Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. 4. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 5. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. 6. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural. 7. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. 8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA. 9. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 11. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA. 12. Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. 13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

14. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
15. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17. Hari adalah Hari kerja.

Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang belum mempunyai Perancang atau sudah mempunyai tetapi jumlahnya belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan, dapat melakukan Penyesuaian/Inpassing.

(1) Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang dalam organisasi. (2) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyusun formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang. (3) Penyusunan Formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang untuk pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing. (2) Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Perancang ditujukan bagi: a. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya; b. PNS yang masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang; c. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; d. Perancang yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; e. Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau f. Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun

sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir belum dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Penyesuaian/Inpassing bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum; b. telah dan masih menduduki jabatan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan; c. mempunyai pengalaman melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut; d. memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat jabatannya; e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. usia:

1. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; atau

2. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan Pengawas; g. sehat jasmani dan rohani; h. memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai paling rendah:

3. 500 (lima ratus) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan

4. 450 (empat ratus lima puluh) bagi pejabat Administrator dan Pengawas. i. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; j. tidak sedang menjalani tugas belajar; k. mengikuti dan lulus uji kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan l. bersedia mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas.

Penyesuaian/Inpassing bagi PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum; b. telah dan masih menduduki jabatan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; c. mempunyai pengalaman melakukan kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut; d. memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat jabatannya; e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. usia:

1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi PNS, Perancang, Perancang yang rangkap jabatan Administrator dan Pengawas; atau

2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Perancang, Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi; g. sehat jasmani dan rohani; h. memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai paling rendah:

3. 450 (empat ratus lima puluh) bagi PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan dengan kepangkatan paling rendah Pembina golongan IV/a; dan

4. 400 (empat ratus) bagi PNS atau Perancang dengan kepangkatan Penata Muda golongan III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan III/d. i. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; j. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan k. mengikuti dan lulus uji kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan.

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Perancang. (2) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) diajukan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Menteri. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) harus dilengkapi dengan: a. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum yang telah dilegalisir; b. keputusan penempatan/penugasan/jabatan terakhir yang bersangkutan telah dan masih menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian; c. keterangan telah dan masih menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian; e. keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian; f. SKP dan PPKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; g. persetujuan tertulis dari atasan langsung bagi:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

2. pejabat Administrator dan Pengawas diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

3. PNS dan Perancang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:

4. Perancang yang rangkap Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan

5. Perancang yang rangkap Jabatan Administrator dan Pengawas diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. h. kartu pegawai; i. keterangan sehat dari rumah sakit dari pemerintah; j. pernyataan tertulis bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; k. sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) bagi:

6. Pejabat Pimpinan Tinggi dengan nilai paling rendah 500 (lima ratus);

7. Pejabat Administrasi dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh);

8. PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan dengan kepangkatan paling rendah Pembina golongan IV/a dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh); dan

9. PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan dengan kepangkatan Penata Muda golongan III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan III/d dengan nilai paling rendah 400 (empat ratus). l. pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan m. keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar.

(2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi permohonan yang berasal dari: a. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas harus dilengkapi dengan syarat tambahan berupa pernyataan pengunduran diri bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas; b. Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d harus melampirkan:

1. keputusan pembebasan sementara dari jabatan perancang peraturan perundang-undangan; dan
2. penetapan angka kredit terakhir. c. Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus melampirkan:
3. keputusan pembebasan sementara dari jabatan perancang peraturan perundang-undangan;
4. keputusan pengangkatan Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; dan
5. penetapan angka kredit terakhir. d. Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f harus melampirkan:
6. keputusan pengangkatan Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; dan
7. penetapan angka kredit terakhir.

(1) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan Verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan.

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas memeriksa: a. kelengkapan dokumen persyaratan administrasi; b. kesesuaian kelengkapan berkas dan lampiran yang diusulkan; c. kesesuaian antara PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap jabatan yang diusulkan dengan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang; dan d. kesesuaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Perancang. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pemeriksaan administrasi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas: a. Tim Verfikasi untuk Permohonan yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas; dan b. Tim Verfikasi untuk Permohonan yang berasal dari PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi 3 (tiga) tim yang terdiri atas: a. Tim Verifikasi untuk pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi Perancang Ahli Muda;

b. Tim Verifikasi untuk pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi Perancang Ahli Madya; dan c. Tim Verifikasi untuk pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi Perancang Ahli Utama. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi 4 (empat) tim yang terdiri atas: a. Tim Verifikasi untuk pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi Perancang Ahli Pertama; b. Tim Verifikasi untuk pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi Perancang Ahli Muda; c. Tim Verifikasi untuk pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi Perancang Ahli Madya; dan d. Tim Verifikasi untuk pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi Perancang Ahli Utama.

(1) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan unsur: a. Tenaga Ahli Peraturan Perundang-undangan; b. Perancang Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan/atau c. Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi kepegawaian. (2) Susunan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang wakil ketua merangkap anggota; c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan d. 2 (dua) orang anggota.

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh Sekretariat Tim. (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang staf sekretariat. (3) Kesekretariatan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap. (2) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman resmi kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Pengumuman hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan jadwal pelaksanaan uji kompetensi. (4) Pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemohon yang telah dinyatakan lulus Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus mengikuti uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim uji kompetensi.

Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Tim uji kompetensi mempunyai tugas: a. merekapitulasi data pemohon Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Perancang; b. melakukan penilaian hasil uji kompetensi pemohon Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Perancang; c. melaporkan hasil uji kompetensi pemohon Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Perancang; dan d. tugas lainnya.

(1) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang terdiri atas: a. Tim Uji Kompetensi untuk Pemohon yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas; dan b. Tim Uji Kompetensi untuk Pemohon yang berasal dari PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan. (2) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi 3 (tiga) tim yang terdiri atas: a. Tim uji kompetensi untuk Perancang Ahli Muda b. Tim uji kompetensi untuk Perancang Ahli Madya; dan c. Tim uji kompetensi untuk Perancang Ahli Utama. (3) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi 4 (empat) tim yang terdiri atas: a. Tim uji kompetensi untuk Perancang Ahli Pertama; b. Tim uji kompetensi untuk Perancang Ahli Muda;

c. Tim uji kompetensi untuk Perancang Ahli Madya; dan d. Tim uji kompetensi untuk Perancang Ahli Utama.

(1) Keanggotaan Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan unsur: a. Tenaga Ahli Peraturan Perundang-undangan; b. Perancang Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; c. Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau d. Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Susunan Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang wakil ketua merangkap anggota; c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan d. 2 (dua) orang anggota.

(1) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibantu oleh Sekretariat Tim. (2) Sekretariat Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang staf sekretariat. (3) Kesekretariatan Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2) Dalam menyelenggarakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur: a. pengetahuan; b. keahlian; dan c. perilaku. (4) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional Perancang yang akan diduduki. (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimakusd pada ayat (1) berdasarkan Pedoman Pelaksanaan uji kompetensi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pendanaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan uji kompetensi dibebankan pada anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta uji kompetensi.

(1) Hasil uji kompetensi ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pelaksanaan uji kompetensi.

(2) Hasil uji kompetensi diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan persetujuan teknis dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang. (3) Sebelum memperoleh persetujuan teknis dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang melalui Penyesuaian/Inpassing, harus mengundurkan diri dari jabatannya. (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan bukti surat pengunduran diri yang dikeluarkan dengan Pejabat yang berwenang. (5) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi. (6) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang telah memperoleh sertifikat dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perancang. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing. (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi ke dalam jabatan fungsional Perancang Ahli Utama melalui Penyesuaian/Inpassing diajukan oleh Menteri kepada PRESIDEN untuk ditetapkan. (2) Pengangkatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Perancang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri. (2) PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan persetujuan teknis dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang.

(1) PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan yang telah memperoleh sertifikat dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perancang. (2) Pengangkatan PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing. (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pengangkatan Perancang dan Perancang yang rangkap Jabatan yang dibebaskan sementara dapat disesuaikan dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.

Tata cara Pengangkatan bagi PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Perancang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(1) Pengangkatan PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan ke dalam Perancang Ahli Utama melalui Penyesuaian/Inpassing diajukan oleh Menteri kepada PRESIDEN untuk ditetapkan. (2) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengangkatan bagi Perancang yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d

dilaksanakan 2 (dua) tahun terhitung sejak Perancang dinyatakan lulus uji kompetensi.

(1) Setiap PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Perancang wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Perancang bagi Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas mulai dilaksanakan sejak tanggal Peraturan Menteri ini ditetapkan sampai dengan 10 Agustus 2018;
2. Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Perancang untuk PNS, Perancang, dan Perancang yang

rangkap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA