Peraturan Menteri Nomor 07-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
3. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
4. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan

keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 6. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. 7. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. 8. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS. 13. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk

menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah. 14. Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK. 15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS. 16. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSPS. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar penyelenggaraan BSPS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. bentuk BSPS; b. jenis kegiatan dan besaran BSPS; c. penerima BSPS; d. penyelenggaraan BSPS; dan e. pengawasan dan pengendalian.

(1) Bentuk BSPS berupa: a. uang; dan b. barang. (2) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BSPS. (3) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja. (4) BSPS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS.

(1) Jenis kegiatan BSPS terdiri atas: a. PKRS; dan b. PBRS. (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan: a. keselamatan bangunan; b. kesehatan penghuni; dan c. kecukupan minimum luas bangunan. (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan. (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan

sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus. (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

(1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima BSPS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni. (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima BSPS dengan persyaratan: a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk: a. Rumah yang terdampak bencana; b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau c. Rumah tradisional (local genious) dengan ukuran lantai paling luas 45 m2 (empat puluh lima meter persegi).

(1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan dengan memenuhi persyaratan: a. mengelompok dalam 1 (satu) hamparan; b. paling sedikit 15 (lima belas) unit Rumah Penerima BSPS kegiatan PBRS; dan c. mendapat rekomendasi dari Dinas. (2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan dan/atau drainase lingkungan. (3) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Besaran nilai BSPS untuk jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA yang sudah berkeluarga; b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah; c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni; d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan; e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. tidak dalam status sengketa; dan b. sesuai tata ruang wilayah. (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan: a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota; b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang; c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan d. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan: a. pengusulan lokasi BSPS; b. penetapan lokasi; c. penyiapan masyarakat; d. penetapan calon Penerima BSPS; e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang; f. pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang; dan g. pelaporan.

(1) Usulan lokasi BSPS ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal yang dilakukan oleh: a. bupati/walikota dengan tembusan gubernur; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Usulan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data: a. jumlah Rumah tidak layak huni; dan b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya. (3) Usulan lokasi BSPS yang dilakukan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah provinsi. (4) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan verifikasi. (5) Usulan lokasi BSPS yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

(1) Pemerintah daerah provinsi dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berdasarkan: a. tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota; b. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di daerah kabupaten/kota; c. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah rumah tangga di daerah kabupaten/kota; d. kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan; dan e. program prioritas Pemerintah Pusat.

(2) Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan kekurangan Rumah yang mutakhir; b. mempunyai program bantuan pemerintah daerah dalam bidang perumahan; c. menyediakan dana pendamping kegiatan BSPS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan d. evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan BSPS tahun sebelumnya. (3) Program prioritas Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. perintah langsung PRESIDEN; b. program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. kegiatan berdasarkan usulan kementerian/lembaga/lembaga tinggi negara sesuai basis data terpadu atau data lapangan; dan/atau d. kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.

(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan PBRS dalam 1 (satu) hamparan telah selesai maka KPB dapat mengusulkan PSU kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Usulan PSU oleh KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. bupati/walikota dengan tembusan gubernur; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (3) Usulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 14 ayat (1), dilakukan penetapan lokasi BSPS. (2) Lokasi BSPS untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri. (3) Lokasi BSPS untuk desa/kelurahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan lokasi BSPS yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPS. (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSPS. (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

(1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan: a. sosialisasi dan/atau penyuluhan; b. verifikasi calon Penerima BSPS; c. kesepakatan calon Penerima BSPS; dan d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal. (2) Kesepakatan calon Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:

a. menentukan calon Penerima BSPS; b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSPS; dan c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan. (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga. (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan. (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB. (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSPS. (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BSPS.

(1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSPS. (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK. (3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

(1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima BSPS. (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BSPS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA/Kepala Satker sebagai Penerima BSPS.

Pencairan BSPS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyaluran BSPS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima BSPS dalam 1 (satu) tahap.

(1) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja. (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPS. (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan. (4) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap

masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BSPS. (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal. (6) KPA/Kepala Satker dapat MENETAPKAN pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi: a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau b. kesulitan akses ke lokasi. (7) Pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.

Pengadaan BSPS bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penyerahan BSPS bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerima BSPS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK. (2) Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BSPS kepada PPK.

(3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator fasilitator tembusan kepada Dinas. (4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas. (5) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada KPA/Kepala Satker. (6) KPA/Kepala Satker menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Rumah Swadaya.

(1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan BSPS ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. persiapan BSPS; b. pelaksanaan BSPS; dan c. pelaporan BSPS.

(1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSPS. (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BSPS, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima BSPS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS, dan pelaporan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPA/Kepala Satker dengan melibatkan Dinas.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA/Kepala Satker dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPS.

(1) BSPS yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali. (2) Dalam hal Penerima BSPS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BSPS dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum BSPS disalurkan. (3) Dalam hal penerima BSPS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSPS maka dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana BSPS disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Negara.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka: a. proposal kegiatan BSPS yang telah diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dilakukan penyesuaian oleh PPK berdasarkan Peraturan Menteri ini. b. lokasi BSPS yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 664), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA