SATU DATA KEMENTERIAN KEHUTANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. 2. Satu Data Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kementerian Kehutanan sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia. 3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 4. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
5. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 6. Data Kementerian adalah Data yang dihasilkan dan dikumpulkan guna mendukung terlaksananya tugas dan fungsi pada Kementerian Kehutanan.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu. 8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
12. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
13. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Portal Satu Data Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Portal Satu Data Kementerian adalah media bagi pakai Data di tingkat Kementerian Kehutanan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
15. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
16. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
17. Forum Satu Data Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi produsen Data, koordinator, dan walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
18. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
21. Unit Organisasi adalah unit kerja setingkat eselon I pada Kementerian.
22. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan.

(1) Data Kementerian meliputi Data: a. bidang kesekretariatan; b. bidang planologi kehutanan; c. bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; d. bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan; e. bidang pengelolaan hutan lestari; f. bidang perhutanan sosial; g. bidang penegakan hukum kehutanan; h. bidang pengawasan intern; i. bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan j. bidang lain yang diperlukan. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Data Statistik; b. Data Geospasial; c. Data Keuangan; dan d. Data lainnya. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk: a. digital; dan/atau b. cetak.

(1) Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: a. Data yang mendukung rencana strategis Kementerian; b. rencana induk Data; dan c. Data lainnya yang mendukung kinerja Kementerian. (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Data Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi dan unit pelaksana teknis. (3) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip Interoperabilitas Data dengan portal Kementerian dan Portal Satu Data Indonesia.

Data Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Prinsip Satu Data Kementerian

Satu Data Kementerian harus dilakukan berdasarkan prinsip yang meliputi: a. memenuhi Standar Data; b. memiliki Metadata; c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

(1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a paling sedikit memuat: a. konsep; b. definisi; c. klasifikasi; d. ukuran; dan e. satuan. (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi. (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain. (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas. (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran, jumlah, kadar, atau cakupan. (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. (7) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan produsen Data dalam menyusun Data Kementerian.

Standar Data yang berlaku di Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Menteri menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

(1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. (2) Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d. (2) Untuk mendapatkan penetapan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(1) Penyelenggaraan Satu Data Kementerian dilaksanakan secara terintegrasi dengan tahapan: a. perencanaan Data; b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan d. penyebarluasan Data. (2) Penyelenggara Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. walidata. b. koordinator; dan c. produsen Data. (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Satuan Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Data dan teknologi informasi. (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan Satuan Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan teknologi sistem informasi yang mempunyai tugas kesekretariatan di setiap Unit Organisasi.

(5) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Satuan Kerja menghasilkan Data berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin tersusunnya rencana penyelenggaraan Data Kementerian yang terarah, terukur, dan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. (2) Dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walidata melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas: a. penentuan daftar Data Kementerian dan Data Prioritas; dan
b. penentuan rencana aksi Satu Data Kementerian. (3) Dalam pelaksanaan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walidata dibantu oleh produsen Data dan koordinator.

(1) Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi: a. Data yang mendukung rencana strategis Kementerian; dan b. Data lainnya yang mendukung kinerja Kementerian. (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria: a. mendukung prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. mendukung rencana kerja pemerintah; dan c. memenuhi kebutuhan mendesak sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah.

(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menghasilkan Data yang akurat, terpadu, dan berkualitas melalui metode pengumpulan yang sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
(2) Dalam pelaksanaan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen Data melakukan pengumpulan Data yang memenuhi prinsip Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Dalam pelaksanaan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh koordinator.

(1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan untuk: a. menjamin validitas dan konsistensi Data sebelum dipublikasikan; dan

b. memastikan Data memenuhi prinsip Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menjamin keterbukaan akses dan pemanfaatan Data Kementerian sesuai prinsip transparansi dan keamanan Informasi. (2) Pelaksanaan penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh walidata dengan memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. daftar Data Kementerian; dan/atau b. Data Prioritas. (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui: a. Portal Satu Data Indonesia; dan b. Portal Satu Data Kementerian.

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri menetapkan Forum Satu Data Kementerian. (2) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Forum Satu Data Indonesia di tingkat Kementerian. (3) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(1) Menteri membangun dan mengembangkan Portal Satu Data Kementerian yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia. (2) Portal Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

(1) Walidata menyediakan hak akses Portal Satu Data Kementerian kepada pengguna Data. (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. perseorangan;

d. kelompok orang; atau e. badan hukum. (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. akses terbuka, merupakan Data yang dapat diakses publik tanpa memerlukan izin khusus melalui Portal Satu Data Kementerian; dan b. akses terbatas, merupakan Data yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu setelah memperoleh persetujuan walidata berdasarkan penilaian keamanan dan kepentingan penggunaan (4) Untuk memperoleh hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Data mengajukan permohonan melalui Portal Satu Data Kementerian. (5) Tata cara memperoleh hak akses terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengguna Data wajib menggunakan Data sesuai tujuan yang disetujui dan dilarang menggandakan, mengubah, atau menyebarkan tanpa izin walidata. (2) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengakibatkan pencabutan hak akses serta sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak akses dapat ditinjau kembali dalam hal terjadi: a. kebocoran Data atau gangguan keamanan pada sistem informasi; b. penyalahgunaan hak akses; dan/atau c. perubahan kebijakan terkait klasifikasi Data.

Terhadap penggunaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, walidata: a. melakukan pemantauan penggunaan Data secara berkala; dan b. menyusun laporan triwulanan mengenai jumlah permohonan, status persetujuan, dan hasil evaluasi penggunaan Data terbatas.

(1) Walidata mengelola Portal Satu Data Kementerian yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia. (2) Produsen Data harus mengunggah Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia secara berkala. (3) Portal Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung: a. keamanan Data; b. pengaturan hak akses; dan c. sinkronisasi, sesuai standar SPBE.

Dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian, perlu didukung dengan: a. penyediaan sumber daya manusia yang kompeten; dan b. pengembangan sumber daya teknologi informasi.

(1) Sumber daya manusia yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a harus memenuhi standar kompetensi nasional. (2) Pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan sumber daya teknologi informasi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan mengacu pada arsitektur SPBE dan Interoperabillitas Data nasional.

(1) Walidata dan/atau produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan hukum publik, dan masyarakat. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. penyimpanan informasi dan Data; b. pertimbangan; dan/atau c. saran dan evaluasi. (3) Walidata dan/atau produsen Data dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan:
a. instansi pusat; b. instansi daerah; c. perguruan tinggi; d. lembaga penelitian; dan/atau e. pihak lainnya. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, penilaian kepatuhan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh: a. walidata; dan b. koordinator.

(1) Walidata bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan penilaian kepatuhan terhadap koordinator dan produsen Data. (2) Pembinaan dan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan: a. koordinasi;
b. sosialisasi; dan
c. bimbingan teknis.

(1) Walidata melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Kementerian. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, walidata menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan Satu Data Kementerian sesuai dengan indikator kinerja penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan nasional/kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu Data Kementerian tahun berikutnya.

(1) Koordinator melakukan pembinaan dan penilaian kepatuhan terhadap produsen Data dan Satuan Kerja. (2) Pembinaan dan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a. koordinasi;
b. sosialisasi; dan
c. bimbingan teknis.

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Satu Data Kementerian bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. kerja sama tata kelola Satu Data Indonesia lingkup Kementerian yang sudah ada, dinyatakan masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan b. permohonan kerja sama tata kelola Satu Data Indonesia lingkup Kementerian yang belum ditandatangani, prosesnya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Kementerian dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Satu Data Indonesia Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1388); dan b. ketentuan yang mengatur mengenai Data statistik Kementerian dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 822),
sepanjang menyangkut bidang kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2025

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Œ

RAJA JULI ANTONI 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG SATU DATA KEMENTERIAN KEHUTANAN

TATA CARA MEMPEROLEH HAK AKSES DATA TERBATAS

A. Pengajuan Permohonan 1. pemohon dapat berasal dari instansi pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. 2. permohonan disampaikan melalui Portal Satu Data Kementerian atau secara tertulis kepada walidata dengan mencantumkan:
a) identitas pemohon; b) tujuan dan urgensi penggunaan Data; c) daftar dan jenis Data yang diminta; d) jangka waktu penggunaan; dan e) pernyataan kesediaan menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan Data.

B. Pemeriksaan Administratif 1. walidata melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan permohonan; dan 2. permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dikembalikan untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

C. Evaluasi Substansi dan Keamanan 1. walidata menilai kesesuaian permohonan berdasarkan:
a) klasifikasi dan tingkat sensitivitas Data; b) relevansi tujuan penggunaan Data dengan tugas atau kepentingan pemohon; dan c) potensi risiko keamanan dan penyalahgunaan Data;
dan 2. bila diperlukan, walidata dapat berkoordinasi dengan unit pemilik data (produsen Data) atau koordinator terkait untuk mendapatkan rekomendasi teknis.

D. Persetujuan dan Pemberian Hak Akses 1. berdasarkan hasil evaluasi, walidata menerbitkan Surat Persetujuan Akses Data Terbatas yang memuat:
a) identitas pengguna; b) jenis dan ruang lingkup Data yang diberikan; c) jangka waktu hak akses; dan d) ketentuan penggunaan dan perlindungan Data; dan 2. hak akses diberikan melalui akun pengguna sistem informasi Satu Data Kementerian dengan mekanisme otentikasi khusus.

E. Tanggung Jawab Pengajuan Permohonan Pihak Terkait

Pihak Tanggung Jawab Keterangan Walidata menilai permohonan, memberikan persetujuan, dan mengelola hak akses pengguna Data terbatas. penanggung jawab utama tata kelola akses Data. Koordinator memberikan rekomendasi terhadap permohonan yang terkait dengan Data sektoral unit Eselon I. mendukung validitas dan kelayakan pemberian akses. Produsen Data menyediakan Data yang diminta sesuai kewenangan dan memastikan kesesuaian dengan standar. menjamin kualitas dan keamanan Data yang diberikan. Pengguna Data menggunakan Data sesuai izin, menjaga kerahasiaan, dan melaporkan hasil penggunaan. bertanggung jawab penuh atas penggunaan Data.

F. PENGENDALIAN

1. Sistem informasi Satu Data Kementerian menyimpan seluruh log aktivitas pengguna untuk kepentingan audit dan pengawasan.
2. hasil pengawasan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pengelolaan Data dan peningkatan keamanan sistem.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

        ttd. 

RAJA JULI ANTONI