Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2020 tentang PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil‘alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa INDONESIA lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

3. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

4. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.

5. Peraturan . . .

6. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

7. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

8. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.

9. Kementerian adalah kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

11. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam.

12. Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.

13. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat provinsi.

14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.

15. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat kabupaten/kota.

16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.

Pesantren terdiri atas: a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning; b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan/atau masyarakat. (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beragama Islam. (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. berbentuk badan hukum yayasan;

b. didirikan dan dimiliki oleh umat Islam; dan c. bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam. (4) Organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. berbentuk badan hukum perkumpulan; dan

b. bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam. (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok orang yang beragama Islam.

Pendirian Pesantren wajib: a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil‘alamin dan berdasarkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, serta Bhinneka Tunggal Ika; b. memenuhi unsur Pesantren; c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.

(1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d: a. Kiai atau pimpinan Pesantren untuk Pesantren yang didirikan oleh perseorangan dan masyarakat; b. pimpinan yayasan untuk Pesantren yang didirikan oleh yayasan; dan c. pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam untuk Pesantren yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, mengajukan permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. surat pernyataan yang memuat komitmen untuk mengamalkan nilai Islam rahmatan lil‘alamin dan berdasarkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, serta Bhinneka Tunggal Ika;

b. fotokopi kartu tanda penduduk Kiai pengasuh Pesantren; c. kurikulum dan dokumen pembelajaran; d. daftar nama Santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang; e. keputusan pengesahan badan hukum bagi yayasan dan organisasi masyarakat Islam; f. daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan; g. foto gedung, papan nama, dan denah Pesantren; h. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan; dan i. fotokopi bukti dokumen kepemilikan tanah.

(1) Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan. (3) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren dianggap ditarik kembali.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi

keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan. (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren yang disampaikan, Kepala Kantor Kementerian Agama menolak permohonan disertai dengan alasan.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dan/atau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren yang disampaikan, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan rekomendasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pernyataan Pesantren telah memenuhi ketentuan pendirian Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan diterima.

Kepala Kantor Wilayah meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak rekomendasi diterima.

(1) Menteri memberikan izin terdaftar bagi Pesantren yang memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Izin terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk PSP. (3) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data paling sedikit mengenai: a. nomor statistik Pesantren; b. nama Pesantren; c. alamat Pesantren; dan d. pendiri Pesantren. (4) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Dalam hal terjadi perubahan data PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Kiai atau pimpinan Pesantren melaporkan perubahan data secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadi perubahan data PSP.

PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

(1) Pesantren dapat mendirikan cabang di luar domisili. (2) Pendirian cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a. diusulkan oleh Pesantren induk; atau

b. bekerja sama dengan Pesantren lain.

Dalam hal pendirian Pesantren cabang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, Kiai atau pimpinan Pesantren induk harus memberitahukan pendirian Pesantren cabang secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi asli PSP; dan b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i.

Dalam hal pendirian Pesantren cabang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, Kiai atau pimpinan Pesantren yang akan bekerja sama dengan Pesantren lain mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi PSP calon Pesantren cabang; b. fotokopi PSP calon Pesantren induk; c. fotokopi naskah perjanjian kerja sama; dan d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i.

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis dengan

permohonan pendirian cabang Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

(1) Penyelenggaraan Pesantren wajib:

a. mengembangkan nilai Islam rahmatan lil‘alamin; dan

b. berdasarkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka Tunggal Ika. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pesantren dalam:

a. fungsi pendidikan; b. fungsi dakwah; dan

c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

(1) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren. (2) Kekhasan atau keunikan tertentu dalam penyelenggarakan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan:

a. kajian;

b. keilmuan; dan

c. keahlian dan keterampilan.

Penyelenggaraan Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit: a. Kiai; b. Santri yang bermukim di Pesantren;

c. pondok atau asrama; d. masjid atau musala; dan e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a harus: a. berpendidikan Pesantren; b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam. (2) Pemenuhan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan syahadah atau surat keterangan pernah belajar di Pesantren. (3) Pemenuhan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi keagamaan Islam terakreditasi atau Ma’had Aly. (4) Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang atau lembaga pendidikan yang relevan.

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b harus bermukim di Pesantren. (2) Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren. (3) Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren. (4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercatat dalam administrasi Pesantren.

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim di Pesantren. (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren. (3) Lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup wilayah: a. dalam Pesantren; dan b. terdekat dengan Pesantren. (4) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dapat berbentuk bangunan atau ruang yang ada di dalam Pesantren. (2) Masjid atau mushala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. (3) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung Santri serta menjaga kebersihan dan kenyamanan.

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan secara: a. sistematis; b. terintegrasi; dan c. komprehensif.

(2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan dan keunikan Pesantren. (3) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain. (4) Metode pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. muhafadzah; b. muhadharah; c. munazharah; d. mudzakarah; dan e. bahtsul masail.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, izin operasional Pesantren yang terbit sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pesantren yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pesantren yang telah memiliki cabang sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan diakui sebagai cabang Pesantren berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Kiai atau pimpinan Pesantren induk harus melaporkan keberadaan cabang Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal disertai data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan. (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan PSP bagi cabang Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA