Peraturan Menteri Nomor per-05-mbu-03-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara.
2. Kementerian BUMN adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kementerian BUMN dan PNS yang

diperbantukan dan dipekerjakan di lingkungan Kementerian BUMN. 5. Pegawai Lainnya adalah Pegawai Non PNS yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. 8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai atas dasar capaian kinerja bulanan dan kehadiran dengan besaran sesuai kelas jabatan. 9. Kelas Jabatan adalah peringkat jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi Kementerian BUMN. 10. Sasaran Kinerja Pegawai atau Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai pada periode penilaian yaitu bulan Januari sampai dengan Desember sesuai tugas pokok dan fungsi. 11. Capaian SKP Bulanan adalah capaian kinerja setiap bulan masing-masing Pegawai sebagaimana ditetapkan dalam rencana SKP. 12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural pengawas (setara Eselon IV) atau pejabat lain yang ditentukan. 13. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 14. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai disiplin PNS. 16. Pengelola Kinerja Pegawai adalah pejabat tinggi pratama yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN. 17. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. 18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya negara atau dengan biaya pemerintah negara asing, badan internasional atau badan swasta asing, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS. 19. Izin Belajar adalah izin mengikuti pendidikan atas biaya sendiri oleh PNS yang bersangkutan tanpa meninggalkan tugas dan kewajiban bekerja di kantor.

(1) Kepada Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja. (2) Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada: a. Pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian BUMN; b. Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dan/ atau Izin Belajar; dan c. Pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di

Kementerian BUMN berdasarkan surat keputusan dari instansi induknya. (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian BUMN. (4) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan PRESIDEN mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN yang: a. tidak mempunyai jabatan tertentu; b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selain diberikan kepada Pegawai, juga diberikan kepada Menteri sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang tertinggi bagi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian BUMN, kecuali terdapat ketentuan lain yang mengatur berbeda.

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai diajukan untuk setiap bulan. (2) Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan berdasarkan kinerja Pegawai dengan unsur sebagai berikut: a. tingkat Capaian SKP Bulanan; dan b. tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja. (3) Formulasi besaran Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai mengikuti perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tata cara penghitungan tingkat Capaian SKP Bulanan diatur tersendiri dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN.

(1) Periode penilaian Capaian SKP Bulanan Pegawai dihitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. (2) Besaran pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Capaian SKP Bulanan Pegawai ditetapkan sebagai berikut: Capaian SKP Bulanan Kriteria Tunjangan Kinerja yang dibayarkan 80%-100% Baik 100% 60%- <80% Cukup 95% <60% Kurang 90% (3) Penilaian Capaian SKP Bulanan Pegawai dilakukan oleh Pejabat Penilai. (4) Capaian SKP Bulanan disampaikan oleh Pegawai kepada Pengelola Kinerja Pegawai paling lambat setiap tanggal

5 (lima) bulan berikutnya setelah periode penilaian Capaian SKP Bulanan berakhir. (5) Dalam hal tanggal 5 (lima) jatuh pada hari libur, maka Capaian SKP Bulanan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

(1) Sanksi atas keterlambatan penyampaian Capaian SKP Bulanan berupa pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% dari Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan. (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja atas keterlambatan penyampaian Capaian SKP Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda pada bulan berikutnya setelah Pegawai yang bersangkutan menyampaikan Capaian Kinerja Bulanannya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dikecualikan bagi Pegawai yang sedang mengalami sakit berat yang membutuhkan perawatan dan/atau keadaan kahar.

(1) Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN wajib masuk dan pulang bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut: a. Senin – Kamis : pukul 07.30 – 16.00 WIB, waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB; b. Jumat : pukul 07.30 – 16.30 WIB, waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00 WIB; (2) Terhadap jam masuk bekerja diberikan toleransi waktu paling lambat sampai dengan pukul 08.00 WIB, dengan ketentuan toleransi waktu tersebut diperhitungkan dan diganti sehingga lama bekerja menjadi 7 1/2 (tujuh setengah) jam dalam sehari (tidak termasuk waktu istirahat).

(3) Ketentuan jam masuk dan jam pulang kerja pada bulan Ramadhan dapat disesuaikan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN. (4) Penghitungan kehadiran Pegawai dilakukan setiap bulan dengan periode mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berjalan.

(1) Pegawai dinyatakan melanggar jam kerja apabila: a. tidak masuk bekerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang sebelum waktunya; d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau e. tidak mengisi daftar hadir. (2) Pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat Alasan yang Sah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan tata cara pengajuan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada Pegawai yang: a. melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); b. dijatuhi Hukuman Disiplin; dan/atau c. tidak mengikuti upacara bendera sesuai ketentuan. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja dinyatakan dalam % (persentase) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti besar, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja. (4) Pegawai yang tidak masuk bekerja selama 1 (satu) bulan penuh tanpa alasan yang sah, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen). (5) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

Ketentuan mengenai ketaatan pada kode etik dan disiplin PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan disiplin PNS.

(1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai tingkat Hukuman Disiplin yang terdiri atas: a. Hukuman Disiplin ringan; b. Hukuman Disiplin sedang; c. Hukuman Disiplin berat. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dinyatakan dalam % (persentase) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

(1) Tunjangan Kinerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening Pegawai yang bersangkutan. (2) Setiap kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada Pegawai harus dikembalikan oleh Pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Besaran Tunjangan Kinerja untuk Calon PNS adalah 100% (seratus persen) dari besaran Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan yang dipangkunya. (3) Dalam hal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas tidak ditetapkan pada tanggal 1 (satu), maka penghitungan Tunjangan Kinerja dimulai pada bulan berikutnya.

(1) Pegawai yang mengalami mutasi jabatan sehingga menyebabkan perubahan Kelas Jabatan, maka

Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan baru diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah: a. dilakukan pelantikan bagi pejabat struktural; atau b. ditetapkannya surat keputusan oleh pejabat yang berwenang bagi pejabat fungsional dan pelaksana. (2) Dalam hal perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada tanggal 1 (satu), maka Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan baru diberikan pada bulan tersebut.

(1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar ditetapkan sesuai dengan Kelas Jabatan terendah pada tingkat jabatan yang terakhir ditinggalkan. (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dengan sumber pendanaan bukan berasal dari anggaran Kementerian BUMN dibayarkan sebesar 100%. (3) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dengan sumber pendanaan dari anggaran Kementerian BUMN, dibayarkan sesuai dengan Capaian SKP yang dikonversi dari capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap semester/periode lain yang berlaku. (4) Skala konversi IPK terhadap SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besar Tunjangan Kinerja yang dibayarkan pada Program Diploma dan Sarjana ditetapkan sebagai berikut:

IPK (Skala 4) Konversi Tukin Dibayarkan Pujian 3.51 – 4.00 110 – 120 100% Sangat Memuaskan 3.01 – 3.50 100 -110 100% Memuaskan 2.76 – 3.00 90 – 100 95% Cukup < 2.75 80 – 90 90% (5) Skala konversi IPK terhadap SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besar Tunjangan Kinerja yang dibayarkan pada Program Pasca Sarjana adalah sebagai berikut:

IPK (Skala 4) Konversi Tukin Dibayarkan Pujian 3.76 – 4.00 110 – 120 100% Sangat Memuaskan 3.51 – 3.75 100 -110 100% Memuaskan 3.01 – 3.50 90 – 100 95% Cukup < 3.00 80 – 90 90% (6) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar wajib menyampaikan Capaian SKP semester/periode lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerbitan IPK. (7) Sanksi atas keterlambatan penyampaian SKP bagi Pegawai aktif juga berlaku bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Izin Belajar mengikuti ketentuan penghitungan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(1) Pegawai yang diberhentikan sementara karena terlibat kasus hukum pidana dan/atau dilakukan penahanan, tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara. (2) Apabila Pegawai dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Pegawai tersebut dapat memperoleh pembayaran Tunjangan Kinerja terhitung sejak yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan. (3) Pegawai yang diaktifkan kembali status kepegawaiannya, pembayaran Tunjangan Kinerjanya dibayarkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. apabila Pegawai dinyatakan tidak bersalah, kekurangan Tunjangan Kinerja yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali; b. apabila Pegawai dijatuhi pidana percobaan, kekurangan Tunjangan Kinerja yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara tidak dibayarkan.

(1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diperbantukan/ dipekerjakan pada Kementerian BUMN dibayarkan mengacu pada Peraturan Menteri ini dan diberikan terhitung sejak:

a. tanggal pelantikan, bagi pejabat struktural; b. ditetapkannya surat keputusan oleh pejabat berwenang bagi pejabat fungsional dan pelaksana. (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) oleh instansi induk. (3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran yang dicantumkan pada SKPP dari instansi induk, Pegawai yang bersangkutan harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas pada jabatan lainnya diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk jabatan dengan tingkat yang sama diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja Pegawai yang bersangkutan. b. Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk jabatan dengan tingkat yang lebih tinggi diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi tersebut.

(1) Tunjangan kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat diberikan setelah dilakukan penunjukan sebagai pelaksana tugas dengan penugasan paling cepat 1 (satu) bulan.

(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah ditetapkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang.

Tunjangan Kinerja ketigabelas diberikan kepada Pegawai mengikuti pembayaran pada bulan Juni tahun anggaran berjalan sesuai dengan Kelas Jabatan yang didudukinya sebesar 100% (seratus persen), kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN dapat diberikan apresiasi kinerja atas dasar pencapaian kinerja bulan Januari sampai dengan Oktober tahun berjalan, dengan tetap memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dan perilaku Pegawai yang bersangkutan. (2) Pemberian apresiasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

(1) Pengusulan Pegawai yang dapat diberikan apresiasi kinerja dilakukan oleh setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (setara Eselon I) untuk pengusulan Pegawai di lingkungan unit kerjanya kepada Sekretaris Kementerian BUMN paling lambat tanggal 10 November pada tahun berjalan. (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kinerja Pegawai melakukan penilaian/seleksi

untuk menentukan Pegawai yang akan diusulkan untuk memperoleh apresiasi kinerja. (3) Apresiasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan Desember tahun berjalan. (4) Jumlah Pegawai berprestasi yang diusulkan mendapatkan apresiasi kinerja paling banyak 20% (dua puluh persen) pada masing-masing unit kerja.

(1) Dalam melakukan penilaian/seleksi, Pengelola Kinerja Pegawai dapat melakukan klarifikasi dan/atau meminta data tambahan kepada Pegawai yang diusulkan, atasan Pegawai yang diusulkan atau Pegawai lainnya. (2) Berdasarkan hasil penilaian/seleksi Pengelola Kinerja Pegawai, Sekretaris Kementerian BUMN MENETAPKAN nama-nama Pegawai yang diberikan apresiasi kinerja. (3) Penetapan Sekretaris Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diganggu gugat, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Alokasi anggaran untuk pemberian apresiasi kinerja dibebankan pada alokasi belanja gaji dan tunjangan. (2) Pemberian apresiasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak boleh melampaui alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan Tunjangan Kinerja. (3) Pemberian Apresiasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diambilkan dari sisa alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan tahun berjalan.

Pejabat Pelaksana Harian atau Pejabat Pelaksana Tugas dari Pejabat Penilai berwenang untuk melakukan penilaian SKP bulanan Pegawai yang dinilai.

Penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja termasuk pelaporan Capaian SKP Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dilakukan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.

(1) Pejabat yang membidangi tata kelola teknologi informasi bertanggung jawab terhadap penyediaan dan kehandalan aplikasi penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian BUMN. (2) Penyediaan aplikasi penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah siap digunakan pada tanggal 1 Juli 2018.

(1) Pejabat yang membidangi kepegawaian melakukan evaluasi pelaksanaan penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian BUMN. (2) Aparat Pengawasan Kementerian BUMN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian BUMN.

Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja, seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN wajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-17/MBU/2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara(Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1760), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Ketentuan mengenai penghitungan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2018

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA