Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan

rehabilitasi. 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdiklat PB adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kebencanaan. 4. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Diklat PB adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis penanggulangan bencana. 5. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana adalah Pemerintah, pemerintah daerah/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana. 6. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan kecakapan sesuai dengan tugas dan/atau fungsi dalam suatu jabatan. 7. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak, yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 9. Bahan Ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan, dan cara mengevaluasi yang di desain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan skala kompleksitasnya. 10. Jenjang Operator adalah jenjang jabatan yang memerlukan kecakapan dan pengetahuan operasional di bidang penanggulangan bencana sehingga mampu

menyelesaikan berbagai masalah dengan metoda yang sesuai, kerja sama dalam lingkup kerjanya, dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. 11. Jenjang Teknis/Analis adalah jenjang jabatan yang memerlukan kecakapan dalam mengaplikasikan bidang keahliannya, mampu menyelesaikan masalah, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, memiliki konsep teoritis bidang penanggulangan bencana secara umum dan dalam bidang pengetahuannya secara mendalam, mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural, mempunyai tanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja organisasi. 12. Jenjang Ahli adalah jenjang jabatan yang memerlukan kecakapan dalam merencanakan sumber daya di bidang penanggulangan bencana di bawah tanggung jawabnya, mengevaluasi secara komprehensif kerjanya, memecahkan masalah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan langkah strategis organisasi dan melakukan riset, penelitian, dan pengembangan, dan dapat mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

(1) Diklat PB diperuntukkan bagi aparatur, masyarakat, dan lembaga usaha. (2) Diklat PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenjang:

a. operator; b. teknisi/analis; dan c. ahli. (3) Selain Diklat PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikembangkan program dan latihan berbentuk simulasi dan gladi dalam skala nasional dan internasional.

(1) Jenjang Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tingkat kemampuan yang memiliki: a. pengetahuan operasional yang lengkap; b. keahlian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan metoda yang sesuai; c. kerja sama dalam lingkup kerjanya; dan d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. (2) Jenjang Teknisi/Analis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan tingkat kemampuan yang memiliki: a. kompetensi mengaplikasikan bidang keahliannya; b. ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; c. konsep teoritis bidang tertentu secara umum dan khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam; d. kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural; e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja organisasi; f. keahlian dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;

g. konsep teoritis bidang tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; dan h. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja organisasi. (3) Jenjang Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan tingkat kemampuan yang mampu: a. merencanakan sumber daya di bawah tanggung jawabnya; b. mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan langkah strategis organisasi; c. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam bidang ilmu kebencanaan; dan d. melakukan riset, penelitian dan pengembangan serta pengambilan keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

(1) Kurikulum Diklat PB dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. (2) Analisis kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kesenjangan kemampuan pegawai

yang terjadi karena adanya perbedaan antara kemampuan sebagai tuntutan pelaksanaan tugas dalam organisasi dengan kemampuan yang ada. (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(1) Kurikulum setiap program Diklat PB disusun berbasis kompetensi dengan berpedoman pada standar profesi Kerangka Kerja Nasional INDONESIA. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (3) Kurikulum Diklat PB meliputi: a. standar kompetensi; b. kompetensi dasar; c. indikator pencapaian kompetensi; d. metode Diklat PB; e. alokasi waktu; f. media pembelajaran; dan g. sumber belajar.

(1) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mencakup sikap pengetahuan dan kecakapan. (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuasai oleh peserta Diklat PB pada setiap tingkatan materi untuk kualifikasi jenjang operator, teknisi/analis dan ahli pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.

Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan kesatuan kompetensi yang harus dikuasai untuk setiap jenis pelatihan.

(1) Indikator pencapaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan kesatuan sikap pengetahuan dan kecakapan yang harus dikuasai untuk setiap mata Diklat PB. (2) Mata Diklat PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pelajaran yang diajarkan pada Diklat PB.

(1) Metode Diklat PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi: a. tatap muka; b. diskusi; c. simulasi; d. gladi; e. studi kasus; dan f. pembelajaran kombinasi jarak jauh. (2) Tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran berupa proses interaksi antara peserta Diklat PB, materi pembelajaran, pendidik, dan lingkungan. (3) Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih/kelompok. (4) Simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. (5) Gladi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pelatihan umum yang terakhir kali sebelum pelaksanaan atau pementasan pada acara sesungguhnya. (6) Studi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan metode pengumpulan data secara komprehensif yang meliputi aspek fisik dan psikologis individu, dengan tujuan memperoleh pemahaman secara mendalam dan komprehensif.

(7) Pembelajaran kombinasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa metode pembelajaran yang menggabungkan antara sistem pembelajaran jarak jauh dengan metode tatap muka.

Alokasi waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e merupakan satuan waktu yang disediakan untuk menguasai kompetensi dalam satu mata Diklat PB, 60% (enam puluh perseratus) tatap muka dan 40% (empat puluh perseratus) kegiatan mandiri.

Media pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f dapat berbentuk bahan cetak, bahan rekaman, bahan simulasi, model, maket, dan/atau bahan nyata, bahan digital/daring yang digunakan oleh peserta Diklat PB dan/atau pendidik dalam proses pembelajaran.

Sumber belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g merupakan segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

(1) Bahan ajar yang digunakan untuk mencapai kompetensi dapat dikembangkan oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2) Bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. audio; b. visual; c. audio visual; dan

d. multimedia. (3) Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indra pendengaran. (4) Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indra penglihatan, meliputi bahan cetak dan noncetak. (5) Audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indra pendengaran dan indra penglihatan. (6) Multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi merupakan kombinasi dari tiga elemen yaitu suara, gambar, dan teks.

(1) Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta Diklat PB dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (2) Metode Pembelajaran merupakan strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

(1) Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta Diklat PB. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi individu, dan/atau kelompok dengan memperhatikan tampilan sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan, dan kecakapan dalam pelaksanaan tugas.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode pengamatan terhadap sikap, evaluasi peserta Diklat PB, tes secara lisan maupun tulisan, penugasan individu atau kelompok, hasil kerja pasca pelatihan, dan bukti portofolio. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai: a. indikator capaian pembelajaran individual atau kelompok; b. umpan balik untuk pendidik dan penyelenggara Diklat PB; c. masukan untuk perbaikan kurikulum, bahan ajar dan pembelajaran; d. pemberian penghargaan atas capaian kompetensi dalam bentuk sertifikat; e. pelaporan efektivitas program Diklat PB; dan f. evaluasi peningkatan kinerja pascapelatihan.

(1) Penyelenggaraan Diklat PB merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran Diklat PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

(1) Diklat PB diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi/lembaga/organisasi terkait penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggaraan Diklat PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan

instansi/lembaga/organisasi yang menyelenggarakan penanggulangan bencana baik pada skala nasional maupun internasional. (3) Instansi/lembaga/organisasi penyelenggara Diklat PB harus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(1) Peserta Diklat PB berasal dari unsur aparatur, masyarakat dan dunia usaha. (2) Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat umum, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan sektor swasta.

(1) Pendidik pada kegiatan Diklat PB berasal dari unsur: a. pelatih/instruktur; b. widyaiswara; dan c. narasumber. (2) Pelatih/instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas sebagai motivator atau pendidik keterampilan tertentu berdasarkan pengalaman, kompetensi, dan/atau sesuai kewenangannya. (3) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai tenaga profesional yang memfasilitasi proses pembelajaran berdasarkan kompetensi dan sesuai

kewenangannya. (4) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai ahli yang memberikan wawasan akademik berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya. (5) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal maupun eksternal Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pelatih/Instruktur dan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki sertifikat kelulusan Pelatihan untuk Pelatih sesuai dengan bidang kompetensinya.

(1) Sarana dan prasarana disiapkan sesuai dengan program Diklat PB. (2) Jenis dan jumlah sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara Diklat PB sesuai dengan kewenangannya. (3) Penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Diklat PB. (4) Dalam hal penetapan jenis dan jumlah sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi/lembaga/organisasi terkait berkoordinasi dengan Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(1) Peserta Diklat PB yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinyatakan lulus dan berhak memperoleh sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenjang Diklat PB. (3) Sertifikat Diklat PB untuk jenjang operator dan teknisi/analis ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (4) Sertifikat Diklat PB untuk jenjang ahli ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(1) Penerbitan sertifikat Diklat PB yang penyelenggaraannya melalui kerja sama, untuk jenjang operator dan teknisi/analis ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pimpinan penyelenggara Diklat PB dari instansi/ lembaga/organisasi terkait. (2) Penerbitan sertifikat Diklat PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenjang ahli ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pimpinan penyelenggara Diklat PB dari instansi/ lembaga/organisasi terkait.

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Diklat PB bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari sumber lain yang tidak mengikat.

(1) Mutu Diklat PB dijaga dengan menerapkan manajemen penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. (2) Manajemen penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Penjamin Mutu. (3) Manajemen penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Diklat PB. (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil penilaian mutu kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(1) Pembinaan Diklat PB dilaksanakan oleh Kepala Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2) Pembinaan Diklat PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kurikulum; b. bahan ajar; c. pembelajaran; dan d. penilaian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Diklat PB ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat PB meliputi penyelenggaraan, kurikulum, bahan ajar, pembelajaran, penilaian, tenaga pendidik, peserta, serta sarana dan prasarana. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau kementerian/lembaga/organisasi yang menyelenggara- kan Diklat PB. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan alumni dilakukan secara berkala dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak selesainya penyelenggaraan Diklat PB. (4) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Setiap penyelenggara Diklat PB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Diklat PB kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana c.q. Kepala Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1415) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2016 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, ttd WILLEM RAMPANGILEI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA