Peraturan Menteri Nomor 13-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARAPERSEROAN TERBATASBADAN HUKUM LAINNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

2. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjanjian PPLN adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan penerima penerusan pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman luar negeri.

3. Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman RDI adalah perjanjian pinjaman yang dananya bersumber dari rekening dana investasi kepada badan usaha milik negara/perseroan terbatas/badan hukum lainnya.

4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

6. Badan Hukum Lainnya yang selanjutnya disingkat BHL adalah badan hukum selain BUMN/Perseroan yang menerima pinjaman bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan/atau rekening dana investasi.

7. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

10. Kualitas Piutang Negara adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh BUMN/Perseroan/BHL.

11. Penjadwalan Kembali adalah perubahan jangka waktu pinjaman yang mengakibatkan perubahan terhadap besarnya pembayaran atas utang pokok, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen, denda, dan biaya lainnya yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

12. Perubahan Persyaratan adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian PPLN atau Perjanjian Pinjaman RDI, namun tidak termasuk perubahan jangka waktu pinjaman.

13. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan

cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN/Perseroan, dan dikelola secara korporasi. 14. Penghapusan adalah tindakan menghapus Piutang Negara dari daftar tagihan pemerintah dengan menerbitkan keputusan dari pejabat negara yang berwenang untuk membebaskan BUMN/Perseroan/BHL dari tanggung jawab administrasi dan pembayaran kembali kepada pemerintah. 15. Cut-off Date yang selanjutnya disingkat CoD adalah tanggal acuan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pembebanan Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL. 16. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen perencanaan strategis yang mencakup rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai perusahaan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. 17. Rencana Perbaikan dan Kinerja yang selanjutnya disingkat RPK adalah dokumen yang berisi rencana tindak perbaikan kinerja yang ditinjau dari berbagai aspek, yang akan dilakukan BUMN/Perseroan/BHL untuk meningkatkan pendapatan agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran Piutang Negara. 18. Uji Tuntas adalah proses penilaian, pemeriksaan, dan investigasi terhadap data dan fakta dari catatan perusahaan dalam rangka evaluasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan BUMN/Perseroan/BHL. 19. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 49 Prp. Tahun 1960. 20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian pengembalian Piutang Negara.

(1) Direktorat Jenderal menerbitkan status Kualitas Piutang Negara per semester. (2) Kualitas Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan ke dalam: a. lancar; b. kurang Lancar; c. diragukan; dan d. macet. (3) Ketentuan mengenai penggolongan Kualitas Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) BUMN/Perseroan/BHL dengan tingkat kualitas macet harus mengajukan penyelesaian Piutang Negara. (2) BUMN/Perseroan/BHL dengan tingkat kualitas kurang lancar atau diragukan dapat mengajukan penyelesaian Piutang Negara.

(1) Penyelesaian Piutang Negara meliputi penyelesaian atas: a. kewajiban pokok; dan b. kewajiban non pokok. (2) Kewajiban pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. tunggakan utang pokok sampai dengan CoD; dan/atau b. utang pokok yang belum jatuh tempo. (3) Kewajiban non pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. tunggakan bunga dan biaya administrasi lainnya sampai dengan CoD; dan/atau b. bunga dan biaya administrasi lainnya yang belum jatuh tempo.

(1) Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL dilakukan dengan cara: a. Penjadwalan Kembali; b. Perubahan Persyaratan; c. PMN; dan/atau d. Penghapusan (2) Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) cara. (3) Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui pengurusan oleh PUPN dengan mengikuti mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penjadwalan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: a. kewajiban pokok; dan/atau b. kewajiban non pokok. (2) Jangka waktu Penjadwalan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama

20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara oleh Menteri. (3) Alokasi pembayaran kembali piutang diperhitungkan berdasarkan urutan prioritas untuk pembayaran: a. kewajiban pokok; b. bunga/biaya administrasi; c. denda; dan d. kewajiban lainnya. (4) Penjadwalan Kembali terhadap kewajiban non pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dikenakan bunga/biaya administrasi.

Perubahan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan antara lain dengan: a. perubahan tingkat bunga; dan b. perubahan mata uang.

Perubahan tingkat bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan: a. untuk perjanjian penerusan pinjaman dengan perjanjian pinjaman luar negeri yang masih aktif, perubahan besaran tingkat bunga paling rendah sama dengan tingkat bunga dalam perjanjian pinjaman luar negeri; dan b. untuk pinjaman rekening dana invetasi (RDI) dan perjanjian penerusan pinjaman dengan perjanjian pinjaman luar negeri yang sudah tidak aktif, perubahan tingkat bunga yang berlaku sampai dengan sebesar 0% (nol persen).

(1) Perubahan mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan dalam hal mata uang pinjaman diubah ke dalam bentuk mata uang Rupiah.

(2) Nilai tukar mata uang pinjaman yang diubah ke dalam bentuk mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal persetujuan Menteri. (3) Pengenaan tingkat suku bunga pinjaman mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada BUMN dan/atau Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dilakukan apabila optimalisasi penyelesaian Piutang Negara tidak dapat diselesaikan dengan cara Penjadwalan Kembali dan/atau Perubahan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b; atau b. dapat dilakukan atas sebagian maupun seluruh kewajiban pokok. (3) Dalam hal PMN dilakukan atas sebagian kewajiban pokok, sisa kewajiban pokok diselesaikan melalui cara Penjadwalan Kembali dan/atau Perubahan Persyaratan. (4) Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara melalui PMN dibuktikan dengan Uji Tuntas.

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan Penghapusan sebagian atau seluruh kewajiban non pokok BUMN/Perseroan/BHL. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila optimalisasi penyelesaian Piutang Negara tidak dapat diselesaikan melalui cara Penjadwalan Kembali, Perubahan Persyaratan, dan/atau PMN, yang dibuktikan dengan Uji Tuntas.

(3) Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara melalui Penghapusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurusan Piutang Negara melalui PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dalam hal BUMN/Perseroan/BHL: a. tidak memiliki prospek usaha yang dibuktikan dengan Uji Tuntas; atau b. tidak tercapai kesepakatan terhadap cara penyelesaian Piutang Negara bagi BUMN/Perseroan/BHL yang mempunyai utang dengan tingkat kolektabilitas macet.

(1) BUMN/Perseroan/BHL dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal sejak dinyatakan dalam status Kurang Lancar atau Diragukan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) BUMN/Perseroan/BHL harus melengkapi dokumen persyaratan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima. (3) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan penyelesaian Piutang Negara BUMN/Perseroan/BHL tidak disetujui.

(1) BUMN/Perseroan/BHL harus mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan dalam status Macet dengan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) BUMN/Perseroan/BHL dalam status Macet yang mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara, harus melengkapi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima. (3) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak melengkapi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal meminta BPKP atau auditor independen untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu.

(1) CoD ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Penetapan CoD dilakukan pada tanggal surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima. (3) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), CoD ditetapkan 6 (enam) bulan sejak status Macet ditetapkan. (4) Dalam hal permohonan penyelesaian Piutang Negara BUMN/Perseroan/BHL tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), perhitungan CoD dinyatakan batal dan kembali pada perhitungan semula. (5) BUMN/Perseroan/BHL tidak dikenakan bunga dan denda atau biaya lainnya terhitung sejak CoD ditetapkan sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan penyelesaian Piutang Negara.

Permohonan penyelesaian Piutang Negara dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan:

1. dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor

independen dan menunjukkan opini paling sedikit Wajar dengan Pengecualian; atau 2. dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Pembina; b. laporan evaluasi kinerja/laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan:

1. dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan evaluasi dibuat oleh auditor independen; atau
2. dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan evaluasi dibuat sendiri dan telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Pembina; c. RKAP/dokumen yang dipersamakan tahun anggaran berjalan dan RKAP/dokumen yang dipersamakan tahun anggaran sebelumnya berikut laporan realisasi; d. RPK BUMN/Perseroan/BHL yang telah dibahas dan disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri BUMN/Pembina/Rapat Anggota sesuai format RPK BUMN/Perseroan/BHL, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris/Ketua Pengurus dan Pembina tentang komitmen untuk melaksanakan RPK BUMN/Perseroan/BHL, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; f. dalam hal debitur berbentuk BUMN, diperlukan rekomendasi Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelesaian Piutang Negara, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. g. hasil Uji Tuntas aspek keuangan yang dilakukan oleh konsultan independen; dan

h. hasil Uji Tuntas aspek hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum.

(1) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL dinyatakan tidak lengkap, namun masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara, Direktorat Jenderal membuat surat pernyataan dokumen tidak lengkap untuk disampaikan kepada BUMN/Perseroan/BHL paling lambat 15 (lima belas) hari sejak surat permohonan diterima. (3) Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal membuat surat pernyataan dokumen lengkap untuk disampaikan kepada BUMN/Perseroan/BHL paling lambat 15 (lima belas) hari sejak surat permohonan diterima dan melakukan analisis dokumen penyelesaian Piutang Negara. (4) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Direktorat Jenderal meminta BPKP atau auditor independen untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu.

Direktorat Jenderal melakukan analisis terhadap permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL.

Analisis terhadap permohonan penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL meliputi: a. prospek usaha; dan b. kemampuan membayar.

(1) Analisis terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi: a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar; dan c. posisi BUMN/Perseroan/BHL dalam persaingan usaha. (2) Analisis terhadap prospek usaha menggunakan tabel dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Analisis terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi: a. proyeksi arus kas BUMN/Perseroan/BHL; b. proyeksi pendapatan bersih BUMN/Perseroan/BHL; dan c. struktur permodalan BUMN/Perseroan/BHL. (2) Analisis terhadap kemampuan membayar menggunakan tabel dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BHL yang tidak bertujuan mencari keuntungan dikecualikan terhadap analisis prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a.

Dalam hal hasil analisis permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak memiliki prospek usaha, terhadap BUMN/Persero/BHL tersebut dapat dilakukan pengurusan oleh PUPN.

(1) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara atau tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4), Direktorat Jenderal melakukan analisis terhadap hasil audit untuk tujuan tertentu. (2) Dalam hal hasil analisis audit tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki prospek usaha, dapat dilakukan pengurusan oleh PUPN. (3) Dalam hal hasil analisis audit tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prospek usaha, Direktorat Jenderal menentukan cara optimalisasi penyelesaian Piutang Negara. (4) Direktorat Jenderal melakukan perundingan cara optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pihak BUMN/Perseroan/BHL. (5) Dalam hal hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4): a. menghasilkan kesepakatan, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri; atau b. tidak menghasilkan kesepakatan, dilakukan pengurusan piutang negara oleh PUPN.

(1) Menteri dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu Direktorat Jenderal dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri.

Dalam hal Menteri menyetujui rekomendasi optimalisasi penyelesaian Piutang Negara, Menteri menyampaikan surat persetujuan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada BUMN/Perseroan/BHL.

BUMN/Perseroan/BHL harus mencantumkan pemenuhan kewajiban optimalisasi penyelesaian Piutang Negara ke dalam kontrak manajemen atau dokumen yang dipersamakan.

(1) Dalam hal setelah dilakukan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara BUMN/Perseroan/BHL masih dalam status kurang lancar, diragukan, dan macet, BUMN/Perseroan/BHL dapat kembali mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara. (2) BUMN/Perseroan/BHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

(1) Segala perubahan perjanjian akibat optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dituangkan dalam perubahan Perjanjian PPLN dan/atau perubahan Perjanjian Pinjaman RDI. (2) Perubahan Perjanjian PPLN dan/atau perubahan Perjanjian Pinjaman RDI ditandatangani oleh Direktur/Direktur Utama/Pengurus BUMN/Perseroan/

BHL dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri.

(1) Selama masa optimalisasi penyelesaian Piutang Negara, BUMN/Perseroan/BHL harus menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. laporan keuangan:

1. dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen; atau
2. dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan/Pembina; b. laporan evaluasi kinerja/laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:
3. dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan evaluasi dibuat oleh auditor independen; atau
4. dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan evaluasi dibuat sendiri dan telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan/Pembina; c. RKAP/dokumen yang dipersamakan tahun anggaran berjalan RUPS/Rapat Pembahasan Bersama (RPB)/Pembina/Rapat Anggota Tahunan; dan d. kontrak manajemen atau dokumen yang dipersamakan. (2) Laporan perkembangan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal dengan ketentuan sebagai berikut: a. laporan keuangan paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal laporan hasil audit diterbitkan;

b. laporan evaluasi kinerja perusahaan paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal laporan dibuat; c. RKA dan laporan pelaksanaan RPK BUMN/Perseroan/BHL paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pengesahan; dan d. kontrak manajemen atau dokumen yang dipersamakan paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan.

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi dan pemantauan dari aspek keuangan, aspek operasional, aspek manajemen, dan aspek administrasi atas pelaksanaan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara. (2) Dalam hal hasil evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil bahwa asumsi pada RPK tidak tercapai dan mempengaruhi arus kas, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi kepada BUMN/Perseroan/BHL untuk melakukan perubahan RPK. (3) Perubahan RPK yang telah mendapat pengesahan oleh RUPS/RPB/Rapat Anggota/Pembina disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal. (4) Dalam hal terjadi perubahan RPK yang menyebabkan perubahan besaran angsuran namun tidak mengakibatkan perubahan jadwal pembayaran, terlebih dahulu dilakukan analisis dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. (5) Perubahan besaran angsuran yang tidak mengakibatkan perubahan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam perubahan perjanjian.

(6) Perubahan asumsi RPK dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun buku. (7) Dalam hal hasil evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil bahwa asumsi dalam RPK tidak tercapai dan mengakibatkan perubahan jangka waktu pembayaran, BUMN/Perseroan/BHL mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

(1) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL mengalami keterlambatan/tunggakan pembayaran pokok, bunga/biaya administrasi, dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun. (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung paling lama sampai dengan status macet ditetapkan. (3) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, BUMN/Persero/BHL yang bersangkutan diberikan surat peringatan. (4) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat peringatan, BUMN/Persero/BHL yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(1) CoD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku. (2) BUMN/Perseroan/BHL yang telah mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum memenuhi dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, harus melengkapi paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini. (3) BUMN/Perseroan/BHL yang telah mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah memenuhi dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, diselesaikan sesuai Peraturan Menteri ini. (4) BUMN/Perseroan/BHL yang telah berstatus Macet pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara, harus mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini. (5) BUMN/Perseroan/BHL yang telah memperoleh persetujuan penyelesaian Piutang Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun mengalami gagal bayar, dapat diberikan penyelesaian Piutang Negara kembali.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman

Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA