kementerian/lembaga; c. bupati/walikota tembusan gubernur; dan d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat jenis kegiatan, lokasi kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, jumlah unit rumah, daftar calon penerima bantuan, nama pengusul.

(4) Lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukan permukiman dalam rencana tata ruang. (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh: a. direktorat teknis di lingkungan direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan pada tingkat nasional; dan b. unit pelaksana teknis pada tingkat wilayah. (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pemerintah Pusat dapat melibatkan: a. Pemerintah Daerah provinsi pada tingkat provinsi; dan b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. (4) Kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan indikator capaian output kegiatan, ketepatan sasaran, tingkat keswadayaan masyarakat, serta kualitas rumah dan lingkungan. (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan dasar dalam perbaikan kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Bentuk Penyediaan Rumah Khusus meliputi: a. pembangunan rumah baru layak huni beserta prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum; dan/atau b. mebel. (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi, penyediaan air bersih, dan/atau pekerjaan penunjang lainnya. (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana peribadatan, sarana pendidikan, dan/atau sarana sosial dan budaya. (4) Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan dan/atau instalasi listrik. (5) Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lemari, tempat tidur, meja, dan kursi. (6) Bentuk Penyediaan Rumah Khusus berupa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan arahan dan/atau persetujuan Menteri.

(1) Rumah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

a. luas lantai bangunan rumah khusus paling rendah 28 m2 (dua puluh delapan meter persegi) dan paling tinggi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi); dan b. Rumah khusus berbentuk rumah tunggal, rumah kopel atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung. (2) Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan; b. mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri; dan/atau c. mempertimbangkan aspek lingkungan dan unsur kearifan lokal. (3) Dalam hal pembangunan rumah khusus dengan ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan arahan atau kebijakan Menteri.

(1) Penerima Penyediaan Rumah Khusus meliputi: a. kementerian/lembaga; dan b. Pemerintah Daerah. (2) Penerima Penyediaan Rumah Khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan arahan atau kebijakan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus merupakan perorangan maupun kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni rumah khusus. (2) Penerima manfaat Penyediaan rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. petugas di wilayah perbatasan negara, lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal; b. masyarakat di wilayah perbatasan negara, lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal; c. masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat terkena dampak langsung dari bencana berupa bencana alam skala nasional, bencana non alam dan/atau bencana sosial; dan d. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat. (3) Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan negara, lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kriteria: a. masyarakat yang tinggal di pulau yang secara geografis masuk dalam kawasan pulau terluar; b. tinggal di daerah yang sulit dijangkau karena:

1. keadaan geografis yang merupakan kepulauan, pegunungan, daratan, hutan, dan rawa;

2. transportasi, sosial, dan ekonomi yang merupakan daerah terpencil; dan/atau

3. tinggal di daerah yang relatif kurang berkembang dalam skala nasional yang merupakan daerah tertinggal. (4) Penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat berdasarkan kebutuhan khusus lainnya berdasarkan arahan atau kebijakan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus meliputi: a. permohonan Penyediaan Rumah Khusus; b. verifikasi; c. penetapan penerima Penyediaan Rumah Khusus; d. perencanaan teknis; e. pembangunan rumah khusus; dan f. serah terima dan pengelolaan rumah khusus.

(1) Permohonan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan oleh: a. kementerian/lembaga; b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (2) Dalam hal permohonan Penyediaan Rumah Khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan arahan atau kebijakan Menteri.

(1) Permohonan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 harus memenuhi persyaratan: a. proposal; dan b. teknis. (2) Proposal Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. surat usulan; b. gambaran umum dan latar belakang pengajuan proposal; c. surat pernyataan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; d. surat pernyataan dari calon penerima Penyediaan Rumah Khusus; e. surat keterangan kesesuaian rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; f. keputusan penetapan calon penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus; g. salinan bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah atau bukti penguasaan hak atas tanah oleh penerima Penyediaan Rumah Khusus; dan h. rencana pengelolaan rumah khusus terbangun. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan: a. bagi kementerian/lembaga diperoleh setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan b. bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota diperoleh setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi. (4) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pimpinan tertinggi instansi pemohon Penyediaan Rumah Khusus yang ditujukan kepada Menteri. (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterimanya proposal.

(6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; b. lokasi berada di luar kawasan rawan bencana; c. status tanah tidak dalam sengketa; d. tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan rumah khusus; e. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; f. luas lahan dapat menampung pembangunan rumah khusus; dan g. tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik sesuai kebutuhan. (7) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi: a. verifikasi proposal; dan b. verifikasi teknis. (2) Verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan kelengkapan proposal Penyediaan Rumah Khusus. (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan terhadap kebenaran proposal dan kesiapan lokasi Penyediaan Rumah Khusus dengan didampingi calon penerima Penyediaan Rumah Khusus. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi yang terdiri atas:

a. direktorat teknis; b. unit pelaksana teknis; dan c. satuan kerja terkait. (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Penetapan penerima Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan penerima Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dalam hal: a. terjadi perubahan atau optimalisasi ketersediaan anggaran; b. terdapat prioritas program nasional; dan/atau c. terdapat perubahan kebijakan. (3) Perubahan penetapan penerima Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d dilakukan berdasarkan penetapan penerima Penyediaan Rumah Khusus dan hasil verifikasi. (2) Perencanaan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dokumen DED tapak perumahan; b. dokumen DED bangunan rumah; dan c. dokumen DED prasarana, sarana dan utilitas umum.

(3) Dokumen DED sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen desain teknis bangunan yang terdiri atas gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume, serta biaya pekerjaan.

(1) Pembangunan rumah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e meliputi tahap pengadaan dan pelaksanaan pembangunan. (2) Pembangunan Rumah Khusus dilaksanakan setelah dokumen perencanaan teknis tersusun. (3) Pembangunan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Serah terima rumah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f dilakukan oleh Menteri kepada penerima Penyediaan Rumah Khusus setelah bangunan selesai dibangun. (2) Dalam hal proses serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Pemeliharaan dan Perawatan bangunan rumah khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (3) Pengelolaan rumah khusus yang telah diserahterimakan dilakukan oleh penerima Penyediaan Rumah Khusus. (4) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengelolaan rumah khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Monitoring dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus. (2) Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi Penyediaan Rumah Khusus terhadap standar yang telah ditetapkan untuk menjamin Penyediaan Rumah Khusus berjalan sesuai perencanaan. (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus dilakukan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus dilakukan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan.

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Dalam pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan, Pemerintah Pusat dapat melibatkan peran Pemerintah Daerah. (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pendataan dan pemutakhiran data rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;

b. penyusunan program dan kegiatan perumahan; c. pemberdayaan dan pendampingan bagi orang perseorangan dan/atau kelompok dalam melakukan pembangunan rumah swadaya; d. pelayanan informasi dan konsultasi perumahan swadaya; e. pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus; f. fasilitasi penyediaan perumahan; g. pembangunan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum; h. Pemeliharaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus; i. kemitraan dalam membuka akses masyarakat terhadap hunian layak; dan j. pembinaan kepada masyarakat penerima bantuan dalam pemanfaatan rumah dan lingkungan. (3) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah provinsi. (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan dalam bentuk: a. fasilitasi penyediaan dan legalitas lahan perumahan; dan/atau b. fasilitasi perizinan atau persetujuan bangunan gedung. (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j paling sedikit melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau bantuan teknis.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. permohonan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus yang telah diusulkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan; b. Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus yang sedang dalam proses, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan; dan c. Dalam hal permohonan, penetapan lokasi, dan penetapan penerima Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus yang telah diterima dan telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015, Nomor 1216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 292); b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1557); c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 403); d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018, Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1612); dan e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengelolaan Rusun Khusus Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY