Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer

berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dan/atau gas bumi yang telah diproses secara fisika dalam bentuk Compressed Natural Gas atau Liquefied Natural Gas. 2. Pengangkutan Gas Bumi adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau pipa transmisi dan pipa distribusi, dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi, dan/atau kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui moda angkut lainnya. 3. Niaga Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Gas Bumi. 4. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 5. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 6. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi serta infrastruktur Gas Bumi lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan dapat disesuaikan setiap tahun. 7. Neraca Gas Bumi adalah dokumen mengenai perkiraan kebutuhan dan pasokan Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA untuk jangka waktu tertentu dan dapat disesuaikan setiap tahun. 8. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi.

9. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa distribusi.
10. Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi.
11. Sub Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu yang merupakan bagian dari Wilayah Niaga Tertentu untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi.
12. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, Wilayah Niaga Tertentu, dan/atau konsumen Gas Bumi.
13. Pipa Distribusi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari Pipa Transmisi pada suatu Ruas Transmisi dan/atau Pipa Distribusi pada suatu Wilayah Jaringan Distribusi ke konsumen Gas Bumi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
14. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme lelang oleh Badan Pengatur atau penugasan dari Menteri.
15. Penyimpanan Compressed Natural Gas, yang selanjutnya disebut Penyimpanan CNG adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Gas Bumi bertekanan termasuk kegiatan kompresi dan pengisian dan/atau kegiatan lainnya yang diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
16. Penyimpanan Liquefied Natural Gas, yang selanjutnya disebut Penyimpanan LNG adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Gas Bumi cair termasuk kegiatan regasifikasi dan/atau

kegiatan lainnya yang diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi. 17. Reserved Capacity adalah besaran kapasitas pipa yang dapat digunakan untuk mengangkut Gas Bumi milik sendiri setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengatur. 18. Konsumen Gas Bumi adalah konsumen atau pengguna Gas Bumi yang memiliki perikatan jual beli Gas Bumi dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. 19. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 20. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi. 22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi. 23. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

Pengaturan kegiatan usaha Gas Bumi dalam Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi, kegiatan usaha Niaga Gas Bumi, dan kegiatan usaha Penyimpanan Gas Bumi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kompetitif, dan adil.

Pengaturan kegiatan usaha Gas Bumi bertujuan: a. meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; b. meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur Gas Bumi; c. menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan Gas Bumi sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri; d. memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi para Badan Usaha; dan e. terpenuhinya hak Konsumen Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi, Direktur Jenderal menyiapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. (2) Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ruas Transmisi; b. Wilayah Jaringan Distribusi; dan c. fasilitas dan sarana infrastruktur yang diperlukan untuk pemanfaatan Gas Bumi.

(3) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional memuat informasi terkait target waktu pembangunan dan pengoperasian serta kapasitas infrastruktur yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur Gas Bumi, keputusan investasi, dan pengembangan pasar Gas Bumi domestik. (4) Penyiapan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian teknis dan ekonomis yang selaras dengan Neraca Gas Bumi INDONESIA dan perencanaan infrastrukur Gas Bumi serta dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada. (5) Direktur Jenderal dalam menyiapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan Badan Usaha.

(1) Penentuan Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan: a. lokasi sumber Gas Bumi atau lapangan Gas Bumi; b. lokasi potensi pasar Gas Bumi; c. lokasi Konsumen Gas Bumi; dan/atau d. kondisi infrastruktur Gas Bumi yang ada. (2) Penentuan Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan wilayah administratif Kabupaten/Kota. (3) Berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, Badan Pengatur dan/atau Badan Usaha melalui Badan Pengatur dapat mengusulkan Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berdasarkan wilayah administratif Kecamatan atau gabungan beberapa Kecamatan.

(1) Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri. (2) Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional dapat disesuaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) Berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengatur melakukan evaluasi dan penetapan suatu Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang Hak Khususnya. (2) Berdasarkan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur MENETAPKAN Badan Usaha yang akan memperoleh Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi.

Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Gas Bumi, Menteri dengan pertimbangan Badan Pengatur dapat memberikan penugasan kepada BUMN yang menjalankan usaha di bidang Gas Bumi untuk membangun dan mengoperasikan Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, dan/atau Wilayah Niaga Tertentu.

(1) Pemerintah, Badan Pengatur, dan/atau Badan Usaha dapat mengusulkan perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) usulan perubahan dapat

disetujui, Direktur Jenderal merekomendasikan perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional kepada Menteri. (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri MENETAPKAN perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

(1) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan Hak Khusus pada Ruas Transmisi. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Pipa Transmisi dan fasilitas pendukungnya pada Ruas Transmisi. (3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi tertentu hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat menyusun rencana pembangunan pipa sebagai kelanjutan dari Pipa Transmisi yang telah dimilikinya dan wajib mengusulkan kepada Badan Pengatur. (2) Badan Pengatur melakukan evaluasi terhadap usulan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengusulkan kepada Menteri untuk dicantumkan dalam

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagai Ruas Transmisi baru. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri MENETAPKAN perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. (4) Hak Khusus untuk Ruas Transmisi baru diberikan oleh Badan Pengatur melalui mekanisme lelang atau berdasarkan penugasan dari Menteri.

(1) Badan Usaha dapat memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi pada lebih dari 1 (satu) Ruas Transmisi. (2) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada lebih dari 1 (satu) Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi setelah mendapat penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk Ruas Transmisi yang baru. (3) Tata cara mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat melakukan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi miliknya sendiri pada Ruas Transmisi yang dimilikinya dan wajib memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. (2) Jumlah volume Gas Bumi milik sendiri yang dapat diangkut melalui Pipa Transmisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sesuai dengan Reserved Capacity untuk kegiatan usaha Niaga Gas Buminya. (3) Badan Pengatur melakukan verifikasi dan MENETAPKAN persetujuan Reserved Capacity untuk kegiatan usaha Niaga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip pemisahan (unbundling) minimal pemisahan pencatatan akuntansi (accounting unbundling) antara kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi.

(1) Kegiatan usaha pada Wilayah Jaringan Distribusi dan Wilayah Niaga Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi, dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. (2) Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi diberikan: a. Wilayah Niaga Tertentu yang wilayahnya sama dengan Wilayah Jaringan Distribusi; dan b. alokasi Gas Bumi sesuai dengan perencanaan yang diusulkan dalam dokumen lelang dan ketersediaan pasokan Gas Bumi. (3) Wilayah Niaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara eksklusif untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. (4) Eksklusivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut dalam hal Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban sebagai pemegang Hak Khusus dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi wajib mengutamakan pemanfaatan infrastruktur Penyimpanan dan/atau Pengangkutan Gas Bumi yang telah ada. (6) Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, eksklusivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan wilayah tersebut terbuka kegiatan usaha niaganya bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi lainnya. (7) Konsumen Gas Bumi pada wilayah niaga yang telah terbuka kegiatan usaha niaganya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dipasok oleh 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. (8) Dalam hal pasokan Gas Bumi untuk Konsumen Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi dan/atau dalam rangka kestabilan pasokan, Konsumen Gas Bumi tersebut dapat dipasok oleh lebih dari 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari sumber Gas Bumi yang berbeda. (9) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip pemisahan (unbundling) minimal pemisahan pencatatan akuntansi (accounting unbundling) antara kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi. (10) Dalam hal belum terdapat Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi: a. kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa dapat dilakukan oleh Badan Usaha lain setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengatur dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari Menteri; dan b. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dapat melakukan pengembangan fasilitas dan menyalurkan Gas Bumi kepada

Konsumen Gas Bumi baru yang belum dilayani oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi lainnya sampai dengan ditetapkannya Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi.

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi pada lebih dari 1 (satu) Wilayah Jaringan Distribusi dan Wilayah Niaga Tertentu. (2) Kegiatan usaha pada lebih dari 1 (satu) Wilayah Jaringan Distribusi dan Wilayah Niaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Wilayah Jaringan Distribusi dan Wilayah Niaga Tertentu yang baru. (3) Tata cara mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi serta Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib melakukan pengembangan Pipa Distribusi pada Wilayah Jaringan Distribusi yang menjadi wilayah pengelolaannya sesuai dengan perencanaan pengembangan infrastruktur, dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan ekonomis. (2) Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan rencana dan realisasi

pembangunan infrastruktur pada Wilayah Jaringan Distribusi yang menjadi wilayah pengelolaannya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Badan Pengatur dengan tembusan Menteri. (3) Badan Pengatur melakukan evaluasi terhadap laporan rencana dan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Badan Pengatur mengatur ketentuan mengenai interkonektivitas antar Wilayah Jaringan Distribusi termasuk penyambungan (tie in) dan perlintasan (crossing) pipa.

(1) Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi dan Wilayah Niaga Tertentu dapat bekerja sama dan menunjuk Badan Usaha lain sebagai pengelola Sub Wilayah Niaga Tertentu untuk melakukan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi pada sebagian Wilayah Jaringan Distribusinya. (2) Badan Usaha yang ditunjuk sebagai pengelola Sub Wilayah Niaga Tertentu dalam melakukan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi wajib menyediakan fasilitas dan sarana niaga pada Sub Wilayah Niaga Tertentunya dan menyalurkan Gas Bumi langsung kepada Konsumen Gas Bumi pada Sub Wilayah Niaga Tertentu yang dikelola atau dikembangkannya. (3) Pasokan Gas Bumi pada Sub Wilayah Niaga Tertentu berasal dari Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi. (4) Badan Usaha yang ditunjuk sebagai pengelola Sub Wilayah Niaga Tertentu dalam melakukan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi wajib memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. (5) Batasan Sub Wilayah Niaga Tertentu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi dengan Badan Usaha pemegang Sub Wilayah Niaga Tertentu.

(1) Kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui moda penyaluran selain pipa meliputi kegiatan usaha Niaga Gas Bumi dalam bentuk Compressed Natural Gas dan Liquefied Natural Gas. (2) Kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui moda penyaluran selain pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi dan/atau Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga Compressed Natural Gas dan Liquefied Natural Gas.

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana infrastruktur untuk mendukung kegiatan usaha Niaga Gas Bumi tersebut. (2) Fasilitas dan sarana infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa terminal penerima Liquefied Natural Gas, unit regasifikasi, sarana kompresi dan dekompresi, stasiun pengisian bahan bakar gas, dan peralatan pendukung lainnya.

(1) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi selain pipa dan kegiatan usaha Penyimpanan Gas Bumi dapat

dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Menteri. (2) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi selain pipa dan kegiatan usaha Penyimpanan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengangkutan Compressed Natural Gas; b. pengangkutan Liquefied Natural Gas; c. Penyimpanan CNG; atau d. Penyimpanan LNG. (3) Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi selain pipa dan kegiatan usaha Penyimpanan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana untuk mendukung kegiatan usahanya tersebut. (4) Fasilitas dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa unit regasifikasi, sarana kompresi dan dekompresi, pipa pengangkutan Gas Bumi, truk, kapal, dan peralatan pendukungnya.

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dapat melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi pada fasilitas dan sarana yang dimilikinya. (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi pada fasilitas dan sarana yang dimilikinya wajib memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

(1) Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi wajib menyediakan infrastruktur Gas Bumi yang berupa jaringan pipa Gas Bumi dan/atau stasiun pengisian bahan bakar gas untuk pengguna rumah

tangga, pelanggan kecil, dan/atau transportasi darat sesuai dengan dokumen lelang. (2) Dalam hal penyediaan infrastruktur Gas Bumi yang berupa jaringan pipa Gas Bumi dan/atau stasiun pengisian bahan bakar gas untuk pengguna rumah tangga, pelanggan kecil, dan/atau transportasi darat pada Wilayah Jaringan Distribusi menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri dapat menugaskan BUMN yang menjalankan usaha di bidang Gas Bumi.

(1) Konsumen Gas Bumi dapat mengajukan permohonan persetujuan rencana pembangunan dan pengoperasian pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukung untuk kepentingan sendiri kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mempertimbangkan: a. sumber pasokan Gas Bumi; b. ketersediaan infrastruktur Gas Bumi; dan c. tidak terdapat potensi penggunaan Gas Bumi oleh Konsumen Gas Bumi lain dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pengajuan permohonan oleh Konsumen Gas Bumi. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan data pendukung antara lain: a. studi kelayakan (feasibility study); dan b. persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang dan wilayah.

(4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penelitian terhadap permohonan yang disampaikan oleh Konsumen Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan rencana pembangunan dan pengoperasian pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukung untuk kepentingan sendiri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Badan Usaha yang mendapat persetujuan pembangunan dan pengoperasian pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukung untuk kepentingan sendiri tidak diberikan Hak Khusus. (7) Pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukung untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

(1) Harga jual Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil ditetapkan oleh Badan Pengatur. (2) Harga jual Gas Bumi untuk selain rumah tangga dan pelanggan kecil diatur dan/atau ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur. (2) Penetapan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan

kepentingan pemilik Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, dan Konsumen Gas Bumi.

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha hilir Gas Bumi. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian izin usaha; b. prioritas (alokasi) pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri; c. kelangsungan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi; d. harga jual Gas Bumi untuk selain rumah tangga dan pelanggan kecil; e. standar dan mutu (spesifikasi) Gas Bumi yang diniagakan; f. kaidah keteknikan yang baik; g. keselamatan minyak dan gas bumi yang terdiri atas keselamatan pekerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan keselamatan instalasi; h. pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; dan i. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat.

Badan Pengatur melakukan pengaturan, penetapan, dan pengawasan atas: a. tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; b. harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;

c. Hak Khusus; d. pemanfaatan bersama fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa Badan Usaha; e. jumlah volume Gas Bumi yang diangkut dan diniagakan; f. penerapan prinsip pemisahan (unbundling); g. kewajiban Badan Usaha untuk melakukan pengembangan Pipa Distribusi pada Wilayah Jaringan Distribusi; dan h. kewajiban penyampaian laporan rencana pembangunan infrastruktur pada Wilayah Jaringan Distribusi.

(1) Menteri MENETAPKAN Wilayah Jaringan Distribusi untuk dimasukkan dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan. (2) Terhadap Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah terdapat infrastruktur Pipa Gas Bumi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, Badan Pengatur dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkannya Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan lelang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi. (3) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kepemilikan infrastruktur dan Konsumen Gas Bumi yang telah ada (eksisting) serta tetap memperhatikan rencana dan biaya pengembangan jaringan distribusi. (4) Badan Usaha pemenang lelang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan: a. Wilayah Niaga Tertentu yang wilayahnya sama dengan Wilayah Jaringan Distribusi; dan

b. alokasi Gas Bumi sesuai dengan perencanaan yang diusulkan dalam dokumen lelang dan ketersediaan pasokan Gas Bumi. (5) Wilayah Niaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan secara eksklusif untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang telah ada (eksisting) sebelum ditetapkannya Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi tetap dapat melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi sampai dengan berakhirnya dan tidak diperpanjangnya kontrak dengan Konsumen Gas Bumi yang telah ada (eksisting). (2) Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi wajib bekerja sama dan menunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang telah ada (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengelola Sub Wilayah Niaga Tertentu untuk melakukan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi pada sebagian Wilayah Jaringan Distribusinya.

(1) Badan Usaha yang telah melakukan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi dan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi pada Pipa Distribusi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menerapkan prinsip pemisahan (unbundling) minimal pemisahan pencatatan akuntansi (accounting unbundling) antara kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa pada Pipa Distribusinya. (2) Kewajiban penerapan prinsip pemisahan (unbundling) minimal pemisahan pencatatan akuntansi (accounting unbundling) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Pasal 13 ayat (4) oleh Badan Usaha paling lambat tanggal 1 Januari 2019. (3) Dalam rangka persiapan pelaksanaan prinsip pemisahan (unbundling) minimal pemisahan pencatatan akuntansi (accounting unbundling) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengatur melakukan pembinaan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) berupa kewajiban penyampaian laporan akun pengaturan yang memisahkan antara kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 274), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA