Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

3. Komisi Pemilihan Umum

yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum. 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum. 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum. 6. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 7. Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi. 8. Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 9. Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi.

10. Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi.
11. Unsur tokoh masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.
12. Hari adalah hari kerja.

Pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman kepada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. akuntabilitas; j. efisien; dan k. efektifitas.

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi: a. persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; b. pembentukan Tim Seleksi; c. tahapan Seleksi; d. uji kelayakan dan kepatutan; dan e. pelantikan dan orientasi tugas.

(1) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas: a. pendaftaran;

b. Penelitian Administrasi; c. tes tertulis; d. tes psikologi; e. tes kesehatan; dan f. wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi tanggapan masyarakat. (2) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat disampaikan kepada Tim Seleksi sejak tahapan pendaftaran sampai dengan dimulainya uji kelayakan dan kepatutan.

(1) Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota; c. setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

g. berdomisili di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; p. tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan

q. belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan antara: a. sesama anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; b. anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan c. anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (3) Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dengan ketentuan: a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya; b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan anggota KPU Provinsi dengan anggota KPU Provinsi, jabatan anggota KPU Kabupaten/Kota dengan anggota KPU Kabupaten/Kota; c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan

d. penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(1) KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi. (2) KPU membentuk satu atau lebih Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada provinsi yang sama. (3) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional, dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas. (4) KPU membentuk anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (5) Pembentukan anggota Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan unsur anggota yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik, sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi. (6) Pembentukan Tim Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Pembentukan anggota Tim Seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mekanisme: a. KPU mengumumkan tahapan pembentukan Tim Seleksi di laman KPU; b. KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas; c. KPU meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon anggota Tim Seleksi; d. KPU MENETAPKAN anggota Tim Seleksi melalui rapat pleno; dan e. KPU MENETAPKAN anggota Tim Seleksi berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan Keputusan KPU. (2) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi.

(1) Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. (2) Ketua Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota. (3) Setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak suara yang sama.

(1) Tim Seleksi anggota KPU Provinsi melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk. (2) Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.

(1) Ketua Tim Seleksi bertugas: a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan seleksi; b. memimpin rapat seluruh kegiatan Seleksi; c. bertindak untuk dan atas nama Tim Seleksi keluar dan ke dalam; d. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Tim Seleksi; e. menandatangani seluruh naskah dinas; dan f. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan seleksi dan pertanggungjawaban anggaran kepada KPU. (2) Anggota Tim Seleksi mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan seluruh tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Tim Seleksi berkewajiban untuk menyerahkan hasil semua tahapan Seleksi kepada KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi. (4) Sekretariat Tim Seleksi mempunyai tugas: a. memfasilitasi pelaksanaan tugas administrasi Tim Seleksi; b. membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran; dan c. melaksanakan tugas lain dari Tim Seleksi terkait pelaksanaan Seleksi.

(1) Calon anggota Tim Seleksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1); b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;

c. dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah INDONESIA; d. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas, dan rekam jejak yang baik; e. memahami materi kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi; g. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan h. tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan. (2) Dalam hal setelah ditetapkan sebagai anggota Tim Seleksi, terdapat anggota Tim Seleksi yang memiliki hubungan keluarga dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, anggota Tim Seleksi tersebut diberhentikan.

Dokumen persyaratan untuk pembuktian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi: a. pas foto berwarna 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 7 (tujuh) lembar; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi;

e. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; f. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik atau surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik; g. surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi Kabupaten/Kota di seluruh wilayah INDONESIA; h. surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; i. daftar riwayat hidup; dan j. surat rekomendasi dari pimpinan instansi apabila calon anggota Tim Seleksi diusulkan oleh instansi atau organisasi profesi.

(1) KPU MENETAPKAN dan melantik anggota Tim Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih. (2) KPU memberikan pembekalan kepada anggota Tim Seleksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum anggota Tim Seleksi melaksanakan tugas.

(1) Setiap anggota Tim Seleksi wajib menghadiri rapat Tim Seleksi.

(2) Dalam hal rapat tidak dapat dihadiri oleh seluruh anggota Tim Seleksi, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir. (3) Keputusan rapat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang hadir. (4) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan Tim Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak. (5) Dalam hal di suatu provinsi terdapat lebih dari satu Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota, pengambilan keputusan dilaksanakan di ibukota provinsi tersebut (6) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk menyamakan kualitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

(1) Tim Seleksi melaksanakan tugas secara terbuka dengan partisipasi masyarakat. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dan bentuk-bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Tim Seleksi menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melakukan klarifikasi kepada calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan wawancara. (4) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.

(5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan terhadap tugas Tim Seleksi tanpa mengalihkan tugas Tim Seleksi kepada lembaga lain.

(1) KPU Provinsi membentuk sekretariat Tim Seleksi dari pejabat/staf sekretariat KPU Provinsi untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi. (2) Pejabat/staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Tim Seleksi MENETAPKAN susunan keanggotaan Tim Seleksi dan melakukan rapat persiapan pelaksanaan tahapan Seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah rapat koordinasi pembekalan tugas Tim Seleksi.

(1) Setelah melaksanakan rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari. (3) Dalam pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan: a. dokumen persyaratan calon;

b. tempat penyerahan; dan c. waktu penyerahan. (4) Masa pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib disampaikan meliputi: a. surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektonik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar; d. daftar riwayat hidup; e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas; g. surat pernyataan yang menyatakan:

1. setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

3. tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;

4. bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;

5. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;

6. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

7. bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

8. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan 9) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode di jabatan yang sama. yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); h. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik; i. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; dan j. surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi.

(2) Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dapat dilakukan melalui media online atau pengiriman pos. (3) Dalam hal pendaftar tidak mencapai jumlah paling sedikit 6 (enam) kali dari jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan, pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari. (4) Apabila pada masa perpanjangan pendaftaran jumlah pendaftar belum memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses Seleksi tetap dilanjutkan.

(1) Tim Seleksi melakukan Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sejak dimulainya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4). (2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan b. menilai kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian dengan melihat pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi. (3) Tim Seleksi MENETAPKAN calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah: a. paling banyak 60 (enam puluh) calon untuk calon anggota KPU Provinsi; dan b. paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota. (4) Tim Seleksi mengumumkan hasil Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) selanjutnya mengikuti tes tertulis. (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hasil pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4). (3) Materi Tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi: a. Pancasila; b. UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. Bhinneka Tunggal Ika; dan e. Ketatanegaraan. f. kepemiluan; g. kepartaian; dan h. lembaga Penyelenggara Pemilu. (4) Tes tertulis dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). (5) Dalam hal di wilayah daerah kabupaten/kota tidak tersedia fasilitas untuk pelaksanaan tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tes tertulis dapat dilakukan melalui metode lain dengan mengutamakan prinsip transparansi.

(6) Tim Seleksi MENETAPKAN calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT)sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah: a. paling banyak 7 (tujuh) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan b. paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan. (7) Tim Seleksi mengumumkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) 1 (satu) hari setelah penetapan hasil tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Pengumuman nama calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan abjad. (9) Pengumuman hasil tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) mengikuti tes psikologi. (2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7). (3) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tes tertulis; b. wawancara; dan

c. dinamika kelompok. (4) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengukur: a. intelegensia; b. sikap kerja; c. kepribadian; d. integritas; dan e. kepemimpinan. (5) Tim Seleksi MENETAPKAN calon anggota yang lulus tes psikologi sejumlah: a. paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan b. paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota. (6) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes psikologi 1 (satu) hari setelah MENETAPKAN hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Pengumuman hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologi, mengikuti tes kesehatan. (2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6). (3) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasmani; b. rohani; dan c. narkoba.

(1) Pelaksanaan tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Penunjukan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan KPU. (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), untuk selanjutnya mengikuti tes wawancara. (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah tes kesehatan. (3) Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi: a. Pancasila; b. UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. Negara Kesaturan Republik INDONESIA; d. Bhinneka Tunggal Ika; e. kepemiluan; f. ketatanegaraan; g. kepartaian; dan h. lembaga Penyelenggara Pemilu. (3) Tim Seleksi melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara. (4) Tim Seleksi MENETAPKAN calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah paling banyak 2

(dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan. (5) Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (6) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). (7) Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut: a. penyampaian calon anggota KPU Provinsi kepada KPU; dan b. penyampaian calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU. (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil Seleksi dan salinan berkas administrasi setiap calon anggota. (3) Penyampaian nama calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nama calon anggota.

(1) Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa kerja Tim Seleksi. (2) Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat proses dan hasil seleksi.

(1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi. (2) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara panel atau dalam satu waktu bersamaan.

(1) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi: a. integritas dan independensi; b. pengetahuan mengenai kepemiluan; c. wawasan kebangsaan; d. kepemimpinan; e. kemampuan komunikasi; dan f. klarifikasi tanggapan masyarakat. (2) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berakhir.

(1) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun berdasarkan peringkat. (2) KPU MENETAPKAN nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak jumlah anggota berdasarkan urutan peringkat teratas. (3) Penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU. (4) Hasil Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media massa dan laman KPU.

Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh KPU dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berkas calon diterima dari Tim Seleksi.

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mengucapkan sumpah/janji. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU. (3) Sumpah/Janji anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada

Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu PRESIDEN/Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan

daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan akhir masa jabatan keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(1) Setelah mengikuti pelantikan, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengikuti pelaksanaan orientasi tugas. (2) Dalam hal masa jabatan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berakhir paling kurang 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilu, pelantikan dapat dilaksanakan setelah orientasi tugas.

KPU melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan tugas Tim Seleksi dan sekretariat Tim Seleksi.

(1) Apabila Tim Seleksi tidak dapat mengambil keputusan sampai dengan berakhirnya tahapan Seleksi yang telah ditentukan, pelaksanaan Seleksi diambil alih oleh KPU. (2) Apabila terdapat hal-hal yang mengakibatkan Tim Seleksi tidak dapat melaksanakan tugasnya, pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU.

Jadwal pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Pembentukan Tim Seleksi dan pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah otonomi baru, dilaksanakan setelah Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada daerah otonomi baru terbentuk. (2) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini. (3) Masa keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah otonomi baru, berakhir bersamaan dengan berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota induk.

(1) Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi yang mengalami perubahan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum, dilakukan proses seleksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini. (2) Masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terpilih sebelum berlakunya

UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum tetap 5 (lima) tahun. (3) Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum. (4) Pelaksanaan seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh dilakukan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (5) KPU MENETAPKAN usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Keputusan KPU. (6) KPU MENETAPKAN usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU.

Jenis dan bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA